Feeds:
Komentar

Arsip untuk ‘Hasil Penelitian’ Kategori

IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU KEPUTUSAN KONSUMEN

DALAM MEMILIH JASA PERBANKAN:

BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL

Pendahuluan

Islam adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntunan terhadap segala aspek kehidupan manusia, termasuk tuntunan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tuntunan Islam dalam bidang ekonomi atau muamalah adalah adanya larangan memakan harta yang diperoleh dengan cara bathil dan riba. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang  merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.

Umat Islam pada dasarnya menghindari riba. Dewasa ini perbincangan mengenai riba dikalangana negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan  Kajian Ekonomi Islam, termasuk fatwa ulama telah banyak yang  melandasi argumentasi tentang riba, dalam hal ini salah satunya mengenai bunga bank. Pendapat mengenai bunga bank bervariasi, yakni haram karena dianggap riba dan bertentangan dengan agama, mubah asalkan tidak berlipat ganda dan syubhat.

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi bagi masyarakat, yakni untuk menyimpan uang mereka dan juga menjadi tempat peminjaman uang di saat ada yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia.

Bank yang diharapakan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut berupa sistem bunga atau dikenal dengan Riba. Sistem bunga atau Riba ini terdapat pada bank konvensional yang sejak awal telah mendominasi lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sehingga umat Islam sebagai populasi mayoritas Indonesia mau tidak mau berinteraksi dan menggunakan jasa perbankan konvensional.

Oleh Karena itu, umat Islam sejak tahun 70an menuntut didirikannya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat islam, khususnya lembaga keuangan syariah untuk menghindari praktek riba dalam menggunakan jasa perbankan. Di Indonesia  Eksistensi perbankan syariah ditandai dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1992.

Sewaktu terjadi krisis ekonomi moneter di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dengan sistem syariahnya menjadi satu-satunya bank yang tidak terimbas dampak krisis ekonomi moneter tersebut. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjadi inspirator dan motor penggerak bagi berkembangnya praktik-praktik keuangan syariah lainnya seperti asuransi,pasar modal,obligasi,reksadana dan lain-lain.

Tumbuh kembang perbankan syariah ini juga mendapat dukungan signifikan dari regulator seperti adanya Fatwa MUI tentang haramnya bunga bank, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia serta berbagai regulasi lain yang mempermudah tumbuh kembang bisnis ini. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade “diambangkan” oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan, tahun 1992 dikeluarkan UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU no. 10 tahun 1998, lalu UU no. 23 tahun 1999, dan terakhir dengan UU. N0.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Sampai saat ini, perkembangan perbankan syariah dari segi kelembagaan, relatif cepat, pada 2008 hanya ada lima bank syariah, saat ini mencapai 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, 45 unit BPR Syariah, yang beroperasi di 103 kota di 33 provinsi. Sayangnya, pangsa pasar syariah  minim yaitu hanya mencapai 3Persen saja. Bank konvensional masih tetap menjadi pilihan utama masyarakat dengan berhasil menambah aset sebesar Rp.1.213 triliun hanya dalam waktu 5 tahun terakhir sehigga total aset bank konvensional saat ini adalah Rp.2.683 triliun. Bandingkan dengan bank syariah yang hanya berhasil menambah aset sebesar Rp.58 triliun dalam waktu 5 tahun terakhir sehingga total aset bank syariah saat ini adalah Rp.78 triliun (BI: Juli 2010).

Dalam hal ini terlihat bahwa tetap saja bank syariah belum menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun masyarakat terlanjur memaklumi eksistensi sistem perbankan berbasis bunga, bahkan sampai saat ini pun pemerintah melegalkan dan mendukung penuh sistem ini. Pemuka agama pun seakan merestui sistem ini berkembang pesat sampai sekarang, sehingga pengembangan  produk syariah berjalan lambat dan belum berkembang sebagaimana halnya bank konvensional.

 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahan sebagai berikut:

  1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih jasa perbankan?
  2. mengapa umat Islam masih sedikit yang menggunakan jasa perbankan syariah?

Pembatasan Masalah

Batasan  dalam penelitian ini mempelajari karaktersitik masyarakat berkenaan dengan sikap dan interaksi terhadap sistem perbankan (bank syariah vs bank konvensional), menganalisis mengenai identifikasi faktor penentu keputusan konsumen dalam memilih jasa perbankan (bank syariah vs bank konvensional.

D.    Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui Kuesioner dan Study Pustaka. Sedangkan data Sekunder diperoleh dari berbagai Kajian Pustaka, Dinas/Instansi Teknis, yakni Perbankan.

Jumlah responden yang dikumpulkan adalah sebanyak 100 responden, yang terdiri dari 50 responden bank Konvensional dan 50 responden bank syariah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara Purposive Sampling. Purposive Sampling, yakni salah satu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, umumnya disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian.

Setelah seluruh data terkumpul melalui penggunaan metode yang ada, maka akan  dianalisa dengan menggunakan data kualitatif yang dapat diartikan :Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[1]

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa ini adalah tenik analisa comparative,yaitu:“Analisa yang dilakukan  dengan membandingakan antara data yang satu dengan data yang lain nya, antara variable yang satu dengan variable yang lain untuk mendapatkan kesamaan satu metode yang gunanya untuk membandingakan antara penelitian lapangan dan dengan penelitian kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulan.[2]Dan pada tahapan  akhir dalam akhir penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan dimana penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bertitik tolak dari pengetahuan umum di gunakan untuk menilai suatu kejaddian yang khusus.[3]

Landasan Teori

Lembaga Keuangan

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan) tentu memegang peranan sangat penting.

Lembaga keuangan merupakan perusahaan keuangan yang bidang utamanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan bagi peruasahaan lainnya yang membutuhkan dana. Di samping itu lembaga keuangan juga menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya.[4] Salah satu yang merupakan lembaga keuangan adalah Bank Umum, yakni bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat baik perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan system operasionalnya, Bank umum terdiri bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Dalam prakteknya, bank umum syariah seperti halnya bank umum konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan uasahnya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS principle).[5] Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan beberapa karakteristik, yakni:

  1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
  2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money);
  3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
  4. Tidak diperkenenkan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
  5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu baranng;
  6. Tidak diperkenenkan dua transaksi dalam satu akad.[6]

 Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal, laporan Keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu diantaranya menyangkut aspek legal, Struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.

Akad dan aspek legalitas:

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan tidak berdasarkan hukum positif balaka, yang seringkali nasabah berani melanggar, tetapi berdasarkan hukum Islam yang pertanggungjawabannya hingga yaumil qiyamah nanti[7]. Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun dan syarat transaksi.

  1. Lembaga penyelesai sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional yang menyelesaikan sengketa di peradialan negeri, tetapi Perbankan syariah menyelesaikan sengketa sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.[8]

Struktur Organisasi

Bank Syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensioanal adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

  1. Bisnis Yang dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok mengenai kehalalan dan keharaman serta kemudharatan.

Berikut ini bagan perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah

BANK ISLAM BANK KONVENSIONAL
  1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja
  2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa
  3. Profit dan falah oriented
  4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan
  5. Penghimpunan dan penyaluran danan harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
  6. Investasi yang halal dan yang haram
  7. Memakai perangkat bunga
  8. Profit Oriented
  9. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
  10. Tidak terdapat dewan sejenis

Larangan Riba

Islam  menganggap Riba sebagai satu unsur  buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, social, maupun moral. Pengamalan riba mengakibatkan seseorang  menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran melarang umat Islam memberi atau memakan riba.

Allah telah menurunkan larangan memakan riba secara bertahap untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat, larangan tersebut adalah :

1.      Perintah terawal dari Allah sekedar mengingatkan manusia bahwa riba itu tidak akan menambah kekayaan individu maupun Negara, namun sebaliknya mengurangi kekayaan. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surat (Ar-Rum: 39)

 Artinya : “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya”.

  1. 2.      Perintah kedua melarang umat Islam mengambil bunga sekiranya mereka menginginkan kebahagiaan yang hakiki, ketenangan fikiran dan kejayaan hidup. Penjelasan ini terdapat dalam Al-quran surat (An-Nisa’: 160-161)

Artinya:” Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

3.    Peraturan pertama yang melarang kaum muslimin memakan riba. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa sifat umum riba adalah berlipat ganda.  Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surat ( al-Imran : 130)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi’ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi’ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

4.      Seterusnya setengah orang mulanya mencampuradukkan jual beli dengan kegiatan riba. Bagi mereka tidak ada perbedaan keduanya. Penjelasan ini terdapat dalam Al-Quran surat (Al- Baqarah : 275-276)

 Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

 Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

 

Perilaku Konsumen

Perilaku Konsumen atau Costumer Behavior adalah tingkah laku konsumen dalam membeli suatu produk yang dipengaruhi berbagai unsur, baik dari dalam maupun dari luar. Unsur-unsur tersebut membentuk suatu kekuatan yang merangsang konsumen sehingga ia memutuskan untuk membeli produk tertentu.[9] Perilaku Konsumen terdiri dari aktivitas yang melibatkan orang-orang sewaktu mereka menyeleksi, membeli, dan menggunakan produk-produk serta jasa-jasa, sehingga hal tersebut memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Perilaku Konsumen atau Perilaku Pembelian, yaitu:[10]

Faktor Budaya

 Faktor-Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling meluas dan mendalam terhadap Perilaku Konsumen. Faktor yang dimaksud terdiri dari Kultur (Kebudayaan), Sub-Kultur dan Kelas Sosial.

  1. Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, diantaranya Kelompok Acuan, Peran dan Status.

Faktor Pribadi

 Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu Usia dan Tahap Siklus Hidup, Pekerjaan, Keadaan Ekonomi, Gaya Hidup Kepribadian dan Konsep Pribadi.

5.      Faktor Psikologi

 Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh Empat Faktor Psikologis utama, yaitu Motivasi,Persepsi, Pengetahuan, Kepercayaan dan Sikap Pendirian.

5. Perilaku Konsumen Dalam Islam

Kebutuhan Konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya, merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonominya sendiri. Mereka mungkin tidak hanya menyerap pendapatannya tetapi juga memberi insentif untuk meningkatkannya.105

Dalam rangka menganalisis Perilaku Konsumen seseorang bisa saja berpandangan sempit dan statik dengan mengatakan, bahwa Konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: makan Daging Babi, Minum-Minuman Keras, Mengenakan pakaian Sutra, Cincin Emas (untuk Pria), dan seterusnya). Karena dalam Syari’at semua larangan-larangan itu mempunyai keabsahan yang pasti.

Sikap tidak berlebihan dalam hal konsumsi yang dituntun oleh perilaku para konsumen Muslim yang mengutamakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah menentukan apakah tingkatan konsumsi yang berlaku dalam suatu masyarakat berada dibawah atau diatas tingkat sederhana.

Dalam Islam konsumsi pada hakikatnya adalah suatu pengertian yang positif. Larangan-Larangan dan perintah mengenai Makanan dan Minuman harus dilihat sebagai bagian usaha untuk meningkatkan sifat Perilaku Konsumsi. Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yaitu pihak konsumen. Sikap moderat dalam Perilaku Konsumen ini kemudian menjadi logik dari gaya konsumsi Islam, yaitu sifat Nisbi dan Dinamik.[11]

6.      Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Memilih Produk Perbankan

Pada Bisnis Perbankan, sangat diperlukan adanya kegiatan Riset Pasar untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat atau nasabah dalam memilih suatu produk yang dipasarkan oleh suatu Perusahaan Perbankan. Konsep pemasaran yang berorientasi kepada kepentingan serta kepuasan nasabah  merupakan tujuan utama Bank untuk mendapatkan laba dalam jangka panjang. Hal ini harus didukung pula oleh sistem Administrasi dan Pola Manajemen yang dinamis, selain itu sasaran pemasaran produk harus jelas, untuk mengetahui hal tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Riset Pemasaran.

Setelah dilakukan Riset, disusun suatu rencana untuk memasuki Pangsa Pasar yang telah ditentukan. Sebagai inti dari sistem Pemasaran, maka Marketing Mix mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan usaha Perusahaan Umumnya dan Pemasaran Khususnya. Empat element Marketing Mix adalah:

a. Produk ( Product )

Pengertian Produk menurut Philip Kotler seperti yang dikutip Kashmir adalah : Sesuatu yang dapat ditawarkan ke Pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.[12]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh Konsumen. Produk biasanya digunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan Rohani maupun Jasmani. Untuk memenuhi Keinginan dan Kebutuhan akan produk, maka Konsumen harus mengorbankan sesuatu sebagai balas jasanya, misalnya dengan cara pembelian.

Sedangkan Produk Jasa menurut Kotler, sebagaimana dikutip Ratih Hurriyati, merupakan “Segala sesuatu yang dapat ditawarkan Produsen untuk diperhatikan, Diminta, Dicari, Dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan Pasar yang bersangkutan”. Produk yang ditawarkan meliputi barang Fisik, Jasa, Orang atau Pribadi, Tempat, Organisasi, dan Ide.[13]

Produk Bank memiliki pengertian suatu Jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, Digunakan/Dikonsumsi untuk memenuhi Kebutuhan dan Keinginan nasabah.[14]

Dalam Dunia Perbankan, strategi produk yang dilakukan adalah mengembangkan suatu produk adalah sebagai berikut:[15]

1)      Penentuan Logo dan Motto

Baik Logo maupun Motto harus dirancang dengan benar. Pertimbangan pembuatan Logo dan Motto adalah: memiliki arti Positif, Menarik Perhatian, dan Mudah Diingat.

2). Menciptakan Merk

Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap Jasa harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal dan diingat pembeli.Merek merupakan ekuitas perusahaan yang menambah Value bagi Produk dan Jasa yang ditawarkan ke pelanggan dan juga menambah Value bagi perusahaan. Ekuitas Merek adalah Aset Intangible yang dimiliki oleh sebuah merek karena Value yang diberikannya baik kepada si Produsen maupun si Pelanggan.[16]

Sebuah merek bisa memiliki posisi sangat kuat dan menjadi Modal/Ekuitas, jika merek tersebut memenuhi 4 faktor utama, yaitu Brand Awareness (Telah dikenal Konsumen), Strong Brand Association (Memiliki Asosiasi merek yang baik), Perceived Quality (Dipersepsikan sebagai Produk Berkualitas), dan Brand Loyalty (Memiliki Pelanggan setia).[17]

Agar suatu merek dapat mencerminkan makna-makna yang ingin disampaikan, maka ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, yaitu:

a)      Merek harus Khas/Unik

b)      Merek harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat Produk dan Pemakaiannya.

c)      Merek harus menggambarkan Kualitas Produk

d)      Merek harus mudah diucapkan, Dikenali dan Diingat

e)      Merek tidak boleh mengandung arti yang buruk di Negara dan dalam Bahasa lain

f)         Merek harus Menyesuaikan Diri dengan produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk.[18]

3)      Menciptakan Kemasan

Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam dunia Perbankan kemasan lebih diartikan kepada pemberian Pelayanan atau Jasa kepada para nasabah disamping juga sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasanya seperti Buku Tabungan, Cek, Bilyet Giro, atau Kartu Kredit.

4)      Keputusan Label

Label merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan.

Jadi pada dasarnya, Produk adalah sekumpulan nilai kepuasan yang kompleks. Nilai sebuah Produk ditetapkan oleh pembeli berdasarkan manfaat yang akan mereka terima dari Produk tersebut. Agar dapat memaksimalkan kepuasan yang diterima oleh konsumen maka sebuah Perusahaan perlu memaksimalkan kualitas produk yang dimilikinya. Setelah kepuasan konsumen tercapai maka Kesetiaan atau Loyalitas Pelanggan terhadap produk Perusahaan akan tercipta dengan sendirinya.

b.   Harga ( Price )

Harga merupakan keputusan yang sangat penting dari Pemasar, sebab bila harga terlalu tinggi banyak pembeli potensial jadi menghilang, sedang bila harga terlalu rendah Perusahaan tidak memperoleh cukup keuntungan. Pada waktu yang sama, harga Produk harus diputuskan hingga dapat menutupi segala Pengeluaran (Biaya) dalam memproduksi dan menjual produk dan sekaligus memberi keuntungan bagi Perusahaan.

Menurut Hartono yang dikutip Basu Swastha menyatakan bahwa : “Harga adalah jumlah (ditambah beberapa produk kalau mungkin) dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari Produk dan Pelayanannya”.122Sedangkan Fandy Tjiptono menyatakan Harga adalah satuan Moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan harga lainnya) yang ditukarkan atau tersedia agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu Barang dan Jasa.123

Dari definisi diatas kita mengetahui bahwa Harga akan mempengaruhi Image merek maupun Perusahaan, dimana hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan pembelian dan ketika konsumen puas, maka bisa jadi konsumen akan loyal. Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel, harga dapat diubah dengan cepat, tidak seperti Produk dan Distribusi.

Dalam strategi penentuan harga, manajer harus menetapkan dulu tujuan penetapannya. Tujuan ini berasal dari perusahaan itu sendiri yang selalu berusaha menetapkan Harga Barang dan Jasa setepat mungkin. Tujuan-tujuan tersebut adalah:

1)      Meningkatkan Penjualan

2)      Mempertahankan dan Memperbaiki Market Share

3)      Stabilisasi Harga

4)      Mencapai Target Pengembalian Investasi

5)      Mencapai Laba Maksimum, dan Sebagainya.

Dalam kenyataan, tingkat Harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : 125

1)      Kondisi Perekonomian

2)      Penawaran dan Permintaan

3)      Elastisitas Permintaan

4)      Persaingan

5)      Biaya

6)      Tujuan Manajer

7)      Pengawasan Pemerintah.

c.  Distribusi ( Place )

Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk menyalurkan barang hasil produknya kepada konsumen atau pemakai Industri. Adapun definisi saluran distribusi menurut David A. Revzan sebagaimana dikutip Basu Swastha dan Irawan mengatakan bahwa: “Saluran merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai”.127

Untuk produk Industri Jasa, Place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyerahan jasa kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, sebagai bagian dari Nilai dan Manfaat dari jasa.126

Tempat berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh Perusahaan mengenai dimana Operasi dan Stafnya akan ditempatkan, yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan tingkatanInteraksi yang terlibat. Terdapat Tiga macam tipe interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan yang berhubungan dengan pemilihan tempat, yaitu sebagai berikut:128

1)      Pelanggan mendatangi Penyedia Jasa

2)      Penyedia Jasa mendatangi Pelanggan, atau

3)      Penyedia Jasa dan pelanggan melakukan Interaksi melalui Perantara

Dari pengertian diatas, penting tidaknya sebuah lokasi/ tempat sangat tergantung pada jenis jasa yang ditawarkan. Dalam Industri Perbankan, biasanya tipe Interaksi antara Penyedia Jasa dan Pelanggan adalah termasuk kategori Pelanggan (Nasabah) yang mendatangi Penyedia Jasa (Bank).

  1. Promosi ( Promotion )

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Promosi juga merupakan kegiatan yang dilakukan Perusahaan untuk menginformasikan, mempengaruhi, membujuk dan pada akhirnya konsumen mengambil tindakan melaksanakan transaksi pembelian pada Produk atau Jasa yang dipromosikan.

Basu Swastha menyatakan bahwa, “Promosi adalah arus informasi atau persuasi Satu arah yang dibuat untuk mengarahkan Seseorang atau Organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran”.[19] Tujuan dari Promosi Bank adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Kemudian promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan Produk, Promosi juga berfungsi mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan Citra Bank di mata para nasabahnya.[20]

Secara garis besar, ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh Perbankan, antara lain:[21]

1)       Periklanan (Advertising)

Merupakan promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang tertuang dalam Spanduk, Brosur, Bilboard, Koran, Majalah, Televisi, atau Radio.

2)       Promosi Penjualan (Sales Promotion)

Merupakan promosi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan melalui potongan harga atau hadiah pada waktu tertentu terhadap barang-barang tertentu pula.

3)       Publisitas (Publicity)

Merupakan promosi yang dilakukan untuk meningkatkan Citra Bank didepan para calon nasabah atau nasabahnya melalui kegiatan Sponsorship terhadap suatu kegiatan Amal, Sosial atau Olahraga.

4)        Penjualan Pribadi (Personal Selling)

Merupakan promosi yang dilakukan melalui pribadi-pribadi Karyawan Bank dalam melayani serta ikut mempengaruhi nasabah. Masing-masing sarana tersebut memiliki tujuan sendiri-sendiri, dimana promosi untuk Bank yang paling tepat adalah melalui sarana penjualan pribadi yang dilakukan melalui Karyawan Bank. Secara khusus Penjualan Pribadi dapat dilakukan petugas Customer Service sebagai ujung tombak Pemasaran Bank.

Untuk mengetahui Keefektifitasan Pasar, Manajemen Pemasaran harus memperhatikan Tiga Unsur penting dari Konsumen yaitu :

1)       Kebutuhan dari konsumen

2)       Daya Beli Konsumen

3)       Perilaku Membeli dari Konsumen

Untuk memasarkan suatu produk, Bank harus melakukan Promosi sebagai usaha menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya tentang produk yang ditawarkan oleh Bank. Setelah masyarakat mendapatkan informasi, mereka melakukan penilaian terlebih dahulu atas semua informasi yang masuk dan dengan berbagai pertimbangan mereka akan memilih salah satu sumber informasi yang dianggap paling angkurat dan pada akhirnya akan memilih produk dari satu Bank yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Secara umum proses penilaian informasi terhadap pilihan pada Satu Bank adalah :

1)       Karakteristik Bank

Calon nasabah akan mengamati ciri-ciri apa sajakah yang menonjol pada Bank tersebut, misalkan Bank tersebut sudah cukup lama beroperasi, dinilai cukup sehat atau pelayanannya baik. Disini calon nasabah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada ciri yang berhubungan dengan kebutuhan.

2)       Pemberian bobot kepentingan pada ciri-ciri yang Relevan

Calon nasabah lebih mementingkan tingkat Kesehatan Bank daripada akibat-akibat Bank lainnya. Pemasar harus lebih dapat memberikan perhatian pada pentingnya ciri-ciri daripada menonjolkan ciri-ciri, jaminan pemerintah pun akan mempengaruhi nasabah dalam menentukan.

3)       Kepercayaan akan Merk Bank

Kepercayaan ini dapat bervariasi sesuai dengan ciri yang selamanya calon nasabah dipengaruhi oleh Selektifitas, Ditorsi dan Ingatan Selektif, selain itu pula Perusahaan harus berusaha untuk membentuk Brand Image bahwa Bank yang dikelolanya sehat dan mampu menjamin terpenuhinya keinginan dari nasabah.

4)       Fungsi Utilitas

Calon nasabah mempunyai fungsi utilitas untuk setiap ciri yaitu menggambarkan bagaimana nasabah mengharapkan kepuasan jasa yang bervariasi menurut tingkat alternatif dari sikap ciri.

5)       Prosedur Evaluasi

Pada saat nasabah mempertimbangkan untuk memilih Produk/Jasa Bank yang sesuai dengan seleranya akan sampai pada Prosedur Evaluasi tertentu, dimana calon nasabah akan melihat kemampuan Bank dalam memenuhi keinginannya.

Perlu diketahui, produk-produk Perbankan Syari’ah tidak hanya ditujukan bagi orang Islam, hakikatnya untuk semua orang dan semua golongan. Jadi, siapa pun dapat menjadi nasabah Bank Syari’ah sepanjang dapat mengikuti persyaratan yang ada. Disebut Syari’ah, karena praktik dan produk-produk serta jasa-jasa Perbankan yang ditawarkan, disesuaikan dengan Hukum Islam. Sehingga, sebenarnya Perbankan Syari’ah merupakan salah satu alternatif bagi kita semua untuk Menyimpan Uang (Investasi) maupun melakukan Pembiayaan/Pinjaman.

  1. Pembahasan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh oleh jenis kelamin laki-laki, yakni 62% atau 62 orang dari total responden 100 orang. Dilihat dari tingkat pendidkan terakhir responden, responden dalam penelitian ini di dominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA sebesar 51% atau 51 orang, sedangkan jumlah yang paling kecil merupakan responden dengan tigkat pendidkan SMP, sebesar 6%. Pendidikan terakhir SMP sebesar 6% tersebut ditemui dari nasabah BRI pringsewu 4% dan 2% dari nasabah bank syari’ah pringsewu. Urutan kedua adalah responden dengan pendidkan terakhir sarjana 34% diikuti oleh mereka yang berpendidikan diploma sebesar 9%.

Berdasarkan distribusi responden dari sisi pekerjaan, pekerjaan utama adalah pegawai (61%) dan wiraswasta / pengusaha berbagai bidang (13%), dengan aktifitas utama adalah di sektor perdagangan (14%), serta yang berprofesi sebagai petani (8%), sisanya (4%) adalah sebagai buruh . Secara umum, berdasarkan persentase dari sisi latar belakang pekerjaan, mayoritas nasabah adalah dari yang berprofesi sebagai pagawai, yang kemudian disusul oleh wiraswasta dan pedagang. Petani dan buruh dalam penelitian ini menduduki posisi paling kecil. Hal ini dapat dipahami bahwa petani pada masyarakat yang diteliti adalah petani kecil dan buruh-buruh kasar, sehingga merasa belum membutuhkan eksistensi perbankan. Alasan ini terkait dengan sisa pendapatan yang dirasa belum perlu ditabungkan di bank, serta aktifitas usaha yang juga dirasa belum bankable.

Dapat dikatakan, segmen responden dalam penelitian ini berada pada level menengah ke bawah, dimana penghasilan individual berimbang dari level rendah, sedang dan tinggi (dengan titik batas Rp. 750.000 dan 4.000.000 per bulan).

Persepersepsi dan Perilaku Terhadap Perbankan Konvesional

Dalam hal “mengapa memanfaatkan jasa perbankan konvensional?”, dua alasanutama yang terungkap adalah pertimbangan kemudahan lokasi atau aksesibilitas (41%) dan fasilitas ATM yang ada dimana-mana 37%, serta kredibilitas/kepercayaan/keamanan (22%) yang menurut responden dimiliki oleh bank konvensional tersebut. “Pelayanan yang cepat” selalu merupakan alasan dalam pemanfaatan jasa tabungan, kredit/pembiayaan, serta jasa-jasa lain. Jadi, berbeda dengan asumsi umum, bunga yang tinggi untuk tabungan dan bunga yang rendah untuk kredit bukanlah merupakan alasan yang pokok bagi 50 orang responden tersebut. Alasan ini dapat dipahami, karena sebagaimana sudah diungkapkan di atas, sebagian besar responden merupakan golongan ekonomi sedang ke bawah, yang tentu saja nominal tabungannya relatif rendah pula. Perbedaan bunga antar bank yang hanya 1 sampai 2 persen belum terasa signifikan untuk mereka.

Media massa televisi dan teman/ keluarga merupakan dua sumber informasi utama bagi rensponden dalam hal pengetahuannya terhadap perbankan konvensional,  yakni 35% dan 48%. Dari kedua sumber informasi tersebut ditambah dengan informasi dari karyawan Bank yang bersangkutan merupakan faktor yang membentuk sikapnya terhadap perbankan konvensional. Hal ini dipengaruhi juga oleh berapa lama responden menjadi nasabah, seperti  hasil informasi responden yang  telah menjadi nasabah selama 1-3 tahun 36% kemudian 3-5 tahun sebanyak 39%, dan yang menjadi nasabah lebih dari lima tahun berdasarkan hasil dari responden sebanyak 21% dan sisanya adalah yang menjadi nasabah kurang dari satu tahun.  Semakin beragamnya stasiun televisi dengan jaringan yang semakin luas, dan semakin berkembangnya surat kabar di daerah semenjak era reformasi ini, merupakan faktor pendukung semakin dikenalnya perbankan di masyarakat.

Dalam hal kelebihan dan kelemahan sistem dan layanan perbankan konvensional selama ini. Lokasi kantor yang strategis dan mudah dijangkau, ditambah dengan banyaknya fasilitas ATM merupakan dua faktor pokok yang merupakan kelebihan bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah. Sedangkan, kelemahan bank konvensional yang dirasakan responden adalah karena masih menerapkan bunga. Namun, karena masih terbatasnya perbankan alternatif, maka mereka masih tetap menggunakan perbankan konvensional, apalagi jaringan dan layanan bank konvensional sudah sangat maju dan belum bisa ditandingi oleh perbankan syariah.

2.      Persepsi Dan Perilaku Konsumen Terhadap Perbankan Syariah

Satu temuan yang cukup menarik adalah yang mengaku “paham” dengan istilah bank syari’ah dari 50 responden adalah hanya 62%. Dengan tingkat pemahaman yang belum komprehensif tersebut, kesan pokok yang muncul adalah bahwa bank syariah adalah sebagai “bank Islami” (65%), dan “bank sistem bagi hasil” (29%), dan sisanya (6%) bank berbasis syariah. Tampak bahwa, belum satupun alasan ekonomi yang muncul dari responden, misalnya yang menyatakan “bank syariah’ adalah bank yang mengutamakan keadilan atau bank yang lebih menguntungkan dan lebih adil secara ekonomi”.

Konfigurasi pengetahuan dan persepsi seperti ini, sebagaimana dengan bank konvensional, sumber informasi pokoknya berasal televisi, surat kabar, serta nonformal social network dari teman, keluarga dan tetangga. Artinya, televisi dan surat kabar, merupakan duasaluran komunikasi yang juga disarankan untuk dijadikan alat untuk mengkomunikasikanperbankan syariah ke masyarakat.Kesesuaian dengan syariah (Islam) dan aman (76%) merupakan faktor utama yangmendorong nasabah syariah dari (total 50 orang) dalam memanfaatkan bank syariah, sementarafaktor sekundernya adalah  kemudahan dan  aksesibilitas.

Jadi, tampaknyakeputusan mengadopsi masih dilandaskan kepada hal-hal yang bercorak sentimenkeagamaan, belum lagi dari satu alasan rasionalitas ekonomi. Alasan ini bukan merupakanalasan yang teguh, karena  mereka yangcenderung akan terus memanfaatkan jasa bank syariah bukan dari kelompok ini, tapi daripertimbangan bagi hasil (rasionalitas ekonomi). Dengan kata lain, jika untuk masuk pertama kali menjadi nasabahsentimen keagamaan cukup berguna, namun jika kemudian mereka merasa tidak puas,terutama bagi hasil yang tidak menguntungkan (rasionalitas ekonomi), maka merekacenderung akan meninggalkan.

Impilkasi dari temuan ini, disarankan agar “rasionalitas ekonomi” harus lebih

dikedepankan dalam mengkomunikasikan kelebihan bank syariah kepada khalayak. Kendalanya kemudian adalah, bahwa saluran tradisional yaitu kyai, ustadz dan ulama belum siap untuk mengkomunikasikannya, karena umumnya belum memiliki pengetahuan terhadap analisis ekonomi tersebut. Pihak perbankan syariah sendiri perlu semakin meningkatkan kinerja dan pelayanannya, sehingga mampu memberikan bukti-bukti keuntungan ekonomi pula. Perlu ditekankan bahwa, perdebatan halal dan haram dapat diminimalisir apabila keunggulan bank syariah dapat dibuktikan secara riel dari sisi keuntungan ekonominya. Inilah tantangan bagi institusi perbankan syariah ke depan.

Dari seluruh nasabah bank syariah (50 orang), hampir seluruhnya (74%) hanya memanfaatkan satu jenis produk saja yaitu Tabungan Mudharabah, dan 26 persen mengadopsi Deposito Mudharabah. Khusus untuk produk pembiayaan, 82 persen menggunakan Bai Murabahah atas prinsip jual beli, dan hanya 18 persen yang sudah

memanfaatkan Syirkah Mudharabah. Dari indepth interview dan focus group discussion ditemukan alasan, bahwa pihak perbankan sendiri masih terkendala oleh kelemahan sumber daya manusia untuk mengaplikasikan pembiyaan mudharabah dan musyarakah secara lebih luas.

Disebabkan karena pengetahuan yang masih dangkal dan interaksi yang masih terbatas dengan perbankan syariah, berbagai persepsi responden berkenaan dengan kelebihan bank syariah masih terkait dengan aspek hukum, yaitu produk yang “tidak riba atau halal” (75%). Sementara itu, secara umum 82 persen responden syariah merasa bank syariah lebih memiliki kelebihan, namun 18 persen juga melihat bahwa bank syariah juga memilki kelemahan, dibandingkan dengan bank konvensional atau dibandingkan antara bentuk yang ideal dengan yang saat ini beroperasi.

Satu temuan yang cukup menarik untuk dikemukakan disini adalah, bahwa saat ini konsep berpikir masyarakat tentang perbankan dapat dikatakan cenderung tidak konsisten. Dari seluruh responden (100 orang), 47% merupakan responden yang tidak konsisten, sedangkan 53% adalah konsisten. Responden yang tergolong konsisten dan teguh dengan prinsip syariah hanyalah 23%, dan tergolong konsisten dengan bank konvensional 30%. Kemudian, dari 100 responden 70 persen berpendapat bahwa bunga bank bertentangan dengan agama, namun sebagian besar dari mereka (47orang) sesungguhnya saat ini sedang menjadi nasabah perbankan konvensional. Jadi meskipun mereka konsisten dalam bersikap, namun dalam kenyataannya mereka juga tidak konsisten dalam perilaku. Hal inipun dapat dipahami secara logis, bahwa meskipun mereka bersikap teguh dalam prinsip, namun karena belum tersedianya jaringan bank syariah yang memadai, sementara  mereka terdesak untuk memanfaatkan jasa perbankan untuk keperluan sehari-hari, maka mereka memeilih bank konvensional untuk memenuhi kebutuhannya.

Data tersebut menggambarkan apa yang diperoleh dari kebijakan elit pemerintah dan agama yang terlalu lama mengambangkan legalitas bunga selama ini. Akibatnya, sebagian masyarakat (muslim) sudah sangat terbiasa dengan bunga dan tidak kritis lagi melihat kelemahan-kelemahan bunga secara ideologis. Mengintroduksikan sikap baru, bahwa bunga adalah haram sebagai mana fatwa MUI pada bulan Desember 2003, ternyata tidak langsung mampu merubah konfigurasi persepsi dan perilaku masyarakat muslim yang sudah agak baku selama ini.

Dari penelitian ini juga terungkap, bahwa dari 50 responden bank konvensional , meskipun 40 persen menyatakan mendukung terhadap prinsip fatwa MUI, belum melakukan tindakan apa-apa, dan hanya 22 persen yang berencana untuk membuka rekening di bank syariah. Informasi ini menyiratkan bahwa “kepatuhan” ummat terhadap ulama di Indonesia tidaklah mutlak. Atau, mungkin saja kepatuhan tersebut tidaklah semata-mata kepada institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja. Mungkin institusi keulamaan lokal juga merupakan referensi yang lebih diakui masyarakat tertentu.

G.    Kesimpulan dan Rekomendasi

Pertimbangan masyarakat dalam memilih jasa perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah relatif sama. Pertimbangan tersebut adalah berturut-turut, yakni prosedur yang lebih cepat dan mudah  (profesionalisme pelayanan dan fasilitas), kedekatan lokasi bank (aksesibilitas), dan reputasi bank serta jumlah kantor/cabang sebuah bank (kredibilitas). Pertimbangan-pertimbangan tersebut didukung oleh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Bunga/bagi hasil baik dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan bukan menjadi pertimbangan utama.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih rendah dan tidak utuh yang berakibat pada ketidakkonsistenan dalam bersikap terhadap sistem bunga dalam operasional perbankan. Sebagian besar masyarakat memandang sistem bunga bertentangan dengan agama, namun setuju dengan penerapan sistem bunga dan/atau juga menjadi nasabah bank konvensional. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan belum berdasarkan pada pemahaman rasional yang baik.

Disamping itu sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui fatwa MUI tentang bunga bank. Dari masyarakat yang mengetahui, sebagian besar mendukung dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut namun tidak banyak yang merespon dengan melakukan tindakan riil baik yang telah bertindak maupun sekedar rencana. Sumber informasi masyarakat tentang perbankan baik bank konvensional maupun bank syariah yang utama berasal dari teman/kerabat, televisi dan surat kabar. Demikian juga sumber informasi fatwa MUI tentang bunga bank yang utama berasal dari TV, dan surat kabar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan ulama dalam sosialisasi perbankan syariah dan fatwa MUI masih rendah.

Mengingat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih

rendah, maka diperlukan sosialisasi tentang bank syariah secara intensif, komprehensif dan terstruktur dengan mengedepankan aspek rasionalitas ekonomi, bukan semata pertimbangan emosional keagamaan. Sejalan dengan upaya tersebut, bank syariah juga harus meningkatkan kinerja terutama menyangkut fasilitas, aksesibilitas dan kemampuan sumberdaya manusianya, sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional dalam penyediaan pelayanan. Untuk lebih mempercepat proses sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah, maka keikutsertaan institusi keagamaan (pesantren, ulama dan organisasi keagamaan) baik tingkat nasional maupun lokal perlu ditingkatkan. Termasuk didalamnya adalah institusi Dewan Pengawas Syariah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

 

DAFTAR PUSTAKA

Amstrong, Gary dan philip kotler,2008, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Erlangga,  Jakarta

Dendawijaya, Manajemen Perbankan

Departemen Agama RI, 2004, Al-Qur’an dan Terjemahanya, Bandung: Jumaanatul’Ali-ART

Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2009 Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Ensiklopedi Ekonomi,

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran

Hasibuan, Malayu, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Hermawan Kertajaya, 2004, Positioning, Differensiasi dan Brand Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

James F. Enggel, 1995, “Perilaku Konsumen”, Binarupa Aksara, Jakarta

Karen Perwataatmadja dan M. Syafii Antonio 1992, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf

Karim, A. Adiwarman, 2003, Ekonomi Islam Satu Kajian Kontemporer, Gema Insani, Jakarta

Kasmir, 2008,Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta

Koesen, Abu Muhammad Dwiono, 2009, Selamat Tinggal Bank Konvensional,Jakarta: Tifa     Publishing House

Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, 2001 Perbankan Syari’ah: Prinsip, Praktik dan Prospek Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,

Lexi J.Moleong, 1999, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

M. Abdul Manan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

Margono,S, 2004, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad syafi’I Antonio, bank syariah dari teori ke praktik, tazkia cendekia, Jakarta

Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, 1999, Yogyakarta: UII Press

Murti Sumarni, (1996), “Marketing Perbankan”, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Alumni, Bandung

Omar Hazeim Abdul Karem, 2004, Perbankan Islam dalam Perspektif perbandingan antara Indonesia dan Irak

Philip Kotler 1995, Analisis,Perencanaan,Implementasi,Dan Pengendalian, Alih Bahasa: Ancella Anitawati Hermawan, Jakarta: Salemba Empat

Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Jakarata

Sjahdeini, Sutan Remy, 1995,Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum perbankan indonesia, PT.Utama Grafiti, Jakarta

Slamet Wiyono,2005, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, PT Grasindo, Jakarta

Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000 Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta

Syaikh Mahmud Syalthut ,1959, Al-Islam,’Aqidah wal Syariah, cet.1

Warkum Sumitro (1997), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga (BAMUI) dan Takaful), Jakarta : Raja Grafindo Persada,


[1] Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,1999,hlm.3.

[2] Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Alumni, Bandung,tt,hlm.4.

[3] Ibid, hlm.228

[4] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008,hlm 2

[5]Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hlm.1

[6]Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, PT Grasindo, Jakarta, 2005,hlm.74-75

[7] Muhammad syafi’I Antonio, bank syariah dari teori ke praktik, tazkia cendekia, jakarta

[8] Ibid hal 30

[9]Ensiklopedi Ekonomi, hlm, 158

[10] Philip Kotler (1995), Analisis,Perencanaan,Implementasi,Dan Pengendalian, Alih Bahasa: Ancella Anitawati Hermawan, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 203

[11]  M. Abdul Manan (1997), Teori dan Praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 44

[12] Kashmir, Pemasaran Bank…, hlm. 136.

[13] Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran…, hlm. 50

[14] Kashmir, Manajemen Perbankan, hlm. 64.

[15] Kashmir, Pemasaran Bank …hlm. 141-142.

[16] Hermawan Kertajaya (2004), Positioning, Differensiasi dan Brand Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 196.

[17]  Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, hlm. 101-102

[18]  Ibid., hlm. 102-106

[19]  Basu Swastha dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, hlm. 349

[20] Kashmir, Pemasaran Bank, hlm. 175-176

[21]  Ibid., hlm. 176-177.

Read Full Post »

POLA ADAPTASI DALAM HUBUNGAN ANTARETNIK

Studi Deskriptif pada Kelompok Etnik Tionghoa di Kelurahan Sawah Brebes

Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung

I.       PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai etnik atau suku bangsa dengan bermacam karakteristik yang khas dalam sistem sosial budayanya. Mendiskusikan tentang etnik, banyak hal yang dapat dibahas. Pembahasan itu dapat berupa asal-usul atau sejarah etnik, domisili etnik, adat-istiadat, agama, bahasa dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial budayanya. Menurut Manan (1989), terdapat lebih dari 200 macam suku bangsa di Indonesia. Bahkan akan lebih banyak lagi bila dikaitkan dengan agama yang dianutnya, yang mendiami lebih dari 13.000 kepulauan Nusantara.

Sebagaimana lazimnya suatu sistem sosial budaya yang tidak pernah lepas dari dukungan dan keterlibatan masyarakatnya, suatu komunitas kelompok etnik dalam suatu wilayah tertentu akan membentuk kebudayaannya yang sekaligus akan mewakili dan menjadi identitas keseluruhan masyarakat itu sendiri. Geertz (dalam Abdullah,1996) menyebutkan bahwa jika dipahami kebudayaan meru­pakan jaring-jaring makna yang dirajut oleh manusia, harus dipahami pula bahwa tidak semua orang dalam suatu komunitas ikut merajut jaring-jaring makna tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak semua orang dalam masyarakat itu ikut membentuk atau mendukung kebudayaan dalam komunitasnya.

Ada tidaknya keterlibatan Individu maupun suatu kelompok dalam pembentukan atau dukungan terhadap suatu kebudayaan pada suatu masyarakat, secara nyata dapat dilihat pada masyarakat migran suatu kelompok etnik tertentu di tempatnya yang baru. Dalam posisi sebagai pendatang, patut dicermati bagaimana keterlibatan mereka dalam proses pembentukan makna kebudayaan yang ada di tempat yang baru itu. Selain itu apakah mereka secara individual maupun kelompok ikut terwakili dalam konteks pemaknaan kebudayaan yang telah ada.

Di Indonesia proses migrasi suatu kelompok etnik terjadi tidak saja didorong oleh latar belakang sosiokultural sebagaimana lazimnya budaya merantau pada kelompok etnik Minangkabau, Mandailing, Bugis, dan sebagainya. Pada kelompok etnik seperti Jawa, Ball, dan Lombok, dapat dilihat proses migrasi tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Proses migrasi tersebut apapun yang melatarbelakanginya akan berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya, baik pada kelompok etnik pendatang tersebut, maupun kelompok etnik lokal tuan rumah (host population}.

Dengan demikian tidak saja pada kelompok etnik Jawa sebagai kelompok migran terbesar di negeri ini hal tersebut patut dicermati, melainkan semua kelompok etnik yang melakukan atau mengalami proses migrasi ke suatu wilayah baru, seperti kelompok etnik Madura di Kalimantan, kelompok etnik Bugis, Buton, dan Makasar di Maluku, termasuk  etnik nonpribumi (Cina), di Bandarlampung, dan sebagainya.

Kecermatan dalam memahami pola adaptasi kelompok etnik pendatang pada suatu wilayah yang baru di tengah-tengah masyarakat kelompok etnik lokal setempat sebagai tuan rumah sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah pembinaan yang tepat dalam upaya pelibatan mereka di dalam gerak pembangunan. Selain itu juga dapat menghindarkan konflik-konflik antaretnik.

Berdasarkan konflik antar kelompok etnik yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai surat kabar selama tahun 1999 hingga 2000, seperti kasus Sambas, Singkawang dan Sampit yang melibatkan etnik Madura dengan Dayak, Melayu dan Cina, kasus Ambon, antara etnik Bugis, Buton, dan Makassar yang Islam dengan Ambon (Kristen) yang kemudian berubah menjadi antara Ambon Sarane (Kristen) dan Ambon Sa’lam (Islam), kasus Medan dan Jakarta antara pribumi dan nonpribumi (Cina), dan sebagainya. Berbagai konflik tersebut cenderung menghancurkan segala kemapanan tatanan kehidupan sosial budaya yang telah ada, yang dibentuk dalam jalinan kebersamaan mereka.

Kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga bentuk kemungkinan atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar kelompok. Konsekuensi Itu mungkin terjadi antarkelompok etnik yang memiliki tidak hanya ciri-ciri kelompok, identitas dan nilai-nilai budaya sendiri yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain, tetapi juga jaringan interaksi sendiri yang menghasilkan kesetiakawanan kelompok. Kelompok-kelompok etnik juga memiliki kepentingan yang sama dengan atau berbeda dari kelompok lainnya, dan memiliki jaringan kerja, baik dengan sesama kelompok maupun dengan kelompok etnik lain yang memiliki ke­pentingan sama.

Sebagaimana umumnya, setiap masyarakat atau komunitas itu terwujud karena keteraturan hubungan sosial antar anggotanya sebagai komponen dengan kedudukan-kedudukan serta peranan-peranan tertentu sehingga dapat terjadi kegiatan atau interaksi sosial yang berpola antar-anggota secara efektif. Dalam mewujudkan interaksi sosial yang efektif itu menurut Budhisantoso (Depdikbud, 1983) mensyaratkan setidaknya empat unsur yang diperlukan, yakni adanya pengelompokkan sosial (social alignment), pengendalian sosial (social controls), media sosial (social media), dan norma sosial (social standard). Keempat unsur ini diperlukan bagi kelestarian kemapanan kehidupan sosial budaya dalam suatu masyarakat atau komunitas.

Kehidupan masyarakat antaretnik di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung memiliki kekhasan yang menarik, yakni keberadaan suku Lampung sebagai pemilik asli wilayah dan kebudayaan lokal (pribumi) justru tidak berkembang, tergeser perannya oleh masyarakat pendatang dari Jawa. Kelompok etnik Jawa inilah yang selanjutnya banyak berperan dan menjadi kelompok etnik tuan rumah (host population). Dalam perkembangannya kelurahan ini menjadi daerah tujuan bagi masyarakat etnik lain dari berbagai daerah termasuk etnik Tionghoa.

Hubungan antaretnik masyarakat Tionghoa dan suku asli Lampung cenderung kurang harmonis dibandingkan dengan kelompok etnik tuan rumah (host population) etnik Jawa. Padahal kelompok etnik pendatang Tionghoa secara sosiokultur banyak berbeda dengan etnik asli Indonesia dan kelompok etnik tuan rumah (host population). Hal penting yang harus diungkap dari fenomena sosial tersebut adalah bagaimana pola adaptasi yang mereka jalankan sehingga kehidupan antaretnik Tionghoa dan kelompok etnik tuan rumah (host population) yang ada di kelurahan Sawah Brebes kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung secara umum dapat berlangsung harmonis.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan pada kelompok etnik Tionghoa di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung, ter-dapat fenomena hasil temuan sementara yang akan penulis kembangkan secara mendalam melalui penelitian. Fenomena tersebut adalah:

  1. Kawasan Sawah Brebes kendati bukan satu-satunya tempat bermukim kelompok etnik Tionghoa yang ada di kota Bandarlampung, namun kelurahan ini merupakan kawasan tempat terkonsentrasinya masyarakat kelompok etnik Tionghoa dalam jumlah yang cukup banyak dan telah berlangsung cukup lama.
  2. Keberadaan kelompok etnik Jawa sebagai pendatang menggeser peran kemasyarakatan kelompok etnik pribumi Lampung (pemilik wilayah) dan berubah menjadi kelompok etnik tuan rumah (host population).
  3. Kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes ini juga terlihat khas. Kekhasan tersebut terutama dalam hal pemakaian bahasa Jawa, tatakrama adat, dan tradisi seni budaya  dalam kehidupan sehari-hari di dalam komunitas Jawa.
  4. Dari sudut pandang interaksi sosial antar kelompok etnik, kedua kelompok etnik dapat hidup berdampingan dengan baik, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat kecen-derungan etnik yang mayoritas mendominasi atas etnik yang minoritas.
  5. Kendati secara umum kelompok etnik Tionghoa terlihat rukun berdampingan dengan kelompok etnik Jawa, namun pada sebagian masyarakat dalam kedua kelompok etnik tersebut masih melekat penilaian dengan stereotip negatif.

Berdasarkan fenomena dan temuan di atas, serta manfaat yang dapat diambil dari penelitian semacam ini, maka penulis menganggap betapa pentingnya melakukan penelitian yang mendalam atas fenomena adaptasi yang terjadi pada etnik Tionghoa terhadap etnik Jawa di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung.

B.     Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Atas temuan dan fenomena-fenomena yang penulis paparkan tersebut, terlihat bahwa: Pertama, telah terjadi proses interaksi sosial yang relatif baik antara kelompok etnik Tionghoa sebagai pendatang dan kelompok etnik lokal Jawa sebagai tuan rumah (host population), namun belum terakumulasi secara jelas dalam bentuk yang bagaimana keduanya terlibat saling mempengaruhi kebudayaannya. Kedua, karena belum jelas bagaimana keduanya terlibat saling mempengaruhi kebudayaannya, maka belum terlihat dengan jelas bagaimana strategi pola adaptasi yang terjadi pada kelompok etnik Tionghoa terhadap kelompok etnik lokal Jawa.

Sejalan dengan hasil temuan penulis dalam penelitian pendahuluan di Kelurahan Sawah Brebes, permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini penulis fokuskan pada pertanyaan; Bagaimanakah pola adaptasi kelompok etnik Tionghoa terhadap kelompok etnik Jawa di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung?

C.     Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola adaptasi kelompok etnik Tionghoa terhadap kelompok etnik Jawa di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masalah kehidupan kelompok etnik dalam masyarakat yang majemuk. Dari sisi keilmuan, penelitian ini diharapkan menambah khasanah dan perbendaharaan literatur keilmuan sosial, khususnya masalah kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok etnik dan budaya

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang interaksi sosial pada suatu masyarakat tertentu, khususnya pada suatu kelompok etnik yang terdapat di dalamnya akan turut membantu pemahaman kita tentang kelompok etnik tersebut, baik kehidupan sosial maupun budayanya. Salah satu aspek interaksi sosial yang muncul dalam pertemuan dua kelompok etnik yang berbeda adalah adanya proses adaptasi, Istilah adaptasi mengacu pada suatu proses yang menyebabkan suatu organisme berhasil menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan yang ada.

Implikasinya adalah migrasi kelompok etnik Tionghoa ke wilayah Lampung akan berhadapan dengan kelompok etnik pribumi Jawa, dengan konsekuensi terjadi benturan segala tatanan aspek sosial budaya pada masing-masing kelompok tersebut, termasuk dalam perbedaan yang sangat menonjol . Dalam kondisi sosial seperti itulah proses adaptasi akan muncul sekaligus mengarahkan kelompok etnik minoritas pada kemungkinan mengalami proses asimilasi ataupun akulturasi terhadap kelompok etnik mayoritas.

Berkaitan dengan proses tersebut akan tercipta pula strategi yang digunakan dalam membentuk pola adaptasi. Strategi-strategi adaptasi tentunya tidak hanya ditentukan oleh kesediaan atau keengganan masyarakat Jawa untuk menerima para perantau kelompok etnik Tionghoa dan mengizinkan mereka ikut menikmati sumber daya-sumber daya daerah dan berperan dalam pemerintahannya, melainkan mencakup juga bagaimana upaya-upaya dalam perspektif sosial budaya kelompok etnik Tionghoa terhadap lingkungan sosial budaya Jawa.

II. Pembahasan Hasil Penelitian

A.     Profil Adaptasi Keluarga Etnik Tionghoa

Profil adaptasi keluarga kelompok etnik Tionghoa ini terbagi dalam bentuk atau profil keluarga yang tergotong kaya, sederhana (miskin), lama, baru, asli dan campuran.

1.      Profil adaptasi keluarga kaya

Dalam menyebutkan keluarga kaya dan sederhana (miskin), penulis mengacu pada penilaian atau pandangan umum yang lazim di masyarakat, Pandangan yang lazim di tengah masyarakat kita tentang orang kaya adalah orang yang sukses dalam usaha dan kehidupannya secara material, memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan penunjangnya. Sedangkan orang yang tergolong sederhana atau miskin adalah orang yang secara material kurang mampu untuk hidup secara berlebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang tambahannya.

Berkaitan dengan status tersebut, bentuk adaptasi pada keluarga yang tergolong kaya di Sawah Brebes sebagaimana yang terjadi pada keluarga informan penelitian ini adalah:

  1. Berkaitan dengan interaksi antaretnik, khususnya dengan etnik Jawa sebagai masyarakat etnik dominan, penggunaan bahasa Jawa oleh masyarakat etnik Tionghoa hanya terjadi pada masyarakat Tionghoa generasi lama atau tua. Sebagaimana masyarakat keluarga etnik Tionghoa lainnya, saat ini mereka menggunakan bahasa Tionghoa baik di rumah maupun dalam pergaulan masyarakat umum di Sawah Brebes. Penggunaan bahasa Tionghoa sebatas antar sesama orang tua atau suami istri.
  2. Mereka cenderung menggunakan bahasa bahasa Indonesia manakala berbicara dengan orang luar etniknya. Mungkin keengganan tersebut berkaitan dengan status mereka (kaya) yang identik dengan orang yang berpendidikan dan maju. Oleh karena itu saat berhadapan dengan orang yang berpendidikan juga maka mereka menunjukkan identitas tersebut dengan melayani pembicaraan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu anak mereka juga lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Tionghoa manakala berbicara dengan sanak saudara dan teman sesama etnik.
  3. Mencari peran. Dalam hal ini golongan keluarga Tionghoa yang kaya mengambil peran di bidang perekonomian dengan menjadi pedagang. Usaha yang mereka lakukan identik dengan usaha modal tinggi dan kemampuan khusus, yakni membuka toko bahan bangunan dan toko elektronik di pasar pusat kota, menjadi pegawai bank swasta, atau berwiraswasta sendiri di luar provinsi Lampung. Beberapa informan menyebutkan bahwa anak-anak mereka banyak yang membuka usaha di Tangerang dan Bekasi, seperti usaha pembuatan busa kasur, dan boneka.
  4. Melakukan perkawinan antaretnik atau amalgamasi. Pola adaptasi semacam ini memang sangat langka. Hanya beberapa keluarga yang menjalani amalgamasi, yakni pihak laki-lakinya berasal dari etnik Tionghoa dan istrinya dari etnik Jawa (tiga keluarga). Pada umumnya perkawinan ini berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda, bahkan cenderung hubungan antara majikan (Tionghoa) dan pembantu rumah tangganya, atau majikan dan anak gadis pembantunya.

2.      Profil adaptasi keluarga sederhana (miskin)

Bentuk adaptasi pada keluarga yang termasuk golongan miskin atau sederhana pada kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes sebagaimana terlihat pada keluarga informan adalah:

  1. Menggunakan bahasa Indonesia baik di rumah maupun dalam pergaulan sehari-hari, kecuali dengan sesama etnik Tionghoa yang dianggap orang tua atau dihormati.
  2. Mencari peran. Dalam hal ini mencari peran yang dilakukan cenderung melalui bidang ekonomi.

Apapun yang mereka lakukan tentunya selain bersifat sebagai upaya mencari nafkah, juga sekaligus sebagai upaya menaklukkan dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi sosial di tempat rantau sesuai dengan kemampu-an yang dimilikinya. Usaha yang mereka lakukan adalah membuka warung menjual kebutuhan masyarakat sehari-hari (sembako), dan membuat makanan, seperti kerupuk kemplang, tahu, mie ayam, empek-empek, otak-otak, kue khas untuk hari raya Imlek dan kue kering untuk keperluan lebaran umat Islam.

3.      Profil adaptasi keluarga lama

Pada umumnya masyarakat kelompok etnik Tionghoa di kelurahan Sawah Brebes merupakan keluarga yang telah lama tinggal dan menetap di wilayah tersebut, yakni sekitar tahun 30-an akhir. Hingga saat ini keberadaan mereka diperkirakan merupakan generasi keempat atau kelima dari pendahulunya. Keluarga inilah yang dalam penelitian ini disebut sebagai keluarga lama.

Berdasarkan pengamatan pada keluarga Informan yang tergolong sebagai salah satu keluarga kelompok etnik Tionghoa yang telah lama menetap di kelurahan Sawah Brebes, profil adaptasi pada bentuk keluarga ini adalah;

  1. Menggunakan media bahasa. Umumnya meski bahasa Jawa yang dikuasai adalah bahasa Jawa tingkat Ngoko, mereka lancar menggunakannya. Namun demikian orang yang mampu berbahasa Jawa ini saat ini semakin sedikit, terbatas pada orang-orang yang telah berusia lanjut (generasi pertama dan kedua).
  2. Berperan melalui mencari peran dalam bidang ekonomi oleh masyarakat etnik Tionghoa dari keluarga yang telah lama tinggal di Sawah Brebes umumnya sudah mapan. Maksudnya adalah, karena mereka telah lama maka mereka sudah mengenal lebih baik peluang usahanya. Usaha yang mapan ini akhirnya menempatkan mereka menjadi keluarga dalam golongan masyarakat yang mapan pula. Usaha yang dilakukan adalah membuka usaha berupa toko alat-alat dan bahan bangunan, dan barang-barang elektronik di Bandarlampung.;
  3. Amalgamasi. Profil adaptasi melalui amalgamasi pada keluarga etnik Tionghoa terutama terlihat pada keluarga yang telah lama menetap di Sawah Brebes. Keturunan mereka beberapa ada yang menikah dengan wanita atau pria dari etnik Jawa dan etnik asli Indonesia lainnya. Keberhasilan melakukan perkawinan campuran Ini berkaitan dengan hubungan yang telah lama terjalin dengan kelompok etnik Jawa, sehingga dengan sendirinya mampu menilai kepribadian dan perilaku masing-masing etnik dan individu.

4.      Profil adaptasi keluarga baru menetap

Keluarga masyarakat etnik Jawa dan etnik Tionghoa di Kelurahan Sawah Brebes ini pada dasarnya sama-sama pendatang. Namun kehadiran masyarakat etnik Jawa di kelurahan ini lebih dahulu dibandingkan masyarakat etnik Tionghoa. Oleh karena itu kelompok etnik ini dianggap etnik pendatang atau orang baru. Kedatangan mereka sebenarnya bukanlah berasal dari negeri asalnya (Cina), melainkan dari daerah sekitar Bandarlampung, seperti Teluk Betung, dari daerah luar Lampung, seperti Jakarta, Palembang, dan Bangka Belitung. Penyebutan ini mengacu pada kelaziman masyarakat kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes dalam menyebut para pendatang yang baru tinggal dan menetap sekitar sepuluh tahun di kelurahan ini.

Memperhatikan asal masyarakat etnik Tionghoa pendatang baru ini adalah dari daerah di dalam dan luar sekitar provinsi Lampung, serta masa yang relatif belum lama, maka pola adaptasi yang ditempuh adalah menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, sebagai bahasa pergaulan dengan etnik lokal di daerah barunya itu. Dengan kesamaan bahasa ini komunikasi dan hubungan sosial menjadi lebih terbuka dan memungkinkan bagi mereka nantinya untuk dapat masuk lebih jauh dalam sendi-sendi atau aspek sosial yang lebih luas.

Bahkan unsur kegemaran (hobby) yang bersinggungan dengan budaya pun mampu menjadi pola adaptasi di kelurahan ini. Unsur budaya itu adalah dengan memanfaatkan permainan adu burung merpati yang lazim digemari masyarakat etnik Jawa, dilakukan juga oleh masyarakat etnik Tionghoa.

5.      Profil adaptasi keluarga asli

Sebagaimana yang terungkap dalam pengamatan dan wawancara terhadap keluarga informan, profil adaptasi pada keluarga yang masih asli atau tidak melakukan perkawinan campuran ini adalah dengan mencari peran di masyarakat dengan menjadi pelaku ekonomi (pedagang, pebisnis, pengusaha industri makanan rumahan). Keluarga etnik Tionghoa di kelurahan ini pada akhirnya menciptakan kekhasan bagi daerah tersebut, yakni sebagai sentra penghasil kerupuk kemplang dan kue kering yang pembuatannya hanya pada saat menjelang lebaran Idul Fitri.

6.      Profil adaptasi keluarga campuran

Profil adaptasi dalam keluarga campuran, adaptasi yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap keluarga suami atau istri yang berasal dari etnik Jawa sebagaimana pada keluarga Informan adalah;

Untuk kelancaran komunikasi dengan keluarga istri yang berasal dari etnik Jawa, suami menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa ini juga dipergunakan terhadap istri maupun anak-anaknya. Hal yang sama terjadi pada keluarga yang suaminya berasal dari etnik Jawa dan istrinya dari etnik Tionghoa.

Berdasarkan temuan di kelurahan Sawah Brebes, keluarga yang menempuh amalgamasi tidak dapat menggunakan bahasa daerahnya lagi. Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka umumnya merupakan generasi baru atau generasi keturunan ketiga atau keempat, yang sudah longgar dalam pewarisan budaya leluhur mereka, termasuk dalam penggunaan bahasanya. Selain itu pada keluarga campuran ini lazimnya berdampak negatif dalam pandangan keluarga masing-masing pihak, terutama disebabkan oleh perbedaan agama. Tidak jarang jalan yang ditempuh oleh masing-masing pihak atau oleh salah satunya adalah dengan mengucilkan pasangan tersebut, atau bahkan “dibuang” dari keluarga. Oleh karena itu banyak dari keluarga yang menempuh pola adaptasi ini menjadikan profil adaptasi ini berdampak sosial yang buruk.

Mencari peran dan kedudukan. Sebagaimana pada informan yang berpendidikan sarjana dan bekerja di perusahaan swasta sekaligus menjalankan bisnis pribadi dengan memiliki status sosial yang baik (kaya) di masyarakat, upaya mencari peran dan kedudukan ini dilakukan tidak hanya semata-mata memenuhi tuntutan memperoleh kekayaan, melainkan juga sebagai langkah menyesuaikan diri dengan keduduk-an status sosial pihak keluarga istri yang dipandang cukup berhasil.

B.     Perspektif Kelompok Etnik tentang Perilaku Adaptif

Hubungan sosial antarkelompok etnik Jawa dan Tionghoa di kelurahan Sawah Brebes selama ini terjalin baik. Mereka tidak atau belum pernah terlibat konflik fisik karena latar belakang perbedaan etnik. Konflik yang pernah terjadi umumnya sebatas stereotip negatif yang tumbuh pada beberapa anggota masyarakat kelompok etnik tersebut. Hal ini pun secara berangsur-angsur telah mulai hilang atau tidak dibicarakan orang lagi.

Masyarakat kelompok etnik Tionghoa dapat dipandang sebagai etnik yang terbuka dan mampu menempatkan diri di tengah-tengah kelompok etnik Jawa yang mayoritas. Mereka tidak menutup diri dan mau ikut bergabung dan terlibat dalam setiap kegiatan masya­rakat baik formal maupun nonformal. Dalam urusan kematian, dan kemasyarakatan lainnya pun mereka dapat saling bertemu sehingga saling kenal. Kedekatan ini dapat dikatakan sebagai solidaritas sosial sekaligus wujud perilaku adaptif yang dapat menghapuskan anggapan (stereotip) terhadap etnik mereka.

Masyarakat etnik Tionghoa di Sawah Brebes oleh masyarakat etnik Jawa selain dianggap sebagai etnik yang gigih dalam berusaha atau masyarakat menyebutnya “berani jatuh bangun” dan “berani berspekulasi” atau “berani berjudi”, juga memiliki stereotif negatif. Sterotif negatif masyarakat etnik Jawa terhadap masyarakat etnik Tionghoa yang pernah muncul adalah dengan menganggap masyarakat Tionghoa identik dengan suka menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan atau mencari uang. Orang Tionghoa selalu dianggap bahwa apapun yang mereka lakukan akan berkaitan dengan uang atau usaha untuk menghasilkan uang meskipun dengan cara menyuap, berjudi atau bertaruh.

Perilaku adaptif kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes juga terlihat pada penampilannya yang tidak eksklusif dengan hidup bermewah-mewah. Beberapa keluarga dari kelompok etnik Tionghoa yang di anggap berhasil dalam segi perekonomian karena usahanya di bidang perdagangan di Sawah Brebes oleh masyarakat kelompok etnik Jawa dianggap biasa dan wajar sebagaimana umumnya bahwa orang akan mendapatkan imbalan keberhasilan jika mau berusaha keras.

Pandangan ini muncul mungkin karena orang Tionghoa yang berhasil di Sawah Brebes dianggap pandai menyembunyikan kekayaannya di balik penampilannya yang sederhana, sehingga tidak kentara. Mereka tidak bergaya hidup mewah baik dalam penampilan sehari-hari maupun dalam bentuk fisik, seperti rumah dan kendaraan. Ada anggapan bahwa kekayaan mereka tersimpan dan dialihkan untuk membangun di kampung halamannya di Tiongkok.

Memperhatikan falsafah yang dianut oleh masyarakat Tionghoa, yakni Ceng Li, Cin Cai, dan Coan, tampaknya anggapan tersebut keliru. Terutama karena berkaitan dengan Coan yang berarti keuntungan. Coan, sekalipun bermakna sebagai keuntungan, namun prinsip utamanya bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita berikan. Dengan kata lain, keuntungan kerja dalam prinsip orang Tionghoa bukanlah apa yang telah kita dapatkan, akan tetapi apa yang sudah dapat kita berikan untuk dapat memajukan usaha dengan hasil keuntungan yang diperoleh itu. Artinya, keuntungan usaha bagi orang Tionghoa tidak terletak pada jumlah harta yang di peroleh, melainkan pada pengunaan hasil keuntungan itu untuk modal selanjutnya. Itu sebabnya, orang-orang Tionghoa cenderung terlihat hidup sederhana, miskin dan tidak senang berfoya-foya.

Masyarakat kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes menganggap bahwa mereka telah cukup akrab dan peduli dengan masyarakat kelompok etnik Jawa. Untuk dapat melakukan hal tersebut tentunya setiap orang Tionghoa harus mampu pula menanggalkan aturan atau nilai-nilai yang mereka miliki. Walaupun hal ini tidak mungkin mereka lepaskan semuanya. Pada umumnya masyarakat kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes lebih setuju bahwa dalam pergaulan di masa sekarang ini untuk tidak lagi berpola pikir kesukuan. Semua orang dapat bergaul dengan siapa saja selagi tidak mengganggu dan merugikan satu sama lainnya.

Gejala seperti ini tampaknya menjadi indikasi bahwa orientasi dalam proses adaptasi kelompok etnik Tionghoa terhadap kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes adalah memang untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik dan terjamin keamanan dan kedamaiannya. Mereka berprilaku adaptif dengan saling menghargai (toleransi) dalam ikatan solidaritas sosial, dan pada generasi awal, orang tua mereka telah berusaha menjadi Jawa dengan memakai bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan kawin campuran, sehingga akan memperoleh kesempatan peranan yang luas.

Dalam konteks teori fungsional yang dikembangkan Talcott Parsons (dalam Johnson, 1990) peran-peran semacam itu akan mengarah kepada satuan yang lebih besar berupa institusi-institusi, yang di dalamnya terdapat posisi dan tindakan yang sating berinteraksi secara kolektif sesuai perannya masing-masing yang diharapkan dapat terpenuhi (tujuan). Lebih dari itu mungkin gejala ini memang merupakan suatu tuntutan dan konsekuensi kehidupan di kawasan perekonomian (pasar) yang cenderung lebih terbuka lintas komunikasi dan interaksinya sebagaimana Sawah Brebes dan juga pasar-pasar lainnya, yang harus mereka siasati dengan melakukan pola adaptasi semacam ini.

Sebagaimana dalam teori struktural fungsional, fenomena-fenomena seperti itu berfungsi sebagai alat dalam proses adaptasi. Termasuk dalam hal malgamasi yang terjadi antaretnik Jawa dan Tionghoa di Sawah Brebes. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai poses transformasi aktif mereka dalam menggunakan segi-segi situasi yang ada di tengah-tengah lingkungannya untuk dimanipulasi menjadi alat untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan itu perkawinan campuran menjadi dibenarkan dengan asumsi bahwa melalui perkawinan itu akan terbuka peluang bagi keluarga masing-masing pihak untuk saling membantu dalam pemerolehan kesempatan berperan dalam tatanan sistem sosial budaya masyarakat kelompok etnik mayoritas yang dominan. Peran tersebut dapat berupa peluang membuka atau memperbesar usaha perdagangan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan tersebut, pola adaptasi yang ditempuh oleh masyarakat kelompok etnik Tionghoa terhadap masyarakat kelompok etnik Jawa di kelurahan Sawah Brebes, kecamatan Tanjungkarang Timur, secara berurutan adalah sebagai berikut:

Menjadi anggota masyarakat bahasa Jawa

Meskipun pola ini diterapkan oleh masyarakat etnik Tionghoa generasi awal (pioner), yakni generasi pertama dan kedua (1930-1940-an), hal ini tentu ditempuh sebagai konsekuensi logis bahwa mereka adalah masya­rakat minoritas yang harus menyesuaikan dengan masyarakat yang memiliki budaya dominan. Selain itu sebagai sarana yang memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

Melalui solidaritas sosial

Proses ini merupakan konsekuensi yang harus dihadapi atas dominasi masyarakat etnik Jawa. Selain itu juga berfungsi sebagai landasan yang merekatkan hubungan antarkedua kelompok etnik tersebut.

Mencari peran (fungsional)

Keterlibatan peran secara fungsional ini merupakan upaya aktif untuk mewujudkan tujuan hidupnya (Goal Attainment) dalam merantau serta wujud kepedulian mereka terhadap daerah barunya dan sistem sosial budaya masyarakat setempat.

Melakukan perkawinan campuran (amalgamasi)

Perkawinan campuran ini dapat muncul selain sebagai implikasi dari upaya atau perilaku dalam pola adaptasi yang telah dilalui tersebut, juga sebaliknya dapat sebagai pola adaptasi tersendiri yang dilakukan untuk memperoleh peran fungsional (pola ketiga).

III.    PENUTUP

A.     Simpulan

Keberadaan kelompok etnik Tionghoa dan kelompok etnik Jawa di Kelurahan Sawah Brebes memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama sebagai pendatang. Masyarakat kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes pada umumnya merupakan etnik peranakan atau keturunan Tiongkok-Cina yang berasal dari luar Lampung, seperti Tangerang dan Jakarta (lazim disebut Cina Benteng), dan Bangka Belitung (lazim disebut Cina Bangka). Mengingat kedatangan awal mereka terjadi sekitar tahun 1930-an, maka keberadaan mereka saat ini pada dasarnya merupakan etnik keturunan yang lahir dan besar di kelurahan tersebut. Hanya beberapa masyarakat yang benar-benar asli berasal dari Tiongkok atau masih memiliki hubungan dengan tanah asalnya (Tiongkok).

Keberadaan kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kelompok etnik Tionghoa. Meskipun yang membuka dan mengembangkan wilayah mereka pertama kali adalah masyarakat Brebes, Jawa Tengah, namun wilayah ini secara umum dihuni oleh masyarakat etnik Jawa dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dengan didukung oleh kuantitas yang besar (mayoritas) dan kedudukannya sebagai masyarakat atau penduduk pribumi tuan rumah (host populations), kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes menjadi lebih dominan atas kelompok etnik Tionghoa.

Menyadari dominasi tersebut serta posisinya sebagai pen­datang yang berasal dan luar wilayah sosial budaya Jawa, masyarakat kelompok etnik Tionghoa berusaha untuk bersikap adaptif terhadap masyarakat kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes melalui cara atau pola-pola adaptasi tertentu. Pola adaptasi yang diterapkan itu adalah melalui cara-cara yang secara berurutan sebagai berikut:

  1. Menjadi anggota masyarakat bahasa
  2. Melalui solidaritas sosial
  3. Mencari peran (fungsional), dan
  4. Melakukan perkawinan campuran (amalgamasi).

Memperhatikan bentuk strategi dan pola adaptasi tersebut, jalinan interaksi yang cukup balk antar kelompok etnik Tionghoa dan Jawa di Sawah Brebes dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sangat berkaitan dengan konsep teori Budaya Dominan, yakni: 1) Adanya situasi dan posisi dominan pada masyarakat kelompok etnik Jawa di Sawah Brebes, yang suka ataupun tidak suka akan memunculkan kondisi alamiah yang mendominasi dan mengendalikan kelompok pendatang Tionghoa yang minoritas untuk “tunduk” pada tatanan sistem sosial budaya dominan setempat, 2) Adanya upaya aktif dari kelompok minoritas (Tionghoa) untuk bersikap adaptif terhadap kelompok mayoritas yang lebih dominan (Jawa).

Berdasarkan temuan penelitian ini, mengimplikasikan bahwa untuk memosisikan diri serta menentukan strategi dan pola adaptasi yang dapat diterima oleh masyarakat setempat yang memiliki budaya dominan, masyarakat kelompok etnik pendatang harus memiliki pemahaman dan pengertian terhadap tatanan sistem sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu sebagaimana teori Budaya Dominan yang dikembangkan Bruner (1974), masyarakat kelompok etnik pendatang tersebut harus siap dengan situasi dan kondisi yang menempatkan mereka sebagai masyarakat yang harus “tunduk”, menerima dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam tatanan sistem sosial budaya masyarakat budaya dominan itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Budaya Dominan sangat berperan dalam penentuan perilaku adaptif kelompok etnik pendatang terhadap masyarakat kelompok etnik pribumi (host populations) yang memiliki budaya dominan.

B.     Saran-Saran

Memperhatikan bentuk strategi dan pola adaptasi yang diterapkan oleh kelompok etnik Tionghoa terhadap kelompok etnik Jawa dl Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung-karang Timur, Kota Bandarlampung sebagaimana terungkap dalam penelitian Ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

  1. Mengingat tatanan sosial budaya masyarakat Jawa bersifat dominan atas kelompok etnik Tionghoa, dan cukup menentukan perilaku strategi dan pola adaptasinya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat kelompok etnik pendatang tersebut. Untuk itu di samping terus menjalankan perilaku strategi dan pola adaptasi yang telah ada, masyarakat kelompok etnik tersebut juga harus mengupayakan pelestarian nilai-nilai budaya leluhurnya dengan tetap menjaga tumbuh-nya sifat etnosentris yang berlebihan.
  2.  Pentingnya bagi kelompok etnik pendatang yang minoritas lainnya di Indonesia agar dalam berprilaku adaptif terhadap kelompok etnik pribumi (host populations) yang mayoritas dan memiliki budaya dominan, untuk bersikap arif dalam memahami tatanan sistem sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dapat menempatkan posisi dan menentukan strategi dan pola adaptasi yang sesuai, yang tidak memicu timbulnya konflik dengan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. (1996). Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Adimiharja, Kusnaka. (1993). Kebudayaan dan lingkungan. Bandung: llham Jaya.

Ahmad, Rofiq (Ed.). (1997). Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk. Jakarta: Puspaswara.

Ball, Van J. (1988). Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya Hingsa Dekade 1970 (terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia.

Barth, Fredrik. (1988). Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: Ul Press.

Bruner, E. M. (1974). The Expression of Ethnicity in Indonesia – dalam Abner Cohen (peny.) Urban Ethnicity. London: Tavistock.

Depdikbud. (1983/1984). Majalah Analisis Kebudayaan. Th.IV. No.2. Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud Rl.

Eriyenti, Fitri. (1989). Suatu Tinjauan Tentang Pembauran Masyarakat Nias dengan Masyarakat Minangkabau di Desa Pasar Usang. (skripsi). Padang: IKIP Padang.

Esten, Mursal. (1993). Minanskabau: Tradisi dan Perubahan. Padang: Angkasa Raya.

Faisa, Sanapiah. (1990). Penelitian Kualttatif: Dasar-dasar dan Aptikasi. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh {YA3 Malang).

Haviiand, William A. (1985). Antropologi Jilid 1, New York: CHS College Publishing.

_______, (1993),  Antropolosi Jilid 2.     New York:  CHS College Publishing.

Norton,  B. Paul, dan Chester L. Hunat. (1992). Sosiologi. Surabaya: Erlangga.

Johnson. Doyle Paul. 1986. Teoti Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II. Jakarta: PT. Gramedia.

Jurusan Antropologi FISIPOL Ul. (1999). Jurna! Antropologi Indonesia, Th.XXIII, No.58. Januari – April 1999. Jakarta: Ul dan Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaraningrat. (1980). Pengantar llmu Antropologi- Jakarta: Aksara Baru.

Koentjaraningrat. (1990). Sejarah Teori Antropologi II. Jakarta: Ul Press. (1995). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia Jakarta: Djambatan.

_______ (Ed.). (1977). Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT. Gramedia.

_______ . (1996). Pengantar ilmu Antropologi 1 Jakarta: Rineka Cipta.

Lauer,   Robert   H.   (1993).   Perspektif   Tentang  perubahan   Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Manan, Irnran. (1989). Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.

Miles,   B N. dan A. Michael Huberman.(terjemahan Tjejep Rohendi Rohid!) (1992). Anatisis Data Kuatitatif. Jakarta: Universi-tas Indonesia (Ul-Press).

Moteong, Lexy J. (1990). Metodolosi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Radesa Rasih.

Muhadjir, Noeng. (1996). Metodotosi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasln.

Najib,   Muhammad dkk. (Ed.). (1996). Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta: LKPSM.

Petty, Usman. (1994). Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing- Jakarta: Pustaka LP3ES

Poloma M, Margaret. (2000). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali.

Ritzer, George, (terjemahan: Alimandan). (1992). Sosiologi llmu Pen$e-tahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (1983). Sos/ofogi teutons Perubahan Sosial. Jakarta: Ghalia Indonesia.

_______,  (1987). Sosiologi suatu Pen^antar. Jakarta: Rajawali Press.

Soemardjan, Selo dan Soelaiman Soemardi.  (1964).  Setangkai Bunga Rampai Sosiologi. Jakarta: Rajawali.

Spradley,  James P.  (1997).  Metode Etnoyrafi. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Suparlan, Parsudi, (1972). The Javanese in Bandung: Ethnicity in e Medium Sized Indonesian City. M.A, thesis. USA: University of lIionis.

Suparlan, Parsudi (Ed.). (1993). Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsir. (2000). Hubungon Sosmi Orang Minang dan orang Nias di Kodya PadanglTesis). Bandung: PPSUNPAD.

Sya’roni. (2000). (Tesis). Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnik : Kasus Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan. Padang; PPS UNP.

Veeger,  James T. (1990), Realitas Sosial Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Read Full Post »

PENGARUH KARAKTERISTIK PENYUSUNAN ANGGARAN

TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

1. Latar Belakang Masalah

Pencapaian visi dan misi Institut secara berkala maka dibutuhkan  Rencana kerja dan Anggaran yang merupakan gambaran program kerja yang akan dilaksanakan oleh IAIN Raden Intan Lampung. Suatu anggaran disusun untuk membantu menajemen mengkomunikasikan tujuan organisasi pada semua unit organisasi dibawahnya. Menurut Anthony dan Govindarajan (2001;363) penganggaran merupakan suatu komitmen manajemen dimana para manajer bersedia menerima tanggungjawab untuk mencapai tujuan yang dianggarakan. Hasil akhir proses negosiasi adalah suatu anggaran yang telah disetujui oleh atasannya, yang berisi penghasilan yang diharapkan akan diperoleh dalam tahun anggaran, dan sumber-sumber yang harus digunakan untuk mencapai pusat pertanggungjawaban serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga proses penyusunan anggaran yang ada pada dasarnya merupakan negosiasi antara manajer pusat pertanggungjawaban dengan atasannya untuk menetapkan sasaran dan tindakan yang harus dilakukan manajer pusat pertanggungjawaban dan bagaimana melakukannya.

Proses penyusunan anggaran yang dilakukan di IAIN dengan system bottom up diawali dari arahan rencana jangka panjang dari top manajemen yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Arahan rencana jangka panjang yang diberikan ke masing-masing unit kerja oleh bagian perencanaan belum berupa langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, sehingga para kepala unit kerja harus mengalokasikan anggaran pada program-program yang akan di laksanakan untuk jangka waktu satu tahun. Pengajuan program kerja dari masing-masing unit kerja ke bagian perencanaan akan disertai dengan data pendukung baik berupa TOR maupun rencana bisnis anggaran.

Bagian perencanaan akan menghimpun semua usulan dari masing-masing unit kerja untuk selanjutnya berkoordinasi Kepala Biro dengan Wakil Rektor II. dikirimkan ke Kepala Biro Perencanaan Kementrian Agama. Setelah terjadi negosiasi program kerja atas pengajuan dari IAIN maka pusat akan mengeluarkan pagu sementara. Pada saat inilah akan terjadi negosiasi antara bagian perencanaan dengan para kepala unit kerja untuk menentukan prioritas jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun negosiasi hanya untuk jenis kegiatan saja bukan besarnya anggaran yang disetujui. Perubahan yang terjadi kadang tidak disertai penjelasan mengapa hal tersebut terjadi. Setelah semua disetujui maka bagian perencanaan akan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Pada penelitian ini pengukuran kinerja dilakukan pada kepala unit kerja yang bertanggungjawab pada unit kerja yang dikepalainya. Pengukuran kinerja manajer dalam penelitian ini hanya dilihat dari perspektif non keuangan, menggambarkan keberhasilan seorang manajer dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari aspek manajerial yang telah dikembangkan oleh Manoney (1963).

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka dapat di identifikasi masalahnya sebagai berikut :

Apakah terdapat pengaruh karekteristik penyusunan anggaran yang meliputi: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, tingkat kesulitan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan tingkat keadilan anggaran terhadap kinerja manajerial?

3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan bertujuan untuk menjelaskan hubungan  dan membuktikan pengaruh simultan dan parsial karakteristik penyusunan anggaran yang meliputi: partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, tingkat kesulitan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran,  dan tingkat keadilaan anggaran terhadap kinerja manajerial.

3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaatkan sebagai masukkan bagi pihak manajemen dalam rangka menyusun anggaran guna pengambilan keputusan di masa yang akan datang, di harapkan dapat menyusun perencanaan usaha yang baik dengan mempertimbangkan karakteristik penyusunan anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Pengaruh karekteristik penyusunan anggaran secara bersama-sama (serempak) terhadap kinerja manajerial.

Besarnya pengaruh ketujuh variabel karakteristik penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi. Besarnya koefisien determinasi untuk pengaruh karakteristik penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pada IAIN Raden Intan Lampung dari perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada lampiran.

Keeratan hubungan anatara variabel karakteristik penyusunan anggaran yang mempunyai kinerja manajerial ditunjukkan oleh nilai R=0,554. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang kinerja manajerial.

Pengaruh karakteristik penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial secara simultan ditunjukkan oleh koefisien determinasi ganda (R2) analisis regresi. Koefisien determinasi ganda (R2) ini menunjukkan proporsi atau persentase variasi total dari variabel dependen Y yang dijelaskan variabel independen Xk secara simultan (Gujarati, 1999;98). Hasil analisis regresi (lampiran 7) menunjukkan nilai R2=0,307. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial.

Pentingnya mempertimbangkan karakteristik Penyusunan anggaran diharapkan dapat menekan prilaku negatif yang akan timbul saat penyusunan anggaran. Siegel dan Marconi (1989:128) bahwa perilaku negatif pada anggaran muncul karena tekanan yang ditimbulkan oleh sistem anggaran terhadap para manajer yang dapat menyebabkan penurunan kinerja. Sehingga diharapkan dengan mempertimbangkan karakteristik penyusunan anggaran dapat terjadi keselarasan tujuan antara individu dengan institusi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja.

Melihat sangat besarnya peranan dan eratnya hubungan antara karakteristik penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dapat dikatakan bahwa kinerja manajerial sangat ditentukan oleh seberapa baiknya manajerial institusi mempertimbangkan karakteristik penyusunan anggaran pada suatu anggaran yang akan dijalankan.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan, bahwa karakteristik penyusunan anggaran bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh karakteristik penyusunan anggaran secara parsial terhadap kinerja manajerial.

Untuk mengungkapkan lebih jauh bagaimana pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja manajerial, akan dilihat pengaruh parsial dari masing-masing variabel bebas.

1.  Partisipasi Penyusunan Anggaran

Analisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial  secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisen partisipasi penyusunan anggaran 0,008, berarti hubungan antara variabel independen partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit partisipasi penyusunan anggaran akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial. Sebaliknya jik nilai partisipasi penyusunan anggaran terun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Pengaruh positif dari partisipasi penyusunan anggaran mendadakan bahwa institusi telah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan anggaran. Biasanya partisipasi yang diberikan oleh bawahan berupa usulan berkenaan dengan anggaran pada unit kerja masing-masing. Anggaran yang diusulkan berdasarkan pertimbanga-pertimbangan diantaranya dengan memperhatikan jumlah anggaran periode sebelumnya. Pihak manajemen akan menelaah ulang usulan anggaran dari para bawahan berdasarkan pertimbangan tertentu, oleh karena itu tidak semua usulan anggaran dari bawahan dapat diterima.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. Para bawahan yang merasa aspirasinya dihargai dan mempunyai pengaruh pada anggaran yang disusun akan lebih mempunyai tangungjawab dan konsekuensi moral untuk meningkatkan kinerja sesuia yang ditargetkan dalam anggaran (Bambang Supomo dalam Poerwati 2002:737). Sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan kinerja manajerial disebabkan oleh adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran oleh manajer berhubungan dengan pengambilan keputusan berkenaan dengan anggaran. Apabila sistem partisipasi berjalan dengan baik maka pelaksanaanya akan manganggap anggaran sebagai bagian dari tujuan pribadi mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja manajer tersebut.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mengandung hipotesis yang telah diajukan pada bab satu bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila partisipasi penyusunan anggaran makin besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan Izzetin (1979), Brownell (1982), Sujatmika (1997), Poerwati (2002) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.

2.  Kejelasan Sasasran Anggaran

Analisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa kejelasan sasaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisien kejelasan sasaran anggaran 0,016, berarti hubungan antara variabel independen kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit struktur organisasi akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial, sebaliknya jika nilai kejelasan sasaran anggaran turun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran menjadi sangat penting. Sebab dengan adanya kejelasan sasaran anggaran tersebut dapat diinformasika kepada manajer pelaksana mengenai apa yang diharapkan manajemen tingkat lebih tinggi, dan sebaliknya manajemen yang lebih tinggi dapat mempelajari dukungan serta persoalan manajemen tingkat dibawahnya, melalui laporan manajemen level bawah (Izzetin, 1979).

Locke 1968 dalam Izzetin 1979 menyakini bahwa anggaran yang sepesifik akan lebih baik daripada anggaran yang rancu sasaran anggaran yang ada jelas dan tidak mendua yang mengakibtkan kebingungan, ketegangan dan menimbulkan perasaan tidak puas. Selanjutnya kejelasan sasaran anggaran juga mempermudah bagi bawahan menentukan skala prioritas akan pekerjaan yang akan dilakukan.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan pada bab satu bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila partisipasi penyusunan anggaran makin besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan Lathan dan Boldes (1975), Izzetin (1997) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial.

3. Tingkat Kesulitan Pencapaian Anggaran

Analisis pengaruh tingkat kesulitan pencapaian anggaran terhadap kinerja manajerial secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa tingkat kesulitan pencapaian anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisen tingkat kesulitan pencapaian anggaran 0,047, berarti hubungan antara variabel independen partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit partisipasi tingkat kesulitan pencapaian anggaran akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial. Sebaliknya jika nilai tingkat kesulitan pencapaian anggaran turun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Pengaruh tingkat kesulitan pencapaian ini merupakan pengaruh terbesar dari tujuh karakteristik penyusunan anggaran yang diteliti. Besar pengaruh ini disebabkan oleh bawahan merasa anggarannya merupakan anggaran yang sulit dan diperlukan keahlian dan pengetahuan yang cukup tinggi untuk mencapainya, sehingga menimbulkan efek motivsi yang besar. Motivasi akan semakin tinggi pada saat para pelaksana anggaran merasa bahwa anggarannya merupakan anggaran yang sulit tapi mereka yakin dapat mencapainya. Pada dasarnya sasaran yang mudah tidak memberikan tantangn dan hanya menimbulkan efek motivasi yang kecil bagi pelaksananya.

Sasaran anggaran dapat digolongkan dari yang sangat mudah dicapai sampai pada yang sangat sulit dan ketat. Sasaran yang sangat mudah dicapai tidak menimbulkan suatu tantangan pada pelaksana yang hanya menimbulkan efek memotivasi yang sedikit, sebaliknya sasaran yang tidak dapat dicapai dan ketat akan menimbulkan perasaan kegagalan, frustasi, menurunkan semangat, dan penolakan terhadap sasaran bagi para pelaksana anggaran (Dunbar, 1971dalam Izzetin, 1979).

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mengandung hipotesis yang telah diajukan pada bab satu bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila partisipasi penyusunan anggaran makin besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan Izzetin (1979), Gibson(1996), Sujatmika (1997), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat kesulitan pencapaian anggaran dengan kinerja manajerial.

4. Umpan balik Anggaran

Analisis pengaruh tingkat kesulitan pencapaian anggaran terhadap kinerja manajerial secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa umpan balik anggaran  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisen umpan balik anggaran 0,238, berarti hubungan antara variabel independen umpan balik anggaran  dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit umpan balik anggaran akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial. Sebaliknya jik nilai umpan balik anggaran terun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Pengaruh ini disebabkan manajemen telah cukup memberikan umpan balik terhadap palaksanaan anggaran. Mengingat umpan balik ini sangat penting bagi para pelaksana anggaran karena dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi penyimpangan yang yang mungkin terjadi pada periode yang akan datang. Laporan umpan balik dirasa cukup akurat menunjukkan penyimpangan yang terjadi pada unit kerja mereka. Jika terjadi penyimpangan pada pelaksanaan anggaran maka akan diarahkan menuju pada suatu perbaikan, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang pada periode yang akan datang.

Umpan balik tentang tingkat pencapaian anggaran yang telah dicapai dapat memberikan efek motivasi yang besar pada pelaksana anggaran (Izzetin, 1979). Jika anggota dari suatu organisasi tidak mengetahui hasil dari usaha mereka, mereka tidak punya dasar untuk merasa sukses maupun gagal dan tidak ada motivasi untuk kinerja yang lebih tinggi, lagi pula mungkin merekapun merasa tidak puas (Becker and Green, 1962 dalam Izzetin, (1979).

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mengandung hipotesis yang telah diajukan pada bab satu bahwa umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu umpan balik anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila umpan balik anggaran makin besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan Izzetin (1979), Sujatmika (1997), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara umpan balik anggaran dengan kinerja manajerial.

5.  Evaluasi Anggaran

Analisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa evaluasi anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisen evaluasi anggaran 0,231, berarti hubungan antara variabel independen evaluasi anggaran dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit evaluasi anggaran akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial. Sebaliknya jik nilai evaluasi anggaran turun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Evaluasi merupakan hal penting pada suatu implementasi anggaran yang tujuannya mencari tahu kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam satu unit kearah manajer yang bertanggungjawab. Manfaat lain dilakukannya evaluasi terhadap penyimpangan yaitu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penilaian prestasi para manajer yang lebih rendah selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun hukuman, selanjutnya anggaran dalam suatu organisasi dapat memotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerial (Izzetin:1979), sehinggga para bawahan akan berusaha untuk menjalankan anggaran dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya evaluasi akan menimbulkan rasa tanggungjawab manajer untuk melaksanakan tugas sesuai harapan. Peningkatan rasa tanggungjawab manajer ini berarti akan meningkatkan kinerja tersebut.

Dari pembahasan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mengandung hipotesis yang telah diajukan pada bab satu bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu evaluasi anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila evaluasi anggaran makin besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan Izzetin (1979), Sujatmika (1997), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara umpan balik anggaran dengan kinerja manajerial.

6. Tingkat keadilan Anggaran

Analisis pengaruh tingkat keadilan anggaran terhadap kinerja manajerial secara individu pada IAIN Raden Intan Lampung dapat dilihat pada table, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa thitung lebih besar dari ttabel. Sehingga secara parsial dapat dikatakan bahwa evaluasi anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan jika dilihat dari persamaan regresi yang terbentuk dapat dilihat koefisen tingkat keadilan anggaran 0,215, berarti hubungan antara variabel independen tingkat keadilan anggaran dengan kinerja manajerial adalah searah (positif). Jadi setiap kenaikan satu unit tingkat keadilan anggaran akan menyebabkan perubahan kenaikan kinerja manajerial. Sebaliknya jik nilai tingkat keadilan anggaran turun akan menyebabkan penurunan kinerja manajerial.

Menurut Anthony dan Dearden (1993: 56) meyatakan agar anggaran efektif, pelaksana anggaran harus percaya bahwa anggaran itu memang adil. Ini berarti bahwa system anggaran biasanya merupakan sistem dari bawah keatas dimana pelaksana anggaranlah yang menyiapkan usulan anggaran. Jikka manajemen senior mengubah jumlah yang dianggarkan, ia harus menyakinkan penyusun anggaran bahwa perubahan tersebut layak dilakukan. Walaupun ini tidak selalu mungkin dapat dilakukan. Penyusun anggaran seringkali mengungkapkan rasa khawatir mereka kemungkinan kesewenangan manajemen puncak dalam melakukan perubahan atas anggaran yang dilakukan. Sedikitnya, manajemen puncak harus mendengarkan suara ini dan menjelaskan alasan-alasan keputusannya.

Pertimbangan penting lain dalam persepsi penyusunan anggaran mengenai rasa keadilan ini adalah keyakinan bahwa derajat kesulitan dalam pencapaian anggaran haruslah konsisten diantara para penyusun anggaran. Manajer-manajer yang mulanya merasa puas karena mereka mempunyai anggaran yang wajar akan mengubah pendapatnya jika penyusus anggaran yang lain dirasa mempunyai anggaran yang lebih ringan.

Pentingnya mempertimbangkan unsur keadilan dalam penyusunan anggaran, karena pada dasarnya orang akan membandingkan usaha mereka dan imbalan yang mereka terima dengan orang lain dalam situasi kerja yang serupa. Sehingga kalaupun terjadi revisi terhadap anggaran yang telah disetujui harus disertai dengan penjelasan yang memadai agar tidak timbul perasaan yang tidak adil pada diri pelaksana. Rendahnya pengaruh tingkat keadilan angaran ini disebabkan penerimaan insentif moneter atas prestasi yang diraih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali. Namun kesempatan untuk di promosikan dirasakan oleh para pelaksana cukup besar.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan bahwa tingkat keadilan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Secara teori hubungan kedua variabel tersebut yaitu tingkat keadilan anggaran dengan kinerja manajerial dapat diterima. Apabila tingkat keadilan anggaran cukup besar maka kinerja manajerial akan meningkat pula. Hasil penelitian ini signifikan dan mendukung hasil penelitian peneliti sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian para kepala UPT dan kepala bagian yang ada di IAIN Raden Intan Lampung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Secara simultan, karaktristik penyusunan anggaran yang terdiri dari partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, dan tingkat keadilan anggaran berpegaruh terhadap kinerja manajerial, variasi yang terjadi pada kinerja manajerial dapat dijelaskan atau merupakan peran dari karakteristik penyusunan anggaran.
  2. Secara parsial, karakteristik penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Namun pengaruh dari karakteristik penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial sangat kecil, hal tersebut disebabkan oleh sampel yang homogen.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

  1. Kepada manajemen Perusahaan.
    1. Hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepala UPT dan Kepala bagian untuk menyusun usulan anggaran dan lebih mempertimbangkan saran dan pendapat mereka dalam penerapan anggaran.
    2. Memberikan penjelasan yang cukup jika terjadi revisi anggaran.
    3. Diciptakan kondisi agar bawahan rela memberikan pendapat walapun tidak diminta.
    4. Menajemen hendaknya terlibat lebih serius dalam proses penganggaran mulai dari memberikan pengarahan dan penjelasan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, mereview usulan anggaran merespon laporan kinerja.
    5. Melakukan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar yang dibuat secara transparan.
    6. Pemberian insentif atas prestasi yang diraih.
    7. Dilakukan studi secara berkala tentang harapan para bawahan.
    8. Kepada peneliti berikutnya.

Jika ingin di teliti lebih lajut tentang faktor-faktor lain yang berperan terhadap kinerja manajerial maka disarankan untuk memperluas sampel penelitian tidak terbatas pada sampel yang homogen.

DAFTAR PUSTAKA

  1. Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan, 2000. “Management Control System”, Ninth Edition, Mc graw-Hill., Boston.
  2. Brownell,1982. “The Rule of Accounting data in Performance Evaluation, Budgetary Participation, and Organization Efectiveness” journal of Accounting Research vol. 2 no.1 Spring.
  3. ­­­­_______Browell dan Mc.Iness, 1986.” Budgetary, Participation, Motivasion and Managerial Performance’. Accounting Review, Vol.LXI, No. 4
  4. Hansen dan Mowen, 2001. “Management Accounting”, Eight Edition, Mc graw-Hill., Boston.
  5. Izzentin,1979. “Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes And Performance,” the Accounting Review.
  6.  Nazarudin Ietje, 1998. Pengaruh Desentralisasi dan Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial,” Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.1 no.2 Juli.
  7. Rosidi, 2000. Partisipasi dalam Penganggaran dan Prestasi Manajer: Pengaruh komitment Organisasi dan Informasi Job Relevant. Jurnal Ekonomi dan manajemen Vol.5 no.1 Maret.
  8. Robbin, Stephen P. 2001. organization behavior”. Printice Hall,USA.

Read Full Post »

PEMBERDAYAAN SPIRITUAL MASYARAKAT LOKAL BERBASIS MASJID:

SUTDI KASUS DI MASJID RAUDHATUS SHOLIHIN DESA BUMI RESTU LAMPUNG SELATAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan ciri utama bagi agama Islam yang difungsikan utamanya sebagai tempat/rumah ibadah bagi umat Islam yang melaksanakan shalat fardhu berjama’ah. Tetapi, masjid juga memiliki fungsi-fungsinya yang lain sebagaimana masjid yang difungsikan oleh Rasul Muhammad Saw. Menurut Ahmad Yani, dkk. bahwa fungsi masjid masa Rasul Muhammad SAW memliki berbagai fungsinya, yaitu: masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tempat pertemuan kaum muslimin, tempat bermusyawarah, tempat perlindungan, tempat kegiatan sosial, tempat pengobatan, tempat pengaturan siasat perang, tempat penerangan dan madrsaha ilmu, serta tempat berdakwah. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa masjid memiliki berbagai fungsinya sehingga masjid dapat dijadikan pusat kegiatan bagi umat Islam, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial dalam upaya ibadah melalui penyiaran agama Islam dan usaha memakmurkan jama’ah masjid atau masyarakat di lingungan masjid dan sekitarnya.

Dari berbagai ungsi masjid tersebut, masjid juga berfungsi sebagai usaha memberdayakan spiritual masyarakat seperti memfungsikan masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tempat penerangan dan madrasaha ilmu atau pusat kegiatan majlis taklim, dan tempat berdakwah. Pemberdayaan spiritual berusaha untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi masyarakat yang menjadi jama’ah pada suatu masjid tertentu. Dengan meningkanya iman dan taqwa memperlihatkan bahwa daya kekuatan spiritual (iman) yang memancar pada ibadah atau amal kebaikan berarti iman terrealisasi dalam taqwa kepadaAllah.

Bentuk-bentuk taqwa kepada Allah terbagi dua, yaitu: (1) ibadah mahdhah seperti shalat, zakat, dan puasa di mana masjid difungsikan untuk pusat kegiatan sahalat, mennghimpun dan menyalurkan zakat, serta aktivitas puasa. Selain itu, juga masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan terutama majlis taklim serta pusat kegiatan dakwah. Kegiatan taklim merupakan bagian dari aktivitas dakwah, dan aktivitas dakwah berhubungan dengan majlis taklim dalam berbagai bentuknya; dan (2) ibadah ghairu mahdhah seperti kegiatan amal ibadah dalam bentuk pertemuan bagi kaum muslimin membahas masalah-masalah sosial yang terkait dengan pendidikan, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan sebagainya. Kegiatan lainnya seperti musyawarah, perlindungan/keamanan, pengobatan, mengatur siasat perang atau pertahanan, persatuan, dan sebagainya.

Kedua jenis ibadah tersebut saling berhubungan dan menunjang. Ibadah mahdhah merupakan dorongan iman setiap muslim yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah Kedua bentuk ibadah itu dinamakan taqwa sebagai pancarana dari iman (daya spiritual) yang selalu diberdayakan dalam wujud taqwa yang mencirikan amal saleh atau kebaikan.

Dengan demikian, masjid yang memiliki berbagai fungsinya merupakan pusat ibadah guna mewujudkan kebaikan-kebaikan atas dasar iman. Kebaikan yang dimaksud adalah amal saleh, amal ibadah, mua’amalah (ibadah ghairu mahdhah) seperti amal bakti sosial, santunan, gotong royong, dan sebaganya. Kebaikan demikian memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan sebagai realisasi iman dalam bentuk ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Di samping itu, juga dimensi sosial (kemanusiaa) ialah realisasi dari iman yang memancar dalam ibadah mahdhah dan berimplikasi pula mada mu’amalah. Oleh sebab itu, masjid dapat dijadikan sebagaipusat aktivitas ibadah bagi umat Islam untuk mesyiarkan agama Islam dan memakmurkan masjid/jama’ah masjid guna mewujudkan kebaikan. Tentunya kebaikan tersebut dapat terwujud, jika masyarakat Islam secara individual dan koletif/kelembagaan mampu memberdayakan spiritual (iman) yang terimlementasi dalam ibadah untuk meraih pahala, berkah, dan ridha dari Allah SWT.

Dalam usaha meraih kebaikan-kebaikan bagi umat Islam melalui berbagai aktivitas yang berpusat di masjid, maka masjid juga memiliki berbagai kegiatan yang kemudian secara khusus ditangani oleh pengurus (takmir) masjid dengan struktur kepengurusan masjid yang diisi oleh para tokoh agama (ulama) yang erasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agam yang menganut agama Islam. Mereka yang duduk dalam kepungurusan masjid, kemudian mereka secara bersama-sama berpartisipasi dan bermusyawarah untuk merealisasikan program kerja masjid dalam rangka menyiarkan Islam dan memakmurkan masjid/jama’ah masjid sehingga terimplementasi kebakan-kebaikan yang bernilai paha dan keberkahan. Untuk itu, partisipasi merupakan kunci utama bagi jama’ah masjid guna mewujudkan syiar Islam dan kemakmuran masjid bagi jama’ah masjid. Tentunya partisipasi itu dapat dibangun dan dikembangkan secara langgeng (istiqamah) atas dasar daya kekuatan spiritual (iman) yang menjiwai bagi setiap pribadi muslim. Oleh sebab itu, pemberdayaan spiritual bermuara pada partisipasi masyarakat guna mewujudkan tujuan bersama melalui berjama’ah di masjid dalam beribadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.

Partisipasi masyarakat Islam berpusat di masjid, terbukti dalam sejarah ialah partisipasi masyarakat Islam untuk mewujudkan kemanana, persatuan, keadilan, dan kemerdekaan sehingga siasat perang pun dilakukan pada masa kolonial. Sejak perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Sejak Indonesia merdeka yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia di masing-masing daerah, pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan bahwa bangsa yang merdeka dalam negara-bangsa (nation-state) Indonesia menunjukkan adanya masyarakat dalam kehidupan kebangsaan yang didasarkan atas beberapa nilai kebangsaan, yaitu: memiliki pengalaman sejarah yang sama sejak masa penjajahan hingga sekarang menjadi bangsa yang merdeka, memiliki nasib yang sama untuk menentukan kehidupan bangsa, memiliki masa depan dan cita-cita yang sama untuk mengembangkan atau membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang makmur dan sejahtera yang bersumber dari nilai Islam dan nilai kultur daerah.

Implementasi nilai kultur daerah (kearifan lokal) perlu dikenal dan diimplementasikan, dalam proses pembangunan daerah, yang dinamakan kearifan lokal. Terbukti, bahwa nilai kearifan lokal memberikan penguatan terhadap nilai kebangsaan dalam NKRI. Bahkan, perkembangan terkini menunjukkan perlu menjadkan nilai kearifan lokal sebagai basis pembangunan nasional dalam NKRI. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan masjid secara fisik juga makin berkembang, bahkan fungsi masjid juga makin berkembang sehingga syiar agama dan kemakmuran masjid pun makin meningkat. Pada masa sekarang ini, masjid pu berusaha dijadikan sebagai pusat kegiatan Islam yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal yang Islami, seperti di Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, terutama di Desa Bumi Restu.

Pembangunan berbasis nilai kearifan lokal dari segi geografis, ekologis, dan kultur-budaya masyarakat lokal di daerah tertinggal yang memiliki potensi pemngembangan perlu mendapat perrhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara analitis dapat dipahami bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia yang berhak mewujudkan nilai-nilai kebangsaan itu sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tentunya, untuk mewujudkan perikemanusiaan dan perikeadilan memerlukan perjuangan guna mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan keselamatan yang mampu mengantarkan bangsa dan masyarakat Indonesia secara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemakmuran merupakan cita-cita kemerdekaan yang harus terus diperjuangkan oleh masyarakat Desa Bumi Restu.

Masyarakat Islam Desa Bumi Restu di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia terus berusaha untuk berpartisipasi dalam proses percepatan pembanguan daerahnya di berbagai sektor yang menjadi potensi pembanguan guna memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan itu (kesejahteraan dan kemakmuran) dengan jalan mengisi kemerdekaan dan dengan cara mengisi pembangunan dalam kerangka Pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu membangun aspek material dan spiritual pada era kemerdekaan dewasa ini.

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan di daerahnya, kabupaten Lampung Selatan, masyarakat Islam terus berusaha membangun daerahnya bersama pemerintah terutama yang tertgolong daerah tertinggal perlu juga semakin mendapat perhatian semua pihak dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengatur atau pengendali pembanguan itu perlu pula melibatkan masyarakat Islam untuk berpartisipasi dalam percepatan pembanguan, khususnya pembanganan kawasan industri pada sektor pertanian, perkebunan, dan hutan tanam industri di Kaputaen Lampung Selatan yang memiliki berbagai potensi alam (sumber daya alam/SDA) dapat dikembangkan dalam pembanguan daerah itu.

Pembangunan Nasional di daerah yang disebut juga Pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di tingkat kabupaten memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan Daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang menjadi kekuatan atau modal pembangunan di daerahnya masing-masing, baik terkait dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat di masing-masing daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Terkait dengan penelitian ini, Pembangunan Daerah yang akan diteliti adalah Pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian wilayah atau daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama sasaran penelitian diarahkan pada partisipasi umat Islam dalam proses pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan yang berbasis kearifan lokal dari nilai-nilai Islami.

Dalam konteks dakwah Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber perubahan dalam proses pembangunan bagi masyarakat Islam di daerahnya, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan perkataan lain, mereka yang meyakini Islam sebagai agamanya, bahwa wahyu Tuhan secara tekstual (kitabiyah) dan kontekstual (kauniyah) merupakan sumber pembangunan yang menggerakkan jiwa mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah sebagai amal ibadah yang bernilai pahala dan membawa mashlahat bagi umat.

Sejak Indonesia merdeka, kemudian dimulai melaksanakan pembangunan pada tingkat nasional ataupun tingkat daerah di masing-masing provinsi, termasuk di Provinsi Lampung hingga di Kabupaten Lampung Selatan sampai pada tingkat kecamatan dan pekon (desa), yaitu Desa Bumi restu sebagai sasaran KPDT.

Namun demikian, keberhasilan pembangunan Nasional di Indonesia sejak awal kemerdekaan, masa Orde Lama dan Orde Baru masih menyisakan beberapa permasalahan mendasar, di antaranya masih terdapat ketertinggalan pembangunan suatu daerah. Terkait dengan sasaran penelitian ini, sebagaimana dikatakan oleh mantan Menteri KPDT, M. Lukman Edi, berserta rombongan KPDT yang telah melakukan kunjungan kerja KPDT ke Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Oktober 2008 menjelaskan bahwa Kabupaten Lampung Selatan termasuk salah satu dari 5 (lima) kabupaten di Provinsi Lampung yang dinyatakan sebagai Daera Tertinggal dalam proses Pembangunan Nasional di daerah Lampung Selatan. Untuk keluar dari ketertinggalan dan mengejar percepatan pembangnuan daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Menteri KPDT dalam kunjungannya itu memberikan bantuan sosial dengan investasi KPDT melalui instrumen Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah tertinggal (P2SEDT).

Investasi KPDT melalui instrument P2SEDT dengan tujuan untuk: (1) menstimulasi aktivitas dan kapasitas lembaga-lembaga sosial ekonomi dalam membina kelompok masyarakat, (2) memperluas kerjasama lembaga sosial ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, (3) membuka kesempatan kerjasama baru antar-kelompok masyarakat, dan (4) meningkatkan pengetahuan kewirausahaan masyarakat lokal.

Sehubungan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan, maka dalam upaya mewujudkan dan merealisasikan investasi KPDT melalui instrument P2SEDT dilakukan langkah-langkah kerja secara realitis dengan membuat semacam Sistem Operasional Program (SOP) sebagai petunjuk arah mencapai percepatan pembangunan daerah tetinggal di kabupaten Lampung Selatan pada sektor sosial ekonomi. Realisasi langkah strategisnya, yaitu membentuk Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa (KPPSB) di masing-masing desa di kecamatan dalam Kabupaten Lampung Selatan dapat difungsikan sebagai lembaga dakwah sekaligus lembaga sosial yang difungsikan sebagai wahana partisipasi masyarakat Islam dalam proses pembangunan daerah. Tentunya, nilai kerifan lokal sebagai sumber perubahan bagi masyarakat dalam partisipasi bagi proses pembangunan daerah, ialah juga dengan memanfaatkan dan mengoptimalisasikan lembaga-lembaga sosial dan masyarakat (yang berrhimpun dalam KPPSB) di sektor pertanian, peternakan, hutan tanam industri, dan sebagainya serta kelompok-kelompok masyarakat yang dapat dijadikan dampingan dalam mensukseskan keberhasilan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada aspek kehidupan sosial ekonomi khususnya di Kabupaten Lampung Selatan. Langkah selanjutnya, Menteri KPDT meresmikan dan melantik pengurus KPPSB tersebut dalam kunjungan kerjanya itu.

Menteri KPDT dalam sambutannya itu menjelaskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabutane Lampung Selatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal sehingga daerah itu memiliki kemajuan yang selaras dengan daerah-daerah maju yang ada di wilayah atau daerah lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dalam sambutannya itu menteri KPDT memberikan dorongan dan spirit agar masyarakat Lampung Selatan bergiat membangun daerahnya yang masih tertinggal dengan dipelopori oleh KPPSB untuk bersama-sama Pemerintah Daerah di Kabupaten Lampung Selatan mensukseskan program pembangunan daerahnya yang diinvestasikan KPDT di antaranya melalui instrument P2SEDT tersebut untuk mengimplementisak nilai kearifan lokal (SDA dan SDM) yang dimiliki di daerah itu.

Menurut Bupati Lampung Selatan, bahwa upaya merealisasikan instrument P2SEDT adalah telah dilaksanakan bantuan sosial ekonomi dari KPDT yang diberikan kepada lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial melalui KPPSB untuk masing-masing desa (pekon) termasuk di Desa Bumi Restu, dan kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 dan kemungkinan berkelanjutan pada tahu 2009 serta tahun-tahun mendatang. Di antara lebih dari 125 pekon dan lebih dari 10 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, investasi KPDT melalui instrument P2SEDT untuk percepatan pembangunan kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, dan hutan tanam produksi daerah tertinggal pada tahun 2009 yang telah dimulai dari percepatan pembangunan sosial ekonomi pada tahun 2008 bantuan sosial diberikan kepada 10 pekon dari perwakilan masing-masing kecamatan.

Bila dianalisis dalam perspektif sosiologis, masjid juga sebagai pusat proses proses sosial terjadi karena ada interaksi sosial secara dinamis antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam proses pembangunan, mekanisme pelaksanaan bantuan dari instriment P2SEDT terkait dengan proses sosial. yang di dalamnya terdapat interaksi sosial secara dinamis, yaitu ada partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam KPPSB untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, perlu dibangun interaksi sosial secara kooperatif antara kedua pihak itu (partisipasi masyarakat Islam bersama pemerintah kabupaten) guna menjaga kesatuan untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Interaksi internal juga perlu dilakukan secara intensif dan konsolidatif antara lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga masyarakat dalam masjid sebagai wadah KPPSB untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama dalam proses pembangunan dengan berbasis kearifan lokal di Desa Bumi Restu, Lampung Selatan.

Lembaga sosial dan lembaga masyarakat merupakan representasi dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga yang dimaksud ialah masjid dan bekerjasama dengan KPPSB sebagai wadah partisipasi umat Islam (lembaga dakwah) di Kabupaten Lampung Selatan agar difungsikan sebagai pelopor dan agen pembangunan, di samping sebagai pengendali pelaksanaan program pembangunan daerah yang dimotivasi, dimotori, dan dipelopori oleh KPDT dengan pemerintah daerah setempat serta partisipasi masyarakatnya dalam mensukseskan pembangunan daerah di Kabupaten itu.

Dalam perspektif dakwah PMI, bahwa pemberdayaan spiritual masyarakat berdimensi sosial ialah bekerja sama dengan KPPSB yang merepresentasikan lembaga sosial dan lembaga kemasarakatan dapat difungsikan sebagai lembaga dakwah untuk berhimpunnya masyarakat Islam berpartisipasi dalam proses pembanguna daerah di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memajukan daerahnya. Kerifan lokal (yaitu implementasi nilai Islam secara sinergis dengan nilia budaya) sebagai sumber penggerak partisipasi masyarakat Islam guna mengaktualisasikan SDA dan SDM sebagai modal mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa fungsi masjid sebagai sentral aktivitas sosial, di antaranya masjid mampu bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya seperti KPPSB bentukan KPDT. Usaha kerja sama demikian, karena pengutus masjid ingin menjadikan masjid sebagai pusat perubahan sosial yang membawa kemajuan atas dasar pemberdayaan spiritual guna meningkatkan mutu SDM dan merealisasikan SDA di Desa Bumi Restu.Menurut Moh E. Ayub, fungsi masjid juga sebagai tempat kaum msulimin memecahkan masalah yang timbul di masyarakat. Dengan demikian, menjadikan masjid sebagai pemberdayaan spiritual masyarakat dengan tujuan agar masjid menjadi syiar dan makmur dengan berbagai usaha yang dilakukan, baik melalui konsolidasi sesama pengurus dengan jama’ah maupun kerja sama dengan pihak luar seperti KPPSB dan lainnya.

Berdasarkan data hasil prasurvey, bahwa Raudhatus Sholihin Desa Bumi Restu, awalnya adalah mushallah yang berkembang fungsi dan bangunannya menjadi masjid bernama Masjid Al-Muhajirin yang dibangun sekitar tahun 1974; kemudian pada Tahun 1988 berubah nama menjadi Masjid Raudhatus Sholohin. Nama Raudhatus Sholihin Desa Bumi Restu bersamaan dengan nama pondok pesantren yang didirikan pada akhir tahun 1988 yaitu bernama Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin. Dengan demikian, nama masjid tersebut digunakan juga untuk nama pondok pesantren yaitu Raudhatus Sholihin karena masjid tersebut juga sebagai pusat kegiatan Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin.

Aktivitas masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di Masjid Raudhatus Sholihin Desa Bumi Restu sejak berdirinya hingga sekarang, memiliki berbagai aktivitas yang semakin meningkat. Awalnya masjid ini membuka aktivitas majlis taklim, kemudian dikembangkan menjadi madrasah diniyah (sekolah agama murni) tingkat dasar dan menengah. Selanjutnya membuka pendidikan formal yaitu MTs (berdiri tahun 1989/1990), MI (berdiri tahun 1990/1991), Madrasah Aliyah (berdiri tahun 1991/1992), dan SMA (berdiri tahun 2004). Bahkan kini terus dikembangkan pada aktivitas sosial tanpa meninggalkan aktivitas keagamaan. Aktivitas sosial seperti sudah delapan tahun Masjid Raudhatus Sholihin memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan lanjut usia. Semua itu karena semangat yang kuat dari pengurus dan jama’ah yang kini makin berkembang dari segi jumlah jama’ah, jumlah aktivitas, dan jangkauan sasarannya yang dimulai dari pengajian kecil dengan jumlah jama’ah 12 orang kemudian sekian tahun lamanya berkembang menjadi 300 orang dan terus berkembang jama’ah dan aktivitasnya. Masjid Raudhatus Sholihin juga terus mengembanghkan aktivitasnya ke luar dengan bekerja sama. Antara lain, kegiatan FIKRA (Forum Ilmiah Kajian al-Kutub al-Muktabarah) yang dipelopori oleh KH. Soleh Bajuri dan diteruskan oleh putra pertamanya Ustazd Muhammad Yusuf Zakaria. KH. Sleh Bajuri terus juga mengembangkan kiprahnya bersama semangat masyarakat, baik di Desa Bumi Restu seperti meningkatkan kegiatan taklim dalam majlis taklim kaum ibu pada setia ahad sore dan majlis taklim kaum bapak pada sebelum jumat, PHBI, santunan sosial, pendidikan forma Islam (MI, MTS, dan MA) dan sekolah (SMA). Bahkan kirahnya dia sebagai pengurus wilayah NU dan angota dewan tingkat Provinsi Lampung, KH. Soleh bajuri terus mengembankan aktivitas keagamaan dan sosial ke luar seperti di Tulang Bawang Indung, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Bengkunat Lampung Barat, seluruh daerah Lampung Selatan dalam bentuk taklim melalui kajian kitab kuning, ceramah agama, dan aktivitas sosial-keagamaan guna memberdayakan masyarakat Islam khususnya di Lampung.

Kiprah KH. Soleh Bajuri bersama jama’ah Masjid Raudhatus Sholihin yang berangkat dan berpusat di Masjid tersebut mampu memberdayakan masyarakat (jama’ah masjid) untuk bersama-sama melaksanakan aktivitas masjid guna mensyiarkan Islam dan memakmurkan jama’ah masjid, baik di dalam Desa Bumi Restu khsusunya dan Lampung selatan sampai di luar Kabupaten Lampung Selatan yaitu ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurut KH. Soleh Bajuri sebagai ketua takmir Masjid raudhatus Sholihin, ia mengajak semua lapisan masyarakat Islam, baik tokoh, ulama, dan jama’ah masjid untuk bersama-sama bersemangat melaksanakan kegiatan keagamaan dan sosial guna meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid atas dasar SDM dan SDA yang ada di Desa itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masjid memiliki berbagai fungsinya sebagaimana juga Masjid raudhatus Sholihin yang difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial guna meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid/jama’ah yang perlu didukung dengan semangat iman (spiritual) yang diwujudkan dalam ibadah dan amal saleh untuk mewujudkan kebaikan sosial (ibadah ghairu mahdhah) yang perlu diperkuat lebih dahulu leh ibadah mahdhah. Dengang demikian, masal;ahnya adalah bagaimana usaha memberdayakan spiritual bagi masyarakat Desa Bumi Restu, dan bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dam sosial yang dapat membawa syiar agama Islam dan kemakmuran jama’ah masjid atas dasar nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kearifan lokal melalui Masjid raudhatus Sholihin sebagai pusat kegiatannya?

B. Fokus Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah penelitian ini dengan fokus masalah adalah:

1. Bagaimana usaha melakukan pemberdayaan masyarakat lokal berbasis masjid pada Masjid Raudhatus Sholihin Desa Bumi Restu?

2. Bagaimana usaha meningkatkan syiar agama Islam dan kemakmuran jama’ah masjid pada Masjid Raudhatus Sholihin Desa Bumi Restu?

C. Pembahasan

1. Memberdayaan Masyarakat Islam Berbasis Masjid

Masjid Raudhatus Shalihin Desa Bumi Restu sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa masjid tersebut dapat memberdayakan masyarakat, dimulai dari pemberdayaan sipritual melalui berbagai kegiatan keagamaan yang dipusatkan di masjid itu. Masjid tersebut ddijadikan basis bagi pemberdayaan masyarakat Islam karena masjid itu memiliki berbagai fungsinya. Terkait dengan pemberdayaan spiritual bagi masyarakat (jama’ah masjid) karena pengurus masjid dapat melakukan manajemen masjid dengan baik, struktur masjid dapat menempatkan personal-personalnya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga pengelolaan semua aktivitas masjid dalam program kerjanya dapat meningkatkan pemberdayaan sipritual bagi jama’ah masjid melalui ibadah, taklim, pendidikan formal dalam bentuk madrasah (MI, MTs,MA, SMA), pondok pesantren, dan PHBI.

Berbagai aktivitas masjid yang menunjukkan program kerja masjid di bidang sosial-keagamaan tersebut dapat memberdayakan spiritual masyarakat Islam (pengurus dan jama’ah masjid) dalam rangka mengembangkan nilai-nilai spiritual bagi mereka guna menyiarkan gama Islam di mana masjid tersebut terasa syiar Islamnya bagi mereka.

Mereka melakukan berbagai aktivitas sosial-kemasyarakatan atas dasar nilai spiritual (iman dan amal ibadah) sebagai inspirasi dan sumber perubahan sosial sehingga mereka dapat meningkatkan nilia-nilai material seperti mereka dapat melakukan penyantunan kepada anak-anak yatim piatu dan kaum jompo, serta kepada siswa yang tidak mampu secara ekonomi. Sumber dana mereka menggala sendiri dari masyarakat, sebagian bantuan kaum birokrat dan politisi serta pemerintahan setempat ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten di Lampung Selatan walaupun bantuan dari pemrintah belum signifikan sesuai yang diharapkan oleh mereka. Namun demikian, partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan pemerintah, termasuk dengan KPPSB yang dibentuk oleh masyarakat Islam bekerja sama dengan pemeintah (KPDT dan pemerintah kabupaten) sehingga usaha masyarakat Islam Desa Bumi Restu dengan menjadikan Masjid Raudhatus Shalihinsebagai sentra seluruh kegiatan dapat meningkatkan pemberdayaan spiritual dalam rangka menyiarkan Islam dan memakmurkan masjid bagi pengurus dan jama’ah masjid.

Dengan demikian dapat dianalisis, bahwa pemberdayaan masyarakat Islam berbasis pada Masjid Raaudhatus Shalihin ditujukan pada dua hal: (1) pemberdayaan spiritual dilakukan melalui pengembangan kegiatan kegamaan seperti: amal ibadah, mua’amalah, majlis taklim, FIKRA, madrasah diniyah, pendidikan di Pesantren, dan PHBI; dan (2) pemberdayaan material melalui penghimpunan infak, sadakah, zakat, dan sumbangan dari donator/dermawan yang bertujuan untuk membantu anak yatim piatu, jompo, dan siswa tak mampu ekonominya mellaui kegiatan santunan sosial yang dipustakan di Masjid Raudhaatus Shalihin.

Hal di atas dapat diwujdukan dan dikembangkan di Masjid itu, sebab mereka secara kolektif dan kebersamaan dapat mengembangkan konsolidasi internal serta dapat mengembangkan jaringan kemitraan dengan pihak luar, terutama pemerintah kabupaten dan KPDT. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa usaha mengembangkan pemberdayaan jama’ah masjid berbasis masjid ialah dengan memberdayakan nilai spiritual sebagai dasar pemberdayaan nilai-nilai material dalam pembangunan berbasis masjid seprti di bidang ekonomi, pendidikan, agama, sosial,dan bidaya benuansa nilai-nilai Islami yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial sehingga mencerminkan masjid dapat mengimplementasikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam hal ini, nilai kearifan lokal dapat diaktualisasikan dengan pemberdayaan nilai spiritual atas dasar Islam (Al-Qur’an dan Hadits) dijadikan oleh mereka sebagai sumber inspirasi dan sumber perubahan sosial bagi masyarakat Islam Masjid Raudhatus Shalihin. Untuk itu, mereka menjadikan collective action and networking sebagai prinsip pemberdayaan masyarakat Islam yang dapat melahirkan dukungan faktor

internal (self organizing) ialah pengurus dan jama’ah masjid sendiri, dengan dampingannya seperti pemerintah dan masjid tersebut sebagai sarana pemberdayaan masyarakat Islam sebagai faktor eksternal (social institution) yaitu masjid dan pesantren di bawah Yayasan Raudhatus Shalihin yang diketuai oleh KH. Soleh Bajuri, S.HI.

Selain prinsip collective action and networking yang digali dari self organizing and social institution, juga masjid dapat mengembangkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Islam bagi jama’ah yang digerakkan oleh pengurus masjid. Keduanya ini memerlukan kemitraan guna sama-sama berpartisipasi atas dasar: kemandirian, inisiatif, demokrtis, gotong royong, berkelanjutan dan berencana dalam melaksanakan seluruh program kerja masjid, dan terbuka sehingga usaha mereka melakukan pemberdayaan spiritual dan material dalam proses pembangunan berbasis majid dapat tercapai dengan baik ialah dapat meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid bagi pengurus dan jama’ah masjid tersebut.

2. Usaha Mensyiar Islam dan Memakmurkan Masjid

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya masjid tersebut memiliki berbagai fungsi sehingga seluruh kegiatan masjid dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dengan mendapat dukungan manajemen masjid yang baik, pengurus masjid yang amanah, ikhlas, dan profesional sesuai dengan bidang keahliannya, serta didukung oleh sarana dan prasaran masjid yang dapat meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid.

Masjid tersebut tengah bergiat bagi pengurus dan jama’ahnya melakukan usaha menjadikan syiar Islam dan kemakmuran jama’ah masjid dengan meningkatkan berbagai kegiatan untuk memberdayakan spiritual dan material bagi masyarakat sebagai pengurus masjid dan jama’ah masjid khususnya serta masyarakat Islam sekitarnya atau masyarakat pada umumnya di Desa Bumi Restu. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan dan fungsi masjid menuntut peran para pengurus dan jama’ah masjid itu yang telah berusaha meningkatkan syiar dan makmur masjid tersebut juga mereka berusaha mengembangkan partisipasinya dengan masyarakat Islam yang lebih luas melalui FIKRA dalam pembangunan yang dapat diukur dari enam hal:

(1) Merencanakan dan memutuskan sendiri

(2) Menerima, memberi informasi pembangunan.

(3) Menyumbang material

(4) Menyumbang tenaga

(5) Memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun

(6) Memelihara dan merawat hasil pembangunan

Keenam indikator tersebut di atas juga dijadikan patokan bagi mereka dalam usaha mengembangkan fungsi masjid dan meningkatkan berbagai aktivitas masjid bagi pengurus bersama-sama dengan jama’ah untuk mengoptimalkan fungsi masjid Raudhatus Shalihin, yaitu:

(1) Meningkatkan aktivitas ibadah bagi umat Islam.

(2) Meningkatkan majlis taklim dan dakwah.

(3) Mengembangkan pembinaan dan penerangan agama.

(4) Meningkatkan kaderisasi pemimpin bagi masyarakat.

(5) Mengembangkan musyawarah dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

(6) Meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyyah, dan ukhuwah insaniyah

(7) Mengoptimalkan pelayanan/santunan sosial.

Dalam upaya meningkatkan fungsi masjid dan berbagai aktivitasnya yang ditujukan pada syiar Islam dan kemakmuran jama’ah amsjid tersebut mereka terus meningkatkan partisipasinya dengan mengedepankan nilai-nilai partisipasi seperti: solidaritas sosial (ukhuwah), aktivitas yang positif (mashlahah), kemitraan sosial (jama’ah), mengembangkan potensi kearifan lokal (‘urf), melakukan perubahan atau transisi (taghayyur) menuju kemajuan yang dinamis, jalinan solidaritas sosial (musawah) untuk kebersamaan, dan nilai manfaat bagi orang banyak (manfaat) berbasis masjid untuk mengefektifkan syiar Islam dan kemakmuran masjid.

Selain itu, usaha menyiarkan Islam dan memakmurkan masjid tersebut bagi pengurus dan jama’ahnya membutuhkan partisipasi keduanya secara intensif, aktif, kriatif, dan dinamis atas dasar prinsip-prinsip partisipasi yang dikembangkan di masjid tersebut yaitu:

(1) Dometika masjid, di mana kekuasaan dan kewenangan pengurus masjid juga perlu dikontrol bersama dengan jama’ah masjid.

(2) Bantuan masjid, ialah usaha mendapatkan pendanaan dan fasilitas masjid dari dalam dan pihak luar yang peduli masjid guna meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid.

(3) Kooperasi masjid, adalah suatu bentuk kerja sama di mana sesama pengurus dan jama’ah atau sebaliknya pengurus dengan jama’ah dan jama’ah dengan pengurus masjid serta dengan pihak lain membutuhkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan untu meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid yang bernilai pahala dan mashlahat.

(4) Pemberdayaan masjid, ialah usaha pengurus dan jama’ah masjid bersama-sama melakukan aktivitas yang optimal sesuai dengan berbagai fungsi dan aktivitas-aktivitas masjid itu yang diarahkan pada pemberdayaan nilai spiritual (Islam) dan mengimplementasi padan nilai material dan sosial sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat Islam dalam mencapai pembangunan materrial dan spiritual di Desa Bumi restu yang berbasis masjid.

Tingkatan-tingkatan partisipasi bagi pengurus dan jama’ah masjid perlu dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyakarakt Islam dalam aspek spiritual dan material sehingga mereka dapat berpastisipasi dalam proses pembangunan yang hasil-hasilnya dapat dinikmati juga oleh masyarakat Islam dengan indikator meningkatkannya syiar Islam dan kemakmuran jama’ah masjid Desa Bumi Restu.

Dengan demikian, pengurus dan jama’ah amsjid agar bersamasama meningkatkan partisipasinya dalam hal-hal yang terkait dengan adanya: (1) pemberitahuan dan pengumpulan informasi mengenai upaya meningkatkan program kerja masjid; (2) mereka perlu meningkatkan konsolidasi untuk turut mengambil kepurtusan dalam menentukan program kerja masjid; (3) mereka melakukan musyawarah atau perundingan; dan (4) kemitraan yang baik guna meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid berbasis nilai Islam dan kerifan lokal di Masjid Raudhatus Shalihin Desa Bumi Restu, Lampung Selatan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk menutup seluruh uraian di atas dapat disimpulkan:

  1. Masjid Raudhatus Shalihin Desa Bumi Restu, Kecamatan palas, kabupaten Lampung Selatan dapat dijadikan basis pemberdayaan spiritual bagi masyarakat Islam desa itu terutama mereka yang menjadi pengurus dan jama’ah masjid itu. Masjid itu dapat memberdayakan masyarakat karena masjid itu memiliki berbagai fungsi dan aktivitas yang ditujukan pada pengembangan aktyivitas sosial-keagamaan dan sosial-kemasyarakatan. Pengembangan aktivitas sosial-keagamaan dalam bentuk kegiatan ibadah, taklim, khutbah, pendidikan, dan PHBI dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan spiritual bagi masyarakat Islam Desa Bumi Restu. Pemberdayaan spiritual bersumber dari nilai Islam (Al-Qur’an dan Hadits) telah dijadikan pedoman mereka dan menjadi sumber inspirasi dan perubahan sosial dalam membangun desanya di bidang sosial-kegamaan guna meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid tersebut.
  2. Usaha-usaha pengurus dan jama’ah pada Masjid Raudhatus Shalihin memberdayakan masyarakat Islam didasarkan pada nilai spiritual (Islam) dan nilai kearifan lokal yang dapat menopang pembangunan material guna memajukan desanya dalam rangka syiar Islam dan memakmurkan masjid tersebut. Oleh sebab itu, mereka sama-sama membangun konsolidasi dan kemitraan dengan pihak luar dengan mengembangkan faktor internal dan eksternal, memegang prinsip pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip partisipasi yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna memajukan pembangunan di bidang agama, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya di Desa Bumi Restu, Kabupaten Lampung Selatan.

2. Rekomendasi

Adapun saran-saran penulis yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Masjid sebagai basis pemberdayaan masyarakat Islam Desa Bumi Restu khususnya yang menjadi pengurus dan jama’ah Masjid Raudhatus Shalihin supaya mereka meningkatkan fungsi dan aktivitas masjid tersebut di bidang agama seperti ibadah, taklim, khutbah, pendidikan, dan PHBI. Selain itu, perlu pula ditingkatkan pada bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memberdayakan masyarakat Islam dan kemakmuran masjid dengan meningkatkan konsolidasi dan kerjasama dengan pihak lain yang didukung oleh peningkatan manajemen, peningkatan keahlian pengurus, dan partisipasi masyarakat Islam secara umum di masjid itu sebagai basis kegiatan umat Islam untuk meningkatkan pemberdayaan spiritual yang mengimplementasi pada pemberdayaan nilai material bagi pembangunan material dan spiritual di desa itu.

b. Ada beberapa usaha bagi pengurus dan jama’ah Masjid Raudhatus Shalihin dalam rangka meningkatkan syiar Islam dan kemakmuran masjid bagi masyarakat Islam Desa Bumi restu yang perlu dilakukan antara lain: meningkatkan fungsi dan aktivitas masjid, mengembangkan manajemen masjid, merancang dan melaksanakana program masjid secara maksimal, berencana, dan berkesinambungan, meningkatkan partisipasi, konsolidasi, dan kerja sama atas dasar nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimilikinya, baik ditujukan pada peningkatan kegiatan sosial-keagamaan maupun sosial-kemasyarakatan di Desa Bumi Restu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Yani, dkk, Manajemen Masjid di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

2. Ahmad Yani, dkk., Panduan Memakmurkan Masjid, Jakarta: Pustaka Tarbiyatun, 2002.

3. Creswell, “A Data Collection Circle“ London: Publisher, 1988.

4. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

5. Daniel Selener, Partisipatory Action Research and Social Change, New York : Cornell University Press, 1997.

6. Irwan Effendi, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melaui Program Pemberdayaan, Lampung: Universitas Lampung, 2007.

7. Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2003.

8. Jim Ife, Community Development, Melborne: Longman Australia, 1997.

9. Madrie, "Arti Penting Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian", Orasi Ilmiah, Bandar Lampung : UNILA, 1988.

10. Martinus Nanang dan G. Simon Divung, Community development, Jakarta: tpn, 2004.

11. Moh E. Ayub, Manajemen Masjid, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

12. Nana Rukmana, Manajemen dan Dakwah, Jakarta: Almawardi Prima, 2002.

13. Nanih Machendrawaty dan Agus Syafei, Pengembangan Masyarakat Islam, Bandung: CV. Diponegoro, 2003.

14. Ramlan Surbakti, Kemiskinan Kota dan Program Perbaikan Kampung, Jakarta:LP3ES,1984.

15. Samedi Soemintareja, Pengantar Community Partisipation Untuk Training of Trainer for Community Development Specialist, Jakarta: tpn, 2003.

16. Soerjono Sekanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1982.

17. Tim Penyusun, Sumber Data BPS dan Bapeda Provinsi Lampung tentang Kabupaten Lampung Selatan,” 01-12-2007. Telepon (0721) 482909 dan Fax (0721) 484329

18. Tim Penyusun, Juklak Bansos, Jakarta: KPDT, 2008.

19. Tim, Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007-2008, ttp: tpn, tth.

20. Zulkarnain Nasution, "Solidaritas Sosial & Partisipasi Masyarakat Desa Transisi dalam Pembangunan (Studi Masyarakat Desa Transisi Warga Dusun dan Warga Perumahan di Desa Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang), Disertasi, 2008".

21. http://pemberdayaan.com

22. http://zulkarnainnst.wordpress.com

23. http://www.planasprb.net

24. http://www.IRE.com

25. Surat Kabar Harian Kompas, Edisi 24 Juli 2009

Read Full Post »

Pelaksanaan Program Eco-Pesantren dalam Pengembangan Nilai-Nilai Strategi dalam Upaya Mengatasi Krisis Lingkungan

A. Latar Belakang Penelitian

Kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia merupakan persoalan mendasar yang sering terjadi. Sebagaimana Sonny Keraf menyatakan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah persoalan yang berkaitan dengan moral. Penyelesaian masalah lingkungan hidup tidak hanya didekati secara teknis parsial. Persoalan lingkungan hidup harus didekati secara lebih komprehensif-holistik, termasuk secara moral.[1]

Arne Naess dalam Sonny Keraf menyebutkan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi dalam alam semesta.2

Perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam harus dimulai dari pemahaman yang mendasar atau pandangan filosofis dari manusia terhadap dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial yang berkembang di dalam lingkungannya, namun manusia juga sebagai makhluk ekologis. Perkembangan manusia menjadi utuh jika manusia berkembang dalam komunitas sosial dan komunitas ekologis dimana manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup bergantung dan berkaitan erat dengan makhluk lainnya di alam semesta. Sehingga apa yang diperlakukan bagi manusia juga berlaku bagi makhluk hidup lainnya yang berada di luar manusia.

Kesalahan pemahaman dan cara pandang menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia yang bersumber dari kesalahan cara pandang tersebut. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentris yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas dan terpisah dari alam. Bahkan manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri.

Mary E lyn Tucker seorang guru besar agama dari Bucknel University mengatakan bahwa “sains dan teknologi memang diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup, diperlukan agama untuk terlibat dalam mencari solusi keluar dari krisis lingkungan, mengingat gejala yang dilakukan manusia berperan dalam ikut menghancurkan dan mengubur peradabannya di planet bumi dengan kekuasaan dan arogansi yang mereka lakukan, umat manusia dan peradabannya merupakan suatu yang terancam punah pula”. Menurutnya agama mempunyai lima resep dasar untuk menyelamatkan lingkungan (5R) yaitu : (1) referensi atau keyakinan yang dapat diperoleh dari teks (kitab-kitab suci) dan kepercayaan yang mereka miliki masing-masing; (2) respect, penghargaan kepada semua makhluk hidup yang diajarkan oleh agama sebagai makhluk Tuhan; (3) restrain, kemampuan untuk mengelola dan mengontrol sesuatu supaya penggunaannya tidak mubazir; (4) redistribution, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan, kegembiraan dan kebersamaan melalui langkah dermawan, misalnya zakat, infaq dalam Islam; (5) responsibility, sikap bertanggungjawab dalam merawat kondisi lingkungan dan alam (http://khitam.blogspot.com/2008/02/eco-pesantren.html).

Pendapat tersebut sangat sejalan dengan konsep eco-pesantren yang dapat menggugah kesadaran umat muslim untuk lebih memahami dan peduli terhadap kondisi lingkungannya, juga dapat melakukan penggalian dan pengkajian secara komprehensif tentang konsep Islam yang berkaitan dengan lingkungan serta implementasi dan revitalisasinya, sehingga menjadikan Pondok Pesantren sebagai pusat pembelajaran lingkungan bagi masyarakat.

Pesantren tidak lepas dari nilai dan tradisi keislaman.Begitu mulianya tradisi ini, sehingga menjadi panduan hidup yang dijalani oleh seluruh komponen di dalam pesantren.Pola kehidupan yang terbangun di dalamnya juga dirasa sangat menghargai alam. Di saat sekolah konvensional banyak mengajarkan bagaimana muridnya menghargai lingkungan, pesantren melalui kata sang kyai sudah mengajarkan bahwa kebersihan dan penghargaan lingkungan menjadi salah satu bagian dari keimanan. Ini berarti bahwa siapapun yang tidak menghargai lingkungan bahkan sampai merusaknya menandakan lemahnya keimanan mereka.Sebaliknya semakin terjaganya ekosistem menggambarkan kuatnya iman mereka minimal dengan upaya ini kesadaran bahwa lingkungan dan manusia menjadi satu kesatuan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Pesantren Diniyah Putri?

2. Bagaimana hasil yang sudah diperoleh dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Pesantren Diniyah Putri?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pendidikan Diniyyah Putri Lampung adalah pondok pesantren khusus putri, lingkungannya sangat asri dan terbebas dari polusi karena jauh dari jalan raya. Diniyyah Putri memiliki 20 murid PAUD, 70 murid Taman Kanak-Kanak, 286 murid Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan 603 murid Diniyyah Menengah Pertama (DMP)/MTs dan Kulliyatul Mu’allimat El-Islamiyah (KMI)/MA, dengan pengajar 88 orang50. Lulusan para guru-guru di Diniyyah Putri rata-rata dari Perguruan Diniyyah Putri Padang Panjang, IAIN Raden Intan Lampung, UNILA dan Universitas Australia.

Lingkungan yang sehat pendukung utamanya adalah lingkungan yang bersih dan rapih, Di Pondok Pesantren ini sudah terlihat dengan jelas bahwa sangat mengutamakankan kebersihan.Dari segi ruang kelas, sangat rapih dan bersih, lapangan yang cukup luaspun terlihat bersih, terdapat pohon-pohon besar yang rindang, bunga-bunga yang tersusun rapih, ada juga buah-buahan seperti mangga, alpukat, belimbing dan durian.Jika dilihat dari struktur organisasinya terdapat Perikanan, seperti ikan lele dan ikan patin.Hasil dari perikanan dan pertanian tersebut untuk kemajuan pondok pesantren sendiri.

Proses belajar mengajar pada ponpes Diniyyah Putri sama seperti sekolah umum lainnya, hanya saja siswinya dibina dan diajarkan ilmu tentang agama lebih mendetail dengan menginap di asrama. Lulusan dari dinniyah putri memiliki banyak sertifikat-sertifikat yang dapat membantu mereka jika ingin bekerja.Siswi-siswi mendapatkan keterampilan-keterampilan seperti keterampilan membuat kerajinan tangan, computer, pertanian dan perkebunan.Dari semua keterampilan itu siswi-siswi mendapatkan sertifikat.

Sudah tiga tahun ini Ponpes Diniyyah Putri terbebas dari banjir dan kemarau, karena adanya penyerapan alami seperti pohon-pohon, dan juga mempunyai saluran air yang lancar. Diniyyah putri juga memiliki toilet yang bersih, ventilasi udara yang banyak, sehingga pergantian udaranya termasuk cukup lancar. Ponpes Diniyyah Putri selama ini belum pernah mengalami kekurangan air jika musim kemarau tiba, walaupun sumber air di daerah ponpes sudah dialihkan ke kota Bandar lampung, tapi ponpes ini mempunyai saluran air sendiri yang cukup untuk mengairi sekitar ponpes.

Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan di podok pesantren ini menjadi tanggung jawab para guru, siwi-siswi dan juga para karyawannya, hal ini terlihat dari perawatan lingkungannya, pada hari jumat adalah jumat bersih yang mana hari jumat proses belajar mengajar diliburkan dan digantikan dengan bersih-bersih, baik kebersihan diri sendiri, lingkungan asrama dan juga lingkungan sekolah.

Pembelajaran mengenai lingkungan tidak ada dalam kurikulum yang khusus membahas mengenai kebersihan lingkungan, tetapi masalah lingkungan dibahas dalam mata pelajaran Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Penjaskes, Ilmu Sosial dan PKK. Dalam Fikih Ibadah pembahasannya mengenai Thaharah, yakni kebersihan untuk diri sendiri dan juga yang berhubungan dengan ibadah manusia dengan Allah SWT, siswi mendapatkan mata pelajaran ini mulai dari kelas MTs hingga MA. Untuk kebersihan lingkungan di bahas dalam mata pelajaran Penjaskes, ilmu Sosial dan PKK yang mana siswi dituntut untuk selalu menjaga lingkungannya dengan baik dan benar.

Dampak dari kebersihan lingkungan ini terlihat dari lingkungan yang bersih dan terhindarnya dari penyakit demam berdarah dan bakteri-bakteri yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu aspek penting untuk menuju hidup sehat.Berdasarkan hasil penelitian, konsep pengajaran tentang kebersihan dimulai dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Pemahaman tentang kebersihan lingkungan tidak secara khusus disampaikan dalam materi sekolah tetapi praktek yang disampaikan melalui kegiatan bersih-bersih. Salah satu kegiatan bersih-bersih tersebut adalah pengelolaan sampah di sekitar pondok pesantren.

Pengelolaan sampah di Ponpes dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai kehilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.Pengelolaan sampah yang dilakukan di Ponpes mengikuti beberapa asas yaitu :

a. Asas Tanggung jawab, dimana setiap penghuni Ponpes mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak penghuni terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Asas Berkelanjutan, dimana pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan penghuni Ponpes dan lingkungan.

c. Asas Manfaat, dimana pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.

d. Asas Kesadaran, dimana pengurus Ponpes mendorong setiap penghuni Ponpes agar memiliki sikap, kepedulian, kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

e. Asas Kebersamaan, dimana pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh penghuni Ponpes.

f. Asas Keamanan, dimana pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi penghuni Ponpes dari berbagai dampak negatif.

g. Asas Nilai Ekonomi, dimana sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi aktifitas penghuni Ponpes.

2. Pembahasan

Dalam pengelolaan sampah, kegiatan yang dilaksanakan adalah operasional pengelolaan sampah, dengan berorientasi pada tujuan yang akan dicapai yaitu lingkungan yang bersih, maka pengelolaan sampah dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Diperlukan adanya suatu perencanaan pengelolaan sampah yang dapat ditetapkan secara operasional yang dapat diperhitungkan dengan berhasil guna dan berdaya guna,

b. Mengembangkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan organisasi,

c. Terdapatnya sumberdaya yang mampu menangani dari sudut:

1. Manusia yakni personil dan petugas lapangan yang bertanggungjawab dan profesional,

2. Dana yakni anggaran untuk operasional,

3. Sarana yakni alat-alat pendukung kerja,

4. Etos kerja yakni rasa tanggung jawab terhadap tugas.109

Berdasarkan hal tersebut, maka pemecahan pengelolaan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan dapat mengurangi ketergantungan lahan yang dipergunakan untuk pembuangan akhir sehingga kebutuhan lahan menurun. Dalam ilmu manajemen disebutkan bahwa semakin maju suatu masyarakat semakin banyak dan semakin sulit tugas-tugas yang harus dilakukan, maka spesialisasi didasarkan pada permasalahan, kelompok masyarakat yang harus dilayani, proses pekerjaan, produk kerja maupun wilayah kerja.

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengelolaan sampah adalah sistem manajemen yang berbasis masyarakat yang dimulai dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga, dimana setiap rumahtangga memilah sampah yang mereka produksi kemudian memasukkan ke dalam dua tong sampah, untuk sampah organik dan sampah anorganik.

Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mengingat sampah merupakan materi yang tidak berguna dari suatu proses kegiatan maka sampah harus dikelola : dibuang, dipisahkan dari kegiatan tersebut atau diolah kembali menjadi barang yang bermanfaat. Diantara sampah tersebut ada yang bersifat racun dan berbahaya bagi kehidupan, atau disebut limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), disebabkan sifatnya mengganggu diperlukan teknologi tertentu sehingga dapat diperoleh hasil dari pemanfaatan sampah tersebut, sehingga sampah tidak dianggap sebagai ancaman tetapi justru dapat memberikan berkah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pada Pasal 3 dan 4 menyebutkan bahwa, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi serta bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis ssampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan, yaitu :

a. Pembatasan timbulan sampah ;

b. Pendauran ulang sampah dan atau

c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 melalui hal-hal sebagai berikut :

a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang dan

e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana diamanatkan undang-undang ini menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam sedangkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam

Selanjutnya di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan penanganan sampah, meliputi :

a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah ;

b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu ;

c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir ;

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan/atau

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Beberapa metode dan teknik pengelolaan sampah (limbah padat), yaitu :

a. Teknik Tradisional (Konvensional)

Sampah dikumpulkan pada suatu tempat terbuka, ditimbun atau dibakar. Untuk wilayah pedesaan, teknik ini masih relevan, tetapi untuk daerah perkotaan teknik ini mulai harus ditinggalkan karena tempat pengumpulan sampah ini menimbulkan dampak pada lingkungannya, yaitu pencemaran udara (bau), pencemaran air tanah dan membuat lingkungan yang tidak sehat (sumber lalat, sumber penyakit). Oleh karena itu, tempat pembuangan sampah model ini sering menimbulkan NIMBY (Not In My Backyard) syndrome, yaitu sikap penolakan penduduk setempat terhadap suatu kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan pemukiman mereka. Untuk menghindari masalah ini maka perlu teknik pendekatan partisipatif masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat bagaimana mengatasi masalah sampah yang mereka hasilkan.Dengan pendekatan ini masyarakat dapat menyadari bahwa persoalan sampah bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Apabila pemusatan tempat sampah tetap ditolak masyarakat setempat maka ditempuh teknik penanganan sampah didesentralisasi pada masing-masing lingkungan

b. Teknik Pemanfaatan Kembali (Reuse)

Dalam teknik ini, sampah suatu kegiatan dapat digunakan oleh proses lainnya tanpa diolah maupun dengan diolah terlebih dahulu. Contoh limbah yang tanpa diolah, misalnya sisa kain dari pabrik garmen dapat dimanfaatkan langsung untuk membuat alat rumah tangga (keset, pengisi sofa) ; sisa produk pertanian dapat digunakan langsung untuk bahan bakar atau pakan ternak. Limbah yang diolah terlebih dahulu seperti sampah organik diolah menjadi kompos, sampah basah organik selain dapat diproses menjadi kompos juga dapat diolah menghasilkan energy biomassa.Teknik pemanfaatan kembali ini sangat dianjurkan karena mempunyai aspek penghematan pemakaian sumber daya yang sangat nyata.

c. Teknik Daur Ulang (Recycle)

Teknik daur ulang merupakan teknik yang sangat dianjurkan karena merupakan teknik pengelolaan sampah yang sangat ramah lingkungan. Untuk melakukan proses daur ulang maka sampah harus dipilah-pilah (sortasi) terlebih dahulu antara sampah organik (sampah tumbuhan/sisa makanan) dan sampah anorganik (plastik/kertas/gelas) dan sampah logam. Para pemulung sampah telah memberi contoh bagaimana memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang berguna kembali bagi kehidupan. Sampah plastik, kertas dan kaca/gelas dapat diolah kembali menjadi bahan plastik, bahan kertas, bahan kaca, atau bahan industri lainnya. Sampah logam dapat dilebur kembali menjadi bahan baku logam.

d. Teknik Pengolahan Terpadu

Teknik ini merupakan teknik perpaduan untuk mengolah sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R). Sebelum diolah jenis sampah disortir antara yang dapat digunakan lagi (dengan pengolahan maupun tidak) dan benar-benar dibuang.Sampah yang dapat digunakan lagi dapat menghasilkan produk, sedangkan sisanya diolah dengan penguraian, pembakaran (misalnya dengan incinerator) dan penimbunan.Teknik ini sangat menghemat volume limbah akhir, tetapi memerlukan modal dan biaya operasional yang besar.110

Pengelolaan sampah yang baik dan benar sebagaimana disebutkan dengan metode dan teknik di atas paling tidak dapat tercipta :

1. Penghematan sumber daya alam;

2. Penghematan energi;

3. Penghematan lahan tempat pembuangan akhir sampah;

4. Terciptanya lingkungan yang asri

4. Pengelolaan sampah secara terpadu berwawasan lingkungan

Berlakunya UU. No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diharapkan membawa perubahan yang mendasar dalam tata-kelola sampah. Dimana salah satunya adalah penutupan semua TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang menggunakan sistem penimbunan dalam waktu lima tahun ke depan. Lima tahun mendatang semua TPA yang menggunakan sistem open-dumping (ditimbun di tanah lapang terbuka) seyogyanya akan ditutup. Proses penutupan ini akan berlangsung secara bertahap.Namun, masyarakat akan menghasilkan jumlah sampah yang terus meningkat sehingga minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Industri-industri juga harus mendesain ulang produk-produk mereka dengan konsep produksi bersih untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah.

Produksi Bersih (Clean Production) merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis. Prinsip-prinsip Produksi Bersih adalah Prinsip 4R: reduce (mengurangi), reuse (memakai kembali), recycle (mendaur ulang), replace (mengganti).

Prinsip reduce (mengurangi) yaitu sebisa mungkin lakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Semakin banyak penggunaaan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.Reuse (memakai kembali) adalah sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Meminimalkan pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang).Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum barang tersebut menjadi sampah.

Recycle (mendaur ulang) yaitu sedapat mungkin barang-barang yg sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Replace (mengganti) merupakan prinsip meneliti barang yang dipakai sehari-hari. Barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali disubtitusi dengan barang yang lebih tahan lama dan lebih ramah lingkungan, Misalnya, penggantian kantong keresek dengan keranjang saat berbelanja, dan menghindari penggunaan Styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa didegradasi secara alami.

Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.Sebagai tambahan, suatu porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur-ulang; perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur-ulang atau tahapan penghapusan penggunaan.

Hal yang penting lainnya adalah bahwa program-program sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Terutama program-program di negara-negara berkembang seharusnya tidak begitu saja mengikuti pola program yang telah berhasil dilakukan di negara-negara maju, mengingat perbedaan kondisi-kondisi fisik, ekonomi, hukum dan budaya.Khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan peningkatan kinerja mereka harus menjadi komponen utama dalam sistem penanganan sampah di negara berkembang.

Sistem untuk penanganan sampah organik merupakan komponen-komponen terpenting dari suatu sistem penanganan sampah kota. Sampah-sampah organik seharusnya dijadikan kompos, vermi-kompos (pengomposan dengan cacing) atau dijadikan makanan ternak untuk mengembalikan nutirisi-nutrisi yang ada ke tanah.Hal ini menjamin bahwa bahan-bahan yang masih bisa didaur-ulang tidak terkontaminasi, yang juga merupakan kunci ekonomis dari suatu alternatif pemanfaatan sampah. Daur-ulang sampah berpotensi menciptakan lebih banyak pekerjaan per ton sampah dibandingkan dengan kegiatan lain, dan menghasilkan suatu aliran material yang dapat mensuplai industri.

Hambatan terbesar daur-ulang adalah mayoritas produk yang dihasilkan tidak dirancang untuk dapat didaur-ulang jika sudah tidak terpakai lagi.Hal ini karena selama ini para pengusaha tidak mendapat insentif ekonomi yang menarik untuk melakukannya.Perluasan Tanggung jawab Produsen (Extended Producer Responsibility – EPR) adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali produk-produk dan kemasannya.Kebijakan ini memberikan insentif kepada mereka untuk mendisain ulang produk mereka agar memungkinkan untuk didaur-ulang, tanpa material-material yang berbahaya dan beracun.Namun demikian EPR tidak selalu dapat dilaksanakan atau dipraktekkan, mungkin baru sesuai untuk kasus pelarangan terhadap material-material yang berbahaya dan beracun dan material serta produk yang bermasalah.

Di satu sisi, penerapan larangan penggunaan produk dan EPR untuk memaksa industri merancang ulang ulang, dan pemilahan di sumber, komposting, dan daur-ulang di sisi lain, merupakan sistem-sistem alternatif yang mampu menggantikan fungsi-fungsi landfill atau insinerator.Banyak komunitas yang telah mampu mengurangi 50% penggunaan landfill atau insinerator dan bahkan lebih, dan malah beberapa sudah mulai mengubah pandangan mereka untuk menerapkan “Zero Waste” atau “Bebas Sampah”.

Dalam menelaah bagaimana menilai manusia dalam memahami tentang kesadaran mengelola sampah, dapat dilihat manusia sebagai pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi makhluk lain di luar manusia. Kelemahan cara pandang ini adalah etika masih dibatasi hanya berlaku bagi manusia. Alam dan segala isinya masih tetap diperlakukan sebagi alat di tangan manusia. Maka konsep mengenai etika dan perlakuan secara etis terhadap alam, apalagi ide mengenai adanya hak asasi alam, khususnya hak asasi binatang merupakan sesuatu yang dianggap aneh dan tidak masuk akal. Aneh dan tidak masuk akal bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak yang sama dengan manusia.

Sesungguhnya manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial, tetapi manusia juga sebagai mahluk biologis, manusia tergantung pada dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Makhluk yang menjalin ketergantungan timbal balik saling menguntungkan dengan semua kehidupan lainnya dan hanya melalui jaring kehidupan itu manusia bisa hidup dan berkembang menjadi diri sendiri. Manusia hanya satu entitas di alam semesta. Seperti semua makhluk manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam jaring kehidupan di alam semesta ini. Jadi manusia tidak berada di luar, di atas dan terpisah dari alam. Manusia dibentuk oleh dan merealisasikan dirinya dalam alam. Alam membentuk dirinya sebagaimana ia sendiri ikut membentuk alam. Dengan demikian, semua tuntutan moral yang berlaku dalam komunitas sosial manusia, kini berlaku juga terhadap komunitas biotis dan komunitas ekologis, artinya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia tidak lagi hanya dibatasi terhadap sesama manusia. Manusia juga dituntut untuk mempunyai kewajiban dan tanggungjawab moral terhadap semua kehidupan di alam semesta.

Persoalan lingkungan dapat disimpulkan berhubungan dengan etika. Etika yang mempunyai pengertian adat istiadat berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Singkatnya, kaidah ini menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus dihindari. Oleh karena itu, etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia atau etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

Kaidah, norma atau aturan sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga dan melestarikan nilai tertentu yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat tersebut untuk dikejar dalam hidup ini. Dengan demikian, etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus berarti, etika memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah suatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral.

Pada umumnya sistem nilai yang telah dihidupi sebagai sebuah kebiasaan hidup yang baik diturunkan dan diwariskan melalui agama dan kebudayaan yang dianggap sebagai sumber utama norma dan nilai moral. Ini tidak berarti bahwa norma dan nilai moral yang dikenal dan diajarkan dalam satu agama dan kebudayaan dengan sendirinya berbeda dari norma dan nilai yang dikenal dan diajarkan dalam agama dan kebudayaan lain. Yang berbeda sesungguhnya hanya menyangkut prioritas atau penekanan yang berlainan diantara berbagai agama dan kebudayaan, dan dalam penerapan dari nilai moral yang sama.Hal ini dibarengi dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap individu. Pada tataran ini sentuhan keagamaan dan budaya lokal akan sangat diharapkan peranannya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan di podok pesantren ini menjadi tanggung jawab para guru, siwi-siswi dan juga para karyawannya, hal ini terlihat dari perawatan lingkungannya, pada hari jumat adalah jumat bersih yang mana hari jumat proses belajar mengajar diliburkan dan digantikan dengan bersih-bersih, baik kebersihan diri sendiri, lingkungan asrama dan juga lingkungan sekolah.

Pembelajaran mengenai lingkungan tidak ada dalam kurikulum yang khusus membahas mengenai kebersihan lingkungan, tetapi masalah lingkungan dibahas dalam mata pelajaran Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Penjaskes, Ilmu Sosial dan PKK. Dalam Fikih Ibadah pembahasannya mengenai Thaharah, yakni kebersihan untuk diri sendiri dan juga yang berhubungan dengan ibadah manusia dengan Allah SWT, siswi mendapatkan mata pelajaran ini mulai dari kelas MTs hingga MA. Untuk kebersihan lingkungan di bahas dalam mata pelajaran Penjaskes, ilmu Sosial dan PKK yang mana siswi dituntut untuk selalu menjaga lingkungannya dengan baik dan benar.

Dampak dari kebersihan lingkungan ini terlihat dari lingkungan yang bersih dan terhindarnya dari penyakit demam berdarah dan bakteri-bakteri yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu aspek penting untuk menuju hidup sehat.Berdasarkan hasil penelitian, konsep pengajaran tentang kebersihan dimulai dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi. Pemahaman tentang kebersihan lingkungan tidak secara khusus disampaikan dalam materi sekolah tetapi praktek yang disampaikan melalui kegiatan bersih-bersih. Salah satu kegiatan bersih-bersih tersebut adalah pengelolaan sampah di sekitar pondok pesantren.

Pengelolaan sampah di Ponpes dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai kehilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah yang dilakukan di Ponpes mengikuti beberapa asas yaitu :

b. Asas Tanggung jawab, dimana setiap penghuni Ponpes mempunyai tanggungjawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak penghuni terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

a. Asas Berkelanjutan, dimana pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan penghuni Ponpes dan lingkungan.

b. Asas Manfaat, dimana pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.

c. Asas Kesadaran, dimana pengurus Ponpes mendorong setiap penghuni Ponpes agar memiliki sikap, kepedulian, kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

d. Asas Kebersamaan, dimana pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh penghuni Ponpes.

e. Asas Keamanan, dimana pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi penghuni Ponpes dari berbagai dampak negatif.

f. Asas Nilai Ekonomi, dimana sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah bagi aktifitas penghuni Ponpes.

Daftar Pustaka

1. A.Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002

2. E. Saefullah Wiradipraja, Refleksi Kontribusi Hukum Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas dan Industrialisas,Syiar Madani, Vol. 1 Nomor 1, Maret 1999

3. Immanuel Kant. Foundations of Metaphysics of Morals. Indianapolis : Bobbs-Merill Education Pub. 1980

4. Koesnadi Hardjasoemantri.Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional di Denpasar Bali 14-18 Juli 2003.

5. Mochtar Kusumaatmadja, Penataan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang,. Majalah Hukum Nasional,. Nomor 1. 1995

6. ___________, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Putra Abardin, Bandung, 2000

7. Roscoe Pound dalam Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II) oleh W. Friedmann (terjemahan), CV. Rajawali, Jakarta, 1990

8. Roscoe Pound dalam Darji Darmodiharjo dan B. Arief Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002


[1] A.Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm ix

2Ibid, hlm. xv

50 Wawancara Halimah Syukur (Ketua Yayasan) Dinniyah Putri Lampung, 23 September 2011

109 Sukaji Sarbi, Pengembangan Sistem Pengelolan Sampah di Kota Pare-Pare, Retrived http//garuda.dikti.go.id, 12 Juli 2010.

110 Mulyono Sadyohutomo, Manajemen Kota dan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 145.

Read Full Post »

MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

DAN PENINGKATAN ESTOS KERJA PEGAWAI:

STUDI PADA PEGAWAI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki berbagai status, di antaranya sebagai makhuk individual dan makhluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki kedudukan yang mulia karena manusia diberi beberapa potensi.di antara potensi yang paling manusia ialah manusia diberi jiwa. Dalam pendekatan psikologis, jiwa manusia terletak pada kekuatan akal dan hatinya yang dapat menggerakaan anggota badan (jasmani) sehingga manusia dikatakan makhluk individu yang dapat terus beraktivitas dan membtutuhkan orang lain guna hidup bersama yang disebut juga hidup sosial/mahluk sosial. Potensi manusia yang terutama terdapat pada akal dan hati (kalbu)-nya merupakan sumber daya manusia (SDM). SDM tersebut sebagai potensi yang memerlukan aktualisasi dalam bentuk kepribadian dan perilaku yang menghiasi aktivitas manusia.

Oleh sebab itu, SDM memiliki nilai yang tak-ternilai harganya, sehingga ia memiliki kedudukanya sangat penting dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama (sosial) memerlukan sebuah organisasi, di mana organisasi membutuhkan manajemen. Bahkan, tidak ada organisasi atau manajemen tanpa manusia, oleh sebab itu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang beradab khususnya umat Islam haruslah berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist.

SDM Islami dimaksudkan adalah SDM yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits untuk mewujudkan manusia yang beradab tersebut diperlukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM), untuk itu dibutuhkan peningkatan kecerdasan ilmu pengetahuan/pendidikan dan teknologi dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang selaras, serasi dan seimbang antara kepentingan pribadi (individu) dan kelompok (masyarakat), kehidupan jasmaniah dan rohaniah, serta kebahagian dunia dan akhirat.

Proses pembangunan, di natranya di bidang pendidikan merupakan bagian terpadu dari pembangunan nasional yang antara lain mempunyai tujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, selain itu juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi, karena derajat pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia.

SDM di bidang pendidikan akan lebih produktif dan meningkatkan daya saing bangsa. Oleh karena itu pembangunan pendidikan menempati peran penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Hal demikian, diungkap bahwa:

Dalam keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung dan Keputusan Menteri Agama No. 30 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. T u g a s

a. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/profesi dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Melakukan penelitian dalam bidang ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pemecahan masalah dimasyarakat.

c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyrakat dalam rangka menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.

2. F u n g s i

a. Perumusan kebijakan dan perencanaan program.

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu keislaman dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat.

c. Pembinaan civitas akademika serta hubungan akademis ilmiah dan sosial dengan lingkungannya.

d. Pelaksanaan kerjasama institut dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain dalam dan luar negeri.

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Untuk memajukan kehidupan masyarakat yang bermatabat, IAIN Raden Intan Lampung mengorentasikan laju pengembangan kelembagaannya secara integrative yakni dengan memadukan ranah akademik dan ranah dakwah sesuai cita-cita luhur para pendirinya terdahulu, sehingga diharapkan seluruh civitas akademika tidak hanya memiliki keunggulan intelektual namun juga berbagai keutamaan sosial.

Dalam kontek ini inisiatif untuk membangun kepercayaan dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dipandang tidak hanya relevan, namun juga penting dilakukan. Dengan keunggulan dan keutamaan tersebut sejatinya IAIN Raden Intan Lampung dapat tetap eksis, inovatif dan kompetitip pada era globalisasi. Oleh karena itu, peran Pimpinan selaku menejer dan pengambilan kebijakan sebagai penggerak roda organisasi diperlukan pemimpin sumber daya manusia (SDM) yang berwawasan, handal, inovatif serta kreatif sangat penting dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh IAIN Raden Intan tentang hasil audit Inspektorat Depatemen Agama yakni disklemer, di mana IAIN Raden Intan kembali harus memperkuat visi dan misi kelembagaanya serta program kerja, hal ini harus dilakukan agar secara institusional. IAIN Raden Intan Lampung dapat meraih nilai memuaskan dan keunggulan yang bercirikan pada adanya kemampuan untuk melakukan daya adaptasi, inovasi dan antisipasi. Untuk menghadapi hal tersebut manajemen IAIN Raden Intan Lampung dituntut untuk mengelola organisasi secara baik, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Kondisi tersebut cepat berubah tersebut pengelolaan azas manajemen, (the right man in the right place and the right man on the right job) dan dengan didukung SDM yang profesional nampaknya sangat diperlukan dan menjadi prioritas yang utama dalam sebuah organisasi. Tercapainya tujuan organisasi akan tergantung pada bagaimana upaya pegawai dapat mengembangkan kemampuan, baik dibidang managerial, hubungan antar manusia maupun teknis operasional.

Pelaksanaan tugas pegawai ini, terkait dengan peranan kebijakan pimpinan dalam penempatan pegawai sangat menentukan terhadap prestasi kerja seseorang karyawan dalam suatu organisasi.

Sedarmayanti (2009 ; 4) menyatakan

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan upaya mewujudkan hasil tertentu kegiatan orang lain. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia mempunyai peran penting dan dominan dalam manajemen. Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah ; (1) Penetapan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan ; Tanggung jawab dan wewenang untuk sesuatu jabatan. Umumnya juga mungkin meliputi tugas-tugas dan bahkan juga standar pekerjaan ( job description), menetapkan syarat-syarat dan kondisi untuk melakukan pekerjaan dengan efektif ( job specification), kecapakan, keuletan atau sifat khusus yang perlu dimiliki pekerja agar supaya dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan (job requirement and job evaluation) ; (2). Penetapan penarikan, seleksi dan penempatan pegawai berasazkan azas (the right man in the right place and the right man on the right job) ; (3). Penetapan program kesejahtraan, pengembangan, promosi dan pemberhentian ; (4). Peramalan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang ; (5). Perkiraan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan suatu organisasi pada khususnya.

Sedarmayanti (2008 ; 13) menyatakan

Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM) adalah kebijakan dan praktik menetukan aspek ”manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Tujuan manajemen sumber daya manusia sewcara umum adalah untuk memeastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. System manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kepabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau oragnisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru.

Dari berbagai pendapat di atas, maka wajarlah apabila manajemen sumber daya manusia mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan organisasi dalam memberikan pelayanan dan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat dan sekaligus ikut memajukan pendidikan di Indonesia.

Pengelolaan manajemen secara maksimal berpengaruh terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan penempatan pegawai. Untuk itu, pimpinan harus memperhatikan asas kebutuhan berdasarkan pendidikan (pengetahuan), keahlian (keterampilan), dan sikap dalam menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan SDM mulai dari proses penarikan, penempatan, pemeliharaan, pengembangan sampai dengan tujuan untuk meningkatkan kehandalan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam organisasi dan bagi masyarakat. Disamping itu, tujuan penempatan pegawai ini adalah untuk menempatkan orang yang tepat dan jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilan serta kemampuannya atau sikap, sehingga akan berpengaruh terhadap prestasi kerja dan sumber daya manusia yang ada menjadi produktif.

Penempatan pegawai secara proporsional dan mengedepankan profesionalitas, menurut Memoria (1986 : 15), bahwa penempatan pegawai mengandung arti pemberian tugas tertentu kepada pekerja agar ia mempunyai kedudukan yang paling baik dan paling sesuai dengan didasarkan pada rekruitmen, kualifikasi pegawai dan kebutuhan pribadi. Penempatan yang tepat merupakan cara untuk mengoptimalkan kemampuan, keterampilan dan sikap menuju prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri. Hal ini merupakan bagian dari proses pengembangan karyawan (employer development) dengan demikian pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip efesiensi (kesesuaian antara keahlian yang dipersyaratkan dengan yang dimiliki karyawan). Hal demikian diperkuat oleh pendapat Ronal.E.Walpole (1995 : 18) yang menyatakan, bahwa penempatan karyawan dari dalam dan orientasi/pelatihan karyawan dipusatkan pada pengembangan karyawan yang ada secara ajeg, mereka harus memelihara keseimbangan antara perhatian organisasi terhadap efesiensi (kesesuaian optimal antara skill dan tuntutan) dengan keadilan (mempersepsi bahwa kegiatan tersebut adalah adil, sah dan memberikan kesempatan merata).

Pengisian posisi atau formasi pegawai melalui internal recruitment tidak terlepas dari seleksi karyawan yang akan ditempatkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon. Seperti keterampilan (Skill), kemampuan (Ability), dan pengetahuan (Knowledge) terhadap seseorang yang memiliki kompetensi-kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut, disebut individual competences. Kompetensi atau kemampuan individu juga merupakan variabel yang penting. Karyawan pekerja keras tanpa memiliki keterampilan, kemampuan dan pengetahuan yang memadai tidak akan mencapai banyak kemajuan dalam melaksanakan tugasdan tanggung jawab atas pekerjaannya.

Dari uraian di atas memperlihatkan bahwa suatu organisasi harus memikirkan mutu SDM pegawai yang mampu memberikan kontribusi kepada organisasi. Mutu SDM penting bagi organisasi untuk memberikan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan karyawan atas prestasi kerja dalam suartu organisasi. Organisasi dalam konteks ini, dimaknai sebagai sistem yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sistem yang ada dalam suatu organisasi tertentu.

Oleh sebabitu,penulis memandang penting, bahwa profesionalitas dan kompetensi pegawai dapat bekerja dengan baik karena ia memiliki mutu SDM dan harus didukung oleh sistem yang baik dalam suatu organisasi.

Sistem organisasi yang terdiri dari beberapa bagian merupakan sub sistem yang dapat bergerak serentak, mengikuti irama mekanisme yang teratur dan berkoordinasi dengan baik sehingga mekanisme dalam sistem itu dapat terarah pada tujuan. Untu itu, ungkap Moenir (2006:166) bahwa sistem kendali yang handal adalah manajemen.

Dasar teoretis di atas, akan diterapkan oleh penulis untuk mengamati mutu SDM pegawai di IAIN Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil prasurvey dilaporkan, bahwa jumlah pegawai IAIN Raden Intan Lampung 414 orang pegawai terdiri dari karyawan dan dosen. Sementara dari karyawan terdapat lebih dari 135 orang pegawai, dan dari 135 orang tersebut yang menduduki jabatan eselon IV berjumlah 30 orang, eselon III sebanyak 20 orang.[1]

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa promosi jabatan didasarkan beberapa kriteria yang terkait dengan kemampuan, masa kerja, dan prestasi kerja, dan lainnya yang telah ditetapkan oleh peraturan kepegawaian dan Baperjakat IAIN Raden Intan.namun demikian,masih terdapat indikasi adanya promosi jabatan yang didasarkan ataspendekatan tertentu yang dipandang kurang prosedural sesuai dengan aturan tersebut.[2] Namun demikian, promosi jabatan dengan pendekatan khusus karena ada alasan tertentu, di antaranya karena belum adanya mutu SDM yang pas menduduki jabatan tersebut, sehingga terkesan kurang proporsional dan kurang kompetensinya dalam menempatankan jabatan tertentu, tetapi hal tersebut dipandang mendesak.[3]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami, bahwa promosi jabatan di satu sisi mengedepankan mutu SDM, tetapi di sisi lain terkesan kurang memperhatikan mutu SDM melainkan lebih didasarkan kedekatan tertentu. Promosi jabatan yang didasarkan lebih atas kedekatan kurang dapat meningkatkan etos kerja pegawai, tetapi hal itu masih dilakukan daripada atas dasar mutu SDM yang bertujuan untuk meningkatkan etos kerja pegawai di IAIN Raden Intan. Masalhnya, adalah bagaimana usaha pimpinan dalam usaha meningkatkan mutu SDM guna meningkatkan etos kerja pegawai IAIN Raden Intan terutama bagi pegawai eselon IV dan III di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasakan latar belakang masalah di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana usaha meningkatkan mutu SDM di kalangan pegawai IAIN Raden Intan Lampung?

2. Bagaimana efektifitas mutu pegawai terhadap peningkatan etos kerja pegawai di IAIN Raden Intan Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui:

1. Usaha meningkatkan mutu SDM di kalangan pegawai IAIN Raden Intan Lampung.

2. Efektifitas mutu pegawai terhadap peningkatan etos kerja pegawai di IAIN Raden Intan Lampung.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:

1. Pengambil kebijakan atau pimpinan dalam usaha meningkatkan mutu SDM di kalangan pegawai IAIN Raden Intan Lampung.

2. Pengayaan teoretis yang dapat diaplikasikan secara efektifitas tentang mutu pegawai terhadap peningkatan etos kerja pegawai di IAIN Raden Intan Lampung.

D. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linier diperoleh hasil bahwa kebijakan penempatan pegawai yang terdiri dari kesesuaian pengetahuan, kesesuaian keterampilan, dan kesesuaian sikap secara positif berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada IAIN Raden Intan Lampung Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan pada IAIN Raden Intan Lampung, perlu mempertimbangkan penempatan pegawai yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki.

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Bagian ini akan dilakukan analisis data untuk dengan analisis kuantitatif, dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai variabel dari faktor-faktor kebijakan penempatan pegawai dan variabel prestasi kerja. Faktor-faktor kebijakan penempatan pegawai meliputi variabel-variabel : (1) Kesesuaian Pengetahuan, (2) Kesesuaian keterampilan, dan (3) Kesesuaian Sikap. Pada setiap variabel dibuat tabulasi prosentasi distribusi frekwensi menurut indikator dari masing-masing variabel yang terkait.

1) Variabel Kesesuaian Pengetahuan (X1)

Dari lima butir pertanyaan yang diajukan pada responden yang berjumlah 42 orang karyawan yang menduduki jabatan eselon III dan IV dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung diperoleh jawaban seperti terlihat pada tabel 12 berikut ini :

Tabel 12: Distribusi Frekuensi Variabel “ Kesesuaian Pendidikan” ( X1 )

No

Butir Pertanyaan

1

2

3

4

Rata-rata

F

%

F

%

F

%

F

%

1.

Tentang kebijakan pimpinan yang dijalankan dikaitkan dengan latar belakang pendidikan formal.

0

-

19

45,24

9

21,43

14

33,33

2,88

2.

Penempatan pegawai job dengan latar belakang pendidikan.

11

26,19

21

50,00

10

23,81

0

-

1,98

3.

Kesesuaian dalam penempatan pimpinan dengan wawasan pengetahuam.

9

21,43

5

11,90

28

66,67

0

-

3,45

4.

Apakah bekal pendidikan formal yang dimiliki banyak membantu terhadap pekerjaan.

16

38,10

26

61,90

0

-

0

-

1,62

5.

Pengetahuan yang dimiliki mendukung terhadap pelaksanaan tugas.

0

-

14

33,33

20

47,62

8

19,05

2,86

Sumber : Data Primer Diolah

Dari data pada tabel di atas dapat disimpulkan jawaban responden adalah:

(1) Pada variabel Kesesuaian Pendidikan

Adalah butir pertanyaan Tentang kebijakan pimpinan yang dijalankan dikaitkan dengan latar belakang pendidikan formal, data menunjukkan bahwa sebanyak 19 responden (45,24%) mengatakan setuju dengan kebijakan pimpinan yang dijalankan dikaitkan dengan latar belakang pendidikan formal, selanjutnya sebanyak 9 responden (21,43%) yang menyatakan tidak setuju, sedangkan sebanyak 14 responden (33,33%) menyatakan sangat setuju dan 0 responden (0%) tidak menjawab. Dengan nilai rata-rata sebesar 2,88 yang berarti bahwa karyawan menyatakan kurang setuju atas kebijakan yang dijalankan pimpinan dalam melakukan penempatan pegawai dikaitkan dengan pendidikan formal.

(2) Pada variabel Kesesuaian Pendidikan

Adalah butir pertanyaan Tentang Penempatan pegawai job dengan latar belakang pendidikan, data menunjukkan sebagian besar responden meyatakan bahwa penempatan job sesuai dengan latar belakang pendidikan formal sebanyak 11 orang (26,19%), menyatakan tidak setuju, 21 orang (50,00%) menyatakan kurang setuju dan 10 norang (23,81%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 1,98 , yang berarti bahwa Penempatan pegawai di IAIN Raden Intan Lampung tidak setuju dengan latar belakang pendidikan.

(3) Pada variabel Kesesuaian Pengetahuan

Adalah butir pertanyaan Tentang Kesesuaian dalam penempatan pimpinan dengan wawasan pengetahuan, data menunjukkan sebanyak 9 responden (21,43%) menyatakan penempatan tidak sesuai dengan wawasan pengetahuan, selanjutnya sebanyak 5 responden (11.90%) yang menyatakan kurang sesuai, sedangkan masing-masing 28 responden (66,67%) yang menyatakan sesuai dengan nilai rata-rata 3,45 yang berarti penempatan pimpinan di IAIN Raden Intan Lampung sudah sesuai dengan wawasan pengetahuan.

(4) Pada variabel Kesesuaian Pendidikan

Adalah butir pertanyaan Tentang Apakah bekal pendidikan formal yang dimiliki banyak membantu terhadap pekerjaan, data menunjukkan sebanyak 16 responden (38,10%) menyatakan bekal pendidikan yang dimiliki pegawai membantu terhadap pekerjaan yang di laksanakan, selanjutnya sebanyak 26 responden (61,90%) menyatakan sangat membantu, dengan nilai rata-rata 1,62 yang berarti bahwa bekal pendidikan yang dimiliki pegawai tidak membantu terhadap pekerjaan yang di laksanakan.

(5) Pada variabel Kesesuaian Pengetahuan

adalah butir pertayaan tentang Pengetahuan yang dimiliki mendukung terhadap pelaksanaan tugas, data menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden (33,33%) menyatakan pengetahuan yang dimiliki kurang mendukung terhadap pelaksanaan tugas, selanjutnya 20 responden (47,62%) menyatakan mendukung sedangkan 8 responden menyatakan sangat mendukung (19,05%) menyatakan sangat mendukung dengan nilai rata-rata sebesar 2,86 yang berarti bahwa pengetahuan yang dimiliki mendukung terhadap pelaksanaan tugas yang dibebankan.

2). Variabel Kesesuaian Keterampilan (X2)

Dari lima butir pertanyaan yang diajukan pada responden yang berjumlah 42 orang karyawan yang menduduki jabatan eselon III dan IV dilingkungan IAIN Raden Intan diperoleh jawaban seperti terlihat sebagaimana pada tabel 13:

Tabel 13 : Distribusi Frekuensi Variabel “Kesesuaian Keterampilan” ( X2)

No

Butir Pertanyaan

1

2

3

4

Rata-rata

F

%

F

%

F

%

F

%

1.

Keterampilan yang mendukung terhadap penyelesaian tugas pekerjaan.

6

14,29

35

83,33

1

2,38

0

-

1,88

2.

Penempatan pegawai terhadap keterampilan teknis.

19

45,24

23

54,76

0

-

0

-

1,55

3.

Keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan kerja.

8

19,05

32

76,19

2

4,76

2

4,76

1,86

4.

Keterampilan konsepsional.

7

16,67

28

66,67

7

16,67

0

-

2,00

5.

Kesesuaian tugas dengan keterampilan yang dimiliki

4

9,52

33

78,57

5

11,90

0

-

2,02

Sumber : Data Primer Diolah

Dari data pada tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan jawaban responden adalah sebagai berikut :

(a) Pada variabel Kesesuaian Keterampilan butir pertanyaan Tentang suatu Keterampilan yang mendukung terhadap penyelesaian tugas pekerjaan, data menunjukkan sebanyak 6 responden (14,29%) menyatakan keterampilan yang dimiliki tidak mendukung terhadap penyelesaian tugas pekerjaan, selanjutnya 35 responden (83,33%) yang menyatakan kurang mendukung, sedangkan 1 responden (2,38%) yang menyatakan mendukung terhadap penyelesaian tugas dengan nilai rata-rata sebesar 1,88 yang berarti bahwa suatu keterampilan tidak mendukung dalam penyelesaian tugas pekerjaan di IAIN Raden Intan Lampung.

(a) Pada variabel Kesesuaian Keterampilan butir pertanyaan Tentang Penempatan pegawai terhadap keterampilan teknis data menunjukkan sebanyak 19 responden (45,24%) menyatakan penempatan pegawai tidak sesuai dengan keterampilan teknis yang dimiliki responden, selanjutnya sebanyak 23 responden (54,76%) yang menyatakan kurang sesuai, denagn nilai rata-rata sebesar 1,55 berarti bahwa penempatan pegawai di IAIN Raden Intan Lampung tidak sesuai dengan keterampilan teknis yang dimiliki.

(b) Pada variabel Kesesuaian Keterampilan butir pertanyaan Tentang Keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan kerja, data menunjukkan sebanyak 8 responden (19,05%) menyatakan dalam menjalin hubungan kerja tidak dibutuhkan ketermpilan, selanjutnya 32 responden (76,19%) yang menyatakan untuk menjalin hubungan kerja yang baik dibutuhkan serta 2 responden (4,76) kurang dibutuhkan keterampilan teknis, dengan nilai rata-rata sebesar 1,86 yang berarti bahwa dalam menjalin hubungan kerja kurang dibutuhkan keterampilan.

(c) Pada variabel Kesesuaian Keterampilan butir pertanyaan Tentang Keterampilan konsepsional, data menunjukkan sebanyak 7 responden (16,67%) menyatakan untuk menjadi konsepsional tidak diperlukan suatu keterampilan, selanjutnya 28 responden (66,67%) yang menyatakan diperlukan, sedangkan sebanyak 7 responden (16.67%) menyatakan kurang diperlukan dengan nilai rata-rata 2,00 yang berarti bahwa dalam mengabstraksikan pemikiran dalam bentuk konsep diperlukan keterampilan.

(d) Pada variabel Kesesuaian Keterampilan butir pertanyaan Tentang Kesesuaian tugas dengan keterampilan yang dimiliki, data menunjukkan sebanyak 4 responden (9,52%) menyatakan tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki responden, selanjutnya 28 responden (66,67%) yang menyatakan kurang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, sedangkan sebanyak 7 responden (16,67%) yang menyatakan sesuai dan hanya, dengan nilai rata-rata 2.02 yang berarti bahwa tugas yang diberikan kurang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

3). Variabel Kesesuaian Sikap (X3)

Tabel 14: Distribusi Frekuensi Variabel “ Kesesuaian Sikap” ( X3)

No

Butir Pertanyaan

1

2

3

4

Rata-rata

F

%

F

%

F

%

F

%

1.

Kesesuaian posisi pekerjaan dengan kesanggupan hati pegawai.

13

30,95

29

69,05

0

-

0

-

1,69

2.

Keharmonisan hubungan pimpinan dengan bawahan.

12

28,57

30

71,43

0

-

0

-

1,71

3.

Kesesuaian peralatan yang digunakan dengan tugas pekerjaan.

2

4,76

12

28,57

28

66,67

0

-

2,62

4.

Hubungan antara loyalitas bawahan dengan pimpinan.

0

-

42

100,00

0

-

0

-

2,00

5.

Kesesuaian kondisi dengan pekerjaan.

14

33,33

28

66,67

0

-

0

-

1,67

Sumber : Data Primer Diolah

Dari lima butir pertanyaan yang diajukan pada responden yang berjumlah 42 orang karyawan yang menduduki jabatan lower menejer dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung diperoleh jawaban seperti terlihat sebagaimana pada tabel diatas. Dari data pada tabel diatas tersebut diatas maka dapat disimpulkan jawaban responden adalah sebagai berikut :

(a) Pada variabel Kesesuaian Sikap butir pertanyaan Tentang kesesuaian posisi pekerjaan dengan kesanggupan hati pegawai data menunjukkan sebanyak 13 responden (30,95%) menyatakan tidak sesuai antara posisi pekerjaan dengan kesanggupan hati, selanjutnya sebanyak 29 responden (69,05%) yang menyatakan kurang sesuai, dengan nilai rata-rata sebesar 1,69 yang berarti bahwa antara posisi pekerjaan tidak sesuai dengan kesanggupan hati dalam menghadapi tugas.

(b) Pada variabel Kesesuaian Sikap butir pertanyaan Tentang Keharmonisan hubungan pimpinan dengan bawahan, data menunjukkan bahwa sebanyak 12 responden (28,57%) menyatakan keharmonisan hubungan pimpinan dengan bawahan berjalan dengan tidak baik, dan sisanya 30 responden (71,43%) menyatakan sangat kurang baik keharmonisan hubungan pimpinan dengan bawahan, dengan nilai rata-rata 1,71 yang berarti bahwa Keharmonisan hubungan pimpinan dengan bawahan berjalan dengan kurang baik.

(c) Pada variabel Kesesuaian Sikap butir pertanyaan Tentang Kesesuaian peralatan yang digunakan dengan tugas pekerjaan, data menunjukkan bahwa sebanyak 2 responden (4,76%) menyatakan tidak sesuai antara peralatan yang digunakan dengan tugas pekerjaan, selanjutnya 12 responden (28,57%) yang menyatakan kurang sesuai, sedangkan sisanya hanya 28 responden yang menyatakan sesuai antara peralatan yang digunakan dengan tugas pekerjaan, dengan nilai rata-rata sebesar 2,62 yang berarti bahwa peralatan yang digunakan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan.

(a) Pada variabel Kesesuaian Sikap butir pertanyaan Tentang Hubungan antara loyalitas bawahan dengan pimpinan, data menunjukkan sebanyak 42 responden (100%) menyatakan kurang berhubungan antara loyalitas bawahan dengan pimpinan, dengan nilai rata-rata sebesar 2,00 yang berarti bahwa kurang loyalitas antara bawahan dengan pimpinan.

(b) Pada variabel Kesesuaian Sikap butir pertanyaan Tentang Kesesuaian kondisi dengan pekerjaan, data menunjukkan sebanyak 14 responden (33,33%) menyatakan tidak sesuai antara kondisi yang ada dengan pekerjaan, selanjutnya sebanyak 28 responden (66,67%) yang menyatakan kurang sesuai, dengan nilai mean 1,67 yang artinya bahwa tidak ada kesesuaian antara kondisi fisik dengan pekerjaan.

4). Variabel Prestasi Kerja (Y)

Dari lima butir pertanyaan yang diajukan kepada responden 42 orang karyawan di IAIN Raden Intan diperoleh jawaban pada tabel 15 berikut ini :

Tabel 15: Distribusi Frekuensi Variabel “ Prestasi Kerja” ( y )

No

Butir Pertanyaan

1

2

3

4

Rata-rata

F

%

F

%

F

%

F

%

1.

Pencapaian sasaran : seberapa besar seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang bisa mencapai sasaran.

1

2,38

41

97,62

0

-

0

-

1,98

2.

Kualitas pekerjaan : seberapa bagus kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

8

19,05

34

80,95

0

-

0

-

1,81

3.

Kuantitas hasil : seberapa banyak seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.

14

33,33

24

57,14

4

9,52

0

-

1,76

4.

Kualitas hasil : dengan waktu yang telah ditentukan tersebut, seberaapa baik kualitas suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh seorang karyawan.

18

42,86

24

57,14

0

-

0

-

1,57

5.

Perhatian organisasi : sejauh mana perhatian seorang pimpinan terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik.

7

16,67

35

83,33

0

-

0

-

1,83

Sumber : Data Primer Diolah

Dari data pada tabel diatas tersebut diatas maka dapat disimpulkan jawaban responden adalah sebagai berikut :

(a) Pada variabel Prestasi kerja butir pertanyaan Tentang Pencapaian sasaran : seberapa besar seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang biasa mencapai sasaran, data menunjukkan sebanyak 1 responden (2,28%) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan biasa tidak tercapai sasaran, selanjutnya 41 responden (97,62%) yang menyatakan kurang tercapai sasaran, dengan nilai rata-rata sebesar 1,98 yang berarti bahwa jika dilihat dari pencapaian sasaran, responden memberikan tanggapan bahwa dalam pelaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kurang bisa mencapai sasaran.

(b) Pada variabel Prestasi kerja butir pertanyaan Tentang Kualitas pekerjaan : seberapa bagus kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kualitas yang diinginkan data menunjukkan 8 responden (19,05%) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan, selanjutnya sebanyak 34 responden (80.956%) yang menyatakan kurang sesuai dengan kualitas yang dinginkan, dengan nilai rata-rata sebesar 1,81 yang berarti bahwa pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.

(c) Pada variabel Prestasi kerja butir pertanyaan Kuantitas hasil: seberapa banyak seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar waktu yang ditentukan, data menunjukkan sebanyak 14 responden (33,33%) menyatakan tidak tepat waktu, selanjutnya 24 responden (57,14%) yang menyatakan kurang tepat waktu, sedangkan sisa 4 responden (9,52%) yang menyatakan tepat waktu, dengan nilai rata-rata 1,76 yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya kurang selesai sesuai dengan tepat waktu.

(d) Pada variabel Prestasi kerja butir pertanyaan Kualitas hasil: dengan waktu yang telah ditentukan, seberapa baik kualitas pekerjaan dapat diselesaikan karyawan, data menunjukkan 18 responden (42,86%) menyatakan tidak sesuai tujuan organisasi, sisa 24 responden (57,14%) kurang sesuai hasil yang diharapkan organisasi, dan nilai rata-rata sebesar 1,57 berarti kualitas pekerjaan yang dihasilkan kurang sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi.

(e) Pada variabel Prestasi kerja butir pertanyaan Perhatian organisasi: sejauh mana perhatian seorang pimpinan terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik, data menunjukkan 7 responden (16,67%) menyatakan tidak memperhatikan antara pimpinan dan bawahan yang memiliki prestasi kerja, 35 responden (85,33%) menyatakan pimpinan kurang memperhatikan bawahan, dengan nilai rata-rata 1,82 berarti pimpinan organisasi kurang memperhatikan prestasi kerja bawahan yang baik/pegawai yang berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Narbuko Cholid dkk (2009) Metodologi Penelitian. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

Umar Husen (1996) Petunjuk Lengkap Membuat Skripsi dan Tesis. Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Rakhmat Jalaluddin (1989) Metode Penelitian Komunikasi. Penerbit Remadja Karya CV Bandung

Sedarmayanti (2008) Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil) Penerbii PT Refika Aditama.

T.H. Handoko, 1994 Manajmen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Penerbit BPFE UGM. Yogyakarta.

Moenir H.A.S 2006 Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

S.P. Siagian, 1988. Teori dan Praktek Kepemimpinan, Penertbit Rineka Cipta Jakarta.

Sedarmayanti 2009 Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Penerbit Mandar Maju Bandung

Sujak, Abi 1990 Kepemimpinan Manajer (eksistensi Dalam Perilaku Organisasi). CV Rajawali Pers Jakarta.

Ronal.E. Walpole (1995) Pengantar Satatistika . Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama edisi ke 3.

Komaruddin (1994) Ensiklopedi Menejemen. Penerbit Bumi Aksara edisi ke 2.

Thoha M 2000 Kepemimpinan dalam manajemen (suatu pendekatan perilaku) Penerbit Raja Arafindo persada, Jakarta,

Wim Van Zaten 1994 Statistika Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Edisi ke 2

Arikunto Suharsimi 1993 Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan praktek). Penerbit RINEKA CIPTA. Edisi Revisi ke 2

Mulyana Deddy 2004 Metodologi Penelitian Kualitatif Penerbit Remaja Rosdakarya Bandung.


[1]Marlini Romli, Kabag Kepegawaian IAIN Raden Intan, Wawancara, 30 Juli 2011.

[2]H.M. Soleh MHG, Karo AUAK IAIN Raden Intan, Wawancara, 25 Juli 2011.

[3]H.M. Soleh MHG, Karo AUAK IAIN Raden Intan, Wawancara, 25 Juli 2011

Read Full Post »

DAMPAK PENGIRIMAN TENAGA KERJA WANITA(TKW)

KELUAR NEGERI TERHADAP RUMAH TANGGA

(Studi di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umumnya berlaku bagi semua mahluk hidup, baik pada tumbuhan, hewan, terlebih lagi bagi manusia. Perkawinan dibutuhkan mahluk hidup sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu sex dan meneruskan keturunan. Bagi manusia perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafsu sexnya dan meneruskan keturunan saja, tetapi juga untuk membentuk suatu rumah tangga dalam rangka menciptakan kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama[1]. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” [2]

Perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi harus kedua-duanya yaitu ikatan lahir dan bathin. Ikatan lahir adalah suatru ikatan yang dapat dilihat yakni mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai unsure formil. Hubungan formil ini nyata baik bagi suami istri yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan bathin itu merupakan ikatan yang hubungannya tidak formil dan suatu ikatan yang yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata dan tidak dapat dilihat tapi ikatan bathin ini harus ada, karena tanpa adanya ikatan bathin maka ikatan lahir akan rapuh[3].

Harus adanya ikatan bathin dalam suatu perkawinan sebagaimana tercermin dalam al-Qur’an Surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

 

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Al-Rum: 21)[4]

Dengan kekuasaan-Nya Allah telah menciptakan perempuan-perempua untuk laki-laki supaya laki-laki merasa cenderung dan merasa tentram dalam rumah tangga dan di dalam rumah tangga tersebut akan tercipta rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Dalam al-Qur’an surat Annur ayat 321 Allah menganjuran untuk melakukan perkawinan:

 

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalam Al-Qur’an Surat Annisa ayat 3 Al;lah SWT berfirman:

 

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[5], Maka (kawinilah) seorang saja[6], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Karena perkawinan maka timbul kedudukan sebagai suami dan sebagai istri, kedudukan antara orang tua dengan anaknya, timbul pula hubungan kekeluargaan baik hubungan sedarah maupun hubungan akibat perkawinan, oleh sebab itu perkawinan mempunyai pengaruh yang amat luas baik hubungan dalam kekeluargaan maupun hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam sebuah perkawinan, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu susunan masyarakat. Dalam rumah tangga kedudukan hak dan kewajiban suami istri seimbang, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidupnya baik pangan, sandang, maupun papan sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangganya, baik pangan, sandang, papan, dan kebutuhan yang lainnya. Namun terkadang ditemukan seorang suami mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, sehingga sang istri pun tidak mau tinggal diam dan turut untuk membantu tugas suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Turut campurnya istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup bukan sesuatu yang dilarang selagi keduanya mampu menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Bahkan dewasa ini seorang istri yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah sudah bukan sesuatu yang tabu lagi.

Ketika seorang istri bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai ibu rumah tangga itu tidak menimbulkan persoalan rumah tangga. Tetapi lain halnya jika istri bekerja dan ia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga,maka hal ini dapat menyebabkan rusaknya tatanan hidup rumah tangga jika pihak suami istri tidak saling memahami.

Desa Cimanuk adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kehidupan sosial ekonomi desa ini tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang berada di wilayah kecamatan Way Lima. Yang berbeda dari desa ini adalah lebih dikenal sebagai desa yang pertama dan banyak warganya menjadi TKW ke luar negeri dengan negara tujuan negara-negara Timur-Tengah.

Dari sekian banyak warga desa Cimanuk yang menjadi TKW ke luar negeri tidak semuanya berstatus gadis atau janda (yang tidak memiliki status hukum dalam perkawinan), namun ada juga yang masih dalam status perkawinan (sebagai ibu rumah tangga). Karena itu maka penelitian ini mengambil judul “DAMPAK PENGIRIMAN TKW KELUAR NEGERI TERHADAP PERKAWINAN/ RUMAH TANGGA (Studi di Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

B. POKOK PERMASALAHAN

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat disusun suatu rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah kondisi social ekonomi masyarakat desa Cimanuk yang menyebabkan menjadi TKW yang berkeluarga ke luar negeri?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pengiriman TKW yang berkeluarga terhadap perkawinan / rumah tangga di desa Cimanuk?

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Pada hahkekatnya yang menjadi tujuan penelitian sudah tercermin pada bagian terdahulu, namun demikian , karena disana masih bersifat global, maka perlu penulis perjelas lagi , adapun tujuan penelitian ini adalah untuk ;

a. Untuk mengetahui mengetahui kondisi sosial masyarakat desa Cimanuk yang menyebabkan menjadi TKW ke luar negeri..

b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pengiriman TKW yang berkeluarga terhadap perkawinan / rumah tangga.

2. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini ini yaitu dapat memberikan informasi kepada umat Islam tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Cimanuk dan dampak pengiriman TKW ke luar negeri khususnya dengan tujuan Negara-negara Timur Tengah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat khususnya desa Cimanuk ketika seseorang yang berkeluarga mau menjadi TKW ke luar negeri.

D. HASIL PENELITIAN

Historis Desa Cimanuk.

Cimanuk semula bukan merupakan suatu desa, tapi hanya hutan belantara yang jarang di jamah oleh masyarakat, kemudian di buka oleh beberpa penduduk, yang di pelopori oleh orang-orang BN (biro reconstructsi nasional) pada tanggal 01 Juli 1954. Beberapa tahun kemudi an , tempat yang semula hutan belantara, dapat di jadikan sebuah desa yang kecil, namun saat itu orang-orang BRN hanya tiggal beberapa orang saja, selebihnya pulang ketepat asalnya,

Berkat ketekuanan dan kesabaran orang-orang inilah, akhirnya desa Cimanuk menjadi desa yang ramai dan maju. Penduduk pinggiran hutan mulai jalan baru,membuat rumah, sarana ibadah, dan sebagainya. Saat ini desa Cimanuk telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Desa Cimanuk, namanya mulai terdengar dan terkenal, setelah di temukan benda-benda bersejarah zaman purbakala sejak saat itu sampai sekarang desa ini menjadi objek wisata bagi parawisatawan, baik dari dalam negeri maupun manca negara. Desa ini juga dilengkapi dengan museum sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah zaman purbakala, sekaligus menjadi tempat informasi bagi para wisatawan. Desa Cimanuk semakin bertambah maju dan ramai, sejak menjadi tempat atau pusat pemerintahan Kecamatan Way Lima.

Demikianlah histories atau sejarah singkat desa Cimanuk, dari mulai berdirinya sampai sekarang.

1. Letak Geografis Desa Cimanuk

Sejak adanya pemekaran wilayah, saat ini desa Cimanuk Kecamatan Waylima masuk ke dalam wilayah Lampung Timur. Jika dilihat dari kondisi geografis wilayah desa Cimanuk, berada pada:

a. Luas dan Batas Wilayah.

1. Luas Desa : 600 Ha

2. Batas Wilayah

a) Sebelah Utara : Desa Gunung Rejo

b) Sebelah Selatan : Desa Sukamandi

c) Sebelah Barat : Desa Teba Jawa

d) Sebelah Timur : Desa Way Harong

b. Kondisi Geografis

1) Ketinggian tanah dari permukaan air laut : ± 75 Meter

2) Banyaknya curah hujan : 200 mm/th

3) Tofografis : Dataran rendah

4) Suhu Udara rata-rata : 23⁰

c. Orbitrasi (jarak desa dari pusat pemerintahan)

1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan

Way Lima : 1 Kilometer

2) Jarak dari pusat pemerintahan

Daerah Tingkat II : 50 Kilometer

3) Jarak dari Ibukota propinsi : 48 Kilometer

4) Jarak dari kota Administrasi : 56 Kilometer

5) Jarak dari ibu kota Negara : Kilometer

3. Demografis Desa Cimanuk

a. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian.

Berdasarkan data-data yang di peroleh dari kantor Kepala Desa Cimanuk , dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sampai tahun 2000 secara keseluruhan, adalah sebanyak 6737 jiwa, yang terdiri dari 3398 orang laki-laki dan 3339 orang wanita, tersebar dalam 1498 kepala keluarga, yang mendiami wilayah seluas 600 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada table berikut:

TABLE 1

JUMLAH PENDUDUK DESA CIMANUK

BERDASARKAN JENIS KELAMIN


No

Jenis Kelamin

Jumlah

presentase

1

2

Laki-laki

Perempuan

3398 Jiwa

2229 Jiwa

51 %

49 %

 

Jumlah

6737 jiwa

100 %

(Sumber: Monografi Desa Cimanuk).

Penduduk desa Cimanuk, kebanyakan merupakan pendatang yang berasal dari daerah pulau Jawa, Sumatera,Madura, Bali dan sebagainya. Akan tetapi mayoritas penduduk berasal dari daerah pulau jawa.

Sesuai data yang diperoleh penulis,mayoritas penduduk desa Cimanuk adalah petani. Hal ini dapat dimaklumi, karena daerah Cimanuk merupakan daerah agraris yang sangat subur. Mereka biasa bercocok tanam padi, singkong, jagung dan sayuran. Selain itu, ada juga perkebunan coklat, lada dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan penduduk menurut mata pencaharian, dapat dilihat pada table berikut ini:

TABLE 2

JUMLAH PENDUDUK DESA CIMANUK

MENURUT MATA PENCAHARIAN


No

Jenis Pekerjaan

Jumlah

prosentase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pegawai Negri Sipil

ABRI

Pegawai Swasta

Pedagang

Tani

Pertukangan

Buruh Tani

Pensiunan

Jasa

Buruh

103 Jiwa

3 Jiwa

74 Jiwa

457 Jiwa

1879 Jiwa

45 Jiwa

213 Jiwa

8 Jiwa

13 Jiwa

54 Jiwa

3,63%

0,1%

2,63%

15,53%

66,78%

1,49%

7,37%

0,24%

0,28%

1,88%

 

Jumlah

2849 Jiwa

100%

Sumber: Monografi Desa Cimanuk.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk desa Cimanuk bermata pencaharian tani, dan sebagian lainnya, bermata pencaharian pedangang, Pegawai Negri Sipil, pegawai swasta, buruh dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa mayoritas penduduk desa berpenghasilan rendah dan menengah.

b. Keadaan Agama dan Pendidikan.

Penduduk desa Cimanuk berasal dari beberapa daerah di pulau jawa dan juga mereka berasal dari suku dan bahasa daerah yang berlainan. Oleh karena itu, agama yang menjadi kepercayaan mereka juga bermacam-macam, antara lain: Islam, Kristen katolik, keristen protestan, hindu dan budha. Agar lebih jelasnya mengenai jumblah penduduk berdasarkan agama yang di anut, dapat dilihat pada table berikut:

TABLE 3

JUMLAH PENDUDUK DESA CIMANUK

MENURUT PEMELUK AGAMA

No

Agama

Jumlah

Presentase

1

2

3

4

5

Islam

Keristen katolik

Keristen Protestan

Hindu

Budha

5683 Jiwa

391 Jiwa

509 Jiwa

124 Jiwa

30 Jiwa

84,35 %

5,8 %

7,55 %

1,84 %

0,44 %

 

Jumlah

6737 Jiwa

100 %

(Sumber monografi desa Cimanuk).

Table di atas menujukan bahwa mayoritas penduduk desa Cimanuk yang berjumlah 6737 jiwa, adalah pemeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama Islam hanya berkisar 12% lebih. Desa Cimanuk telah dilengkapi oleh sarana tempat peribadatan, missal masjid, gereja, guna tempat beribadah pemeluk agama masing-masing.

Untuk lebih jelasnya, mengenai jumlah sarana tempat peribadatan masing-masing agama di desa Cimanuk sekecamatan Way Lima, dapat dilihat pada table berikut:

TABLE 4

JUMLAH SARANA PERIBADATAN

DESA CIMANUK

No

Sarana Ibadah

Jumlah

Prosentase

1

2

3

4

5

Masjid

Mushalla

Gereja

Pure

Vihara

3 Buah

20 Buah

2 Buah

12 %

80 %

8 %

 

Jumlah

25 Buah

100 %

(Sumber Monografi Desa Cimauk).

Walaupun terapat bermacam-macam agama di desa ini, namun kerukunan umat beragama tetap terpelihara dengan baik, keributan antar etnis atau sukupun tidak pernah terjadi.

Dari segi pendidikan, desa Cimanuk tergolong cukup, karena tersedianya sarana pendidikan dalam lingkup Kecamatan Way Lima k dan Kecamatan Kedodong, dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) di tambah lagi dengan adanya lembaga-lembaga kursus. Mengenai hal ini dapat dilihat dari table berikut:

TABLE 5

JUMLAH PENDUDUK DESA CIMANUK

MENURUT KEADAAN PENDIDIKAN

No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

 

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.

1.

2.

3.

4.

Lulusan Pendidikan Umum

Taman Kanak-kanak (TK)

Sekolah Dasar (SD)

SMP

SMA

Akademi / D1-D3

Sarjana / S1-S2

Lulusan Pendidikan Khusus

Pondok Pesantren

Madrasah

Kursus- kursus

Lain-lain

823 Jiwa

2634 Jiwa

1495 Jiwa

987 Jiwa

48 Jiwa

23 Jiwa

47 Jiwa

393 Jiwa

58 Jiwa

220 jiwa

 
 

JUMLAH

6737 Jiwa

 

(Sumber: Monografi Desa Cimanuk).

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Cimanuk mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan bervariasi, dari mulai tingkat TK sampai Sarjana. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk desa Cimanuk minimal dapat membaca dan menulis, istilah buta aksara sudah tidak terdengar lagi.

4. Pelaksanaan Program Kerja

Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-undang Tahun 1979, dijelaskan bahwa Kepala Kelurahan / Desa adalah sebagai penyelenggara dan bertanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah dearah.

Segala urusan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban, harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalam rangka menciptakan tertib personil, administrasi dan tertib wiyah, maka dilakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

a. Tertib Personil

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 1981, pemerintahan desa Cimanuk telah melakukan (menyusun) tertib atau susunan personil staf Desa. Pembinaan terhadap personil desa ini, diadakan rapat perangkat desa pada tiap-tiap bualan.adapun Struktur Organisasinya yaitu:

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA & PERANGKAT DESA DESA CIMANUK

 
   

clip_image001

 
  clip_image002

b. Tertib Administrasi

Dalam melaksanakan pemerintahannya, kepala desa Cimanuk dibantu oleh perangkat desa atau staf, untuk menangani administrasi secara tertib dan benar, sesuai dengan tugas masing-masing, berdasarkan struktur organisasi pemerintahan desa dan perangkat desa. Hal ini dilakukan sesuai dengan petujuk dan bimbingan dari kecamatan, daerah tingkat II dan Daerah Tingkat 1 Lamapung.

c. Tertib Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983, maka di desa Punggungraharjo telah dilakukan pembenahan-pembenahan struktur serta personil pamong desa, antara lain:

1) Kepala Lingkungan / Dusun sebanyak 8 orang.

2) Ketua RT sebanyak 29 orang.

3) Hansip sebanyak 1 orang

4) Kaum sebanyak 9 orang.

Di samping itu, di desa Cimanuk juga telah terbentuk struktur organisasi Lembaga ketahanan Masyrakat Desa (LKMD) Yang baik dan tertib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan ini:

Dari beberapa uraian dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diketahui tentang gambaran umum perkawinan, termasuk di dalamnya tentang hak dan kewajiban suami istri, serta tentang perekonomian rumah tangga muslim. Setelah itu, penulis juga mengadakan penelitian mengenai dampak pengiriman TKW ke luar negeri terhadap keharmonisan rumah tangga, yang penulis lakukan di desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Maka dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa dari kedua pembahasan tersebut, dengan cara ini diharapkan dapat di ambil beberapa kesimpulan yang jelas dan pasti.

Dalam sebuah perkawinan, ada bebrapa kewajiban suami terhadap istrinya, yang pada dasarnya merupakan hak-hak istri atas suaminya, antara lain, yang bersifat material dan immaterial. Kewajiban yang bersifat material (lahir) yaitu memberikan mahar (naskawin) dan memberikan nafkah. Nafkah adalah mengeluarkan biaya untuk makanan istri, dan pakaian serta tempat tinggalnya. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial (batin) yaitu bergaul dengan istrinya secara baik, bersenggama dengan istrinya, menjaga serta memelihara istrinya (tidak menyia-nyiakan istri). Selain itu juga berlaku adil (jika istrinya lebih dari satu).

Di samping itu, Islam juga mengantur tentang kewajiban istri terhadap suami, yang pada dasarnya merupakan hak-hak suami atas istrinya. Kewajiban-kewajiban itu, antara lain: Istri harus patuh kepada suami, memenuhi hasrat seksual suami, memelihara hubungan baik dan harus sopan santun kepada suaminya. Selain itu, istri harus mengurus dan mengatur rumah tangga.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Untuk itu, antara suami dan istri harus saling mengerti kedudukan dan kewajibannya masing-masing.

Sebuah rumah tangga pada hakikatnya merupakan dasar bagi terbentuknya masyrakat. Karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah ini.Syari’at Islam selalu mengatur tentang tatacara bagi rumah tangga muslim dalam bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal.

Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja, karena itu, seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Berdasarkan firman Allah SWT.

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)..” (QS.An-Nisa: 34)

Kepemimpinan seorang laki-laki membawa tanggung jawab untuk dapat mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya.

Selain itu, Islam juga telah menjamin hak bagi wanita untuk bekerja, sesuai dengan tabiatnya dan aturan-aturan syari’at dengan tujuan untuk menjaga keperibadian dan kehormatan wanita. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa yang lebih utamadalam hidupnya, adalah mengatur urusan rumah tangga.

Berdasarkan penelitian, maka dapat diketahui bahwa di desa Cimanuk Kecamatan way Lima Kabupaten Pesawran. Sejak tahun 2002 ada 234 wanita yang bekerja ke luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Mereka rata-rata dipekerjakan di rumah-rumah, sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak-anak (bayi).dari jumlah tersebut diatas jika dilihat dari sisi umur lama TKW di luar negeri sebagian besar antara 6 sampai delapan tahun dan bahkan ada yang bekerja di Luar negeri selama 12 tahun.

Ada beberapa factor yang menyebabkan banyaknya wanita dari desa Cimanuk yang menjadi TKW, antara lain: factor ekonomi (mencari nafkah atau merubah nasib di negeri orang), karena sulitnya mencari pekerjaan, dan membantu perekonomian (keuangan) suami.

Islam mengatur bahwa hak-hak wanita bekerja harus sesuai dengan tabiat dan kodrat kewanitaannya, seperti: menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, dosen dan lain-lain. Islam melarang wanita bekerja di tempat-tempat yang berdesakan dangan kaum laki-laki. Bagaimanpun juga, pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita, selayaknya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tanggan.

Islam juga mengatur serta membolehkan kapada manusia laki-laki atau perempuan untuk bekerja mencari nafkah guna membiayai kehidupan diri sendiri dan keluarganya, hanya saja. Untuk wanita bukanlah suatu kewajiban member nafkah kepada keluarga sebagaimana layaknya laki-laki.

Apabila seorang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, maka istri boleh membantu suaminya dengan cara bekerja atau berniaga. Hal itu dianggap sebagai salah satu jenis saling tolong menolong dalam kebaikan yang dianjurkan Islam. Kebolehan wanita bekerja, bukan berarti wanita bias sekehendak hati, karena ia harus mendapat izin dari suami. Namun wanita juga tidak boleh dijadikan alat, artinya sang istri diizinkan bekerja mencari nafkah di negeri orang, sedang sang suami hanya berpangku tangan menunggu kiriman di rumah.

Pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) keluar negeri memang berdampak ( berpengaruh) sangat besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya keluarga, apalagi wanita yang menjadi TKW tersebut bersetatus sebagai istri atau mampunyai suami dan anak-anak di rumah. Dan hal ini sudah tentu sangat berpengaruh terhadapt keharmonisan rumah tangganya, walaupun sang suami mengizinkannya.

Adapun yang di timbulkan dari pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) keluar negeri terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain bias bedampak baik, dan juga bias berdampak buruk.

Dengan adanya pengiriman TKW (Tenaga Kerja Wanita) ke luar negeri, pendapatan masyarakat (khususnya keluarga) dalam hal ekonomi menjadi bertambah, sebab biasanya uang yang dikirimkan dari hasil menjadi TKW. Digunakan untuk membangun rumah atau modal usaha. Secara otomatis, suami yang biasanya tidak ada modal atau kekurangan modal untuk usaha, menjadi mudah untuk usaha, karena telah memiliki modal atau bertambah modal. Dengan demikian ada peningkatan ekonomi dalam masyarakat, dengan sebab adanya anggota masyarakat desa yang menjadi TKW.

Dalam segi ekonomi, hal tersebut berdampak positif namun, dalam segi lainya, bias berdampak negative (buruk). Tidak jarang pengiriman TKW keluar negeri ini berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Keluarga juga bisa jadi berantakan, karena tidak adanya keseimbangan dalam rumah tangga dan anak-anak, posisinya digantikan oleh sang suami, karena suami nganggur di rumah, sedang sang istri pergi mencari nafkah ke luar negeri. Padahal, suami adalah kepala keluarga yang salah satu kewajibannya adalah mencari nafkah buat keluarganya.

Dalam hal, berarti sang suami telah mengabaikan kewajibannya, dengan menyuruh istrinya atau mengizinkan istrinya menjadi TKW. Kecuali, kalau suami memang bener-bener tidak mampu (fakir), barulah istri boleh membantu suaminya itu dengan cara bekerja atau berniaga. Namun, jika perekonomian suami cukup, sedangkan istrinya memaksa untuk pergi bekerja ke luar negeri. Berarti sang istrilah yang telah mengabaikan kewajibannya. Semuanya ini, tergantung pada pribadi masing-masing suami dan istri.

Itulah beberapa hal yang dapat penulis analisa dari beberapa pembahasan dalam bab-bab sebelumnya. Dengan cara ini. Diharapkan dapat diambil beberapa kesimpulan yang jelas dari masalah-masalah tersebut.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada pembahasan bab-bab terdahulu, baik dalam landasan teori maupun laporan penelitian, yang selanjutnya penulis mengadakan peganalisaan, terhadap kedua pembahasan tersebut. Maka, dalam bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan anatara lain:

a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu: memberikan mahar, nafakah, bergaul dengan istri secara baik, menjaga/memelihara istri, dan adil. Sedangkan, kewajiban istri terhadap suami, yaitu : istri patuh pada suami, memenuhi hasrat seksual suami, memelihara hubungan baik (sopan), dan mengurus/ mengatur rumah tangganya.

b. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah, dan bertanggung jawab untuk mencukupi biaya hidup istri dan anak-anaknya. Salain itu, wanita (istri) di perbolehkan untuk bekerja, sesuai dengan tabiatnya dan aturan syari’at namun yang lebih utama bagi wanita (istri), adalah mengatur urusan rumah tangganya.

c. Ada beberapa factor yang yang menyebabkan banyaknya wanita yang menjadi TKW ke luar negeri, antara lain: karena sulitnya mencari pekerjaan. Membantu keuangan suami, untuk mendapatkan gaji yang lebih besar ( dengan profesi yang sama, dan untuk mencari pengalaman.

d. Dampak yang di timbulkan dari pengiriman TKW ke luar negeri antara lain:

1. Dampak positif, berupa: pendapatan ekonomi keluarga meningkat, keuangan suami dapat di bantu istri, dan istri mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri.

2. Dampak negative , berupa: keharmonisan rumah tangga menjadi terancam (berantakan), karena tidak adanya istri sebagai pendaping suami untuk mengurus anak-anaknya atau keluarganya dan rumah tangganya.

2. SARAN-SARAN

Dengan memperhatikan keterangan pada pembahasan terdahulu, maka dalam hal ini penulis mencoba manyampaikan saran-saran , antar lian:

a. Hendaknya dalam sebuah perkawinan, suami atau istri memperhatikan dan mementingkan kedudukan dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sedangkan istri sebagai pendaping suami bertugas mengatur mengatur urusan rumah tangga.

b. Jika suami kurang mampu dalam hal keuangan , istri boleh membantu dengan bekerja yang sesuai dengan tabiat dan tuntunan syari’at , dan harus ada izin dari suami.

c. Jika sebuah pekerjaan bagi wanita (istri) akan berakibat mengancam keharmonisan rumah tangga, maka sabaiknya dihindari dan jangan di lakukan.

 

DAFTAR PUSTAKA

Abi Ishak al-Syairazi, tt. Al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi’I, Juz II, Thaha Putra Semarang, hal . 32.

Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Darul Fiqri Bairut, 2003, hal. 199.

Al-Hamdani. 1989, Risalah Nikah, terjemah: Agus Salim, Pustaka Amani Jakarta, hal. 4.

Al-Qana’ ala matni al-Iqna’, juz XVI, hal 390.

Anonim, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI Jakarta, 1984, h. 644.

Al-Mabsuth, Maktabah Syamilah, Juz V, h. 450.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Oenekitian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar sLampung, h. 126.

AsAshan’ani,tt. Subulu al-Salam, Dahlan Bandung, hal. 117.

Imam Bukhari, Shahih Bikhari, juz.15, h. 496.

Kifayatul ahyar, Maktabah Syamilah, juz II, h.36.

K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Galia Indonesia Jakarta, 1980, h. 14.

Lois Gootschalk, Understanding, History, A. Primer of Historical Method, (terjemah Nugroho Noto Susanto),( Jakarta : UI Press, 1985), h. 32

Maktabah syamilah,manhul jalil fi istishar aljalil, juz VI, hal. 203.

Nana Sujana, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung : Sinar Baru, 1993 h. 15

Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan tesis, Penerbit PPM, Jakarta, 2003, h. 6

Soemyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa Jakarta, 1985, h. 23.

Soemyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

Sugiono, Metode Penelitian Administerasi, (Bandung : Alfabet, 1999, h. 57

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 3

Syarah Muntahal Iradat, juz VIII, hal 309.

Soemyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

Taqiyuddin Al-Husaini, tt., Kifayatu al-AhyarFi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar, Juz II, Darul Ihya Indonesia, hal. 51.

Wahbah Zuhaili, 2004, Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, Juz II, cet IV, Darul Fiqri Syiria,hal.6700

Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah,(Bandung : Tarsito, 1980), h. 134

 

[1]Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa Jakarta, 1985, h. 23.

[2]Soemyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty Jogjakarta, 1997, h.138.

[3]K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Galia Indonesia Jakarta, 1980, h. 14.

[4]Anonim, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI Jakarta, 1984, h. 644.

[5] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Anonim, Al-Qur’an Dan Terjemahnya ,Depag RI Jakarta, 1984.

[6] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Ibid.

Read Full Post »

Kearifan Lokal Sebagai Pemersatu Masyarakat Multietnis

Di Lampung

  1. Dasar Pemikiran

Lampung adalah salah-satu wilayah propinsi nusantara yang secara geografis sangat strategis sebagai wilayah pintu gerbang yang menghubungkan Jawa dan Sumatra. Terletak di ujung selatan pulau Sumatra pada posisi antara 103º 48′ – 105º 55′ BT dan 3º 45′ – 6º 45′ LS, dengan luas wilayah termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnyaadalah 35.376,50 Km² dengan batas-batas wilayah sbb:

-       Sebelah Utara berbatasan dengan Sumatra Selatan dan Bengkulu

-       Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda

-       Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

-       Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia

Daerah Lampung ditetapkan sebagai daerah propinsi berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1964 dengan ibukota dipusatkan di Bandar Lampung. Sebelumnya daerah Lampung merupakan salah-satu daerah Keresidenan propinsi Sumatra Selatan.

Lampung adalah daerah yang subur dan banyak menyimpan kekayaan alam. Dari kesuburan alamnya daerah Lampung banyak menghasilkan komoditi eksport bahan mentah hasil pertanian, seperti kopi, lada, cengkeh, beras, karet, sawit, kakao, kopra, damar dan berbagai bahan sayur-mayur dll. Dari kekayaan alamnya daerah Lampung tidak ketinggalan dari daerah lainnya, seperti panorama alamnya sebagai objek wisata, daerah Lampung banyak memiliki pemandangan alam yang indah, baik disepanjang pantai yang mengitari daerah Lampung maupun di daerah pegunungan yang membentengi daratan dari lautan. Daerah Lampung yang indah cukup kaya akan sumber alam, seperti emas, migas, mineral, kapur, kramik dsb.

Pada mulanya wilayah Lampung hanya dihuni oleh etnis pribumi Suku Lampung. Suku Lampung sebagai etnis pribumi yang sejak berabad-abad telah membangun suatu sistem kehidupan sosial tertentu dengan tradisi adat dan budayanya yang unik dan menarik. Kekhususan dan keunikan tradisi budaya Lampung, terwakili dengan keunikan bahasa, tulisan dan filsafat atau pandangan hidup serta perundang-undangan adat  yang dianutnya, sarat dengan nilai kearifan lokal, yang melekat dan menyatu pada setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Dari segi bahasa, suku Lampung memiliki bahasa lisan yang khusus dan berbeda dari rumpun bahasa yang ada di nusantara, yaitu Bahasa Lampung yang diwarnai dengan 2 dialek yang berbeda, yaitu dialek Nyow dan dialek Api. Demikian pula dari segi budaya tulis-menulis, suku Lampung mempunyai dan menggunakan jenis tulisan khusus, yaitu Aksara Lampung (Ka-Ga-Nga)[1] dan berbeda dari jenis aksara lokal lainnya yang ada di nusantara misalnya Aksara Jawa (Ho-No-Co-Ro-Ko), Aksara Batak (A-Ha-Na) dan Aksara Bugis (Ka-Ga-Nga-Kak). Dari segi tatanan sosial, masyarakat Lampung dikenal sejak lama telah memilikifilsafat atau pandangan hidup tersendiri yang dianut dan dijadikan pedoman bertindak dan berbuat dalam praktek kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Lampung yang disebut Pi`il Pusenggighi yang terdiri dari 4 butir nilai dasar, yaitu:

  1. Nemui Nyimah adalah nilai dasar filsafat keterbukaan dan saling memberi dan menerima dalam praktek hidup bermasyarakat.
  2. Bejuluk Buadog adalah nilai dasar filsafat saling hormat dan saling harga-menghargai dalam praktek pergaulan kehidupan bermasyarakat. Karena bejuluk adalah panggilan berdasaarkan hubungan kekerabatan dalam ikatan keluarga, seperti nakan (ponakan), mamak (paman), ibung (tante), sabai (besan laki-laki), sada (besan perempuan) dan sebagainya. Sedangkan buadog adalah panggilan berdasarkan kedudukan dalam tatanan struktur sosial, seperti: Khaja (raja), khadin (raden), minak, kimas, mas, layang, bunga, kuta dll. Panggilan ini digunakan dalam tegur dan sapa.
  3. Nengah Nyampokh adalah nilai dasar filsafat keperdulian sosial dan toleransi antar sesama, turut serta dan membaur dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.
  4. Sakai Sembaian adalah nilai dasar fisafat kebersamaan, tolong menolong dan gotong-royong dalam praktek kehidupan sosial bermasyarakat.

Dari segi hukum, di kalangan masyarakat adat Lampung dikenal Kitab Perundang-Undangan Adat yang disebut Kuntagha Adat Lampung. Kitab tersebut sampai sekarang masih dalam bentuk manuskrip yang tertulis dalam tulisan Aksara Lampung. Kitab tersebut di samping memuat norma tata-aturan pemerintahan adat, juga memuat norma tata-aturan keperdataan dan kepidanaan.[2]

Semua keunikan dan kekhususan tersebut merupakan bukti besar keberadaan etnis suku Lampung dengan kemajuan tingkat budayanya.

Secara garis besar Masyarakat Adat Lampung dapat dibedakan kepada dua klan masyarakat, yaitu :

1.   Masyarakat Lampung Adat Pepadun.

2.   Masyarakat Lampung Adat Sebatin.

Kedua klan masyarakat adat dimaksud pada dasarnya berkembang dalam satu bingkai kehidupan dan di atas satu landasan dasar dan budaya yang sama, yaitu: Satu bahasa bahasa Lampung, Satu tulisan Aksara Lampung, Satu filsafat pandangan hidup Pi`il Pusenggighi dan Satu Perundang-undang adat Kuntagha Adat Lampung. Namun demikian berbeda pada tataran praktek pengembangan yang banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lokal yang mengitarinya.

Kedua kelompok klan masyarakat adat Lampung tersebut hidup dan berkembang di wilayahnya masing-masing serta memelihara kebersamaan dalam kelompoknya dengan tetap saling menghargai keberadaan yang lainnya di bawah nilai fisafat kebersamaan dan toleransi Sang Bumi Khuwa Jughai.

Lampung dengan kondisi alamnya yang subur dan letak geografinya yang strategis, menghubungkan 2 pulau besar di Nusantara (Jawa dan Sumatra), mudah untuk dijangkau dari daerah lainnya, serta didukung dengan sifat keramahan-tamahan dan keterbukaan masyarakatnya telah menjadikan Lampung sebagai suatu daerah yang menarik untuk dikunjungi dan mengundang kedatangan suku bangsa dari berbagai daerah yang ada di nusantara. Kondisi inilah sebagai salah-satu unsur penyebab tumbuh dan berkembangnya berbagai etnis suku bangsa dengan berbagai latar belakang budayanya di Lampung. Sehigga Lampung menjadi daerah yang terus berkembang maju serta kaya akan ragam etnis suku dan budaya. Kini penduduknya terdiri dari berbagai etnis yang mencerminkan tipologi masyarakat multi etnis dan cultural yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu masyarakat Lampung Pribumi dan mayarakat Lampung Pendatang yang terdiri dari berbagai etnis suku di nusantara.

Etnis Lampung, Jawa dan Sumatra selatan merupakan etnis terbesar, yang bukan saja menghuni wilayah perkotaan, tetapi juga memenuhi daerah-daerah pedalaman. Etnis Lampung yang umumnya petani, mereka mengelompok dalam komunitas etnisnya masing-masing. Etnis pendatangpun demikian juga masing-masing membentuk perkampungan besar, menyatu dalam kelompok etnisnya dengan mendirikan satu wilayah perkampungan dan bahkan satu wilayah kecamatan hingga satu wilayah kabupaten/kota tertentu, serta menjalin hubungan kerjasama antar etnis. Masyarakat Lampung secara sosiologis kini sudah merupakan masyarakat multi etnis dan multi kultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ada Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Bali, Semendo, Ogan dan masih banyak lagi yang lainnya. Walaupu berbagai etnis dan kultural tetap Sai Bumi Ghua Jughai.

Masing-masing etnis hidup dalam adat dan budayanya berkembang bersama di Lampung. Pada mulanya dari segi bahasa, hanya dikenal Bahasa Lampung yang terbagi dalam 2 dialek: Nyow dan Api, sekarang telah berkembang menjadi berbagai bahasa dengan dialeknya masing-masing. Bahasa Jawa misalnya dengan dialek Siro-Bagelen, Rikak-Panginyongan, Kon-Bonex.Untuk Bahasa Sunda dengan dialek Kite`-Serang, Aing-Banten, Kuring-Parahiyangan.Untuk bahasaasal Sumatra Selatan dengan dialek E`-Ogan dan Semendonya, dialek O - Lintang dan Basemahnyadan masih banyak lagi bahasa impor dengan ragam dialeknya masing-masing.

  1. Rumusan Masalah

Beranjak dan bertolak dari dasar pemikiran di atas  ternyata di Lampung berbagai etnis dengan masing-masing latarbelakang budayanya dapat hidup rukun berdampingan tanpa saling usik dan saling ganggu antar sesama. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dikembangkan. Dari itu semua muncul beberapa permasalahan yang perlu segera dicarikan jawabannya. Permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut:

  1. Faktor apa yang menyebabkan berbagai etnis dengan latarbelakang budaya yang berbeda bisa hidup rukun berdampingan di Lampung?.
  2. Bisakah faktor pemersatu masyarakat multi etnis dan budaya di Lampung dikembangkan sebagai pengikat kesatuan dan persatuan bangsa secara lebih luas.
  3. Apa dampak yang dimunculkan keberagaman etnis hidup bersama di Lampung?
  1. Signifikansi dan Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

  1. Menemukan faktor pengikat/penyebab kehidupan masyarakat multi etnis dengan latar-belakang budaya masing-masing secara bersamaan dapat hidup rukun berdampingan di Provinsi Lampung.
  2. Secara teoritis penelitian ini menggali dan mengkaji nilai kearifan lokal masyarakat Lampung dalam membangun kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama.
  3.  Secara praktis penelitian ini mengangkat konsep nilai budaya lokal masyarakat Lampung dalam membangun kehidupan bersama dan penyelesaian konflik sosial.
  4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

  1. Memberikan kontribusi ilmiah tentang nilai kearifan lokal mengenai konsep kehidupan dalam kemajmukan etnis dan budaya dengan teori solusi konflik sebagai sumbangan bagi kesatuan dan persatuan, perdamaian dan kerukunan nasional.
  2. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat sebagi salah satu aspek Tridarma Perguruan Tinggi bagi peneliti.
  1. Metodologi
    1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan di sini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (fild research) yang akan mengadakan telaah secara mendalam mengenai peranan dan pengaruh nilai kearifan lokal dalam upaya peningkatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan saling menghargai dalam kehidupan masyarakat multi etnis, multi budaya, pluralisme agama pada masyarakat Lampung. Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan sosio kultural yang lebih ditekankan pada pendekatan sosio antropologik-fenomenologik.

  1. Subjek Penelitian

Adapun penelitian ini  dilakukan oleh Tim Peneliti IAIN Raden Intan Lampung dibawah koordinasi Lembaga Pusat Penelitian (Puslit) IAIN Raden Intan Lampung yang melibatkan dua orang dosen peneliti sunior dan seorang peneliti yunior, yaitu Hepi Riza Zen, S.H., M.H. selaku Ketua Tim, dan Dr. Bunyana Sholihin M.Ag dan Dr. Abdul Syukur, M.Ag. sebagai Anggota Tim Peneliti dengan pembagian tugas sesuai kecondongan bidang keahlian masing-masing dengan dibantu oleh beberapa tenaga kesekretariatan.

  1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dan dicari melalui penelitian ini adalah data primer berupa lagenda, fatwa dalam bentuk pantun atau sya`ir yang hanya dapat diperoleh dari para tokoh dan pemuka masyarakat secara lansung. Disamping itu diperlukan juga data skunder yaitu data yang tersimpan dalam bentuk dokumen kepustakaan ataupun naskah-naskah adat budaya yang dimiliki dan disimpan oleh pribadi-pribadi masyarakat khususnya oleh para pemuka dan tokoh adat.

  1. Teknik pengumpulan data

Data yang akan dihimpun melalui penelitian ini adalah data tentang nilai-nilai kearifan lokal sebagai faktor pemersatu kehidupan bersama antar etnis dan penyelesaian konflik sosial pada masyarakat lampung (Lampung Pribumi dan Lampung Pendatang). Dalam upaya pengumpulan data dimaksud akan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipasi melalui teknik wawancara mendalam secara bebas terpimpin dengan acuan daftar questioner yang disesuaikan dengan data yang dibutuhkan.

  1. Teknik analisa data

Data yang telah terhimpun diklasifikasi dan dikelompokkan sesuai kebutuhan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik Diskriptif Analitis secara lansung, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data secara lansung dalam paparan diskripsi, yaitu memberikan analisis lansung terhadap setiap data yang disajikan sebagai pendukung analisis permasalahan dalam paparan diskripsi laporan.

  1. Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan terhitung sejak dilaksanakannya pembahasan Desain Operasional Penelitian pada pertengahan Agustus 2011 hingga disahkannya Laporan Penelitian pada bulan Desember 2011.

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT LAMPUNG

1.  Sejarah Singkat Masyarakat Lampung

Suku Lampung adalah etnis suku pribumi yang menghuni daerah Lampung. Etnis suku Lampung sudah sejak berabad-abad telah membangun suatu sistem kehidupan sosial tertentu yang dicirikan oleh keunikan tradisi adat budaya lokalnya yang cukup menarik. Kekhususan dan keunikan tradisi adat budaya Lampung, di samping tercermin dalam keunikan bahasa dan tulisan yang telah ada dan digunakan sejak adanya suku Lampung itu sendiri, juga oleh filsafat hidup dan pandangan hidup sosial yang dianutnya yaitu Pi`il Pusenggighi yang sarat nilai keagamaan, melekat dan menyatu dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Suku Lampung dalam tatanan hidup bermasyarakat memiliki suatu filsafat dan pandangan hidup tertentu yaitu Pi`il Pusenggighi. Sebagai filsafat hidup Pi`il Pusenggighi merupakan cita kehidupan bersama masyarakat Lampung. Sebagai pandangan hidup Pi`il Pusenggighi merupakan landasan dasar berbuat dan bertindak dalam mengisi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian sebagai pandangan hidup masyarakat Lampung Pi`il Pusenggighi memuat nilai-nilai dasar kehidupan, baik kehidupan secara individu maupun kehidupan bermasyarakat. Nilai dasar yang termuat dalam filsafat pandangan hidup Pi`il Pusenggighi ada 4 butir nilai dasar sebagai berikut, yaitu:

  1. Sakai Sembaian adalah nilai dasar fisafat tolong menolong dan gotong-royong dalam praktek sosial kehidupan bermasyarakat
  2. Nemui Nyimah adalah nilai dasar filsafat keterbukaan dan saling memberi dalam praktek kehidupan bermasyarakat
  3. Nengah Nyampokh adalah nilai dasar filsafat partisipasi, turut serta dan membaur dalam praktek kehidupan bermasyarakat
  4. Bejuluk Buadok adalah nilai dasar filsafat saling menghargai dan toleransi dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Karena bejuluk adalah panggilan berdasaarkan hubungan kekerabatan dalam ikatan keluarga, seperti nakan (ponakan), mamak (paman), ibung (tante), sabai (besan laki-laki), sada (besan perempuan) dan sebagainya. Sedangkan buadog adalah panggilan berdasarkan kedudukan dalam tatanan struktur sosial, seperti: Khaja (raja), khadin (raden), minak, kimas, mas, layang, bunga, kuta dll. Panggilan ini digunakan dalam tegur dan sapa.

Dari segi bahasa, suku Lampung memiliki bahasa lisan yaitu Bahasa Lampung yang khusus dan berbeda dari rumpun bahasa yang ada di nusantara, tidak termasuk dalam rumpun bahasa Melayu dan tidak juga termasuk dalam rumpun bahasa Jawa. Demikian pula dari segi budaya tulis-menulis, suku Lampung mempunyai dan menggunakan jenis tulisan khusus, yaitu Aksara Lampung (Ka-Ga-Nga)[3] dan berbeda dari jenis aksara lokal lainnya yang ada di nusantara, misalnya Aksara Jawa, Aksara Batak dan Aksara Bugis. Kalau urutan Aksara Jawa adalah: Ho – No – Co – Ro – Ko – Do – To – So – Wo – Lo – Po – Do – Jo – Nyo – Mo – Nggo – Bo – To – Ngo. Sedangkan urutan Aksara Batak yaitu: A – Ha – Na – Ma – Nga – La – Pa – Ga – Ja – Ba – Ta – Ra – Sa – Da – Ka – Wa – Nya – I – U. Begitu juga urutan Aksara Bugis, yaitu: Ka – Ga – Nga – Kak – Pa – Ba – Ma – Pak – Ta – Da – Na – Tak – Ca – Ja – Nya – Cak – Ya – Ra – La – Wa – Sa – A – Ha., maka tertib urutan Aksara Lampung adalah: Ka – Ga – Nga – Pa – Ba – Ma – Ta – Da – Na – Ca – Ja – Nya – Ya  – A – La – Gha – Sa – Wa –Ha.

Menyangkut sejarah Lampung dipastikan, bahwa sejarah kehidupan manusia di Lampung telah dimulai sejak masa prasejarah yang disebut masa Megalitikum – masa batu (Paleolitikum – masa batu kasar, dan Neolitikummasa batu halus) serta masa Perunggu dan Besi dan telah melalui setiap tahapan priode sejarah sampai priode modern sekarang. Hal ini telah dibuktikan dengan ditemuknnya situs-situs sejarah berupa bekas perkampungan (Settlement) masyarakat purbakala (masa Paleolitikum), yang umumnya terdapat di atas bukit yang dipagar oleh parit, tempat pemujaan berupa pundan berundak yang terbuat dari tanah dan dilengkapi dengan deretan batu berjajar pada setiap tingkatan. Di samping itu didukung pula dengan ditemukannya goresan-goresan berupa tulisan pada batu yang telah sulit diketahui bunyi dan maknanya oleh masyarakat sekarang, mereka hanya dapat menyebutnya dengan sebutan batu bersurat.[4]

Bukti kehidupan masa Megalitikum telah ditemukan adanya Kyokkenmodinger yang diperkirakan bekas tempat tinggal manusia pada masa Megalitik. Gua-gua yang ditemukan seperti Gua Tamiang, Gua Giham, Gua Napal Handak di Ulu Semuwong, besar kemungkinan dahulunya merupakan tempat tinggal manusia priode Megalitik.[5] Penemuan  serupa banyak didapatkan di Sukarame daerah Sekala Beghak Liwa Lampung Barat,  dalam bentuk dolmen dan menhir (patung yang sudah tua usia).

Daerah lain yang banyak menyimpan peninggalan serupa adalah desa-desa Way Tenong, Mutar Alam, Purawiwitan dan Pura Jaya kecamatan Sumber Jaya Lampung Utara. Begitu juga di daerah Batu Bedil kecamatan Pulau Panggung dan daerah Atagh Beghak kecamatan Cukuh Balak Lampung Selatan, begitu juga di desa Pugung Raharjo kecamatan Jabung Lampung Tengah.[6]

Bukti adanya kehidupan manusia di Lampung masa Neolitik adalah ditemukannya guci yang terpendam dalam tanah di daerah Walur  kecamatan Pesisir Utara Lampung Utara yang berisi 60 buah kampak terbuat dari batu mulia sejenis Calchedon, Jaspis atau jenis lainnya yang sering disebut masyarakat setempat dengan gigi petir.[7] Di lereng barat gunung Tanggamus tidak jauh dari Gisting kabupaten Tanggamus diketemukan pula sebuah kampak yang terbuat dari batu obsidian (batu kecubung).[8]

Bukti kehidupan manusia masa perunggu dan besi di Lampung yaitu ditemukannya kampak, sepatu dan nekara tipe Heger I dari Kuta Agung Tanggamus dan Arca Bojong yang terselip pisau belati dari perunggu di pinggangnya ditemukan di Bojong kabupaten Lampung Tengah.[9]

Mengenai asal-usul masyarakat Lampung terdapat beberapa teori. Di-antaranya teori sejarah yang lebih umum sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu berasal dari Yunan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, termasuk di-antaranya etnis Lampung sekarang.

Teori lainnya adalah teori yang mengkaitkan sejarah asal-usul dengan sebutan identitas masyarakat yang bersangkutan, misalnya sebutan istilah Lampung. Teori ini banyak mengungkap cerita-cerita yang beredar di kalangan masyarakat dalam bentuk legenda, di-antaranya:

  1. Legenda masyarakat dimuat dalam tulisan Dr. R. Broesma yang berjudul De Lampongsche Districten menjelaskan bahwa Residen Lampung yang pertama, J.A. Du Bois (1829-1834) pernah membaca buku sejarah Majapahit milik penduduk di Teluk Betung. Dalam buku itu diuraikan bahwa Tuhan menurunkan manusia pertama ke bumi bernama Sang dewa Senembahan dan Widodari Simuhun. Dijelaskan bahwa mereka itulah yang menurunkan Si Jawa (Ratu Majapahit), Si Pasundayang (Ratu Pajajaran) dan Si Lampung (Ratu Balau). Sampai sekarang sebagian masyarakat etnis Lampung masih percaya akan mitos, bahwa nenek-moyang mereka berasal dari poyang Si Lampung dan dari nama inilah diyakini sebutan Lampung berasal.[10]
  2. Legenda lain konon diceritakan adalah yang beredar di kalangan masyarakat Tapanuli Sumatra Utara. Menurut cerita rakyat dimaksud, pada masa yang telah lama silam meletuslah anak gunung Merapi yang mengakibatkan munculnya Danau Toba sekarang. Ketika itu ada empat orang bersaudara yang berusaha menyelamatkan diri dengan sebuah rakit, berlayar meninggalkan daerah Tapanuli. Salah seorang dari keempat saudara itu konon bernama Ompung Silamponga yangterdampar di Kekhui, kemudian naik ke dataran tinggi Belalau (Sekala Bekhak) sekarang. Dari tempat ini dilihatnya daerah yang terhampar luas menawan hatinya, dengan rasa haru diteriakkannyalah kata “Lappu…..ng” yang dalam bahasa Tapanuli berarti luas.

Sampai saat ini di kalangan etnis Lampung, khususnya Belalau, Menggala maupun Abung masih mengucapkan Lappung untuk menyebut Lampung.[11] Teriakaninilah yang dijadikan oleh sebagian kalangan pengamat sejarah sebagai latar-belakang sebutan Lampung untuk wilayah ini.

Pengamat lain memastikan latar belakang wilayah ini disebut Lampung adalah nama pelaku dalam lagenda, yaitu Silamponga.[12] Namun demikian kedua kesimpulan itu sama-sama menjadikan legenda masyarakat Tapanuli inilah yang menjadi latar belakang sebutan Lampung untuk wilayah paling selatan pulau Sumatra.

  1. Menurut teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Hilman Hadikusuma, S.H.,  bahwa orang Lampung berasal dari Sekala Bekhak, yaitu suatu daerah yang dihuni oleh suku Tumi penganut kepercayaan Dinamisme yang dipengaruhi ajaran Hindu Bairawa, merekamenyembah pohon Lemasa (Melasa) Kepampang dibawah kepemimpinan Ratu Sekakhmong. Suku Tumi itu selanjutnya dipengaruhi oleh 4 orang penyebar ajaran Islam dari Pagaruyung Sumatra Barat masing-masing mereka bernama Indar Gajah dengan gelar Umpu Bujalan Diway menduduki daerah Puncak, Pak Lang dengan gelar Umpu Pekhnong menduduki daerah Hanibung, Sikin dengan gelar Umpu Nyekhupa menduduki daerah Sukau dan Belunguh dengan gelar Umpu Belunguh menduduki daerah Kenali. Keempat Umpu tersebut merupakan cikal bakal Paksi Pak Sekala Bekhak yang bersahabat dengan Indarwati yang bergelar Putri Bulan berkedudukan di daerah Ganggiring. Perkembangan selanjutnya menurut Hilman, Umpu Nyekhupa menurunkan Jelma Daya, Umpu Bujalan Diway menurunkan Orang Abung, Umpu Pekhnong menurunkan Orang Pubian, Umpu Belunguh menurunkan Orang Pesisir dan Putri Bulan menurunkan Orang Tulang Bawang.
  2. Lagenda lain meriwayatkan bahwa suku  Lampung adalah berasal dari suku Tumi yang menghuni daerah Kekhui. Suku Tumi ini adalah suku yang menduduki daratan Sumatra Barat sebelum masuknya suku Minang dari dataran rendah Kerinci ke Sumatra Barat. Sesuai dengan kodratnya sebagai suku Nomaden yang kehidupanya sebagai petani yang selalu berpindah-pindah mencari lahan baru, maka suku Tumi tersebut meninggalkan daratan Sumatra Barat mencari lahan pertanian baru dan akhirnya menemukan dan membuka lahan pertanian di daerah Kekhui dan selanjutnya menetap dan membentuk suatu kekuasaan di sana yang kemudian dikenal dengan nama kerajaan Sekala Beghakdengan pusat pemerintahan di Kekhui. Dari Kekhui inilah anak keturunan suku Tumi menyebar ke seluruh wilayah Lampung.
    1. Letak Geografis dan Keadaan Penduduk Lampung

Lampung adalah salah-satu wilayah propinsi nusantara yang secara geografis sangat strategis sebagai wilayah pintu gerbang yang menghubungkan Jawa dan Sumatra, terletak di ujung Tenggara pulau Sumatra pada posisi antara 103º48′ – 105º55′ Bujur Timur dan 3º45′ – 6º45′ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 35.376,50 Km² termasuk pulau-pulau kecil di sekitarnya dengan batas-batas wilayah sbb:

-        Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Sumatra Selatan dan Bengkulu

-          Sebelah Selatan berbatas dengan Selat Sunda

-          SebelahTimur berbatas dengan Laut Jawa

-          Sebelah Barat berbatas dengan Samudra Indonesia

Daerah Lampung ditetapkan sebagai daerah propinsi berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1964 dengan ibukota  dipusatkan di Bandar Lampung. Sebelumnya daerah Lampung merupakan salah-satu wilayah Karesidenan daerah propinsi Sumatra Selatan.

Penduduknya terdiri dari berbagai etnis mencerminkan tipologi masyarakat multi cultural yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu suku Lampung (Pribumi) dan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku di nusantara.

Etnis Lampung, Jawa, Sunda dan Sumatra selatan merupakan etnis terbesar, yang bukan saja menghuni wilayah perkotaan dan daerah sekitarnya, tetapi juga memenuhi daerah-daerah pedalaman sebagai petani yang mengelompok dalam komunitas etnisnya. Masing-masing membentuk perkampungan yang menyatu dalam satu wilayah kecamatan atau kabupaten tertentu, serta menjalin hubungan kerjasama antar etnis. Hal ini bisa merupakan asset pembangunan atau sebaliknya menjadi kendala penghambat bagi pembangunan daerah Sang Bumi Ghuwa Jughai.

  1. Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung

Secara garis besar Masyarakat adat Lampung dapat dibedakan kepada dua kelopok masyarakat, yaitu masyarakat Lampung beradat Pepadun yang disebut Lampung Pepadun dan masyarakat Lampung beradat Saibatin yang populer dengan sebutan Lampung Pesisir. Kedua kelompok masyarakat dimaksud pada dasarnya berkembang di atas landasan dasar budaya yang sama, seperti bahasa, tulisan, filsafat pandangan hidup, namun berbeda pada pengembangan praktek yang dipengaruhi oleh kebiasaan lokal yang melingkarinya.

  1. Masyarakat Lampung Beradat Pepadun

Masyarakat Lampung beradat Pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun. Pepadun merupakan singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar adat. Oleh karena itu upacara ini disebut Cakak Pepadun. Kelompok masyarakat ini pada umumnya mendiami daratan wilayah Lampung yang jauh dari pantai laut seperti daerah Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang dan Gunng Sugih.

Secara kekerabatan masyarakat ini terdiri dari empat klan besar yang masing-masing dibagi lagi kedalam empat kelompok kerabat yang disebuat Buay, dengan uraian dan rinciannya sebagai berikut:

  1. Abung Siwo Megou, meliputi :

1)      Buay Nunyai berlokasi di daerah Kotabumi

2)      Buay Nuban, berlokasi di daerah Sukadana

3)      Buay Subing, berlokasi di daerah Terbanggi Besar

4)      Buay Selagai, berlokasi di daerah Terbanggi Besar

5)      Buay Kunang, berlokasi di daerah Abung Barat

6)      Buay Selaga, berlokasi di daerah Abung Barat

7)      Buay Nyekhupa, berlokasi di daerah Gunung Sugih

8)      Buay Unyi, berlokasi di daerah Gunng Sugih

9)      Buay Tuha, berlokasi di daerah Padang Ratu

  1.  Mego Pak Tulang Bawang, meliputi :

1)      Buay Balau, berlokasi di daerah Menggala

2)      Buay Umpu, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah

3)      Buay Tegamoan, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah

4)      Buay Aji, berlokasi di daerah Tulang Bawang Tengah

  1.  Buay Lima, meliputi :

1)      Buay Barasakti, berlokasi di daerah Barasakti

2)      Buay Semenguk, berlokasi di daerah Belambangan Umpu

3)      Buay Baradatu, berlokasi di daerah Baradatu

4)      Buay Pamuko, berlokasi di daerah Pakuan Ratu

5)      Buay Bahugo, berlokasi di daerah Bahuga

  1.  Pubian, meliputi :

1)      Buay Manyarakat, berlokasi di daerah Kedaton, Gedongtataan dan Pagelaran

2)      Buay Tambapupus, berlokasi di daerah Gedong tataan dan Pagelaran

3)      Buay Bukujadi, berlokasi di daerah Natar

  1. Masyarakat Lampung Beradat Saibatin

Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umunya mereka tinggal didaerah pesisir pantai. Masyarakat Lampung yang termasuk dalam ikatan adat Lampung Saibatin adalah sebagaimana berikut:

  1. Sekala Bekhak berlokasi di daerah Liwa, Kenali, Pesisir Tengah, Utara dan Selatan
  2. Semaka berlokasi di daerah kota Agung, Wonosobo, Cukuh Balak, Pardasuka, Kedondong, Waylima, Talang Padang
  3. Teluk berlokasi di daerah Teluk Ratai
  4. Melinting berlokasi di daerah Labuhan Maringgai dan Kalianda
  5. Khanau berlokasi di daerah pesisir Danau Ranau

Kedua kelompok masyarakat adat Lampung tersebut memliki sistem adat yang berbeda. Kelompok masyarakat Saibatin  dalam masalah kepemimpinan, proses penobatannya berbeda dari masyarakat adat Pepadun. Bagi masyarakat Lampung beradat Saibatin seorang yang diakui sebagai pemimpin adat adalah berdasarkan hak waris yang diperoleh seara turun temurun. Jadi pemimpin adat berlaku secara hierarki dalam lingkungan keturunan bangsawan. Pewaris pimpinan adat dan keluarga sebagai keturunan bangsawan memperoleh kedudukan adat yang berbeda dari warga masyarakat lainnya. Kedudukan dimaksud ditandai dengan gelar adat yang dinobatkan kepada masing-masing. Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat beradat Pepadun, dalam hal kepeimpinan adat mulanya hak kepemimpinanan berada pada kerabat pendiri kampung dan selanjutnya dapat diperoleh oleh setiap orang yang mampu memenuhi syarat pengesahan dan pengakuan yang ditetapkan oleh pimpinan adat untuk dapat Cakak Pepadun.

III. ADAT DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT LAMPUNG

  1. Fenomena Adat dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam praktek sosial, kehidupan masyarakat Lampung kental dengan nuansa keagamaan yang taat dan fanatik. Sebelum Islam masyarakat Lampung menganut agama Hindu Birawa. Sehingga sampai sekarangpun masih terdapat bekasan-bekasan keyakinan Hindu yang masih dapat disaksikan dalam praktek kehidupan masyarakat, di-antaranya seperti praktek pembukaan atau pemakaian lahan baru masih sering dilakukan praktek Ngeghawat bumi dengan acara menabur beras kuning yang diramu bersama air bughelai-jeghangau dan dipercik-percikkan diseputar lahan yang dibuka.

Setelah masyarakat Lampung menganut agama Islam mereka taat dan fanatik menjalankan ajaran Islam. Sehingga dalam sejumlah praktek kehidupan sehari-hari mereka lengkapi berbagai kegiatan dengan acara-acara ke-Islaman, sehingga dalam pergaulan hidup sehari-hari terkesan Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung, yang berarti tidak ada orang Lampung yang menganut agama selain Islam dan nilai-nilai ajaran Islam menyatu dengan standar nilai adat budaya Lampung. Sehingga nilai-nilai ke-Islaman dan adat terintegrasi dalam prilaku sosial kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung.

Hal ini tampak dalam praktek kehidupan sosial sehari-hari dan pelaksanaan berbagai prosesi adat, misalnya dalam acara pengarakan pengantin dari rumah kediaman pimpinan adat ke rumah shahibul hajat, sepanjang jalan pasangan pengantin diiringi dengan regu arak-arakan yang melantunkan Shalawāt Rasul dan sya`ir-sya`ir keislaman. Penobatan Gelar Adat pada acara puncak prosesi pernikahan yang dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Qur`ān oleh kedua pengantin dan para pendampingnya masing-masing yang biasa disebut butamat, dilengkapi dengan pesan-pesan keagamaan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian agar dapat memelihara prestise kelompoknya, para remaja di tiap-tiap kelompok desanya masing-masing menyiapkan diri agar kelak dapat pentas melantunkan ayat suci Al-Qur`ān pada saat prosesi pernikahannya.

Begitu juga dalam praktek adat pergaulan pada setiap lapisan masyarakat penuh dengan praktek simbol-simbol keislaman, misalnya dalam acara Muli-Maghanai (pergaulan bujang-gadis) seperti  acara Nyaghak Hibos (memisahkan lidi daun aren dari daunnya), Nutu Geghepung (menumbuk beras menjadi tepung) dan Buasagh-asaghan (mencuci dan membersihkan peralatan) yang digunakan dalam acara prosesi puncak hajatan seperti tikar, ambal dan lain-lain,disyaratkan harus mengenakan kopiah, baju lengan panjang, celana panjang berlapis kain sarung setengah lutut bagi para bujang, serta mengenakan baju kebaya panjang, kerudung panjang dan sarung bagi para gadis.

Demikian juga halnya dalam urusan usaha atau kerja senantiasa diwarnai dengan upacara-upacara yang benafaskan ke-Islaman. Misalnya untuk memulai musim tanam senantiasa dimuali dengan acara Ngebabali untuk memohon perlindungan dari petaka dan hama tanaman dan kesehatan. Demikian pula seusai panen diadakan apa yang disebut dengan Ngumbai yang juga merupakan bentuk syukur atas hasil panen yang didapatkan. Ngebabali atau Ngumbai ini biasanya dilaksanakan di ladang atau sawah atau di tempat berladang atau panen itu sendiri. (Fachrudin, 1998).

  1. Fungsi Adat dalam Budaya Masyarakat Lampung

Adat Lokal Lampung yang telah melembaga atau terstruktur dalam masyarakat mengandung nilai-nilai, norma-norma bertingkah laku bersikap dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bertetangga dan bahkan menjadi pegangan bagi masyarakat untuk dijadikan sistem pengendalian sosial atau social control, yaitu sistem pengawasan tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Lampung itu sendiri.

Adat Lokal Lampung merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang berperan sebagai “penggerak untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya hidup berkelompok dan mendorong kerjasama agar tujuan bersama tercapai” (Hasan Sadly. 1983). Karena di dalam Adat Lokal Lampung itu terkandung norma kehidupan atau tata nilai dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Kata “peranan” sendiri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan yang merupakan substansi penelitian tentang peranan Adat Lokal Lampung dalam pemberdayaan kehidupan sosial keagamaan.

Dengan demikian Adat Lokal Lampung sebagai bagian dari kebudayaan merupakan bentuk peranan yang mempersatukan, mewujudkan solidaritas, integritas kehidupan sosial keagamaan sekaligus melaksanakan dan memelihara Adat Lokal Lampung sebagai alat control. Jadi peranan yang dimaksudkan yaitu, keterlibatan atau keikutsertaan Adat Lokal Lampung secara langsung atau nyata dalam bentuk sikap, dengan kata lain Adat Lokal Lampung merupakan penggerak untuk menanamkan nilai agama dalam prilaku kehidupan berkelompok. Disamping itu mendorong kerjasama dalam mencapai tujuan kehidupan bersama.

Adat Lokal Lampung merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di Lampung. Hal ini relevan dengan kajian yang dikemukakan di dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar karangan Soerjono Soekamto, bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan yang langsung dari istilah asing “social institution” yang menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur prilaku para anggota masyarakat. (Soerjono Soekamto: 1987). Sementara itu, Koentjoroningrat dalam Pengantar Antropologi mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. (Koentjoroningrat: 1983) Dari definisi tersebut terlihat, bahwa penekanannya pada sistem tata kelakuan atau norna-norma untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosial keagamaan dalam masyarakat.

Kemudian dalam istilah lain juga dikatakan, bangunan sosial yang merupakan terjemahan dari istilah soziele gebiede (bahasa Jerman) yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan social institution tersebut, ternyata tepat tidaknya istilah tersebut tidak menjadi suatu persoalan karena dalam tulisan ini menggunakan istilah lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu pengertian lembaga lebih menunjuk kepada sesuatu bentuk yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari pada lembaga tersebut. Untuk memberikan suatu batasan dapatlah dikatakan, bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa sosiolog memberikan definisi lembaga kemasyarakatan sebagai mana dikutif Soerjono Soekamto, yaitu Robert Mac Iver dan Charles H. Page, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan association. (Soerjono Soekamto: 1987)

Kemudian Leopold Von Wieese dan Howard Beeker melihat lembaga kemasyarakatan dari sudut fungsinya yang diartikan sebagai suatu jaringan daripada proses-proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia yang berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan manusia dan kelompoknya. Lain halnya dengan Summer yang melihatnya dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap dan perlengkapan yang mempunyai sifat kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pentingnya adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam masyarakat.

Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia, pada dasarnya mempunyaibeberapa fungsi yaitu:

  1. Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah di dalam masyarakat, terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
  2. Menjaga keutuhan dari masyarakat  bersangkutan
  3. Memberikan pedoman kepada masyarakat agar dapat mengadakan sistem pengendalian sosial (social control) yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Dari fungsi-fungsi tersebut, ternyata bahwa apabila hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus memperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan pada masyarakat yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Adat Lokal Lampung sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan yang secara terstruktur terdapat pada kehidupan manusia di Lampung, dimana masyarakatnya terikat dengan norma-norma bertingkah laku, bersikap dalam kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat dan memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control atau sistem pengawasan terhadap tingkah laku dari pada anggota masyarakat Lampung.

1. Praktek Adat dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung

Suku Lampung adalah etnis pribumi yang sejak berabad-abad telah membangun suatu sistem kehidupan sosial tertentu yang dicirikan oleh keunikan tradisi adat budaya lokalnya yang cukup menarik. Kekhususan dan keunikan tradisi adat budaya Lampung, di samping tercermin dalam keunikan bahasa dan tulisan yang telah ada dan digunakan sejak adanya suku Lampung itu sendiri, juga oleh filsafat hidup dan pandangan hidup sosial yang dianutnya yaitu Pi`il Pusenggighi yang sarat nilai keagamaan, melekat dan menyatu dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Nilai dasar filsafat sosial masyarakat adat Lampung yang termuat dalam pandangan hidup Pi`il Pusenggighi ada 4 butir, yaitu:

  1. Nemui Nyimah adalah nilai dasar filsafat keterbukaan dan saling memberi dalam praktek kehidupan bermasyarakat
  2. Bejuluk Buadok adalah nilai dasar filsafat saling menghargai dan toleransi dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
  3. Nengah Nyampokh adalah nilai dasar filsafat partisipasi, turut serta dan membaur dalam praktek kehidupan bermasyarakat.
  4. Sakai Sembaian adalah nilai dasar filsafat tolong menolong dan gotong-royong dalam praktek sosial kehidupan bermasyarakat

Dari segi bahasa, suku Lampung memiliki bahasa lisan (Bahasa Lampung) yang khusus dan berbeda dari rumpun bahasa yang ada di nusantara. Demikian pula dari segi budaya tulis-menulis, suku Lampung mempunyai dan menggunakan jenis tulisan khusus, yaitu Aksara Lampung (Ka-Ga-Nga)[13]dan berbeda dari jenis aksara lokal lainnya yang ada di nusantara misalnya Aksara Jawa (Ho-No-Co-Ro-Ko), Aksara Batak (A-Ha-Na) dan Aksara Bugis (Ka-Ga-Nga-Kak).

Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat adat Lampung memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku dan melembaga sebagai panutan masyarakat yang dijunjung dan ditaati. Struktur kepemimpinan lembaga adat dimaksud secara herarkhis melambangkan 4 unsur pokok pemerintahan adat secara turun menurun menggambarkan tekad dan semangat kebersamaan yang dinyatakan dalam semboyan Paksi Pak Sekala Bekhak, yaitutegaknya kepemimpinan masyarakat dengan empat unsur penyangga. Seorang pemimpin pemerintahan adat yang sah dan diakui, apabila didukung oleh minimal 4 pimpinan perwakilan secara berjenjang. Misalnya seorang pimpinan adat yang disebut Saibatin menjadi sah dan diakui apabila telah membawahi minimal 4 orang Raja, begitu pula Raja, sah sebagai Raja apabila telah membawahi minimal 4 orang Raden dan seterusnya seorang Raden harus ditopang minimal oleh 4 orang Minak dan seorang Minak menjadi sah dan diakui apabila ditopang oleh minimal 4 orang Kimas. Secara hererkhis pimpinan kesatuan adat tersusun sebagai berikut:

  1. Pangikhan / Sutan minimal memiliki 4 Sebatin
  2. Sebatin minimal memiliki 4 Raja
  3. Raja minimal memiliki 4 Raden
  4. Radin minimal memiliki 4 Minak
  5. Minak minimal memiliki 4 Kimas
  6. Kimas minimal memiliki 4 Mas
  7. Mas minimal memiliki 1Kuta, 1 Jaga, 1 Layang dan 1 Bunga
  8. Kuta, Jaga, Layang dan Bunga adalah kedudukan terakhir  dalam struktur kepemimpinan adat Lampung.

Empat kedudukan adat yang menopang keabsahan kedudukan di atasnya disebut Pak Pundia Paku Sakha yang mempunuyai tugas dan tanggung-jawabnya masing-masing sesuai kedudukannya dalam kesatuan adat, yaitu Penetop Embokh, Suku Kikhi, Suku Kanan dan Lamban Lunik.

Kesatuan empat komponen masyarakat adat Lampung itu juga tergambar dalam symbol adat, yaitu yang disebut kebung. Kebung adalah bentuk ornamen adat sebagai dekorasi penghias dinding. Kebung itu berbentuk kain lebar berukuran 4 x 4 m merupakan satu kesatuan dari satuan-satuan kecil berbentuk segi tiga terdiri dari empat warna (putih, kuning, merah dan hitam). Masing-masing segi-tiga sama-kaki berukuran 4 cm dengan masing-masing warna digabung satu menjadi persegi empat berukuran 4 cm² dengan gabungan empat warna (putih-kuning-merah-hitam). Sejumlah satuan persegi empat berukuran 4 cm² digabung satu dengan satuan persegi empat lainnya akhirnya menjadi satuan besar berukuran 4 m². Kemudian dibingkai keliling dengan bingkai kain selebar 1 m yang berlapis 4 warna ke arah dalam (putih-kuning-merah-hitam).

Ornamen Lampung berupa kebung sebagai hiasan dinding ini melambangkan kesatuan masyarakat Lampung yang terdiri dari gabungan 4 strata masyarakat dalam bingkai satu kesatuan sosil yang besar. Mereka melebur satu dalam satu ikatan dengan komitmen dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing.

IV. DIALEKTIKA ADAT BUDAYA ANTAR MASYARAKAT MULTI ETNIS DI LAMPUNG

1. Aneka Etnis dan Budaya Masyarakat di Lampung

Lampung dengan kondisi alamnya yang subur dan letak geografinya yang strategis, menghubungkan 2 pulau besar di Nusantara (Jawa dan Sumatra), mudah untuk dicapai dari daerah lainnya, serta didukung sifat keramahan-tamahan dan keterbukaan masyarakatnya telah menjadikannya sebagai suatu daerah yang terus berkembang maju. Kini penduduknya terdiri dari berbagai etnis mencerminkan tipologi masyarakat multi cultural yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu masyarakat Lampung Pribumi dan mayarakat Lampung Pendatang yang terdiri dari berbagai suku di nusantara.

Etnis Lampung, Jawa dan Sumatra selatan merupakan etnis terbesar, yang bukan saja menghuni wilayah perkotaan, tetapi juga memenuhi daerah-daerah pedalaman. Etnis Lampung yang umumnya petani, mereka mengelompok dalam komunitas etnisnya masing-masing. Etnis pendatangpun demikian juga masing-masing membentuk kelompok sosial menurut etnisnya, menyatu dalam kelompok etnisnya dengan mendirikan satu wilayah perkampungan dan bahkan satu wilayah kecamatan hingga satu wilayah kabupaten/kota tertentu, serta menjalin hubungan kerjasama antar etnis. Masyarakat Lampung secara sosiologis kini sudah merupakan masyarakat multi etnis dan multi kultural, yaitu masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, ada Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Bali, Semendo, Ogan dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing etnis hidup dalam adat dan budayanya berkembang bersama di Lampung memperluas nilai filosofi kesatuan Sang Bumi Ghuwa Jughai, kalau dahulu filosofi Sang Bumi Ghuwa Jughai hanya mengikat Lampung Adat Sebatin dan Lampung Adat Pepadun, sekarang berkembang mengikat Lampung Pribumi dan Lampung Pendatang. Dari segi bahasa, kalau dahulu hanya dikenal Bahasa Lampung yang terbagi dalam 2 dialek: Nyow-Api,sekarang telah berkembang menjadi berbagai bahasa bersama dialeknya masing-masing. Bahasa Jawa misalnya bersama dialek Siro-Bagelen, Rikak-Panginyongan, Kon-Bonex.Untuk Bahasa Sunda bersama dialek Kite`-Serang, Aing-Banten, Kuring-Parahiyangan.Untuk bahasaasal Sumatra Selatan bersama dialek E`-Ogan dan Semendo, O-Lintang dan Besemahdan masih banyak lagi bahasa impor lain bersama ragam dialeknya.

Perkembangan ini merupakan asset pendukung bagi pembangunan daerah Sang Bumi Ghuwa Jughai dengan kearifan lokalnya.

  1. Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Pengikat Multi Etnis dan Sosial Budaya Masyarakat Di Lampung

Kembali mencoba mengingat apa yang telah diuraikan terdahulu mengenai Adat Budaya dan Agama dalam kehidupan masyarakat dijelaskan bahwa adat budaya itu ada dalam kehidupan manusia untuk kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok, sedangkan agama itu ada dalam kehidupan manusia untuk mengatur kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kelompok. Atau dapat dijelaskan bahwa adat budaya tumbuh untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan agama ada untuk menstabilkan kebutuhan hidup manusia. Jadi adat budaya merupakan fasilitas pemenuhan kebuthan hidup sedangkan agama merupakan fasilitas pengendalian kebutuhan hidup agar lebih mashlahat baik secara individu maupun kolektif.

Memperhatikan pengertian dan fungsi antara adat budaya dan agama dalam kontek kehidupan, sementara ego keagamaan yang sering menimbulkan konflik sosial keagamaan dalam interaksi antar masing-masing pemeluk agama, maka sangat mungkin sekali apabila adat budaya ditawarkan sebagai alternatif baik bentuk, teori maupun teknis penyelesaian konflik sosial keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Lampung. Karena apabila sudah terjadi konflik antar pemeluk agama maka itu merupakan masalah yang menggangu keamanan, harta-benda dan ekonomi. Itu semua merupakan kebutuhan hidup manusia baik secara individu ataupun kelompok.

Adapun bentuk penyelesaiannya adalah mengadop bentuk penyelesaian konflik yang mengadat dalam budaya Lampung, yaitu memerankan kedudukan, tugas dan tanggung-jawab masing-masing Jukhu Suku Pak Pendia Paku Sakha secara silang. Dalam praktek adatnya penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Lampung, apabila konflik terjadi inter masyarakat Jukhu Suku Kikhi, maka yang bertugas dan bertanggung-jawab menyelesaikannya adalah anggota masyarakat Jukhu Suku Kanan yang ditugaskan oleh pimpinan Jukhu Sukunya, begitu sebaliknya. Apabila konflik tejadi antar anggota masyarakat adat Jukhu Suku Penetop Embokh, maka yang bertugas dan bertanggung jawab menyelesaian konflik adalah anggota masyarakat adat Jukhu Suku Lamban Lunik (Jukhu Suku Daging Batin). Badan yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik melaksanakan tugasnya menggunakan ungkapan-ungkapan filsafat maupun pantun-pantun penyejuk yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang tercakup dalam 4 norma dasar filsafat sosial masyarakat adat Lampung, yaitu Pi`il Pusanggikhi. Upaya semacam ini dilakukan dengan target bertahap, apabila tidak selesai satu kali, maka diulang dua atau tiga kali. Ternyata sebesar apapun konflik masyarakat yang terjadi ditengah masyarakat adat Lampung umumnya terselesaikan dengan bentuk dan teknis penyelesaian adat.

V. PENUTUP

  1. Kesimpuln

Dalam menutup laporan penelitian ini perlu disajikan kesimpulan dari hasil kajian sebagai jawaban atas permasalahan sbb:

  1. Beraneka ragam etnis dengan latar-belakang budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan di daerah Lampung disebabkan beberapa faktor berikut:
    1. Geografis yang menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan nyaman
    2. Kearifan budaya lokal yang sarat dengan nilai-nilai keterbukaan, keperdulian, keramah-tamahan dan kesatuan dan kebersamaan.
    3. Faktor kesatuan dan kebersamaan sangat mungkin untuk dijadikan acuan pembangunan budaya bangsa secara lebih luas.
    4.  Kebersamaan beragam etnis dan budaya yang terwujud di Lampung justeru semakin memacu percepatan pembangunan dan kemajuan di daerah Lampung.
      1. Saran

Sebagai saran dan rekomendasi dari penelitian ini perlu digaris bawahi nilai-nilai yang masih tersembunyi dalam khazanah budaya Lampung masih perlu digali dan disosialisasikan secara lebih luas, khususnya di kalangan masyarakat Lampung baik masyarakat Lampung peribumi maupun Lampung pendatang.

DAFTAR PUSTAKA

-   Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, Sejarah Daerah Lampung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.

-   Hadikusuma, Hilman, Masyarkat Dan Adat Budaya Lampung, Pen. Mandar Maju, Bandung, 1989.

-   Depdikbud, Wilayah Provinsi Lampung, Adat Istiadat Daerah Lampung, (Lampung: Kanwil Depdikbud Lampung. 1985

-   Fachruddin, dan Haryadi, Falsafah Piil Pesenggiri, Sebagai Norma Tatakarama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung, Bandar Lampung: Arian Jaya, 1996.

-   Fachruddin, Suharyadi, Peranan Nilai-nilai Tradisional Daerah Lampung, Bandar Lampung: Depdikbud Provinsi Lampung, 1998.

-   Hilman Hadikusuma, Asal Usul Suku Bangsa Lampung, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1992.

-              , Ensiklopedi Hukum Adat dan Adat Budaya Lampung, Bandung: Alumni, 1995.

-              , Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, Bandung: Mandar Maju, 1995.

-              , Bahasa Lampung, Jakarta: Fajar Agung, 1997.

-   Sudjarwo, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

-   Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosda Karya, 1989).

 

Ringkasan Hasil Penelitian Kompetitif

 

[1]Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, Sejarah Daerah Lampung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, h. 3.

[2]Hadikusuma, Hilman, Masyarkat Dan Adat Budaya Lampung, Pen. Mandar Maju, Bandung, 1989., hal. 20.

[3] Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, Sejarah Daerah Lampung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, h. 3.

[4] Ibid., h. 2-3.

[5] Ibid., h. 9.

[6] Ibid., h. 11-12

[7] Ibid. 9.

[8] Ibid., h. 14.

[9] Ibid.

[10] Ibid., h. 5.

[11] Ibid., h. 5-6.

[12] Ibid., h. 6.

[13] Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung, Sejarah Daerah Lampung, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, h. 3.

Read Full Post »

Konsep Pendidikan Spiritual menurut Abu Hamid Al-Ghazali

 dan Abd Al-Qadir Al-Jilani

 

A. Latar Belakang Masalah

Dominasi dan hegemoni kehidupan materialistik dan positivistik telah mengantar manusia pada penghancuran dimensi hidup yang lain, yakni dimensi spiritual, sebagai dimensi yang berada di luar lingkaran kultural materialistik dan positivistik, tempat manusia menghubungkan diri dengan The Higher Consciousness atau The Source.[1] Krisis spiritual ini, menurut Mulyadhi Kartanegara, pada gilirannya telah menimbulkan “disorientasi” pada manusia modern. Kata “disorientasi” merupakan negasi dari orientasi, yang terjadi ketika seseorang tidak tahu lagi arah, mau kemana ia akan pergi, bahkan juga dari mana ia berasal.[2]

Krisis spiritual (spiritual crisis), menurut Danah Zohar, merupakan krisis mendasar pada masyarakat modern saat ini.[3] Daniel Goleman menyebutkan bahwa tahun-tahun terakhir milenium ini memperkenalkan “zaman kemurungan” (age of melancholy), seperti halnya abad XXI menjadi “abad kecemasan” (the age of anxienty). Data internasional memperlihatkan apa yang tampaknya merupakan wabah depresi modern, wabah yang meluas seiring dengan diterimanya gaya hidup modern di seluruh dunia.[4] Danah Zohar menganggap budaya modern ini secara spiritual bodoh (spiritually dumb); tidak hanya di Barat, tetapi juga di negara-negara Asia yang semakin terpengaruh oleh Barat.[5]

Dalam konteks ini, keberadaan spiritualitas menjadi penting bagi kehidupan manusia untuk mulai dilihat kembali sebagai bagian integral kehidupannya. Kebutuhan ini, ternyata, telah banyak dirasakan bahkan sudah mulai dicari solusinya. Agama-agama formal memang kian mendapat tantangan baru, terutama dari hipotesis konsep Spiritual Quotient (SQ) yang diajukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall. SQ, menurut keduanya, tidak berarti being religion. Sebab, ia tidak memiliki ikatan langsung dengan keberagamaan seseorang.[6]

André Comte Sponville, seorang penganut ateis, menyimpulkan bahwa kita bisa saja memisahkan antara konsep spiritualitas dari agama dan Tuhan; dan hal ini, menurutnya, tentu tidak mereduksi hakikat kehidupan spiritual. Kendati demikian, kita tidak perlu menolak nilai-nilai dan tradisi-tradisi kuno, semisal Islam, Kristen, dan Yahudi–yang menjadi bagian dari warisan kita saat ini. Lebih dari itu, kita pun mesti memikir ulang relasi kita dengan nilai-nilai tersebut dan bertanya apakah nilai-nilai tersebut signifikan bagi kebutuhan manusia.[7]

Pendidikan agama yang semestinya diandalkan dan diharapkan mampu memberi solusi[8] bagi permasalahan hidup saat ini, sayangnya ternyata lebih dipahami sebagai sehimpunan ajaran fiqih yang tidak dipahami dan dimaknai secara mendalam. Eksistensi pendidikan agama telah direduksi sebagai sekadar pendekatan ritual, simbol-simbol, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, terkesan sangat indoktrinatif, serta belum menyentuh pada pemahaman dan penghayatan. Akibatnya, nilai-nilai kewahyuan pun terpisah dari pribadi manusia yang lebih mengandalkan kekuatan rasional semata. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan pikiran yang tak memiliki dimensi ilahiah yang menjiwai konsep pendidikan yang ditawarkan.[9]

Berkaitan dengan hal itu, permasalahan lain yang muncul dan harus dihadapi adalah pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan potensi spiritual menjadi sangat mahal, karena miskinnya contoh-contoh tentang praktik dari teori pendidikan spiritual itu sendiri. Para ahli tampaknya masih kesulitan menemukan siapakah sesungguhnya pelaku dan guru yang yang patut dijadikan teladan dan panutan.

Dalam sejarah pendidikan spiritual Islam, dua orang tokoh muslim Abû Hâmid al-Ghazâlî dan ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī, yang pernah hidup pada satu zaman, sama-sama memberi respons atas situasi umat pada masanya yang tengah dilanda pergolakan–baik internal maupun eksternal–dan persaingan ideologis yang hebat melalui jalur pendidikan.[10]

Fenomena lain yang terjadi pada saat itu adalah menyebarnya kemiskinan di kalangan rakyat, sementara para pejabat kerajaan hidup dalam kemewahan dan diperparah dengan hilangnya aturan-aturan dan perundang-undangan yang mengatur rakyat.[11] Hal itu berimplikasi terhadap dekadensi moral, dehumanisasi, despiritualisasi, kemunafikan dan runtuhnya nilai-nilai kehidupan.[12]

Al-Ghazâlî adalah tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Ia pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seluruh dunia Islam. Al-Ghazâlî adalah orang yang pertama kali menggabungkan antara sufisme dan syari’ah dalam satu sistem. Al-Ghazâlî adalah orang yang banyak mencurahkan perhatiannya terhadap bidang pengajaran dan pendidikan. Oleh karena itu, ia melihat bahwa ilmu itu sendiri adalah keutamaan dan melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu ilmu merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat serta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sementara al-Jīlānī yang berjuang melalui jalur pendidikan spiritual juga terbukti cukup efektif. Hal itu terbukti, antara lain, kuliah-kuliahnya, baik di madrasah dan di ribāth, dihadiri oleh para raja, penguasa, wazir, dan para ulama yang tidak terhitung jumlahnya.[13]‘Umar al-Kaisam mengatakan bahwa majelis pengajian ‘Abd al-Qādir dipenuhi oleh orang-orang Islam dan kalangan Kristen dan Yahudi, bekas para perampok, pembunuh, dan para penjahat. Ia telah mengislamkan orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih dari 5000 orang dan menyadarkan 100.000 orang lebih dari kalangan penjahat.[14]

Dengan demikian, meneliti dan mengkaji konsep pendidikan spiritual al-Ghazâlî dan al-Jîlâni secara komprehensif penting untuk dilakukan. Apalagi, penelitian tentang konsep pendidikannya–sebagai guru spiritual yang populer terutama di kalangan persaudaraan tarekat–masih belum dilakukan. Sebagian yang telah dilakukan, sepanjang pengetahuan penulis, adalah tulisan dan penelitian yang hanya terfokus pada pemikiran tasawuf, aqidah, fiqih dan biografinya (manāqib).

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaiamanakah perbedaan dan persamaan konsep Pendidikan Spiritual Abû Hâmid al-Ghazâlî dengan Abd al-Qâdir al-Jîlâni? Apakah kedua konsep tersebut cenderung didasarkan pada satu ajaran agama (in religion) secara konsisten atau didasarkan pada spiritual semesta (universal spiritual) ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perbedaan dan persamaan konsep pendidikan spiritual Abû Hâmid al-Ghazâlî dengan Abd al-Qâdir al-Jîlâni. Penelitian ini bertujuan pula untuk membuktikan apakah konsep pendidikan spiritual keduanya cenderung didasarkan pada satu ajaran agama (in religion) secara konsisten atau didasarkan pada spiritual semesta (universal spiritual).

D. Kontribusi Penelitian

Kenyataan akan pentingnya pendidikan spiritual kini sudah merebak di sebagian kalangan masyarakat, sehingga informasi dan pembelajaran tentang hal ini mulai menjadi kebutuhan yang mendesak. Meskipun demikian, pengetahuan dan karya-karya ilmiah tentang pendidikan spiritual–khusunya ditinjau dari pendidikan Islam–masih sedikit. Salah satu penyebab mengapa pengetahuan tentang potensi spiritual ini menjadi sangat mahal; karena miskinnya contoh-contoh tentang praktik dari teori pendidikan spiritual itu sendiri. Para ahli masih kesulitan menemukan siapakah pelaku yang memiliki kecerdasan spiritual yang patut dijadikan teladan. Dengan mengkaji konsep pendidikan spiritual al-Ghazâlî dan al-Jîlâni, adalah letak penting strategisnya kajian dan penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan khususnya bagi pendidikan spiritual dan pendidikan umumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian-kajian tentang spiritualitas dan pendidikan atau pendidikan spiritual telah dilakukan oleh para pemikir dan praktisi pendidikan. Buku Spiritual Education: Cultural, Religious and Social Differences, yang diedit oleh Jane Erricker, Chaty Ota and Clive Erricker, (Brighton: Sussex Academic Press, 2001), mengkaji isu-isu pendidikan spiritual dengan pendektan religius- teologis, psikologi, antropologi, dan pedagogis. Buku ini juga mengeksplorasi isu-isu kultural, agama, gender dan sosial yang disajikan dalam bentuk penelitian dan terma pedagogis. Buku Spiritual Education: Literary, Emperical and Pedagogical Approaches, yang diedit oleh Chaty Ota and Clive Erricker, (Brighton: Sussex Academic Press, 2005), didasarkan pada makalah-makalah terseleksi dari konferensi ketiga tentang “Children’s and Young People’s Spirituality” yang diselenggrakan di Winchester, UK, Juli 2002. Buku ini ditujukan untuk mempublikasikan hasil penelitian dan perdebatan tentang spiritualitas, pendidikan dan kemanusiaan. Spiritualitas yang dipahami secara luas dan dengan perspektif berbeda, tetapi fokusnya jelas dan penting bagi negara demokrasi. Perdebatan tersebut menyangkut perkembangan spiritual anak dan remaja, dan cara-cara penyajiannya; apakah melalui pendekatan sekuler atau pendekatan agama.

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Daniel A. Helminiak dalam bukunya The Human Core of Spirituality, (New York: State University of New York Press, 1996), dalam pembahasan tentang “Mind as Psyche and Spirit”, di antaranya menyimpulkan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa spiritualitas kontras terhadap agama terorganisir (organized religion), menurutnya banyak yang mengakui tidak memeluk suatu agama, tetapi mereka secara terbuka menegaskan bahwa mereka memiliki spiritualitas yang dalam. Kajian serupa dilakukan oleh David Car yang menulis tentang “Spirituality with and without Religion”, dalam buku Spirituality, Philosophy and Education, (ed) David Car and John Haldane, (London: Routledge Falmer, 2003). Ia menyimpulkan pula perkembangan spiritual dapat saja melalui agama atau tanpa agama.

Danah Zohar dan Ian Marshal dalam buku mereka SQ: Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence, (Great Britain: Bloomsbury, 2000). Mengajukan hipotesis bahwa spiritualisme tidak memiliki ikatan langsung dengan keberagamaan seseorang. Bagi sebagian orang, mungkin menemukan cara pengungkapan melalui agama formal, tetapi beragama tidak menjamin spiritual tinggi. Banyak orang humanis dan ateis memiliki kecerdasan spiritual sangat tinggi, sebaliknya, banyak orang yang aktif beragama memiliki tingkat kecerdasan sangat rendah. André Comte Sponville dalam bukunya The Little Book of Atheist Spirituality, (tran.) by Nancy Huston, (New York: Viking Adult, 2007), ia menyimpulkan bahwa konsep spiritualitas dapat dipisahkan dari agama dan Tuhan dan hal ini tentu tidak mereduksi hakikat kehidupan spiritual yang sebenarnya.

Penulis-penulis muslim juga melakukan kajian tentang pendidikan spiritual, di antaranya ‘Alī ‘Abd al-Halīm Mahmūd dalam bukunya Al-Tarbīyah al-Rūhīyah, (Kairo: Dār al-Tauzī’ wa al-Nasyr al-Islāmīyah, 1995). Dalam bukunya, ia menyimpulkan bahwa pengembangan dan penyempurnaan potensi spiritual mesti sejalan dengan totalitas potensi yang dimiliki dengan tetap bersandar pada nilai-nilai agama. Sa‘īd Hawwā dalam bukunya Tarbiyatunā al-Rūhīyah, (Qāhirah: Maktabah al-Wahbah, 1992) menytakan ketertarikanya dengan corak sufistik dalam pendidikan spiritual. Menurutnya, para sufi mewarisi strategi pendidikan dan penyucian jiwa (tazkīyah al-nafs) dari Rasulullah. Mereka mendalami secara khusus pendidikan tersebut dan selama berabad-abad telah mempraktikkannya.

Muhammad Syaikhānī dalam bukunya Al-Tarbīyah al-Rūhīyah bain al-Shūfīyīn wa al-Salafīyīn, (Damsyq: Dār al-Quthaibah lī al-Thibā’ah wa al-Nasyr, 1999) juga merekomendasikan pendidikan corak spiritual sufistik. Menurutnya agama adalah pemahaman spiritual bagi manusia. Setiap agama memiliki konsep pendidikan spiritualnya masing-masing. Adapun tasawuf Islam mempunyai karakteristik tersendiri yang diperkuat dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Beberapa ahli telah menulis tentang beberapa sisi pemikiran al-Ghazâlî dan al-Jîlânî dengan berbagai aspeknya, namun sejauh ini penelitian yang difokuskan pada komparasi konsep pendidikan spiritual al-Ghazâlî dan al-Jîlânî, hingga selesainya proposal ini, nampaknya memang belum dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitiaan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber data utama (primary sources) maupun sumber data pendukung (secondary sources), sehingga dapat ditemukan perbedaan ide atau gagasan al-Ghazâlî dan al-Jîlâni tentang konsep pendidikan spiritual.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer (primary sources) adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian ini, yaitu karya al-Ghazâlî dan al-Jîlâni. Dalam penelitian ini karya mereka dibatasi pada kitab-kitab terkait langsung dengan tema penelitian ini:

Karya al-Ghazâlî :

a)      Kitab Al-Munqiz min al-Dhalāl, Kairo: t.p., 1316H

b)      Kitab Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, t.t

c)      Kitab Minhāj al-Ābidīn, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1995

d)      Kitab Mīzān al-Amal, tahqīq Sulaimān Dunyā, Dār al-Ma’ārif, 2003

Karya al-Jîlâni:

a)      Kitab Al-Ghunyah lī Thālib Tharīq al-Haq: fī al-Akhlāk wa al-Tashawwuf wa al-Ādāb al-Islāmiyah, diterbitkan oleh Al-Maktabah al-Sya’bīyah, Mesir, t.t.

b)      Kitab Futūh al-Ghaib, diterbitkan oleh Dār al-Muqaththam lī al-Nasyr wa al-Tauzī, Kairo, 2007.

c)      Kitab al-Fath al-Rabbānī wa al-Faidh al-Rahmānī, diterbitkan oleh Dār al-Fikr, Beirut, 2005.

d)      Kitab Sirr al-Asrār wa Mazhar al-Anwār, diterbitkan oleh Al-Bahīyah al-Mishrīyah, Mesir, t.t.

Selain itu, digunakan pula data-data dari sumber skunder (secondary sources). Sumber dimaksud adalah sumber data yang berupa karya-karya para pemikir lainnya dalam batas relevansinya dengan persoalan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini, dan beranjak dari sumber data di muka, maka penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah pokok yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber-sumber primer maupun skunder. Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan konteksnya. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Berdasarkan pada jenis data dan tujuan yang akan dicapai, maka strategi analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.[15]

Analisis data di sini adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide atau konsep[16] pendidikan spiritual al-Ghazâlî dan al-Jîlâni seperti yang didasarkan oleh data. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan teknik qualitative content analysis. Sebagaimana dikemukakan Holsti, bahwa content analysis (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.[17] Teknik ini merupakan alat riset (research tool) yang digunakan untuk menentukan keberadaan kata-kata tertentu atau konsep yang terdapat di dalam teks atau satuan teks (texts or sets of texts). Peneliti melakukan analisis terhadap keberadaan, makna dan hubungan dari kata-kata dengan analisis konseptual (conceptual analysis), kemudian membuat kesimpulan (inferences) tentang pesan yang terdapat di dalam teks.[18]

Langkah-langkah analisis konseptual terhadap teks tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (a) Menentukan tingkat analisis; pada tahap ini ditentutukan apakah pengkodean untuk satu kata atau phrasa; (b) Menentukan banyaknya konsep yang akan diberi kode secara fleksibel; (c) Pengkodean tersebut diberikan untuk menentukan eksistensi suatu konsep; (d) Memutuskan tingkat generalisasi; (e) Mengelurkan informasi-informasi yang tidak relevan; (f) Melakukan pengkodean terhadap teks; (g) Menganalisis hasil; memeriksa data, menarik kesimpulan dan generalisasi.

 G. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kajian terhadap konsep pendidikan spiritual al-Ghazālī dan al-Jīlānī, maka permasalahan penelitian ini dapat dijawab sebagai berikut: Bahwa konsep pendidikan spiritual al-Ghazālī dan al-Jīlānī sama-sama bercorak spiritual religius, karena dibangun di atas fondasi ajaran Akidah-Syariat dan didasarkan pada kemurnian sumbernya, al-Qur’an dan Sunnah, serta kemurnian sumber pengamalannya, yaitu praktik-praktik keagamaan generasi al-salaf al-shaleh. Perbedaannya adalah jika al-Ghazālī berkonsentrasi pada studi-studi mendalam tentang spiritualisme secara akademik hasil pengalamannya secara individual (di akhir-akhir kehidupannya, ia banyak menyendiri di ribath di depan madrasah Nizhamiyah, Nisyapur); al-Jīlānī lebih menekankan pada praktik-praktik (‘amalī) ritual spiritualistiknya baik secara individual maupun kolektif. Ia berjuang melalui pendidikan praktis, prilaku dan ibadah, serta kurang memberikan perhatian dalam penulisan karya akademis/ karya ilmiyah.

Dengan demikian, terbukti pula bahwa konsep pendidikan spiritual al-Ghazālī dan al-Jīlānī tersebut cenderung didasarkan pada satu kerangka ajaran agama (in religion) secara konsisten, bukan di luarnya (outside religion) dan bukan pula didasarkan pada spiritual semesta (universal spiritual).

Adapun bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut dijelaskan melalui uraian berikut ini.

Pendidikan spiritual yang digagas oleh al-Ghazālī dan al-Jīlānī dibangun di atas fondasi religius Islam. Fondasi tersebut merupakan aspek fundamental yang memberi corak kepada aspek-aspek pendidikannya. Peran substansinya, di antaranya mendasari tujuan, materi, pendidik dan media pendidikan. Fondasi teologis pendidikan spiritual al-Ghazālī dan al-Jīlānī dibangun di atas prinsip-prinsip teologis yang lebih “moderat” dan dekat dengan garis pemikiran teologi Sunnī, dan ini menjadi dasar dari jalan spiritual yang dikembangkannya. Berpegang kepada kitab suci al-Qur’an dan Sunnah, mengamalkan keduanya serta menjadikannya sebagai dua sayap menuju Allah.

Hal pertama yang harus diketahui seseorang yang ingin mendidik jiwanya adalah kondisi jiwanya sendiri. Menurt al-Ghazālī essensi manusia adalah qalb-nya, karena qalb inilah yang bisa menerima ma’rifat. Manusia siap untuk menerima ma’rifat dengan qalb-nya tidak melalui anggota lainnya. Qalb-lah yang mengetahui Allah Al-Ghazālī. Sejalan dengan pendapat tersebut al-Jīlānī, dengan ungkapan berbeda, menyebut bahwa qalb adalah rumah Allah. Menurutnya, kita mesti membersihkan hati; jangan pernah ada yang lain di dalamnya. Jika malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya, bagaimana mungkin Allah masuk ke dalam hati yang di dalamnya terdapat gambar, bahkan berhala. Al-Jīlānī menyebut istilah lain mengenai hati ini, yaitu dengan sebutan Thifl al-Ma’ānī; yaitu hakikat manusia.

Komponen tujuan pendidikannya lebih bernuansa spiritual religius transenden. Al-Ghazālī menggunakan istilah mendekat kepada Allah (القرب من رب العالمين) merupakan pandangan aliran spiritualis akhlāqi yang bersifat transendensi. Hal itu adalah wajar, sebab meskipun al-Ghazālī mendukung gerakan spiritual, namun ia tetap mengkritik kalangan spiritualis yang menyalahi metode yang benar. Sementara al-Jīlānī menggunakan istilah mencapaitarafwushūl kepada Allah, dan tidak pada upaya untuk mencapai persatuan (itthād/hulūl) dengan-Nya (taraf immanent). Al-Jīlānī termasuk yang dikenal sangat kritis terthadap semua kelompok spiritual sufi yang sesat, dengan argumentasi yang kuat dari al-Kitab dan Sunnah.

Pada komponen materi pelajaran, kurikulum versi al-Ghazālī biasanya dihubungkan dengan klsifikasi ilmunya yang sangat populer itu. Dalam klasifikasi tersebut ia menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan fiqih yang melahirkan pembagian ilmu pada yang fardhu ‘ain dan fardhu kifāyah. Kedua, pendekatan tasawuf (akhlāq) yang melahirkan pembagian ilmu pada yang terpuji (mahmūdah) dan tercela (mazmūmah). Hal ini akan lebih jelas jika dihubungkan dengan tujuan pendidikannya, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Sedangkan apa yang dasajikan oleh al-Jīlānī tidak berbeda dengan apa yang diajarkan di madrasah-madrasah saat itu. Namun ia telah mengkreasi model pendidikan integral, yakni dengan menggabungkan antara pola pendidikan madrasah (kurikulum terstruktur) dan di ribāth (tidak terstruktur). Kombinasi tersebut menyajikan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek intelektual semata, sebagaimana yang saat itu berlangsung di madrasah-madrasah, namun juga dalam pembinaan dan penempaan spiritualitas di ribāth.

Dalam pembahasan tentang keberadaan guru spiritual, al-Ghazālī dan al-Jīlānī berpandangan sama bahwa dalam pendidikan spiritual khususnya, mesti ada bimbingan, relasi, dan keterkaitan yang erat antara guru dengan murid. Sebab, guru adalah dasar dalam pendidikan spiritual. Dalam hal ini, al-Jīlānī lebih tegas dari al-Ghazālī.Sebagai argumen, ia merujuk pada tradisi kenabian dan al-salaf al-shāleh, kecuali dalam hal yang terjadi di luar kebiasaan. Ibnu Taimīyah dan Said Hawwa termasuk yang menentang keras pendapat ini


DAFTAR PUSTAKA

 

 

‘Abd Allāh ‘Abd al-Dāim, Al-Tārīkh al-Tarbīyah, t.t : Mathba’ah al-Jadīd, 1965

‘Abd al-Qādir al-Jīlānī, Al-Fath al-Rabbānī wa al-Faidh al-Rahmānī, Bairūt: Dār al-Fikr, 2005

‘Abd al-Qādir al-Jīlānī, Al-Ghunyah lī Thālib Tharīq al-Haq: fī al-Akhlāk wa al-Tashawwuf wa al-Ādāb al-Islāmīyah, Misr: al-Maktabah al-Sya’bīyah, t.t.

‘Abd al-Qādir al-Jīlānī, Futūh al-Ghaib, I’tanā bih wa Haqqaqahu Abū Sahl Najāh ‘Audh Shiyām, Al-Qāhirah: Dār al-Muqaththam lī al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2007

‘Abd Al-Wafā’ al-Taftāzānī, Ibnu Athā Allāh al-Sakandari wa Tashawwufuh,Kairo: Maktabah al-Anglo, 1969

‘Alī ‘Abd al-Halīm Mahmūd, Al-Tarbīyah al-Rūhīyah, Qāhirah: Dār al-Tauzī’ wa al-Nasyr al-Islāmiyah, 1995

‘Alī Ibnu Yūsuf al-Syathnūfī, Bahjah al-Asrār wa Midan al-Anwār, Al-Qāhirah: Syirkah wa Mathba’ah al-Bāb al-Halabī, tt

A.J.Alberry, An Account of the Mystic of Islam, UK: George Allen & Unwin, 1950

Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah, Yogyakarta: Sipress, 1993

Abdul Rahman Saleh Abdullah, Educational Theory: A Quranic Outlook, Makkah: Umm al-Qura University Press, 1982

Abū Bakr Muhammad al-Kalabbzi, Al-Taarruf lī Mazāhib ahl al-Tashawwuf, Mesir: al-Azhar, 1969.

Abū Hasan al-Nadwī, Rijāl al-Fikr wa al-Dawah fī al-Islām, Kuwait: Dār al-Qalam, 1407H

Ahmad Kamāl al-Dīn Hilmī, Al-Salājiqah fī al-Tārikh wa al-Hadhārah, Kuwait: Dār al-Buhūts al-‘Ilmīyah, 1395H

Ahmad Syalabī, Tārīkh al-Tarbīyah al-Islāmīyah, Al-Qāhirah: Al-Maktabah al-Anglo al-Mishrīyah, 1960

Al-Bustānī, Dāirah al-Maārif, Beirūt: Dār al-Ma’rifah, t.t.

Al-Ghazālī, Ihya’ ‘Ulumuddin, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabiyah, tt

Al-Ghazālī, Kimiā al-Sa’ādah, Beirut: Daar al-Fikri, 1996

Al-Sayyid Kamāl al-Haidarī, Al-Tarbīyah al-Rūhīyah, Kairo: Dār al-Kātib al-’Arabī, tt.

Al-Sya’ranī, Al-Thabaqāh al-Kubrā, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.

Al-Syarnubī, Syarh al-Hikam Ibnu ‘Athā’i Allāh, Beirūt: Dār Ibnu Katsīr, 1348

Amin Syukur dan Masyharuddin, Intelektualisme Tasawuf; Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazālī,

Amīr al-Najār dalam Al-‘Ilm al-Nafsī al-Shūfīyah, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, t.t.

André Comte Sponville, The Little Book of Atheist Spirituality, tran. by Nancy Huston, New York: Viking Adult, 2007

Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998

Azyumardi Azra, Jaringan-jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1994

Budhy Munawar Rachman, “New Age: Gagasan-gagasan Spiritual Dewasa ini,” dalam M. Wahyuni Nafis (ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Jakarta: Paramadina, 1996.

Burhan Bugin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001

C.A. Qodir, Philosophy and Science in the Islamic World, London: Croom Helm, 1988

Danah Zohar and Ian Marshal, SQ: Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence, Great Britain: Bloomsbury, 2000

Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ?, London: Bloomsbury, 1995

Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam,Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Hilda Taba, Curriculum Development: Theory and Practice,

Ibnu al-Imad, Syadzarah al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab, Beirut: al-Maktabah al-Tijariyah, tt

Ibnu al-Jauzi, Talbīs Iblīs,Dār ‘Umar ibnu al-Khaththāb lī al-Nasyr, t.t

Ibnu Katsīr, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1421H

Ibnu Taimīyah, Syarh Kalimāt min Futūh al-Ghaib (dalam Jāmī al-Rasāil), tahqīq Muhammad Rasyād Sālim, Jiddah: Mathba’ah al-Madanī, t.th.

Imām al-Dzahabī, Siyar Alām al-Nubalā, Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 1406H

Khaddām al-Zawāyah al-Qādirīyah, Al-Aqthāb al-Arbaah, t.tp: t.p., 1462H

Khalid Sayyid Rusyah, Ladzdzah al-Ibādah,Alexandria: Al-Shafā wa al-Marwā, 2004

Kuntowijiyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1991

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002

M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam & Umum), Jakarta: Bina Aksara, 1991

M.M. Sharif (ed), A History of Muslim Philosophy, Weisbaden: Otto Harrasowitz, 1963

Majīd al-Shāyigh, Al-Tarbīyah al-Rūhīyah, Mu’assasah al-Balāgh, 2003

Mark B. Woodhouse, A Preface to Philosophy, California: Wadsworth Publishing Company, 1984

Mīzrā ‘Alī Mudarris, Raihānah al-Adab fī Tarājim al-Marūfīn bi al-Kunyah al-Laqab, Tibriz: Jinjānah Safaq, tt

Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyī, Al-Tarbīyah al-Islāmiyyah wa Falasifatuha, Mishr: Isa al-Bāb al-Halabi, 1975

Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī, Khulāshah al-Tashānīf fī al-Tashawwuf, Maghrib: Mathba’ah al-Najāh, 1907

Muhammad Quthub, Manhaj al-Tarbīyah al-Islāmīyah,Kairo: Dār al-Syuruq, 2004

Muhammad Syaikhānī, Al-Tarbīyah al-Rūhīyah bain al-Shūfīyīn wa al-Salafīyīn,Damsyq: Dār al-Quthaibah lī al-Thibā’ah wa al-Nasyr, 1999

Mulyadhi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006

Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Richard W Bulliet, The Patrician of Nisaphur: A Study in Medievel of Islamic Social History, Harvard University Press, 1972

Sa‘īd Hawwā, Tarbiyatunā al-Rūhīyah, Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1992

Sa‘īd ibnu Musfir ibnu Mufrih al-Qahthānī,Al-Syaikh Abd al-Qādir al-Jīlānī wa Ārāuh al-Itiqādīyah wa al-Shūfīyah; Ardh wa Naqd Alā Dhaui Aqīdah Ahl al-Sunnah wa al-Jamāah, Al-Riyādh: Maktabah al-Mulk Fahd al-Wathanīyah Atsnā’ al-Nasyr, 1418H/1997M

 

 

 

 

 

[1]Budhy Munawar Rachmandalam M. Wahyuni Nafis (ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 46-48.

[2]Mulyadhi Kartanegara, Menyelami Lubuk Tasawuf, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 266

[3]Lihat Danah Zohar and Ian Marshal, SQ: Spiritual Intelligence: The Ultimate Intelligence, (Great Britain: Bloomsbury, 2000), h. 18

[4]Lihat Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ?, (London: Bloomsbury, 1995), h. 334

[5]Lihat Danah Zohar and Ian Marshal, SQ…, h. 18

[6]Danah Zohar and Ian Marshal, SQ…,h. 8

[7]André Comte Sponville, The Little Book of Atheist Spirituality, tran. by Nancy Huston, (New York: Viking Adult, 2007), h. 155-165.

[8]Lihat UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[9]Kuntowijiyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), h. 161; C.A. Qodir, Philosophy and Science in the Islamic World, (London: Croom Helm, 1988), h. 2; Abdul Munir Mulkhan, Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah, (Yogyakarta: Sipress, 1993), h. 137.

[10]Ahmad Kamāl al-Dīn Hilmī, Al-Salājiqah fī al-Tārikh wa al-Hadhārah, (Kuwait: Dār al-Buhūts al-‘Ilmīyah, 1395H), h. 195

[11]Ahmad Kamāl al-Dīn Hilmī, Al-Salājiqah…, h. 200

[12]Ibnu Katsīr, Al-Bidāyah wa al-Nihāyah, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1421H), Juz XII, h. 105

[13]Ibnu Katsīr, Al-Bidāyah…, h. 276

[14]Abū Hasan al-Nadwī, Rijāl al-Fikr…, h. 257

[15]Burhan Bugin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2001), h. 209

[16]Lihat Patton dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103

[17]Lexy J. Moleong, Metodologi…,h. 179

Read Full Post »

MODEL ADAPTASI PERUBAHAN LINGKUNGAN DALAM SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Studi di IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Jurai Siwo Metro

 

LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan pendidikan telah banyak mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada norma, paradigma, dan penerapan teori-teori pendidikan. Perubahan ini seiring dengan adanya tuntutan pada mutu pendidikan. Mutu pendidikan banyak mendapatkan kritik tajam seakan-akan tidak berfungsinya rencana dan pengawasan mutu pelaksanaan program pendidikan.

Perubahan norma pendidikan terletak pada regulasi pemerintahan dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan; PP No. 37 tahun 2009 tentang dosen; PP no. 41 tahun 2009 tentang guru dan dosen; PP tentang Akreditasi; RUU tentang Pendidikan Tinggi. Perubahan norma merupakan dinamika tuntutan menuju pencapaian mutu.

Perubahan paradigma pendidikan juga tidak terlepas dari adanya masalah-masalah yang timbul dalam paradigma lama tentang pendidikan. Adanya perubahan paradigma bertujuan untuk memetakan kembali jati diri sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya, perubahan pada aspek penerapan teori berkaitan dengan teori yang berkembang di Negara lain berhasil menciptakan sistem pendidikan yang terpercaya. Oleh karena itu, beberapa teori yang diterapkan selama ini dirubah pada penerapan teori lain, seperti KBK, KTSP, MBS, dan MMT.

Penelitian ini mengkaji model adaptasi perubahan lingkungan dalam sistem manajemen mutu pendidikan. Hal ini didasarkan pada perubahan yang tidak dapat dielakkan lagi, sehingga memerlukan adaptasi tertentu. Namun demikian model adaptasi yang dilakukan perlu diteliti.

Penelitian ini dilakukan pada dua lokasi yaitu lingkungan IAIN Raden Intan Lampung dan lingkungan STAIN Jurai Siwo Metro. IAIN Raden Intan dan STAIN Metro sebagai pintu masuk yang digunakan untuk mengumpulkan data empiris dan aktual dalam konteks sistem manajemen mutu pendidikan. Lokasi penelitian ini dapat dijadikan objek kasus dalam rangka menolak, memperkuat, merevisi dan/atau membentuk model manajemen mutu Perguruan Tinggi Agama Islam yang dikaitkan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan era global. Koneksitas isu-isu dan perubahan global dengan perubahan secara lokal perlu dikembangkan sehingga terjadi adaptasi teori yang berkontribusi positif.

IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Jurai Siwo kini menghadapi perubahan paradigma sistem pendidikan di level yang lebih bawah sejalan dengan otonomi daerah,[1] telah berubah dari paradigma sentralistik menjadi otonomi pendidikan. Setiap Perguruan Tinggi memiliki keunikan dan kebutuhan prioritas yang relatif berbeda. Kebutuhan dasar yang berkembang dalam proses pendidikan tidak dapat diikuti oleh pemerintah pusat. Penerapan kebijakan pendidikan yang sentralistik mengakibatkan pendidikan sangat lemah di berbagai kebutuhan dasar pendidikan baik dari segi hardware, software maupun brainware.

 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada masalah model adaptasi perubahan lingkungan dalam mewujudkan sistem manajemen mutu pendidikan di IAIN Raden Intan dan STAIN Jurai Siwo. Berdasarkan batasan masalah di atas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan IAIN Raden Intan dan STAIN Metro dalam sistem manajemen mutu pendidikan? Bagaimana respon sivitas akademika dalam menghadapi setiap perubahan tersebut ? Bagaimana model adaptasi yang dialami oleh IAIN maupun STAIN?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan IAIN Raden Intan dan STAIN Metro dalam sistem manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya, mengetahui respon sivitas akademika dalam menghadapi setiap perubahan yang ada. Hal  ini akan mengarah pada penemuan model adaptasi.

MANFAAT PENELITIAN

Segi teoritis, hasil penelitian akan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen mutu pendidikan Islam. Segi praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengelolaan PTAI agar bermutu sehingga memiliki daya saing global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif.[2] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kebijakan. Pendekatan kebijakan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan untuk memahami wawasan dan respon pihak-pihak terkait dalam manajemen mutu pendidikan ketika terjadi suatu perubahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.[3] Situasi dan kultur yang dianut dikaji secara komprehensif dalam konteks makna-makna peristiwa, kejadian, dan fenomena yang muncul dalam sistem pendidikan baik di IAIN Raden Intan maupun STAIN Metro.

Instrumen pengumpulan data (IPD) menggunakan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. IPD digunakan secara simultan sesuai keadaan untuk saling melengkapi data penelitian yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara terbuka untuk menggali alam pikiran dan wawasan informan tentang perubahan-perubahan yang terjadi, serta bagaimana respon yang terjadi. Wawancara yang dilakukan non terstruktur, sehingga memungkinkan informan yang diwawancarai sebagai subjek yang aktif mengkonstruksi dunia kognitifnya, sedangkan peneliti berusaha menangkap alam makna tersebut.[4] Namun demikian, untuk mengarah pada fokus tema penelitian, dipandu dengan pedoman wawancara yang disusun peneliti, walaupun sifatnya fleksibel.

Wawancara dilakukan secara snawball dengan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Kabag, dan Kepala UPT di lingkungan IAIN Raden Intan dan STAIN Metro. Sumber data tersebut dalam implementasinya berjalan secara saling keterkaitan antara sumber data satu dengan lainnya. Hal ini peneliti lakukan untuk cross-check keabsahan data, sehingga data yang diperoleh valid dan reliabel. Hal ini menjadi dasar dalam menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitian tentang model adaptasi perubahan lingkungan.

Rekaman digunakan penulis ketika wawancara berlangsunguntuk merekam data hasil wawancara. Salinan rekaman kedalam bentuk tulisan dilakukan setiap kali selesai melakukan wawancara. Dengan cara demikian, peneliti dapat memilah-milah data yang relevan dengan penelitian ini. Data hasil wawancara diperhalus, dirinci dan ditafsirkan maknanya dalam konteks sistem manajemen mutu pendidikan.

Data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dilakukan dengan cara angket, observasi dan dokumentasi. Angket digunakan bukan untuk dikuantifikasi, melainkan untuk menggali data.

Analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif. Prosedur yang dilalui yaitu display dan edit data, kategorisasi data berdasarkan fokus kajian, dan penafsiran makna substantif model adaptasi perubahan lingkungan. Editing data bertujuan untuk memilih dan memilah data. Hanya data yang relevan dengan masalah penelitian ini yang diproses lebih lanjut. Kategorisasi data merupakan pengelompokkan data yang berbeda-beda dari informan. Penafsiran data merupakan ikhtiar untuk menjelaskan makna-makna data dan mengapa terjadi demikian, serta bagaimana seharusnya perubahan lingkungan direspon oleh IAIN maupun STAIN. Data yang sudah dianalisis dan ditemukan makna dari data tersebut disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Langkah-langkah ini dalam praktiknya interaktif antara data dan analisis.

 KAJIAN TEORI MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Teori manajemen mutu (quality management) telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, industri dan akademik (industrial and academic leaders), produksi dan jasa, profit dan non-profit, baik organisasi besar maupun kecil bahkan dipercayai dan diletakkan sebagai ‘a flurry of activity’.[5] Hadirnya manajemen mutu telah mendorong anggota dalam organisasi tersebut untuk sibuk dan bergerak menuju pencapaian mutu. Deming merupakan tokoh kunci yang memberikan kontribusi pada percepatan revitalisasi ekonomi Jepang setelah Perang Dunia II melalui manajemen mutu.[6] Yoshida menyoal tentang manajemen mutu yang telah diterapkan di Jepang tersebut untuk kemudian diterapkan di Amerika Serikat yang hasilnya tidak sebaik di Jepang.[7] Walaupun kemudian banyak peneliti yang mengemukakan bahwa metode management Deming banyak diterapkan dalam perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat.[8]

Manajemen mutu yang dikemukakan Deming dikritisi oleh John C. Anderson dkk., yang menyatakan bahwa Deming sebenarnya hanya memberikan semacam petunjuk (prescriptive), bukan menjelaskan teori manajemen mutu, sehingga tampak empirik praktis dengan 14 point sebagai rambu-rambunya.[9] Oleh karena itu, Anderson merumuskan teori manajemen mutu serta aplikasi praktis sehingga dapat digunakan untuk penelitian lanjutan. Dalam hal ini, David A. Waldman  meneliti relasi antara individu-individu dalam organisasi dengan proses sistem manajemen yang menyimpulkan bahwa manajemen mutu terpadu  memiliki kontribusi terhadap teori-teori pengembangan sumber daya manusia dalam kesempurnaan kinerja.[10] Waldman mengkaji sistem manajemen dalam organisasi yang sebelumnya hanya dipandang pengembangan SDM secara individual, padahal yang terpenting adalah sistem organisasi.

Nuria Lopez Mielgo dkk., meneliti tentang hubungan antara mutu dengan manajemen inovasi yang sudah lumrah dianggap bertentangan menurutnya.[11] Hasil penelitian Mielgo menyatakan bahwa walaupun dua kegiatan tersebut adalah kompleks, tetapi kenyataannya perusahaan-perusahaan yang inovatif adalah perusahaan yang mengubah manajemen dengan menemukan manajemen mutu. Menurut Mielgo, kemampuan inovasi berhubungan dengan sumber nilai tertentu dan menjadi kemampuan akumulasi yang melebihi batas waktu sehingga memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, dalam perusahaan atau organisasi diperlukan standar dan kontrol mutu, sehingga muncul standar terhadap proses dan produk baru.

Sim B. Sitkin dkk., mendebat karakteristik total quality manajemen dalam pendekatan tradisional yang hanya membatasi diri pada kontrol, kontrol mutu karena tidak mengandung unsur pembelajaran.[12] Sitkin dalam penelitiannya mengkaji bahwa walaupun para penggagas awal total quality management secara mendasar memberikan aturan yang terbatas, tetapi teori manajemen mutu dapat diartikulasikan lebih luas, dan diterapkan secara berbeda, namun menuntut pada proses pembelajaran. Hal ini, Sitkin mengkaji lewat keragaman perspektif untuk menemukan perbedaan antara control mutu dan pembelajaran.

Secara teoritis, manajemen mutu mudah dirumuskan, akan tetapi dalam implementasinya banyak keragaman, bahkan kesulitan sebagaimana dikaji dalam penelitian Rhonda K. Reger dkk.[13] Hasil penelitian Reger menyimpulkan bahwa kesuksesan organisasi tergantung pada kemampuan manajemen dalam menyusun model yang dinamis untuk mentransformasikan perubahan secara bertahap sesuai prioritas organisasi.

T. Ravichandran meneliti manajemen mutu dalam pengembangan sistem organisasi yang melibatkan 1000 perusahaan dan agensi pemerintahan dengan menyimpulkan bahwa mutu terbaik hanya dicapai jika top manajemen menciptakan infrastruktur yang mengenalkan perbaikan dalam desain proses dan menghubungkannya dengan stakeholders.[14]

Manajemen mutu walaupun konotasinya positif, tetapi dalam pengembangan manajemen mutu tidak selalu positif sebagaimana pembelajaran dalam kenyataannya sulit dikembangkan.[15]Jeliazkova meneliti variasi penjaminan mutu di Eropa dengan menyimpulkan bahwa dinamika eksternal dan internal sangat mempengaruhi desain penjaminan mutu. Kesimpulan ini berbeda dengan David Billing yang menyatakan bahwa dalam internasionalisasi pendidikan, penjaminan mutu eksternal menjadi model yang ditransper dari negara satu ke negara lainnya.[16]

John Biggs meneliti penjaminan mutu dalam dua perdebatan apakah sifatnya retrospective atau prospective.[17] Kesimpulan penelitian Biggs menyatakan bahwa penjaminan mutu itu sifatnya prospective yang mengandung proses Quality Model, Quality Enhancement, dan Quality Feasibility sebagai tahapan tercapainya mutu. Kesimpulan ini bertentangan dengan Bowden yang menyimpulkan bahwa penjaminan mutu adalah pengukuran terhadap apa yang sudah dilaksanakan dalam manajemen.[18]

Jitse D.J. Ameijde dkk., menyimpulkan bahwa kesuksesan organisasi (kasus yang diteliti yaitu University Kingdom) ditentukan oleh adanya distribusi kepemimpinan (distributed leadership) yang membentuk tim, bukan pada perseorangan pemimpin.[19] Penelitian ini menolak pendapat yang menyatakan bahwa produktivitas ditentukan oleh individu sebagai sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Dirkvan Damme menyimpukan bahwa penjaminan mutu (QA) harus kolaborasi antara pemerintah dan institusi pendidikan dengan pengukuran yang diperluas, walaupun dalam hal kasus mobilitas penerimaan peserta didik dengan program yang sangat beragam.[20] Hal ini dengan pertimbangan bahwa stakeholders utama adalah pemerintah yang membutuhkan sumber daya manusia yang handal.

Penjaminan mutu di Australia muncul diakibatkan adanya desakan globalisasi namun juga hasilnya memberikan kontribusi pada globalisasi secara simultan.[21] Pemerintah telah memberikan kebijakan pada tahun 1990an agar lembaga pendidikan menempatkan customers utama yaitu pemerintah sebagai pemilik dana yang membutuhkan sumberdaya bagi lapangan pekerjaan.

G. Srikanthan menyimpukan pentingnya model holistik yang menggabungkan idealitas pendidikan, pelayanan dan etos perilaku dalam pendidikan tinggi sehingga terjadi sinergi antara pendidikan dan teori organisasi.[22] Penelitian Srikanthan bertolak pada hasil-hasil penelitian sebelumnya yang saling bertentangan yaitu Harvey,[23] Bensimon,[24] Birnbaum[25] dan Vazzana dkk.[26]

Berdasarkan uraian hasil-hasil penelitian tentang manajemen mutu, perdebatan akademiknya terletak pada pengukuran dan mengelola mutu itu sendiri, bukan pada penting tidaknya manajemen mutu. Nina Becket dan Maureen Brookes menyatakan bahwa banyak negara mengadopsi model pengukuran mutu yang berbeda-benda.[27]

Berdasarkan kajian teori terdahulu dapat dipahami bahwa masalah mutu pendidikan erat kaitannya dengan model manajemen yang diimplementasikan dalam lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena itu, manajemen mutu perlu dikelola dengan baik oleh seluruh komunitas lembaga pendidikan, sehingga benar-benar sejalan dengan perkembangan teori dan dinamika kebutuhan realitas yang berkembang dalam masyarakat.

Sistem manajemen mutu dalam bidang pendidikan masih tergolong baru dibandingkan dengan manajemen mutu bidang ekonomi industri.[28] Edward Sallis mengatakan bahwa gerakan untuk menerapkan manajemen mutu dalam bidang pendidikan dimulai sejak tahun 1980-an di Amerika Serikat terbatas dalam colleges.[29] Pada tahun 1990-an berkembang di lembaga pendidikan formal dan mulai menyadari pentingnya manajemen mutu. Para tokoh pendidikan yang tergabung dalam bentuk asosiasi telah mengkaji tentang penerapan manajemen mutu. Robert Kaplan dalam hasil penelitiannya memberikan input pada manajemen mutu di Harvard Business School walaupun hanya terbatas pada relevansi kurikulum pendidikan dengan dunia industri.[30] A. Roberts melakukan penelitian tentang manajemen mutu dalam aspek kepuasan customers, orangtua dan dunia kerja yang menyatakan bahwa terdapat variasi cara manajemen untuk mewujudkan kepuasan tersebut.[31] Pasca tahun 1990-an gerakan manajemen mutu mulai bergerak ke Eropa untuk mengkaji gap (kesenjangan) antara kebutuhan industri dengan hasil-hasil pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Pada waktu itu di Eropa masih sedikit kesadaran pentingnya manajemen mutu terutama dalam bidang pendidikan.[32]

Teori manajemen mutu kemudian menjadi kebutuhan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan hingga era persaingan merebut jaminan mutu. Pemerintah, masyarakat dan pengguna jasa pendidikan sangat membutuhkan lembaga pendidikan yang bermutu. Hal ini harus direspon oleh para pengelola lembaga pendidikan baik dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Sikap demikian akan memberikan manfaat besar baik kepada internal maupun eksternal. Secara internal lembaga pendidikan akan berkembang dan maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan tarap hidup yang lebih baik bagi semua anggota institusi pendidikan tersebut. Secara eksternal akan mendapatkan kepuasan layanan pendidikan sehingga mendukung program-program yang ditetapkan lembaga. Hubungan timbal balik antara internal-eksternal secara simultan akan mencerdaskan kehidupan yang bermartabat di mata dunia internasional.

Para tokoh dalam bidang pendidikan berbeda pandangan tentang teori manajemen mutu. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri pendidikan bermutu dan bagaimana cara mewujudkan ciri-ciri tersebut. Atas dasar ini, beberapa teori yang berkembang dalam manajemen mutu sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjamin mutu yaitu quality control (QC)[33], quality assurance (QA),[34] total quality control (TQC)[35], total quality management (TQM)[36] dan school base management (SBM).[37] Semua teori menempatkan quality (mutu) sebagai pusat pengawasan dan evaluasi mutu. Jika diklasifikasi dalam bidangnya, dua teori yang terakhir menjadi isu yang populer dalam bidang pendidikan, karena TQM dan SBM memiliki bangunan teori yang lebih relevan dengan karakteristik pendidikan sebagai layanan jasa, kecuali TQM selain pendidikan juga lebih dahulu digunakan dalam bidang ekonomi-produksi. Sedangkan tiga teori terdahulu lebih banyak diterapkan dalam dunia ekonomi industri layanan produksi barang yang sudah mapan digunakan sebagai strategi untuk memberikan kepuasan pelanggan.

Kajian kritis perlu dilakukan dalam menghadapi keragaman teori manajemen mutu di atas. Sebab, terkadang suatu teori yang tepat digunakan dalam bidang tertentu, belum tentu tepat untuk bidang lainnya; teori yang berkembang pesat di suatu negara, belum tentu berkembang di negara lainnya mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang secara alamiah tidak dapat dipungkiri. Hal ini seringkali mengundang perdebatan akademik dalam teori manajemen mutu pendidikan.

Teori manajemen mutu dalam bidang pendidikan masih banyak didasarkan pada teori mutu yang dikembangkan dalam bidang ekonomi oleh para tokoh mutu yaitu Deming,[38] Juran,[39] Figenbaum,[40] dan Crosby[41] walaupun di antara mereka sendiri masih terdapat perbedaan dalam mendefinisikan mutu dan cara pengukurannya. Para ahli tersebut telah memberikan inspirasi dan mimpi-mimpi besar sebagai dasar-dasar manajemen mutu dalam lembaga pendidikan. Para tokoh mutu tersebut selalu muncul dalam tulisan-tulisan tentang manajemen mutu.

Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Sebab, ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah, karena adanya perbedaan karakteristik antara ekonomi-industri dengan pendidikan. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir/pakar pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Konstruksi berpikir antara manajemen mutu pendidikan dengan manajemen mutu ekonomi-industri sangat berbeda, sehingga faktor kunci tercapainya mutu itu sendiri menjadi sangat berbeda dan lebih kompleks dalam bidang pendidikan.[42] Misalnya, para peserta didik sebagai manusia dinamis turut serta menentukan tercapai tidaknya mutu yang ditetapkan lembaga pendidikan. Hal ini tidak sedikit, gagalnya pencapaian mutu, karena peserta didik tersebut tidak berusaha mewujudkannya. Sedangkan dalam bidang ekonomi-industri, bahan baku yang diproduksi tergantung sepenuhnya pada proses dan prosedur baku yang sudah didesain sedemikian rupa. Atas dasar perbedaan ini perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perubahan dalam Sistem Pendidikan

Perubahan dalam sistem pendidikan Islam telah nyata dan terus berkembang. IAIN Raden Intan dan STAIN Metro sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam berstatus negeri di bawah binaan Kementerian Agama RI menghadapi tuntutan perubahan. Namun demikian, tidak setiap tuntutan perubahan dapat diikuti dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh data penelitian bahwa STAIN Metro belum memanfaatkan peluang PK-BLU yang sebenarnya telah menjadi instruksi Kementerian Agama bahwa seluruh PTAIN sampai tahun 2012 harus menjadi PK-BLU. Sedangkan IAIN Raden Intan sudah melakukan perubahan menjadi status PK-BLU sejak bulan April 2010 dan dinyatakan BLU penuh untuk masa lima tahun (2010-2015).

Tujuan PK-BLU yaitu meningkatkan mutu akademik dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan PNBP Non Akademik. Dalam hal ini dimungkinkan karena danya kewenangan IAIN Raden Intan untuk membelanjakan langsung anggaran dari PNBP non akademik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan layanan akademik.

Tuntutan perubahan dalam sistem pendidikan selanjutnya adalah kebijakan Kementerian Agama RI tentang sistem penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPMB Nasional PTAIN sejak tahun 2010. SPMB PTAIN ini bertujuan agar perguruan tinggi dapat bersaing secara nasional dengan menseleksi calon-calon mahasiswa terbaik. SPMB PTAIN ini telah dilakukan oleh IAIN Raden Intan Lampung dan sejak tahun 2011, hasilnya sangat signifikan yaitu pendaftar calon mahasiswa terbanyak rangking ke-3 se-Indonesia setelah UIN Malang dan UIN Makasar. Melalui SPMB PTAIN yang dilakukan oleh IAIN Raden Intan telah mengubah citra secara nasional bahwa kampusnya sangat diminati oleh masyarakat. Di samping itu, ketentuan kebijakan Kementerian Agama bahwa minimum 60% mahasiswa baru wajib dijaring melalui SPMB PTAIN maka IAIN Raden Intan telah melampaui target minimum tersebut.

Berbeda halnya dengan STAIN Metro walaupun telah berusaha menjaring melalui SPMB PTAIN namun hasilnya belum ada. Dalam hal ini, STAIN Metro belum mampu memanfaatkan peluang persaingan secara nasional. Tuntutan SPMB PTAIN akan terus berjalan seiring dengan tingkat persaingan mutu calon mahasiswa baru secara nasional.

Perubahan selanjutnya yaitu tuntutan pemerintah tentang Akreditasi melaui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Seiring dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka setiap perguruan tinggi wajib melakukan akreditasi sesuai dengan standar nasional. Sejak tahun 2008, tuntutan akreditasi terdiri atas dua (2) bagian, yaitu akreditasi prodi dan akreditasi institusi.

IAIN Raden Intan dan STAIN Metro telah melakukan akreditasi prodi dengan baik. Hal ini, pada tahun 2011 saat penelitian ini dilakukan, semua prodi jenjang S-1 di IAIN telah diakreditasi oleh BAN-PT kecuali prodi baru yang mendapat izin operasional yaitu BKI, Pendidikan Fisika, Pendidikan Matematika dan PGMI. Demikian juga di STAIN Metro semua prodi jejang S-1 sudah terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa IAIN dan STAIN telah melakukan perubahan dalam bidang mutu prodi.

Berbeda halnya dalam akreditasi Institusi bahwa STAIN Metro belum melakukan Akreditasi Institusi yang menjadi kebijakan BAN-PT sejak tahun 2008. Sedangkan IAIN Raden Intan telah melakukan akreditasi Institusi pada tahun 2008 (2008-2014). Meskipun peringkat C hasil akreditasi institusi (hal ini dialami sama oleh UNILA), namun IAIN Raden Intan telah berupaya melakukan perubahan status kelembagaan. Hal ini sangat diperlukan oleh para stekholders.

Perubahan selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah tentang dosen, UU No. 14 tahun 2003; PP No. 37 tahun 2009. IAIN Raden Intan dan STAIN Metro telah melakukan perubahan nasib para dosen sehingga meningkat kesejahteraan, yaitu mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan setiap bulan. Seiring dengan itu, dosen menjadi guru besar semakin bertambah signifikan karena juga mendapat tunjangan kehormatan sebesar dua kali gaji pokok. Saat ini (2011) IAIN Lampung telah memiliki dosen lulus sertifikasi sebanyak 208 orang; dan memiliki guru besar sebanyak 11 orang. Dosen lulus S-3 di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung saat ini (2011) berjumlah 47 orang.

Tabel

Dinamika Perubahan dalam Sistem Pendidikan

Bidang Tuntutan Perubahan IAIN Raden Intan STAIN Metro
Anggaran PK-BLU Ya, Penuh Tidak
Penerimaan Mhs Baru SPMB-PTAIN Ya, Berhasil Ya, Belum berhasil
Akreditasi prodi Instrumen 2008 Ya Ya
Akreditasi Institusi Instrumen 2008 Ya Tidak
Tenaga Pendidik Sertifikasi Dosen Ya Ya

 

Respon Sivitas Akademika dalam Perubahan

Tuntutan perubahan telah nyata yakni sejak diundangkannya undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur sistem pendidikan nasional, termasuk perguruan tinggi agama Islam yang menjadi sub sistem pendidikan nasional. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tuntutan perubahan dapat secara langsung dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Hal ini dapat dimaknai sebagai proses dinamika, yang terus berjalan seiring dengan tingkat kesiapan dan respon masing-masing sivitas akademikanya.

Respon sivitas akademika IAIN Raden Intan Lampung terhadap perubahan satker biasa menjadi satker PK-BLU masih pesimis. Alasannya, karena mekanisme kerja dan perangkat pendukung untuk mengimplementasikan PK-BLU belum dibentuk. Apa yang sudah tertulis dalam dokumen usulan PK-BLU masih banyak yang belum ditaati. Pada saat yang sama, akibat dari fleksibiltas penggunaan anggaran PNBP Non Akademik cenderung untuk “diotak-atik” berdasarkan kehendak pimpinan, sehingga banyak mengalami revisi anggaran. Revisi anggaran adalah dibenarkan, namun harus tetap sesuai dengan dasar kebutuhan yang telah ditetapkan bersama dalam rapat kerja pimpinan. Akibat revisi anggaran yang berulang, maka proses penggunaan anggaran menjadi sangat lambat dan realisai program tertunda.

Berbeda halnya dengan respon sivitas akademika STAIN Metro terhadap tuntutan perubahan PK-BLU yaitu masih menunggu waktu dan kesiapan dokumen usulan ke kementerian keuangan cq kementerian agama. Hal ini menyebabkan STAIN Metro belum menjadi satker PK-BLU.

Respon sivitas akademika IAIN Raden Intan terhadap SPMB PTAIN sangat positif. Pimpinan telah menunjukkan hal yang serius dalam mensukseskan program seleksi mahasiswa baru melalui SPMB PTAIN. Hal ini juga didorong oleh tuntutan SPM dalam PK-BLU bahwa tahun 2011, IAIN Lampung harus menerima mahasiswa baru minimal 1.600 orang. Hal ini sudah tercapai bahkan melampaui target.

Berbeda halnya dengan respon sivitas akademika STAIN Metro yang masih pesimis, karena status kelembagaan STAIN berada di bawah IAIN dan UIN. Oleh karena itu, pimpinan STAIN Metro berupaya untuk mengubah STAIN menjadi IAIN. Hal ini sama dialami oleh STAIN lainnya, persaingan secara nasional belum mampu bersaing. Oleh karena itu, penerimaan mahasiswa baru anatara UIN, IAIN dan STAIN menunjukkan bahwa UIN jauh lebih banyak dapat menerima mahasiswa baru setiap tahunnya. IAIN Lampung pun dapat meningkatkan status menjadi UIN sehingga jumlah mahasiswa baru makin bertambah yang tentunya diimbangi dengan ketersediaan dosen dan sarana prasarana yang memadai.

Respon sivitas akademik IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Metro terhadap Akreditasi masih beragam antara optimis dan pesimis. Sebagian besar optimis karena sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan internal tentang mutu kelembagaan. Sedangkan sebagian kecil pesimis, karena instrumen akreditasi yang baru, sehingga belum ada pola sebelumnya. Walaupun perpanjangan akreditasi, tetapi para ketua jurusan yang baru masih menilai belum mengetahui banyak data-data yang ada pada prodi tersebut.

Respon sivitas akademika IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Metro terhadap sertifikasi dosen semuanya optimis dan positif. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sehingga dapat bekerja penuh perhatian di kampus. Namun demikian, masih tersisa persoalan yang belum direspon baik oleh sivitas akademika yaitu laporan kinerja setiap semester dan setiap tahun menjadi laporan pada Dirjen Pendis Kementerian Agama RI sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan tahun berikutnya.

 

Tabel

Respon Sivitas Akademika dalam Perubahan

 

Perubahan Tujuan Proses Respon
PK-BLU Fleksibilitas pengelolaan Anggaran -Usul PK-BLU

-Penetapan PK BLU Penuh

-RBA

-Realisasi Anggaran

-Sebagian besar sivitas akademika IAIN pesimis tentang akuntabilitas PK- BLU

-STAIN belum ada PK-BLU

SPMB-PTAIN Menjaring mutu Calon Mahasiswa secara nasional -Daftar online

-Seleksi Ujian nasional

-Kelulusan Nasional

-Registrasi Lokal

-Pimpinan IAIN Merespon sangat Positif

-Pimpinan STAIN sangat kurang positif

Aturan dan Instrumen Akreditasi prodi dan Institusi Menjamin Mutu Prodi dan Institusi -Evaluasi Diri

-Penyusunan Borang Prodi, Fakultas, Institusi

-Desk evaluation

-Assesment Lapang

Sebagian besar sivitas akademika IAIN dan STAIN merespon positif
Sertifikasi dan Laporan Kinerja Dosen Menjamin profesionalitas dosen -Mengusulkan Kuota

-Menyusun Portfolio

-Sidang kelulusan -Mendapat Tunjangan

-Laporan semester dan tahunan

-Semua sivitas akademika IAIN dan STAIN merspon positif

-Laporan Kinerja Dosen kurang positif

Model Adaptasi Manajemen Mutu Pendidikan

Tuntutan perubahan baik level kebijakan, paradigma, teori, dan implementasi dalam realitasnya sangat ditentukan oleh respon yang diberikan. Perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal direspon secara beragam oleh masing-masing perguruan tinggi. Dalam konteks manajemen mutu pendidikan, dinamika eksternal dan internal harus terjadi kompelementer. Dinamika ekternal akan menjadi indikator pengakuan publik, sedangkan dinamika internal akan menjadi akuntabilitas dan jaminan mutu berkelanjutan.

Banyaknya model yang berkembang di lingkungan eksternal berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan yang telah dilakukan dalam mengelola tuntutan perubahan (kebijakan, paradigma, teori, implementasi), maka lembaga pendidikan tertentu akan melakukan adaptasi-adaptasi tertentu; jika tidak melakukan adopsi. Model adopsi mengindikasikan tidak mandiri, tidak kreatif bahkan dalam bidang tertentu tidak diizinkan. Oleh sebab itu, model adaptasi paling banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan.

Model adaptasi yang dilakukan di IAIN Raden Intan Lampung yaitu M-TD (midle-topdown). Regulasi pemerintah tentang tuntutan perubahan yang dijelaskan di atas, telah direspon oleh IAIN Raden Intan mulai dari midle yaitu unit-unit kerja di level rektorat sejalan dengan program kerja. Unit kerja mendapatkan persetujuan Rektor untuk selanjutnya diimpelentasikan ke seluruh sivitas akademika. Misalnya, dalam PK-BLU diadaptasi oleh Bagian Keuangan, Perencanaan, kepegawaian, PPMP, Lemlit dan LPM. Setelah level ini selesai mengadaptasi PK-BLU, implementasinya berlaku untuk unit kerja terkecil dan seluruh sivitas akademika.

Akreditasi Institusi diadaptasi oleh PPMP atas persetujuan PR-1 yang kemudian dampaknya dapat dimanfaatkan oleh seluruh sevitas akademika. Kecuali akreditasi prodi, menganut model buttom-up. Sertifikasi dan laporan kinerja dosen diadaptasi oleh PPMP dengan merekrut asesor baru secara mandiri.

 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Jurai Siwo Metro dapat disimpulkan bahwa: ada kesamaan perubahan terjadi disebabkan oleh adanya dinamika sistem penjaminan mutu eksternal. IAIN dan STAIN melakukan penjaminan mutu kelembagaan karena adanya tuntutan dari BAN-PT sebagai pengawal mutu prodi dan institusi perguruan tinggi. IAIN dan STAIN melakukan proses penjaminan mutu dosen karena adanya tuntutan sertifikasi dosen dari peraturan pemerintah. Namun ada juga perbedaan anatar IAIN dan STAIN yaitu IAIN teah merespon baik dinamika jumlah mahasiswa di IAIN Raden Intan karena tuntutan standar pelayanan minimum dari Menteri Agama dalam sistem PK-BLU dan tuntutan kementerian Agama cq Dirjen Pendis tentang minimal 60% mahasiswa baru direkrut melalui jalur SPMB PTAIN nasional. IAIN merespon baik tuntutan laporan kinerja dosen pasca sertifikasi melalui laporan semester dan merekrut para asesor baru untuk beban kinerja dosen.

DAFTAR PUSTAKA

Allison, Michael and Jude Kaye, Strategic Planning for Nonprofit Organizations. Sanpransisco: Support Center, 1997.

Anderson, John C. et.al. “A Theory of Quality Management Underlying the Deming Management Method”, dalam The Academy of Management Review, Vol. 19 No. 3, Juli 1994.

Banks, Jerry. Principles of Qualities Control. Singapore: John Willey & Sons, 1994.

Bensimon. Total Quality Management in the Academy: A Rebellious Reading. Harvard Educational Review, Vol. 65, No. 4, 1995.

Biggs, John. The Reflective Institution: Assuring and Enhancing the Quality of Teaching and Learning. Netherlands: Higher Education, Vol. 41, 2001.

Billing, David. International Comparisons and Trends in External Quality Assurance of Higher Education: Commonality or Diversity. Netherlands: Higher Education, Vol. 47, No. 1, January 2004.

Birnbaum, R. and J. Deshotels, Has the Adopted TQM?” Planning for Higher Education, Vol. 28, No. 1, 1999.

Campbell, J.P Dunnete et.al., Managerial Behavior, Performance, and Effectiveness. NewYork: McGraw Hill, 1970.

Carter, Carla C. Human Resource Management and the Total Quality Imperative. USA: AMACOM, 1994.

Cohen, S., & Brand, R. Total Quality Management in Government: A Practical Guide for the Real World, San Francisco: Josey-Bass, 1993.

Crosby, Philip B. Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, New York, McGraw-Hill, 1879.

Crosby, Philip B. Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management, Milwaukee, WI: Quality Press, 1984.

Damme, Dirk Van. Quality Issues in the Internationalisation of Higher Education, Netherlands: Higher Education Vol. 41, 2001.

Davis, G. Russel. Planning Education for Development: Volume Issue and Problems in The Planning of Education in Developing Countries, Cambridge: Massachusetts, 1996.

Dean, J.W., Jr & Evans. J. Total Quality: Management, Organization, and Strategy, St. Paul, MN., West, 1994.

Deming, W. Edward. Out of the Crisis, Combridge University Press, Combridge, 1986.

Deming, W. Edward. Quality, Productivity, and Competitive Position, Combridge: MIT, Center for Advanced Engineering Study, 2007.

Feigenbaum, A.V. Total Quality Control, 4th ed, New York: McGraw-Hill, 1991.

Fuhrman. Designing Coherent Education Policy: Improving the System, San Francisco: Jossey Bass, 1993.

Goetsch, David L dan Stanley B Davis. Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Service, USA: Prentice Hall, 1997.

Grant, Robert M., Rami Shani, and R. Krishnan. TQM’s Challenge to Management Theory and Practice. Sloan Management ReviewAVinter, 1994.

Griffin, Rosarii. Education in The Muslim World: Diferent Perspectives, Oxford: Symposium Books, 2006.

Hammond, Paula and Tilaye Yeshanew, “The Impact of Feedback on School Performance”, dalam Educational Studies, Vol. 33, No. 2, June 2007.

Harvey. Beyond TQM, Quality in Higher Education, Vol. 1, No. 2, 1995.

Hersey, P. & P. Blanchard, Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources, London: Prentice Hall International Edition, 9th Edition, 1995.

Hodgson, A. Deming’s Never-ending road to Quality, Personnel Management, July 1987.

Hoy, Charles, et.al. Improving Quality in Education, London: Falmer Press, 2000.

Hoy, W.K. & C.G. Miskel, Educational Administration Theory, Research, and Practice, New York: Random House Inc, 2005.

Hoyle, E. The Process of Management, in E523 Management and School, Milton Keynes, Open University Press, 1981.

Ishikawa, Kaoru. What Is Total Quality Control? New Jersey, Prentice-Hall, 1985.

Ishkawa, Kaoru. Guide to Quality Control, Asian Productivity Organization, New York: UNIPUB, 1996.

Jeliazkova, Margarita & Don F. Westerheijden, Systemic Adaptation to a Change Environment: Toward a Next Generation of Quality Assurance Models, Netherlands: Higher Education Vol. 44, 2002.

Juran, J.M. dan Frank M. Gryna (Ed). Juran’s Quality Control Handbook, 4th Edition, New York, McGraw-Hill, 1988.

Juran, J.M. Quality Planning and Analysis, New York: McGraw-Hill, 1980.

Juran, J.M. The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality, Quality Progress, Volume 19 No. 8, 1986.

Kaplan, Robert. The Total Quality Forum: Forging Strategic Links with Higher Education, Proceedings, Ohio, Agustus 1991.

Kekale, Jouni. “Quality Assesment in Diverse Disciplinary Settings”, dalam Jurnal “Higher Education”, Vol. 40, No. 4, December 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.

Kydd, Lesley, et.al. Profesional Development for Educational Management, Philadelphia: Open University Press, Buckingham, 1997.

Mielgo, Nuria Lopez, et.al., “Are Quality and Innovation Management Conflicting Activies?”, dalam Jurnal Technovation, Vol. 29 tahun 2009.

Pardy, David. Quality Assurance, Conference Paper CP516, Blagdon, The Staff Colledge, Januari 1992.

Pawlowski, Jan M. The Quality Adaptation Model: Adaptation and Adoption of the Quality Standar ISO/IEC 19796-1 for Learning, Education, and Training, Vol 10(2), Educational Technology & Society, 2007.

Powell, Thomas C. “Total Quality Management As Competitive Advantage. A Review and Empirical Study”, dalam Jurnal, Strategic Management Journal, Vol. 16, 21 February 1995, John Wiley & Sons Ltd. Final Revision Received

Ravichandran, T. & Arun Rai, Quality Management in Systems Development: An Organizational System Perspective, (USA: MIS Quartely Research Article, Vol. 24 No. 3, September 2000)

Reger, Rhonda K. et.al., “Reframing the Organization: Why Implementing Total Quality is Easier Said Than Done”, dalam Jurnal Academy of Management Review, Vol. 19 No. 3  tahun 1994.

Roberts, A. Establishing Customer Needs and Perceptions, Mendip Paper MP 031, Blagdon, The Staff College, 1992.

Roth, Klas. “Deliberative Pedagogy: Ideas for Analysing the Quality of Deliberation in Conflict Management in Education, dalam Study Philosophy Education, Volume 27, 8 November 2008.

Sallis, Edward. Total Quality Management in Education, London: Kogan Page Education Management Series, 1993.

Saraph, J.V., Benson, P.G., & Schoeder, R.G. An Instrumen for Measuring the Critical Factors of Quality Manajemen, Decision Sciences, Vol. 20 tahun 1989.

Sashkin, M & Kisser, K.J, Putting Total Quality Management to Work, San Francisco, Berret Koehler Publiser, 1993.

Sashkin, M., & Kiser, K.J. Total Quality Management, San Franscisco: Berett-Koehler, 1993.

Schargel, Franklin. Transforming Education Through Total Quality Managemen: A Practitioner’s Guide, New York: EYE on Education, 1993.

Scherkenbach. W.W. Performance Appraisal and Quality: Ford’s new Philosophy, Quality Progress, Vol. 18 No. 4, 1986.

Schuler, Randall S. Personnel and Human Resource Management, New York: West Publishing Company, Third Edition, 1987.

Shaples, et.al. “How TQM Can Work in Education”, dalam Quality Progress, May, 2003.

Sitkin, Sim B. et.al “Distinguishing Control From Learning in Total Quality Management: A Contingency Perspective”, dalam Jurnal Academy of Management Review, Vol. 19 No. 3  tahun 1994.

Srikanthan, G. Developing a Holistic Model for Quality in Higher Education, Melbourne Australia: Centre for Management Quality Research, RMIT University, 2002.

Tenner, A.R., & DeToro, I.J. Total Quality Management: Three Steps to Continuous Improvement. Reading, MA: Addison-Wesley, 1992.

Waldman, David A. “The Contributions of Total Quality Management to A Theory of Works Performance”, dalam Jurnal The Academy of Management Review. Vol. 19 No. 3, Juli 1994.

Yoshida, K. Deming Management Philosophy: Does it Work in The United States as Well as in Japan? Columbia Journal of World Business, Vol. 24, No. 3, 1989.

 

 

 

 

 

 

 

CARA NGEPRINT

 

28-1

2-27

 

26-3

4-25

 

24-5

6-23

 

22-7

8-21

 

20-9

10-19

 

18-11

12-17

 

16-13

14-15


[1] Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2001), 23.

[2] Penelitian kualitatif mementingkan makna yang terkandung dalam data, sedangkan kuantitatif mementingkan hasil pengukuran yang dikuantifikasi.  Lihat, S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1996), 12; Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 1999),  15.

[3] Metode penelitian diklasifikasi menjadi empat macam, yaitu metode sejarah, eksperimen, filsafat dan deskriptif. Pembagian ini sudah berlangsung sejak tahun 1931 M, yang kemudian dikembangkan terus menjadi beberapa cabang, antara lain: metode survey, studi kasus, studi komparatif, grounded research, action research, dan developmental research. Lihat, Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 44-110; Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), 131-161.

[4] Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 181.

[5] Pengertian a flurry of activity yaitu kegiatan yang sibuk secara tiba-tiba sehingga menimbulkan kebingunan bagi pelakunya. Lihat Bussiness Week, The Quality Imperative: What it Takes to Win For the Global Economy, (special issue, 25 Oktober 1992), 1-216.

[6] W. Edward Deming, Out of the Crisis, (Combridge University Press, Combridge, 1986), 32; W.Edward Deming, Quality, Productivity, and Competitive Position, (Combridge: MIT, Center for Advanced Engineering Study, 1982), 21; M. Walton, The Deming Management Method, (New York: Putnam, 1986), 121-238.

[7] K. Yoshida, Deming Management Philosophy: Does it Work in The United States as Well as in Japan? (Columbia Journal of World Business, Vol. 24, No. 3, 1989), 10-17.

[8] A. Hodgson, Deming’s Never-ending road to Quality, (Personnel Management, July 1987), h. 40-44; W.W. Scherkenbach, Performance Appraisal and Quality, (Ford’s new Philosophy, Quality Progress, Vol. 18, No. 4, 1986), 40-46.

[9] Lihat, John C. Anderson dkk., “A Theory of Quality Management Underlying the Deming Management Method,” dalam Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3 tahun 1994), 472-509.

[10] David A. Waldman, “The Contributions of Total Quality Management to A Theory of Work Performance,” dalam Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3  tahun 1994), 510-536.

[11] Nuria Lopez Mielgo dkk., “Are Quality and Innovation Management Conflicting Activies?,” dalam Technovation, (Vol. 29 tahun 2009), 537-545.

[12] Sim B. Sitkin dkk., “Distinguishing Control From Learning in Total Quality Management: A Contingency Perspective,” dalam Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3  tahun 1994), 537-564.

[13] Rhonda K. Reger dkk., “Reframing the Organization: Why Implementing Total Quality is Easier Said Than Done,” dalam Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3  tahun 1994), 565-584.

[14]T. Ravichandran, Quality Management in Systems Development: An Organizational System Perspective, (MIS Quartely Research Article Vol. 24 No. 3, September 2000), 381-415.

[15] Margarita Jeliazkova & Don F. Westerheijden, “Systemic Adaptation to a Change Environment: Toward a Next Generation of Quality Assurance Models,” dalam Higher Education, (Vol. 44, Tahun 2002), 433-448.

[16] David Billing, “International Comparisons and Trends in External Quality Assurance of Higher Education: Commonality or Diversity,” dalam Higher Education, (Vol. 47, No. 1, January 2004, Kluwer Academic Publishers, Netherlands), 113-137.

[17] John Biggs, “The Reflective Institution: Assuring and Enhancing the Quality of Teaching and Learning,” dalam Higher Education, (Vol. 41, 2001), 221-238.

[18] J. Bowden & F. Marton, The University of Learning, Beyond Quality and Competence in Higher Education, Edisi I, (Kogan Page: London UK, 1998).

[19] Jitse D.J. Van Ameijde dkk., “Improving Leadership in Higher Education Institution: a Distributed Perspective,” dalam High Education, (Vol. 58, 2009), 763-779.

[20] Dirk Van Damme, “Quality Issues in the Internationalisation of Higher Education,” dalam Higher Education, (Vol. 41, 2001), 415-441.

[21] Lesley Vidovich, “Quality Assurance in Australian Higher Education: Globalization and Steering at a Distance,” dalam Higher Education, (Vol. 43, 2002), 391-408.

[22] G. Srikanthan, Developing a Holistic Model for Quality in Higher Education, akses internet tanggal 12 Desember 2009, jam 16.00 Waktu Melbourne Australia, http://www.unimelb.au.ed

[23] Harvey, Beyond TQM, Quality in Higher Education, (Vol. 1, No. 2, 1995), 123-146.

[24] Bensimon, “Total Quality Management in the Academy: A Rebellious Reading,” dalam Harvard Educational Review, (Vol. 65, No. 4, 1995), 593-611.

[25] Birnbaum mengatakan bahwa TQM hanya mitos dan ilusi. Lihat R. Birnbaum dan J. Deshotels, “Has the Adopted TQM?” dalam Planning for Higher Education, (Vol. 28, No. 1, 1999), 29-37.

[26] Vazanna dkk., “A Longitudinal Study of Total Quality Management Processes in Business Colleges,” dalam Journal of Education for Business, (Vol. 76, No. 2, 2000), 69-74.

[27] Nina Becket dan Maureen Brookes, “Quality Management Practice in Higher Education: What Quality Are We Actually Enhancing,” dalam Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, (Vol. 7, No. 1, 2007), 44.

[28] HMIE, Quality Management in Education: Self-Evaluation for Quality Improvement (Skotlandia: Denholm House Almondvale Bussiness Park, April 2006), iii.

[29]Referensi tentang manajemen mutu dalam pendidikan publikasinya dimulai tahun 1990-an. Hal ini dapat dikaji dalam referensi yang digunakan oleh Edward Sallis sebagai tokoh yang banyak dibahas dalam bidang manajemen pendidikan. Lihat, Edward Sallis, Total Quality Management in Education (London: Kogan Page, 1993), 18. Dalam bidang industri dimulai sejak tahun 1980-an, lihat G. Srikanthan, Developing a Holistic Model for Quality in Higher Education, akses internet tanggal 12 Desember 2009, jam 16.00 Waktu Melbourne Australia, http://www.unimelb.edu.au

[30]Robert Kaplan, The Total Quality Forum: Forging Strategic Links with Higher Education (Ohio: Proceedings, Agustus 1991), 25.

[31]A. Roberts, Establishing Customer Needs and Perceptions (Blagdon: Mendip Paper MP 031, The Staff College, 1992), 65.

[32]Edward Sallis, Total Quality Management in Education (London: Kogan Page, 1993), 18.

[33] J. M. Juran dan Frank M. Gryna (Ed), Juran’s Quality Control Handbook, 4th Edition (New York: McGraw-Hill, 1988), 21.

[34] Fion Lim C.B., “Quality Assurance of Australian Offhore Education: The Complexity and Possible Frameworks for Understanding the Issues,” dalam Post-Script: Postgraduate Journal of Education Research (Vol. 8, No. 1, August 2007), 19-36; Departemen of Education, Training and Youth Affairs, The Australian Higher Education Quality Assurance Framework (Australia: Occasional Paper Series 2000-H, Commonealth of Australia, 2000), 23; Jouni Kekale, “Quality Assesment in Diverse Disciplinary Settings,” dalam Higher Education (Vol. 40, No. 4, December 2000, Kluwer Academic Publishers, Netherlands), 465-488; David Billing, “International Comparisons and Trends in External Quality Assurance of Higher Education: Commonality or Diversity,” dalam Higher Education (Vol. 47, No. 1, January 2004, Kluwer Academic Publishers, Netherlands), 113-137; David Pardy, Quality Assurance (Conference Paper CP516, Blagdon, The Staff Colledge, Januari 1992), 32; Edward Sallis dan Peter Hingley, College Quality Assurance Systems (Mendip Paper MP 020, Blagdon, The Staff College, 1991), 22.

[35] Kaoru Ishikawa, What Is Total Quality Control? (New Jersey: Prentice-Hall, 1985), 23.

[36]John C. Anderson, dkk., “A Theory of Quality Management Underlying the Deming Management Method,” dalam The Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3, Juli 1994), 472-509; David A. Waldman, “The Contributions of Total Quality Management to A Theory of Works Performance,” dalam The Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3, Juli 1994), 510-536.

[37]Karya ilmiah dalam bidang SBM dapat dilihat dalam banyak literatur yaitu: Y. C. Cheng, School Effectiveness and School-Based Management: A Mechanism Development, (London: The Falmer Press, 1996); Bandingkan dengan K. J. Amundson, School-Based Management: A Strategy for the Better Learning. (Amerika: Arlington, American Association of School Administrators, 1988), 21; Lihat juga D.J. Brown, Decentralization and School-Based Management, (London: Falmer Press, 1990); J.L. David, “Syntesis of Research on School-Based Management,” dalam Educational Leadership, (Vol. 46 No.8, Tahun 1989), 45-53; Darrel Drury & Douglas Levin, School-Based Management: The Changing Locus of Control in American Public Education, Report Prepared for The US. Departemen of Education, Office of Educational Research and Improvement, by Pelavin Associates; S.A., P. Wohlstetter Mohrman & Associates, School-Base Management: Organizing for High Performance, (San francisco: Jossey-Bass, 1994); Allan Odden & E. Odden, School-Based Management: The View from Down Under, (Brief No. 62, Medison, WI: University of Wisconsin-Madison, Center on Organization and Restructuring of Schools); E. Odden & P. Wohlstetter, Making School Based Management Work, (Educational Leadership, 1995); B. Peterson, How School-Based Management is Faring in Miami, (Education Week, 1991); D. Peterson, School-based Management and Student Performance, (Nassp Eric Digest 61, 1991); John C. Prasch, How to Organize for School-Based Management, (Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development, 1990); P. Wohlstetter & A.R. Odden, Rethinking School-Based Management Policy and Research, (Educational Administration Quartesly, Vol. 28, 1992), 529-549.

[38] W. Edward Deming, Out of the Crisis, (Combridge University Press, Combridge, 1986), 23; W. Edward Deming, Quality, Productivity, and Competitive Position, (Combridge: MIT, Center for Advanced Engineering Study), 21.

[39]J.M. Juran, Juran on Leadership for Quality, (Newyork: Macmillan, 1989), 30; J.M. Juran, Quality Control Handbook, 4th Edition, (New York: McGraw-Hill, 1988), 30; Juran, The Quality Trilogy: A Universal Approach to Managing for Quality, (Quality Progress, Vol. 19, No. 8, 1986), 19-24; J.M. Juran, Quality Planning and Analysis, (New York: McGraw-Hill, 1980), 23.

[40] A.V. Feigenbaum, Total Quality Control, 4th ed, (McGraw-Hill, New York, 1991), 42.

[41] Philip B. Crosby, Quality is Free: The Art of Making Quality Certain, (New York: McGraw-Hill, 1879), 23; Philip B. Crosby, Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management, (Milwaukee, WI: Quality Press, 1984), 30.

[42] Beberapa tokoh pendidikan menilai mutu dalam bidang pendidikan jauh lebih sulit dibandingkan dengan bidang ekonomi-industri, misalnya: Nuria Lopez Mielgo dkk., “Are Quality and Innovation Management Conflicting Activies?,” dalam Technovation, (Vol. 29, 2009), 537-545; Nina Becket dan Maureen Brookes, “Quality Management Practice in Higher Education: What Quality Are We Actually Enhancing,” dalam Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, (Vol. 7, No. 1, 2007), 40-54; John Biggs, “The Reflective Institution: Assuring and Enhancing the Quality of Teaching and Learning,” dalam Higher Education, (Vol. 41, 2001), 221-238; Rhonda K. Reger dkk., “Reframing the Organization: Why Implementing Total Quality is Easier Said Than Done,” dalam Academy of Management Review, (Vol. 19 No. 3, 1994), 565-584. Demikian juga tokoh pendidikan Indonesia, seperti: Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007); Dorothea Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 34.

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.