Feeds:
Komentar

Archive for September 12th, 2012

PROFESIONALISME DOSEN BAHASA ARAB

DALAM PENGEMBANGKAN TEKNIK PEMBELAJARAN INTERAKTIF

 BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Oleh Zulhanan dkk

Latar Belakang Masalah

Dosen adalah salah satu komponen dalam proses pembelajaran, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu dosen yang merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berpartisipasi aktif dan menempatkan posisinya sebagai tenaga yang kompeten dan profesional. Term ini tentunya terkait dengan proses pendidikan yang profesional. Pendidikan profesional dimaksud adalah yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.[1] Di sisi lain seorang dosen profesional bukan saja memiliki jiwa mengajar, akan tetapi lebih dari sekedar itu, yaitu harus memiliki jiwa mendidik, karena mendidik adalah memimpin mahasiswa yang meliputi semua tindakan  mengenai gejala-gejala pendidikan. Pendidik, guru, dosen atau apapun namanya, dapat memimpin anak didiknya dengan mempengaruhinya dari faktor ekstern, Sedangkan faktor intern dari pribadi mahasiswa cukup berpengaruh, demikian pula pada perkembangan kejiwaannya.

Paparan lebih jauh ditegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari proses yang dilakukan, untuk itu perlu diadakan peningkatan mutu pendidikan, salah satu upaya itu perlu mengubah teknik pembelajarannya secara profesional, dengan persepsi bahwa pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengembangkan pengertian (understanding development) bukan sekedar menuangkan informasi dan hafalan belaka.[2] Selanjutnya, keberhasilan belajar mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh lembaga, pola, struktur dan isi kurikulum, karena sebagian besar ditentukan oleh profesionalisme dosen  yang mengajar dan membimbing mereka.[3] Oleh sebab itulah jabatan dosen merupakan jabatan profesional yang memerlukan keahlian khusus sebagai dosen dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.[4] Dosen sebagai pengajar harus mampu menciptakan lingkungan belajar  yang efektif, interaktif, menyenangkan  dan mampu mengelola kelas dengan baik. Profesionalisme seorang dosen merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar.[5]  Relevan dengan konteks tersebut, maka Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2002, bahwa kompetensi pendidik meliputi: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Profesional.[6] Kompetensi Profesional merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang dosen agar ia dapat melakukan tugas pembelajarannya dengan berhasil.

Berdasarkan statement di atas, maka peran dosen sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki minimal 4 kemampuan, yaitu kemampuan merencanakan sisitem pembelajaran, kemampuan melaksanakan sisitem pembelajaran, kemampuan mengevaluasi sisitem pembelajaran, dan kemampuan mengembangkan sisitem pembelajaran. Paparan detail keempat aspek kemampuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1.       Merencanakan Sistem Pembelajaran
Merumuskan tujuan
Memilih prioritas materi yang akan diajarkan
Memilih dan menggunakan metode
Memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada
Memilih dan mengunakan media

2.      Melaksanakan Sistem pembelajaran
Memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat

Melaksanakan kegiatan evaluasi sepanjang proses

4.      Mengembangkan Sistem Pembelajaran

Mengoptimalkan potensi mahasiswa

Meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri
Mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.[7]

Mengadministrasikan hasil evaluasi

Menyajikan urutan pembelajaran secara tepat
3.      Mengevaluasi Sistem Pembelajaran
Memilih dan menyusun jenis evaluasi

Sedangkan menurut pandangan Islam dosen yang profesional adalah yang memenuhi beberapa kriteria yaitu:

Harus menguasai bidang keilmuan, pengetahuan dan ketrampilan yang akan diajarkan kepada mahasiswa;
Seorang dosen yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya secara baik;
Sebagai dosen yang profesional harus memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia dan dapat memberi dorongan kepada mahasiswanya untuk mengamalkan ilmu yang telah diajarkan serta dosen tersebut dapat dijadikan panutan.[8]

Memahami term di atas, maka dosen dapat dikatakan profesional bila ia menguasai serta mampu dibidang keilmuan yang akan diajarkan kepada mahasiswa, di samping memiliki kepribadian untuk dijadikan suritauladan bagi mahasiswanya. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Arab, maka dosen bahasa Arab harus menguasai ilmu bahasa Arab (unsur bahasa) dan (keterampilan berbahasa) serta teknik pembelajarannya yang akan diimplementasikan kepada mahasiswanya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam proses pembelajaran seorang dosen bahasa Arab harus menguasai empat keterampilan berbahasa yaitu:

Seorang dosen harus mahir dalam Istima’
Seorang dosen harus mahir dalam Kalam
Seorang dosen harus mahir dalam Qira’ah
Seorang dosen harus mahir dalam Kitabah.[9]

Adapun tujuan vital, mengapa profesionalisme itu harus di bangun  serta harus dimiliki oleh dosen bahasa Arab, karena bidang studi bahasa Arab adalah bidang studi hantu yang terhitung sulit dan rumit, sehingga dosen profesional merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh seorang dosen bahasa Arab, dengan maksud agar tujuan yang diharapkan tercapai secara maksimal. Lebih jauh dipaparkan bahwa dosen bahasa Arab yang profesional itu harus dapat meningkatkan teknik pembelajaran yang baik yaitu yang sesuai dengan metode pembelajaran bahasa Arab. Pengertian teknik dimaksud adalah “Pelaksanaan secara operasional suatu metode dalam proses pembelajaran.”[10] Mahmud Kamil al-Naqoh mendefinisikan teknik sebagai rencana, pengaturan, dan fasilitas yang secara faktual mempunyai posisi di dalam kelas dan dipergunakan untuk mewujudkan tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri.[11] Sedangkan Mulyanto mengekspresikan bahwa teknik bersifat implementasional, artinya apa yang terjadi di dalam kelas atau “strategi” untuk mencapai sasaran. Teknik tergantung kepada dosen, imajinasi serta kreatifitasnya serta komposisi kelas. Kegunaan dari berbagai macam teknik ini dalam pembelajaran bahasa bahasa Arab banyak tergantung pada metode dan approach (pendekatan).[12]

Sementara itu untuk mengembangkan teknik pembelajaran bahasa agar lebih baik maka Djago Tarigan dan H.G. Tarigan mengemukakan bahwa “Seorang dosen harus menguasai materi serta mampu menguasai metode dalam rangka mengajarkan materi kepada mahasiswanya,”[13] Pengetahuan terhadap variatifitas teknik pembelajaran dan kemampuan untuk mempraktekkannya sangat membantu dosen bahasa Arab dalam merealisasikan proses pembelajaran keterampilan berbahasa. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Membuat  pengajaran lebih bervariasi dan lebih menarik.
Dapat memecahkan berbagai masalah seperti jumlah mahasiswa yang terlalu banyak, perbedaan kemampuan individual, materi dan lingkungan belajar yang kurang menarik.
Dosen lebih percaya diri dalam mengajar.
Dosen dapat menyampaikan materi pembelajaran lebih tepat.
Menghidupkan suasana proses pembelajaran.
Mahasiswa senang belajar dan guru senang mengajar.
Memancing pemusatan perhatian mahasiswa terhadap pelajaran.[14]

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa teknik pembelajaran bahasa Arab secara spesifik adalah tatacara penyajian bahan ajar/materi terhadap mahasiswa sesuai dengan metode dan pendekatan, karena ketiga aspek tersebut memiliki hubungan hirarkis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sementara dalam tataran realisasi dan aktualisasinya tergantung kepada dosen bahasa Arab itu sendiri. Jika teknik pembelajaran bahasa Arab dimaksud dioperasionalkan sesuai metode pembelajaran, maka teknik itu akan menjadi baik, dengan istilah yang lebih populer bahwa teknik pembelajaran bahasa Arab adalah merupakan implementasi langkah-langkah dalam sebuah metode pembelajaran bahasa. Sehingga Proses Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif akan terjadi secara maksimal.

Mengacu kepada term di atas, maka sebagai data awal penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung proses pembelajaran bahasa Arab pada Jurusan PBA IAIN Raden Intan lampung. Dari hasil observasi, tampaknya Dosen bahasa Arab pada institusi tersebut kurang optimal dalam merealisasikan pembelajaran keterampilan berbahasa Arab terhadap mahasiswa. Hal ini terlihat kurang memberikan motivasi dan menjadikan suasana pembelajaran interaktif serta menyenangkan. Di sisi lain teknik dalam mengajarkan bahan ajar/materi bahasa Arab terhadap mahasiswa  kurang bervariasi, seperti dalam proses pembelajaran dosen menggunakan metode qawa’id tarjemah, dosen hanya membacakan dan menterjemahkan teks-teks yang ada pada buku ajar, tanpa memperhatikan kompetensi mahasiswa dalam memahami materi tersebut. Begitu pula pada pembelajaran istima atau materi muhadatsah, mahasiswa kurang dioptimalkan dalam pengucapan dan berlatih kalimat dan kata. [15] Di sisi lain, indikator yang dapat dijadikan dasar dari hasil observasi, bahwa 3 orang dosen bahasa Arab pada Prodi Pendidikan Bahsa Arab (PBA) dikatakan tidak profesional adalah rata-rata mereka kurang mampu berbahasa arab aktif, di samping penguasaan terhadap metodologi pembelajaran, apalagi untuk mengembangkan teknik pembelajaran interaktif. Hal ini disebabkan basic latar belakang mereka dari Fakultas Adab dan kurang membiasakan di dalam mengaplikasikan proses pembelajaran di PBA dengan menggunakan bahasa Arab aktif.[16] Padahal secara faktual, bahwa al-Lughah ’adah, wa al-’adatu Tuktasabu ila al-Tikrar. (Bahasa itu adalah kebiasaan, dan kebiasaan itu membutuhkan repitisi).

Berdasarkan hasil pengamatan ini, maka dapat dicermati bahwa kondisi pembelajaran yang dikembangkan dosen bahasa Arab pada Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung masih kurang variatif dan sangat konvensional serta jauh dari kriteria profesionalisme, sebab mengajarkan bahasa berarti mengajarkan keterampilan berbahasa itu sendiri. Artinya bagaimana mungkin mahasiswa dapat berbahasa dengan aktif, di samping mengajarkan tentang bahasa yang dipelajari meliputi tata bahasa dan ilmu yang melingkupinya. Konteks ini dapat dikorelasikan  dengan fakta di lapangan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Mahasiswa Jurusan PBA IAIN Raden Intan Lampung, mahasiswa menunjukkan prestasi yang cukup walupun proses pembelajaran berlangsung kurang optimal dan tidak profesional. Hal ini dapat terlihat pada prestasi belajar mahasiswa berikut ini.

Tabel 1

Nilai Rata-rata Bahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA IAIN

Raden Intan Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2009-2010

NO

Kelas

Nilai Rata-rata

1

Semester II

70, 00

2

Semester IV

60, 80

3

Semester VI

60, 60

4

Semester VIII

60, 40

Sumber: Dokumentasi Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung Tahun Pelajaran 2009-2010

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar mahasiswa cukup baik walaupun teknik pembelajaran yang direalisasikan oleh dosen bahasa Arab kurang memenuhi kriteria profesionalisme. Dengan demikian persoalan yang muncul kemudian adalah apakah profesionalisme dosen bahasa Arab dapat meningkatkan teknik pembelajaran bahasa Arab? hal ini tentunya jadi menarik untuk dikaji oleh penulis secara ilmiah dengan didukung data yang maksimal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Fenomena yang dikemukakan, maka ada baiknya dikemukan berikut terkait dengan diidentifikasi masalah yang eksis.

  1. Proses Pembelajaran Bahasa Arab kurang optimal sehingga kurang mengarah pada keterampilan berbahasa Arab.
    Antusiasme Mahasiswa sangat kurang dalam belajar bahasa Arab.
    Dosen bahasa Arab kurang profesional dan kurang optimal dalam menggunakan teknik pembelajaran bahasa Arab berdasarkan metode dan approach yang dipilih.
    Teknik pembelajaran bahasa Arab yang dipergunakan oleh dosen selama ini masih sangat konvensional, monoton, kurang variatif dan interaktif.
    Keterampilan  berbahasa mahasiswa kurang mendapatkan perhatian dosen bahasa Arab.

Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian ini di batasi pada aspek:

  1. Profesionalisme dosen bahasa Arab dalam mengembangkan teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif.
  2. Teknik interaktif dalam pembelajaran Ketrampilan Bahasa Arab yang sesuai dengan Metode dan Approach bahasa Arab.

Rumusan Masalah.

Untuk memberikan kejelasan dan arah dalam penelitian ini, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana profesionalisme dosen bahasa Arab dalam mengembangkan teknik Pembelajaran bahasa Arab interaktif pada mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab (PBA) IAIN Raden Intan Lampung?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengekplorasi bagaimana profesionalisme dosen bahasa Arab dalam mengembangkan teknik Pembelajaran bahasa Arab interaktif pada mahasiswa  prodi pendidikan bahasa Arab (PBA) IAIN Raden Intan Lampung.

Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini diharapkan:

  1. Sebagai kontribusi yang dapat digunakan oleh para dosen bahasa Arab dalam mengembangkan teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif.
  2. Memberikan paradigma teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif terkait dengan kompetensi dosen bahasa Arab dalam menciptakan keterampilan berbahasa.
  3. Menumbuhkan dan melatih kompetensi bahasa mahasiswa dalam mempelajari bahasa Arab interaktif.
  4. Bagi pengembang ilmu, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang kebahasaan khususnya bahasa Arab.
  5. Bagi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) IAIN Raden Intan Lampung  kiranya dapat dijadikan input dan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan profesionalisme dosen bahasa Arab.

Tinjauan Pustaka

Muhammad Surya, [2003] dalam bukunya yang berjudul “Percikan Per-juangan Guru”, Semarang: Aneka Ilmu. Menyimpulkan tulisanya bahwa guru/dosen profesional adalah guru/dosen yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Keterkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung adalah sama-sama mengkaji tentang terminologi profe-sionalisme guru/dosen secara general. Sementara perbedaan prinsipil adalah kajian sa’at ini mengetengahkan profesionalisme Guru/dosen Bahasa Arab dalam meningkatkan teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Sedangkan kajian terdahulu memfokuskan profesionalisme Guru secara umum an sich.

Selanjutnya Soetjipto dan Raflis Kosasi, [1999] dalam bukunya yang berte-makan “Profesi Keguruan” Jakarta: Rineka Cipta. Kesimpulan bukunya menegaskan bahwa (1). Profesi guru/dosen menuntut keprofesionalan, karena itu jabatan guru/dosen merupakan jabatan profesional, yang pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. (2). Sebagai guru/dosen profesional, maka ia harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan terus menerus. (3) Sebagai jabatan guru/dosen profesional harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, serta harus selalu dikembangkan dan di mutakhirkan. (4). Kriteria jabatan professional antara lain bahwa jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan yang cukup lama untuk memangkunya, memerlukan latihan yang berkesinambungan. Keterkaitan dengan kajian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang peningkatan pro-fesionalisme guru/dosen yang memiliki kriteria tertentu. Sementara perbedaan yang mendasar adalah kajian sekarang memfokuskan pengembangan teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif. Sedangkan kajian terdahulu stressingnya adalah peningkatan kriteria dan pengembangan profesinalisme guru/dosen.

Berikutnya Zainal Aqib, [2002] dalam bukunya yang mengkaji tentang “Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran” Surabaya: Insan Cendekia. Kesim-pulan bukunya mengekspresikan bahwa kemampuan dasar profesionalisme guru/dosen antara lain: (1) Menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media sumber, (2). Menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa/mahasiswa untuk kepentingan siswa/mahasiswa, (3). Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan  administrasi sekolah, (4). Memahami prinsip-prinsip dan mentafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Keterkaitan dengan kajian saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang profesionalisme guru/dosen dalam pembelajaran. Sementara perbedaan prinsipilnya, bahwa kajian sekarang memfokuskan penguasaan dosen bahasa Arab terhadap ilmu-ilmu kebahasaan dan keterampilan berbahasa. Sedangkan fokus kajian terdahulu adalah peningkatan konpetensi dan pembelajaran di samping sektor administrasi.

Landasan Teoritis

Dalam landasan teoritis ini, ada 3 aspek yang perlu diekspresikan secara maksimal, terkait dengan Profesionalisme Dosen Bahasa Arab, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif dan Empat Keterampilan Berbahasa Arab. Karena ketiga aspek ini merupakan fokus sentral yang akan dipaparkan serta dikorelasikan dengan didukung oleh data konkrit yang dihasilkan dari lapangan. Di samping itu ketiga aspek ini merupakan paradigma yang melahirkan persoalan, dan akan dijawab dalam kesimpulan penelitian ini. Dengan demikian maka vitalitas ketiga aspek ini sangat layak dipaparkan secara detail berikut ini. Untuk memudahkan pemahaman dapat dilihat peta visualisasi kajian dimaksud secara gradatif.

1. Profesionalisme Dosen Bahasa Arab

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.[17] Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan  secara khusus. Sedangkan profesional adalah orang yang melaksanakan profesi yang berpendidikan minimal Sl dan mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi.[18] Selanjutnya profesio-nalisme adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[19] Relevan dengan konteks ini, maka pekerjaan yang bersifat profesional merupakan  pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan lain.[20]

Berdasarkan definisi di atas dapat digaris bawahi bahwa profesi adalah suatu keahlian (skill) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Selanjutnya dosen sebagai profesi berarti dosen sebagai pekerja yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna. Sementara itu, yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran  yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Hal ini didukung oleh Undang-undang Guru dan Dosen telah mengisyaratkan tentang beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dosen yaitu, Kompetensi kepribadian, Kompetensi Sosial dan kompetensi profesional. Keberhasilan seorang dosen dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiga hal tersebut dengan penekanan pada kemampuan mengajar.

Mencermati undang-undang dimaksud, maka kompetensi pribadi adalah sikap pribadi dosen berjiwa pancasila yang mengutamakan budaya bangsa Indonesia, yang rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya. Kompetensi profesional adalah kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran/bidang studi) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga dosen itu memiliki wibawa akademis. Sementara kompetensi kemasyarakatan (sosial) adalah kemampuan yang berhubungan dengan bentuk partisipasi sosial.[21] Berikutnya kompetensi dosen yang telah dibakukan oleh Dikdasmen Depdiknas (1999) adalah:

  1. Mengembangkan kepribadian.
  2. Menguasai landasan kependidikan
  3. Menguasai bahan pelajaran.
  4. Menyusun program pengajaran.
  5. Melaksanakan program pengajaran.
  6. Menilai hasil dalam PBM yang telah dilaksanakan.
  7. Menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
  8. Menyelenggarakan program bimbingan.
  9. Berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat.
  10. Menyelenggarakan administrasi sekolah.[22]

Dosen yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi maupun metode, selain itu juga ditunjukkan dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya.[23] Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus yakni: (1) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya; (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya; (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. [24] Disamping itu lebih lanjut dikemukakan Kunandar (2007), bahwa dosen yang profesional dituntut memiliki persyaratan minimal antara lain, memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (continous improvement) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar dan semacamnya. [25]

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen bahasa Arab harus profesional yaitu memiliki kemampuan kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai dosen bahasa Arab dengan kemampuan yang maksimal. Dosen bahasa Arab profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih serta memiliki konsep dan teknik pembelajaran yang variatif dan interaktif, sehingga menarik dan tidak menjadikan mahasiswa boring dalam mempelajari bahasa Arab dimaksud.

2. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif

Terminologi Teknik adalah adalah: “Pelaksanaan secara operasional suatu metode dalam proses belajar dan mengajar”[26]. Menurut  Mulyanto, teknik bersifat implementasionil, artinya apa yang sesungguhnya terjadi dalam kelas atau “strategi” untuk mencapai sasaran. Teknik harus sesuai dengan metode dan karena itu tidak boleh bertentangan dengan approach.[27] Di dalam pembelajaran ketrampilan berbahasa, sesuai dengan namanya, bertujuan untuk menumbuhkan dan mengem-bangkan keterampilan berbahasa mahasiswa. Terampil berbahasa berarti terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca dan terampil menulis. Dengan demikian teknik pengajaran keterampilan berbahasa adalah rencana-rencana, pengaturan-pengaturan dan fasilitas-fasilitas yang bersifat implementasional untuk menumbuh kembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis mahasiswa.  Syarat minimal yang harus dikuasai oleh dosen ialah penguasaan materi dan keterampilan dalam mengajarkannya kepada mahasiswa (teaching skill). Salah satu kelemahan umum pengajaran di dalam kelas di Indonesia terletak dari komponen metodologi pembelajarannya, Para dosen cenderung mengajar secara rutin dan kurang bervariasi dalam penyampaian materi. Padahal hasil belajar berkorelasi positif dengan metode/teknik pembelajaran yang diikuti cara belajar mahasiswa.[28]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pembelajaran bahasa, penguasaan dosen terhadap materi bahasa dan teknik pembe-lajarannya merupakan hal yang penting. Dosen bahasa Arab harus profesional berarti selain secara khusus memiliki keahlian dan keterampilan khusus meliputi kemahiran dalam seluk-beluk metode, keterampilan berbahasa dan kaya pengalaman dengan teknik pembelajarannya. Pemilihan dan pengembangan metode, teknik yang tepat dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya, memberikan keuntungan bagi pelak-sanaan proses pembelajaran, di samping suasana yang menarik menimbulkan gairah dan motivasi belajar maksimal, yang berimplikasi kepada peningkatan prestasi belajar yang tinggi. Selanjutnya teknik pembelajaran bahasa arab interaktif pada dasarnya adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pengajar bahasa Arab untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Dalam pembelajaran interaktif peranan pengajar bukanlah satu-satunya nara sumber dan paling banyak menggunakan waktunya dikelas, artinya pengajar lebih berperan sebagai fasilitator yang bertugas memandu, mendampingi dan memberikan pengarahan kepada para peserta didik agar proses pembelajaran dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan.[29] Dengan demikian maka teknik pembelajaran interaktif adalah teknik pembelajaran yang mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, innovatif, aktif dan kreatif.

3. Empat Model Keterampilan Berbahasa Arab

Latihan unsur-unsur bahasa sangat vital bagi mahasiswa. Hal ini tentunya harus dikuasai, difahami dan diekspresikan, di samping term ini membantu mereka dalam mengaktualisasikannya.[30]Akan tetapi aspek ini merupakan parsial dari pembahasan struktur bahasa yang tidak cukup untuk mengakurasikan penguasaan mahasiswa terhadap keterampilan berbahasa.[31] Di antara keterampilan yang sangat strategis untuk dikuasai oleh mahasiswa adalah keterampilan mendengar, berbicara, membaca dan menulis (Insya). Dan keempat keterampilan ini memiliki hubungan hirarkis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

a. Keterampilan Istima’

Interpretasi istima’ adalah seseorang memusatkan pikirannya untuk memperhatikan lawan bicara, dengan tendensi memahami isi kandungan pembicaraannya, di samping mengadakan analisis, dan bahkan bila perlu mengadakan kritikan.[32] Jadi yang dimaksud mendengar dalam konteks ini adalah bukan hanya mendengarkan pembicara secara pasif, akan tetapi lebih produktif, maksudnya seorang yang sedang mendengar pembicaraan lawan harus mampu mengkorelasikan simbol dan argumentasi yang diekspresikan oleh sipembicara tadi, serta mengadakan analisis sejauh mana kebenaran dan kevaliditasan argumentasi yang dikemukakan.

Di samping itu keterampilan mendengar dapat dicapai melalui beberapa latihan, yaitu mendengarkan perbedaan-perbedaan bunyi unsur kata ( fonem ) dengan unsur kata lainnya berdasarkan makhraj huruf yang benar, baik langsung dari penutur asli maupun melalui rekaman tape/piringan hitam. Disisi lain, keterampilan mendengar ini dapat dicapai melalui nuansa latihan unsur kata yang terpisah dari pemahaman arti maupun bunyi kata dan kalimat dengan pemahaman arti yang terkandung.

b. Keterampilan Kalam

Interpretasi kalam disini adalah mengucapkan bunyi-bunyi Arab secara be-nar. Bunyi-bunyi tersebut keluar dari makharij al-huruf yang telah menjadi konsensus pakar Bahasa.[33] Keterampilan berbicara ini dapat dicapai melalui beberapa latihan (praktek) dari apa yang didengar secara pasif dalam latihan mendengar. Tanpa latihan lisan secara intensif, maka sangat sulit bagi mahasiswa untuk mencapai penguasaan bahasa Arab secara sempurna. Salah satu teknik latihan untuk mencapai kemampuan keteram-pilan berbahasa lisan secara efektif—maksudnya dari yang sederhana sampai kepada yang rumit—adalah dengan menggunakan latihan pola kalimat (al-Tamarin bi al-Namazij), istilah lain yang lebih populer adalah ( Pattern  Drill ).

c. Keterampilan Qira’ah

Qira’ah adalah salah satu faktor yang sangat urgen di dalam membina kepri-badian seseorang, disamping memberikan motivasi tersendiri. Dengan membaca, oto-matis seseorang mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.[34]Jadi tanpa membaca jangan bermimpi seseorang dapat memperluas wawasan dan paradigma berfikir, apa-lagi mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai.

Di dalam keterampilan membaca ini, ada 2 aspek yang menjadi titik sentralnya, Pertama, mengenal simbol-simbol tertulis. Dan Kedua, mamahami isi tulisan (karangan). Yang dimaksud mengenal sismbol-simbol tertulis adalah mahasiswa dikenalkan alfabet Arab terlebih dahulu, sebab sistem penulisannya berbeda dengan alfabet latin. Sedangkan yang dimaksud dengan memahami isi tulisan adalah memperkenalkan terhadap mahasiswa kata-kata baru dari bacaan tersebut dengan memberi syakal (hal ini khusus bagi siswa pemula). Disamping itu siswa dibekali perbendaharaan yang cukup, terutama yang sudah termasuk perbendaharaan bahasa Indonesia, seperti : Kursi, Mistar, Kitab dan lain-lain.

d. Keterampilan Kitabah

Kitabah adalah suatu aktivitas yang sangat rumit untuk direalisasikan, oleh sebab itu untuk dapat menulis dengan baik merupakan persoalan yang sangat sulit dicapai.[35] Kendati kasus ini sangat sulit, masih  dapat  dicermati melalui kesungguhan dan ke-uletan. Adapun yang dimaksud keterampilan menulis disini adalah keterampilan di da-lam mengekspresikan pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan (karangan). bagi tingkat pemula dapat direalisasikan melalui Guided Composition (me-ngarang terbimbing), kemudian diadakan bimbingan secara gradatif, hingga akhirnya berkembang menjadi Free Composition(mengarang bebas). Contoh konkrit mengarang terbimbing adalah mahasiswa diperintahkan untuk menyalin kalimat, memodivikasi kalimat, mengganti salah satu unsur dalam kalimat (takmilah al-jumlah) dan lain sebagainya.

Sedangkan contoh konkrit mengarang bebas adalah mahasiswa diberi kebebasan untuk menulis sebuah karangan dengan kosa kata dan pola kalimat yang bebas (tanpa ada ketentuan dari dosen). Hal ini tentunya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah dikenal mahasiswa, seperti: menulis tentang aktivitas bangun tidur, pergi ke pasar, korespondensi dan lain-lain.

I.  Kerangka Pikir

            Mengacu kepada persoalan yang diketengahkan dalam penelitian ini, maka minimal ada 3 aspek yang dijadikan kerangka pikir terkait dengan (1) Konsep profesionalisme Dosen bahasa Arab, yang meliputi; kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Karena keberhasilan seorang dosen dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh 3 hal tersebut dengan penekanan pada kemampuan mengajar. (2) Pengembangan Teknik Pembelajaran bahasa Arab Interaktif, yang meliputi: Teknik pembelajaran unsur bahasa (al-Ashwat, al-Mufradat dan al-Qawaid) dan Teknik pembelajaran keterampilan berbahasa (al-istima’, kalam, qira’ah dan kitabah. Dan (3). Unsur Bahasa Arab dan Empat Keterampilan Berbahasa Arab (mendengar, berbicara, membaca dan menulis)

Untuk mempertegas kerangka pikir ini, maka akan divisualisasikan dalam bentuk skema berikut:

J. Metode Penelitian

  1. 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada pengembangan suatu teknik, yaitu teknik pembelajaran bahasa Arab di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and Development). Teknik penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan dijelaskan oleh Borg & Gall bahwa “Educational research and development is a process used to develop and validate educational products”.[36]Atas dasar pengertian tersebut, penelitian dan pengembangan ini mengacu kepada suatu siklus di mana berdasarkan kajian temuan penelitian, kemudian ditindak lanjuti dengan proses pengembangan suatu produk. Pengembangan produk yang didasarkan pada temuan kajian pendahuluan, kemudian diuji dalam suatu situasi tertentu dan dilakukan revisi terhadap hasil ujicoba tersebut, sampai pada akhirnya diperoleh suatu produk akhir dalam hal ini teknik yang dapat digunakan untuk memperbaiki output. Pendekatan penelitian dan pengembangan dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini, karena tujuan penelitian ini tidak sekedar menemukan teknik pembelajaran, melainkan lebih dari itu yaitu mengembangkan teknik pembelajaran bahasa Arab sampai pada tataran implementasinya yang efektif dan adaptable sesuai denga kondisi dan kebutuhan nyata di IAIN secara spesifik Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Hal ini disebabkan pendekatan ini mempunyai keunggulan, terutama bila dilihat dari prosedur kerjanya yang sangat memperhatikan pada kebutuhan dan kondisi riil di Prodi PBA IAIN Raden Intan, sistematik dan bersifat siklus.

Pendekatan penelitian ini berbeda dengan penelitian pendidikan pada umumnya. Penelitian pendidikan lebih diarahkan pada penemuan pengetahuan baru atau menjawab pertanyaan khusus tentang persoalan praktis di bidang pendidikan, namun kurang dalam hal pengembangan produk pendidikan baru yang benar-benar dapat digunakan di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung, dan mengabaikan situasi dan kondisi lapangan. Pendekatan penelitian dan pengembangan lebih menekankan pada pengembangan produk yang memperhatikan situasi dan kondisi lapangan. Borg and Gall, mengemukakan 10 langkah yang harus ditempuh dalam proses penelitian dan pengembangan, yaitu “research and information collecting, planning, develop preliminary form of product, prelimi-nary field testing, final product revision, and dissemination and implementation”.[37]

  1. Riset dan pengumpulan informasi (Research and information collecting). Dalam tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah penelahaan literatur yang melandasi produk pendidikan yang akan dikembangkan, observasi lapangan dan merancang kerangka kerja penelitian dan pengembangan.

(1)   Perencanaan (Planning). Pada tahap ini merancang kegiatan dan prosedur yang akan ditempuh, yaitu merumuskan tujuan khusus yang ingin dicapai dengan dikembangkannya suatu produk, memperkirakan kebutuhan dana, tenaga dan waktu yang diperlukan, menentukan prosedur kerja dan bentuk-bentuk partisipasi yang diperlukan selama penelitian dan pengembangan serta merancang uji kelayakan.

(2)   Pengembangan produk awal (Development of the preliminary form of product). Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan merancang draft awal produk pendidikan yang siap diuji cobakan, termasuk di dalam-nya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk uji coba dan validasi produk, alat evaluasi dan lain-lain.

(3)   Uji lapangan awal (Preliminary field testing). Tujuan dari tahap ini adalah memperoleh deskripsi latar penerapan atau kelayakan suatu produk setelah benar-benar dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan uji coba pendahuluan bersifat terbatas yaitu hanya melibatkan antara satu sampai tiga sekolah.

(4)   Revisi untuk menghasilkan produk utama (Main product revision). Hasil uji coba terbatas ini dipakai sebagai bahan untuk melakukan revisi terhadap produk yang hendak dikembangkan. Pelaksanaan uji coba terbatas dapat dilakukan berulang-ulang sampai memperoleh draft produk yang siap diuji cobakan dalam skala yang lebih luas.

(5)   Uji lapangan utama (Main field testing). Pada tahap ini disebut uji coba utama dengan skala yang lebih luas. Tujuan kegiatan pada tahap ini adalah menentukan apakah produk yang dikembangkan benar-benar telah menunjukkan suatu performansi sebagaimana yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut biasanya menggunakan rancangan penelitian eksperimen.

(6)   Revisi untuk menghasilkan produk operasional (Operational product revision). Hasil dari uji coba utama (langkah 6) dipakai untuk merevisi produk tersebut hingga diperoleh produk yang siap untuk divalidasi.

(7)   Uji lapangan operasional (Operational field testing). Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah suatu produk yang dikembangkan itu benar-benar siap dipakai di sekolah tanpa melibatkan kehadiran peneliti atau pengembang produk. Pada tahap ini biasanya disebut sebagai tahap uji validasi model. Uji validasi produk dilakukan dalam bentuk eksperimentasi dengan desain dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data kuantitatif berupa pretest dan postest dikumpulkan dan hasilnya dievaluasi sesuai tujuan, dan jika memungkinkan hasil tersebut dibandingkan dengan kelompok kontrol.

(8)   Revisi produk akhir (Final product revision). Pada tahap ini dilakukan revisi produk akhir dari model yang dikembangkan berdasarkan uji validasi.

(9)   Desiminasi dan (10) implementasi (Dissemination and implementation). Pada tahap ini ditempuh dengan tujuan agar produk yang baru dikembangkan bisa dipakai oleh masyarakat luas. Inti dari kegiatan dalam tahap ini adalah melakukan sosialisasi terhadap produk hasil pengembangan, dalam hal ini membuat laporan penelitian dan siap untuk diuji serta siap didistribusikan, baik untuk keperluan pengembangan teori maupun sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Borg & Gall tersebut di atas, maka tampak jelas peta suatu produk pendidikan lahir dari hasil studi pendahuluan yang mendalam, melalui proses analisis tentang berbagai bahan literatur, serta analisis hasil studi lapangan. Sebelum produk tersebut dianggap handal dan dapat disebar luaskan, dilakukan uji lapangan terlebih dahulu baik uji lapangan secara terbatas maupun uji lapangan yang lebih luas.

  1. 2.    Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian terjadi penyesuaian kendatipun prosedur yang ditempuh tetap mengacu kepada teknik penelitian dan pengembangan sebagaimana disarankan Borg dan Gall. Langkah-langkah/prosedur penelitian yang digunakan sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Studi Pendahuluan

Perencanaan dan Penyusunan Model

Uji Lapangan Model

  1. Mengkaji literature:
  • Teori tentang teknik pembelajaran bahasa Arab
  • Hasil penelitian yang relevan
  1. Pra-Survey Lapangan:
  • Siswa
  • PBM
  • Guru
  • Sarana
  1. Perencanaan Model:
  • Tujuan
  • Materi pelajaran
  • Urutan kegiatan
  1. Perencanaan Uji Lapangan
  2. Penyusunan Draft awal model
  3. Uji kelayakan terbatas
Uji Lapangan (Siklus)

  • Pelaksanaan
  • Observasi, interviu, Kuesioner, test.
  • Revisi Draft
 Hasil kajian literature  Draft awal model yang siap   Produk Model
 Dan pra Survey                              untuk diujicobakan

 

 

 

Tabel: Langkah-langkah Penelitian “Research and Development”

(Diadaptasi dari Borg, dkk, 2003)

  1. a.      Studi Pendahuluan

Kegiatan yang dilakukan dalam studi pendahuluan adalah mengkaji beberapa literatur dan studi lapangan. Studi literatur dimaksudkan untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan teori yang sedang dikembangkan. Studi lapangan, merupakan kegiatan penelitian pra-survey yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian prasurvey ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Melalui penelitian pra-survey ini diungkapkan jawaban dari bentuk pertanyaan “apa”, “bagaimana”, bukan pertanyaan “mengapa”. Dalam konteks ini tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel.[38](lihat, Sudjana & Ibrahim, 1989: 74). Aspek-aspek yang diteliti pada penelitian pra-survey, meliputi  (a) kemampuan dan aktivitas belajar siswa, (b) kemampuan dan kinerja guru dalam implementasi kurikulum, (b) kondisi dan pemanfaatan sarana, fasilitas dan lingkungan belajar dalam mendukung pelaksanaan kurikulum. Hasil dari studi pendahuluan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif. Selain itu, hasil prasurvey digunakan untuk memilih dan menetapkan lokasi yang dijadikan sasaran  penelitian dan pengembangan.

  1. b.      Perencanaan

Atas dasar pertimbangan dari hasil pra-survey, langkah selanjutnya adalah penyusunan perencanaan atau rancangan desain awal teknik yang meliputi: penentuan tujuan, penentuan kualifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan, perumusan bentuk partisipasi pihak-pihak yang terlibat, penentuan prosedur kerja, dan penentuan uji kelayakan.

  1. c.      Pengembangan

Berdasarkan hasil studi literatur dan hasil pra-survey, selanjutnya dikembangkan suatu teknik pembelajaran bahasa Arab Interaktif pada bidang studi bahasa Arab. Sedangkan pengembangan teknik implementasinya, maka pendekatan yang digunakan dalam fase ini adalah classroom action research (penelitian tindakan kelas). Marsh (1996:116) memberikan batasan tentang penelitian tindakan sebagai “…it involves groups of teachers systematically analysing an educational problem of concern to them, planning action programs, executing them, evaluating their efforts, and then repeating the cycle if necessary”.

Berdasarkan statement di atas, penelitian tindakan adalah penelitian yang memfokuskan pada pemecahan masalah yang melibatkan dosen di mana tujuan penelitian itu adalah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Dalam konteks penelitian ini dilakukan pengembangan model melalui proses uji coba dan revisi teknik yang telah dibuat. Uji coba dan revisi dilakukan dalam bentuk siklus yang diulang-ulang, sehingga diperoleh hasil nyata yaitu terjadinya perubahan ke arah yang diharapkan.

Pengembangan Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif yang dikembangkan dalam Bidang Studi Bahasa Arab di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung yang dapat meningkatkan hasil belajar, dikembangkan dalam penelitian ini, diuji cobakan melalui pendekatan penelitian tindakan kelas, khususnya dalam teknik implementasinya sampai diperoleh teknik pengelolaan kelas dan teknik pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung. Adapun aspek yang diteliti pada fase ini adalah (a) draft teknik pembelajaran bahasa Arab dalam bidang studi bahasa Arab, (b) draft teknik pengelolaan kelas, (c) draft teknik pembelajaran, dan (d) implementasi draft teknik tersebut. Pada waktu uji coba teknik pembelajaran ini, dilakukan monitoring yang cermat, sehingga diperoleh data untuk bahan refleksi. Hasil pengamatan pada fase uji coba ini, merupakan bahan untuk melakukan revisi, dan uji coba berikutnya dilakukan setelah teknik direvisi berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti dan dosen.

  1. d.      Pengujian Teknik

Pada fase ini dilakukan pengujian (validasi) Pengembangan Teknik Pembelajaran Bahasa Arab yang dapat dikembangkan dalam Bidang Studi Bahasa Arab di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung yang dapat meningkatkan hasil belajar. Aspek-aspek yang diteliti dalam tahap ini adalah (a) dampak penerapan teknik terhadap kinerja dosen, dan (b) dampak penerapan teknik terhadap kemampuan yang dimiliki mahasiswa, melalui pemberian pretest dan posttest pada saat implementasi dan hasil kedua test itu dilakukan perbandingan.

  1. e.      Pelaporan

Pada fase ini merupakan kegiatan akhir dari penelitian dan merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Dengan demikian isi laporan penelitian meliputi: latar belakang masalah, kerangka berpikir, dukungan teori, metodologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data sampai pada temuan dan kesimpulan.

  1. 3.      Lokasi dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah para dosen bahasa Arab pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) IAIN Raden Intan Lampung.

  1. 4.      Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain          (1) observasi (pengamatan), (2) Kuesioner, (3) Analisis dokumen.

  1. a.      Observasi (Pengamatan)

Observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana & Ibrahim, 1989:109). Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan pada setiap tahapan penelitian, baik pada tahap pra-survey, tahap pengembangan maupun pada tahap uji coba yang lebih luas. Pada tahap pra-survey observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pola pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di dalam kelas, serta fasilitas termasuk media pembelajaran bahasa Arab yang tersedia dan penggunaannya dalam pembelajaran. Untuk memudahkan pelaksanaan observasi dalam pengumpulan data, dipersiapkan instrumen observasi dalam bentuk cheklist dan isian terbuka.

  1. b.      Kuesioner

Kuesioner adalah alat pengumpul data berupa sejumlah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden dengan maksud untuk memperoleh keterangan dari subjek penelitian tentang fakta yang diketahui oleh responden, atau pendapat dan sikap responden terhadap sesuatu yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini kuesioner digunakan pada tahap pra-survey, tahap pengembangan teknik dan tahap uji coba. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk menjaring data tentang kemampuan dan aktivitas belajar mahasiswa, kemampuan dan kinerja dosen, kondisi dan pemanfaatan sarana pembelajaran, fasilitas dan lingkungan belajar.

  1. c.      Analisis Dokumen

Analisis dokumen digunakan untuk memperoleh berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data dalam rangka studi pendahuluan, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan teknik pembelajaran bahasa Arab pada mata kuliah bahasa Arab. Untuk itu analisis dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau catatan-catatan yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti.

  1. 5.      Teknik Analisis Data

Pendekatan “Research and Development” yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif yang dapat dikembangkan dalam bidang studi bahasa Arab di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung yang dapat meningkatkan hasil belajar.Teknik desain yang sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, tentunya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab di Prodi PBA IAIN Raden Intan Lampung. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif dihasilkan dari studi pendahuluan atau kegiatan pra-survey baik dalam studi literatur maupun studi lapangan, serta proses pengembangan dan penemuan teknik itu sendiri baik melalui uji coba terbatas maupun uji coba yang lebih luas, khususnya dalam upaya melihat pengaruh teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif yang dikembangkan. Analisis data kualitatif dilakukan melalui penafsiran secara langsung untuk menyusun kesimpulan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sudjana dan Ibrahim (1989:126), bahwa data kualitatif bisa disusun dan langsung ditafsirkan untuk menyusun kesimpulan penelitian melalui kategorisasi data kualitatif berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Dijelaskan pula, bahwa peneliti tidak perlu melakukan pengolahan data melalui perhitungan matematik karena data telah memiliki makna apa adanya. Atas dasar itu, maka data kualitatif yang diperoleh dalam setiap tahapan penelitian dilakukan kategorisasi secara langsung ditafsirkan oleh peneliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Adapun data kuantitatif, dilakukan dalam proses uji coba dan uji validasi. Dalam proses uji coba, analisis data kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan teknik pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan pengujian validasi digunakan untuk melihat efektivitas teknik pembelajaran bahasa Arab sebagai hasil pengembangan dibandingkan dengan teknik yang selama ini digunakan oleh dosen.

 DATA  LAPANGAN PENELITIAN

Mengacu kepada teori yang dipaparkan oleh Imam Ma’ruf bahwa pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pengajar yang tidak hanya berperan sebagai nara sumber di kelas, akan tetapi tenaga pengajar lebih berperan sebagai fasilitator yang bertugas memandu, mendampingi dan memberikan pengarahan kepada para peserta didik agar proses pembelajaran dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, maka data yang berkaitan dengan pembelajaran interaktif dapat dikategorikan ke dalam dua aspek yaitu aspek unsur bahasa Arab (aswat, mufrodat dan qawa’id) dan aspek keterampilan berbahasa (istima’, kalam, qiroah dan kitabah), paparan secara rinci akan diuraikan berikut ini:

Aspek unsur bahasa Arab (ashwat, mufrodat dan qawa’id)

  1. a.      Aspek Ashwat

Teknik pembelajaran aswat ini bisa dilakukan melalui tiga teknik: (1), Al-Tikraar al-Jam’iyyu. Teknik ini dilakukan seluruh mahasiswa dalam satu kelas untuk mengucapkan kata atau kalimat. (2), al-Tikraar al-Fiawy. Teknik ini dilakukan oleh sebahagian mahasiswa dalam kelas untuk menguapkan kata atau kalimat. (3), al-Tikraar al-Fardy. Teknik ini dilakukan oleh setiap individu mahasiswa dalam mengucapkan kata atau kalimat.

  1. b.      Aspek Mufradat

Dalam pembelajaran mufradat ada beberapa teknik pembelajaran antara lain (1), al-kalimat al-mutaqothi’ah, teknik ini digunakan untuk lebih memantapkan dari teks wacana yang dipelajari oleh mahasiswa, (2), al-kalimah al-musalsalah, teknik ini digunakan untuk memperoleh perbendaharaan kosakata yang bervariasi (3) ta’bir al-kalimah al-fabiiyyah, teknik ini digunakan untuk memproduksi kata dengan cepat dalam waktu yang relatif singkat, (4), al-Ard al-Shuwar, teknik ini digunakan untuk berekspresi dengan berbagai perbendaharaan kata yang terkait dengan objek maupun gambar, (5), al-Kalimat al-Gharibah Takhruj, teknik ini dipergunakan untuk ketelitian dalam menelaah kata, (6), al-kalimah al-Mujaawizah, teknik ini digunakan untuk mengetahui kata-kata majemuk dalam bahasa arab dengan cepat dan tepat.

  1. c.      Aspek Gramatika

Dalam pembelajaran Gramatika ada beberapa teknik pembelajaran, antara lain: (1), musykilaat al-thullab. Teknik ini digunakan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dari gramatika yang telah diajarkan. (2), Istimtajiyah. Teknik ini digunakan untuk pembelajaran gramatika dengan sistem modifikasi materi gramatika sambil diselingi berbagai contoh untuk pemantapan materi. (3), Muqaaranaat al-Nash. Teknik ini digunakan agar mahasiswa bisa membandingkan dua tulisan yang berbeda bentuk namun bertema bahasan sama. Hal ini difokuskan pada unsur gramatikanya. (4), Tahliil al-Akhta. Teknik ini digunakan untuk menuntut kecermatan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menganalisa kesalahan pada tatabahasa Arab. (5), Ikhtiyaar al-Jumal. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kejelian mahasiswa dalam memilih antara kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Hal ini berguna untuk menggugah al-dzawq al-lughawy mahasiswa terhadap struktur kalimat bahasa Arab.

Aspek Keterampilan berbahasa Arab (Istima’, Kalam, Qiroah dan Kitabah)

a. Aspek Kemahiran Istima’

Dalam pembelajaran Istima’ ada beberapa teknik, di antaranya: (1)Ta’lim Mutaawin. Teknik ini sangat berguna bagi dosen, khususnya untuk mengetahui cara yang paling efektif dan berdaya hasil bagi pemahaman mahasiswa dalam belajar bahasa Arab. Teknik ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk saling berbagi hasil belajar dari cara yang sama dengan cara yang berbeda dengan membandingkan catatan hasil belajar. (2)Talkhis Magzaa. Teknik ini dapat menguji kemampuan menyimak mahasiswa terhadap isi cerita. Jawaban mahasiswa terhadap pertanyaan siapa, mengapa, bagaimana, kapan dan sebagainyakemudian disintesiskan ke dalam satu kalimat singkat, padat dan jelas; sehingga dapat menumbuhkan sikap berfikir kreatif kritis terhadap topik yang diberikan. (3)Istima’ Mutabaadil. Teknik ini dapat mengiringi mahasiswa untuk tetap konsentrasi dan fokus pada materi perkuliahan yang sedang disampaikan dengan dibagi dalam kelompok-kelompok yang bertanggung jawab pada tugas yang terkait. (4) Istima’ wal aghaani. Teknik ini membantu mahasiswa tanggap dengan cermat serta tepat dalam memahami dan memaknai syai’r yang dinyanyikan. (5) Istim’al-Ma’lumat au al-Akhbar. Teknik ini memotivasi mahasiswa untuk dapat menyimak dengan seksama sebuah informasi sambil mendalami keruntutan bahasanya dan kesulitannya. (6) Istima’ al-Musykilat. Teknik ini melatih empati mahasiswa terhadap sesamanya, di mana mahasiswa dilatih untuk dapat memahami mahasiswa yang lain dan menawarkan solusi edukatif.

  1. b.      Aspek Kemahiran Kalam

Beberapa teknik untuk melatih Kalam: (1) Menggunakan gambar-gambar terpisah, di mana tiap gambar menggambarkan sebuah kata.  (2) Menggunakan cerita yang memuat kata-kata tertentu yang sulit bagi mahasiswa dengan memberi gambar pada kalimat dimaksud. (3) Menggunakan kotak barang di mana di dalamnya terdapat aneka jenis barang untuk melatih siswa dalam pengucapan kata-kata yang terdapat di dalamnya. (4) Dosen menyebutkan nama-nama mahasiswa dengan gerakan bibir tanpa suara. Setiap mahasiswa mencoba mengenali namanya dari gerakan bibir dosen. (5) Perlombaan tangga “kosakata”. Yaitu merupakan gambaran tangga yang di setiap anak tangganya terdapat kosakata. Mahasiswa diminta untuk menyebut dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jika mereka salah, maka mereka harus memulai dari awal lagi.

c. Aspek Kemahiran Qiroah

Ada beberapa teknik untuk pembelajaran Qiraah: (1). Qira’ah Muwajjahah. Teknik ini digunakan untuk mempelajari teks wacana dengan menggunakan penuntun berupa pertanyaan-pertanyaan, bagan, skema, dan sebagainya.                  (2). Mudzakkaraat al-Talaamidz. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan keberanian mahasiswa untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum dipahami.       (3). Qira’ah Jahriyyah. Teknik ini digunakan untuk membantu mahasiswa dalam menghadirkan pemahaman dan konsentrasi secara tidak langsung terhadap bahan bacaan. (4) Akhdziyyat al-Nash. Teknik ini digunakan untuk mempelajari teks wacana yang memiliki beberapa segmen. (5) Talkhish Jama’i. Teknik ini menuntut terbangunnya kerja sama kelompok dengan membuat Team Building. (6). Tartiib al-Nash. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kemampuan membaca dan memahami mahasiswa terhadap teks bacaan.

  1. d.      Aspek Kemahiran Kitabah

Teknik Pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran Kitabah antara lain:     (1) Musyarakaat al-Kitaabah al-Fa’alah. Teknik ini digunakan mahasiswa untuk mengeksplorasi gagasan lewat tulisan. (2). Ta’biir al-Shuwar. Teknik ini digunakan untuk menemukan dan mengemukakan ide cerita secara sistematis melalui gambar. (3). Mafaahim Raisiyah. Teknik ini digunakan untuk merangkum isi teks wacana yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau pembicaraan (4) Kitaabat al-Nasyaraat. Teknik ini digunakan dosen pada akhir sesi perkuliahan dengan tujuan untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran sebagai bahan evaluasi proses.    (5) Kitaabaat al-Ma’lumaat. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan kehidupan di luar kelas. (6). In’ikaas al-Maudlu’. Teknik ini digunakan sebagai bahan eksperimen bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi tema bacaan sesuai dengan pandangannya (7) Mudzakaraah Muwajjahah. Teknik ini digunakan untuk membantu mahasiswa membuat catatan-catatan kecil dari materi yang akan disampaikan.

KESIMPULAN/HASIL PENELITIAN

Mengacu pada uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa profesionalisme dosen bahasa Arab dalam mengembangkan teknik pembelajaran bahasa Arab interaktif kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab (PBA) IAIN Raden Intan Lampung dapat dilakukan melalui dua bentuk: Pertama, Teknik pembelajaran melalui unsur bahasa, dan Kedua, Teknik pembelajaran melalui keterampilan berbahasa. Adapun Teknik Pembelajaran pertama, meliputi (1). teknik pembelajaran al-kalimat al-mutaqothi’ah, (2) Alkalimah al-musalsalah, (3) ta’bir al-kalimah al fabiiyyah, (4) Al-Ard al-Shuwar, (5) Al-Kalimat Al Ghariibah Takhruj; (6) Al-kalimah Mujaawizah.

Selanjutnya Teknik Pembelajaran kedua, meliputi: Istima’, Kalam, Qira’ah, dan Kitaabah. Teknik dalam pembelajaran Istima’: Ta’lim Muta’awin, Talkhish Maghzaa, Istima’ Mutabaadil, Istima’ al-Aghany, Istima’ al-Ma’limat al al-Akhbaar, Istima’ al-Musykilaat. Teknik dalam pembelajaran Kalam: Khibrat Mustsirah, Ta’biir al-Araa al-Raisiyah, Tamtsiliyah, Ta’bir Mushawwar, Yal’ab Dawr al-Mudarris, dan Jidal Fa’al. Teknik dalam pembelajaran Qira’ah: Qira’ah Muwajjahah, Mudzakarat al-Talamiidz, Qira’ah Jahriyah, Akhdziyah al-Nash, Talkhish Jama’y, Tartiib al-Nash. Sedangkan teknik dalam pembelajaran Kitaabah: Musyarakaat al-Kitabah al-Fa’alah, Ta’bir al-Shuwar, Mafaahim Raisiyah, Kitaabat al-Nasyaraat, Kitaabat al-Ma’lumaat, In’ikaas al-Mawdhu’, Mudzakaarat Muwajjahah.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abid Ahmad al-Hasyimi, al-Muwajjih al-Amali Li Mudarris al-Lughah al-Arabiyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983, Cet. Ke-3

Abudin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, Jakarta: Grasindo, 2001,

Ahmad, Abdu al-Qadir, Muhammad, Thuruq Ta’lim al-Lughah al- Arabiyah, al Qahirah: al-Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1979, Cet.ke-1

Ahmad Tha’imah, Rusydi, Ta’lim al-Arabiyah Li Ghair al-Nathiqina Biha: Manahijuhu Wa Asalibuhu, Isesco, 1989

Ahmad Utsman, Abdu al-Rahman, Manahij al-Bahts al-Ilmi Wa Thuruq Kitabah al-Risalah al-Jami’iyyah, Sudan: al-Khartum, 1995, Cet. Ke-1

Al-Abrasy, ‘Athiyah, Muhammad, Wa al-Tawany, Abu al-Futuh, al-Mujiz fi al- Thuruq al-Tarbawiyyah li Tadris al-Lughah al-Qaumiyah, al-Qahirah: al- Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, Tanpa Tahun.

Al-Basyir, Abdullah, Ahmad, Mudzakkirah fi Thuruq Tadris al-Lughah al- Arabiyah, Jakarta: Jami’ah al-Imam Muhammad Ibnu Su’ud al-Islamiyah, Tanpa Tahun, Tidak di Terbitkan.

Al-Khuli, ‘Ali, Muhammad, Asalib Tadris al-Lughah al-Arabiyah, Riyad: al- Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, 1982, Cet. ke-1

Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat: Malang, 2005

Al-Ghani, Abdullah, Nashir, wa Abdullah, Abdu al-Majid, Usus I’dad al-Kutub al-Ta’limiyah li Ghairi al-Nathiqin bi al-Arabiyah, Dar al-I’tisham, Tanpa Tahun.

Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun al-Lughah al-Arabiyah, Riyadh: Dar al-Syawaf, 1991, Cet. Ke-1

Al-Ma’luf, Lowies, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut: Dar al-Fikr 1986,       Cet. ke-30.

Al-Syanthi, Muhammad Shaleh, al-Maharat al-lughawiyah Madkhal Ila Khashaish al-Lughah al-Arabiyah Wa Fununuha, Riyad: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su’udiyah, 1995, Cet. Ke-3

Badri, Ibrahim, Kamal. Wa Nashir, Muhammad, Shaleh, Usus Ta’lim al- Lughah al-Arabiyyah, Ma’had Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah bi Indonesia, Tanpa Tahun, Tidak di Terbitkan.

Badri, Ibrahim, Kamal, wa Nuruddin, Mamduh, Mudzakkirah Usus Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah li Ghairi al-Nathiqin Biha, Jami’ah al-Imam Muhammad Ibnu Su’ud al-Islamiyah, Tanpa Tahun, Tidak di Terbitkan.

Bogdan, Robert C., Sariknop, Bikles, Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods, London: Allyn and Bacon, Inc., 1982

Departemen Agama RI, Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 2002.

Undang-undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

H.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Bandung: Angkasa, 1998,

H.Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

IAIN Raden Intan, Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Bandar Lampung, 2004,

‘Ilyan, Ahmad Fu’ad, al-Maharat al-Lughawiyah: Mahiyatuha Wa Tharaiq Tadrisiha, Riyadh: Dar al-Muslim, 1992, Cet. Ke-1

Kamil al-Naqah, Mahmud, Ta’lim al-Lughah al-Arabiyah Li al-Nathiqina BiLughat Ukhra: Usushu, Madakhiluhu, Thuruq Tadrisihi, Makkah al-Mukarramah: Jami’ah Um al-Qura, 1985

Kemmis, dalam Rochiati Wiraatmaja, Metode penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Kunandar, Guru Profesional ,Implementasi KTSP dan Persiapaan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta:  PT Raja Grasindo Persada, 2007.

Moh.Ali, 2005, dalam  Kunandar, Guru Profesional ,Implementasi KTSP dan Persiapaan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 2007

[[[

Muhammad, Abdu al-Khaliq, Muhammad, Ikhtibarat al-Lughah, Riyadh: Jami’ah al-Malik Sa’ud, 1989, Cet. Ke-1

Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Cet. Ke-1

Nana Sudjana, Pembinaan dan pengembangan kurikukum di sekolah, Bandung: Sinar Baru, 2002

Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara, 2002

Program Inservice Education, Jakarta: Rineka Putra

Rochiati Wira atmaja, Metode penelitian Tindakan Kelas, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Shalih Abdu al-Majid al-Arabi, Ta’allum al-Lughat al-Hayyah Wa Ta’limuha Baina al-Nadzariyah Wa al-Tathbiq, Beirut: Maktab Lubnan, 1981, Cet. Ke-1

Surya Muhammad, Membangun Profesionalisme Guru,makalah Seminar Nasional Pendidikan, Jakarta, 6 Mei 2005


[1]IAIN Raden Intan, Pedoman Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Bandar Lampung,  2004, h.2.

[2]H.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Bandung: Angkasa, 1998, h.389.

[3]Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta: Bumi Aksara,        2002, h 36.

[4]H. Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 15.

[5]Ibid., h.18.

[6]UU Sisdiknas, 2002, h. 8

[7]Ibid, h.20.

[8]Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam, Jakarta: Grasindo, 2001, h.138.

[9]Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang: Misykat, 2005 h. 102-137

[10]Ibid, h.78

[11]Mahmud Kamil Al-Naqoh, Ta’lim al-Lughah li al-Nathiqin bi al-Lughat Ukhro:Ususuhu Madakhilu-Thuruq Tadrisuh , Makkah al Mukarromah, Jami’ah al-Um al-Qura, 1985, h.51

[12]Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, h.13-14.

[13]Djago Tarigan dan H.G. Tarigan, Teknik Keterampilan Berbahasa, Angkasa, Bandung, 1988, h.29.

[14]Ibid, h.38-41

[15]Hasil observasi Peneliti pada tanggal 20 Januari 2011 dengan Kajur dan Sekjur PBA IAIN Raden Intan Lampung.

[16]Hasil observasi Peneliti pada tanggal 10 Pebruari 2011 dalam  suasana Proses Pembelajaran  di gedung PBA IAIN Raden Intan Lampung.

[17]Kunandar, Guru Profesional , Implementasi KTSP dan Persiapaan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakata: PT Raja Grasindo Persada, 2007, h.45.

[18]Departemen Agama RI, Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 2002.

[19]Undang-undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

[20]Nana Sudjana, Pembinaan dan pengembangan kurikukum di sekolah, Bandung: Sinar Baru, 2002

[21]Sahertian, Piet dan Ida Alieda, Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education, Jakarta: Rineka Putra, h. 20

[22]Ibid.

[23]Surya Muhammad, Membangun Profesionalisme Guru,makalah Seminar Nasiona Pen-didikan, Jakarta, 6 Mei 2005

[24]Moh.Ali, 2005, dalam [24] Kunandar, Guru Profesional ,Implementasi KTSP dan Persiapaan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2007, h.47.

[25]Kunandar, Guru Profesional,Implementasi KTSP dan Persiapaan Menghadapi Sertifikasi Guru, Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 2007, h.50.

[26]Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat: Malang 2005, h. 6

[27]Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing: Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, Jakarta: Bulan Bintang , 1975, h. 13-14.

[28]CE Beeby, Pendidikan di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1982, h.81

[29]Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang: Needs Press, 2009, cet.ke-1, h.99-100

[30]Mahmud Isma’il Shini, et.al., Mursyid al Mu’allim fi Tadris al Lughah al Arabiyyah  Li Ghairi  al NathiqinabihaTathbiqat Amaliyyah Li Taqdim al Durus Wa Ijrak al Tadribat, Riyad, Maktab al Tarbiyah al Arabi, Cet. ke-2, h. 109.

[31]Ibid., h. 109.

[32]Nasir Abdullah al Ghani dan Abdul Hamid Abdullah, Usus I’dad al Kutub al Ta’limiyyah  Li Ghairi al Nathiqinabiha bi al Arabiyyah, Dar al I’tisham, Tanpa Tahun, h. 51.

[33] Nasir Abdullah al Ghani dan Abdul Hamid Abdullah, Ibid., h. 54.

[34]  Ibid., h. 57

[35] Ibid., h, 63.

[36]Gall, Meredith D., Gall, Joyce P., Borg, Walter, R Educational Research An Introduction., 2003, Boston: Pearson Education, Inc. h. 624

[37] Ibid., h. 775

[38]Sudjana, Nana & Ibrahim, Penilaian dan Penelitian Pendidikan, Bandung: Mandar Maju, 1989, h. 74

Read Full Post »

DIALEKTIKA AGAMA MISSI DI KALANGAN PEMELUK

ISLAM, KRISTEN DAN BUDHA :

Studi Kasus di Desa Margorejo Kecamatan Tegineneng

Kabupaten Pesawaran

oleh: Idrus Ruslan, dkk

 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari hubungan dengan manusia lain.  Hubungan tersebut dinamakan interaksi sosial yang disebabkan oleh adanya kontek dan komunikasi.  Desa Margorejo memiliki komunitas agama yang nota bene adalah agama missi yaitu Islam, Kristen dan Budha.  Akan tetapi interaksi sosial disana tampil secara baik.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (field research).  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu berusaha menjelaskan berbagai masalah secara cermat dan detail dengan menghubungkan berbagai data, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dari fokus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial agama missi (Islam, Kristen dan Budha) di desa Margorejo adalah berbentuk asosiatif, yaitu bentuk interaksi yang mengarah pada kerjasama dalam berbagai bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan dan toleransi antar umat beragama yang mereka lakukan secara sadar.   Selain itu terdapatnya media khusus yang digunakan sebagai pengikat interaksi sosial, yaitu berupa “Tri Budaya”.  Tri Budaya adalah sebuah kesenian semacam ludruk atau kesenian khas lainnya yang berasaal dari daerah Jawa, tetapi alat-alat yang dipergunakan dimainkan oleh berbagai umat beragama yang ada disana.  Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial agama missi di desa Margorejo adalah faktor kesatuan wilayah, faktor imitasi dan simpati, kesamaan etnis dan bahasa, serta dukungan dari para tokoh agama dan aparat desa.

Read Full Post »

 

PARADIGMA NATION STATE PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM : KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGUATAN NEGARA KESATUAN

 REPUBLIK INDONESIA

 Oleh :  M. Sidi Ritaudin

A.      Pendahuluan

1.      Latar Belakang Masalah

               Akhir-akhir ini, terutama pada era reformasi, rasa kebangsaan dan semangat persatuan dalam bingkai nation state mengalami degradasi dan mengkhawatirkan serta menjurus pada disintegrasi bangsa.  Paham kebangsaan yang bersifat nasionalis (NKRI) sudah mengalami risestensi dan penyempitan makna, yaitu hanya sebatas kepentingan elit politik, sebab yang sudah merasakan kemerdekaan dan kesejahteraaan hanya sebatas elite itulah, maka nasionalisme hanya berarti “ashabiyyah”, yaitu semangat kesukuan (spirit of the clan) yang menuntut anggota suku setia kepada rasa kesukuannya.[1]

               Munculnya kasus demi kasus penyelenggaraan negara karena, seperti kasus mafia hukum, BLBI, Century, mafia pajak di satu sisi, sementara di sisi lain, rakyat semakin menderita oleh kebijakan pengelolaan BBM, harga-harga bahan pokok semakin melambung, pengangguran tidak tertangani dengan baik, mahal-nya biaya pendidikan dan lain sebagainya, secara akumulasi menimbulkan sikap apriori terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga memicu pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah, seprti adanya GPM (Gerakan Papaua Merdeka), Gherakan Republik Maluku Selatan (GRMS), Gerakan Aceh Merdeka, dan munculnya gerakan rakyat yang menginginkan referendum di Daerah Khusus Yogyakarta. Hal-hal tersebut merupakan indikator-indikator melemahnya NKRI di mata publik sendiri. Fokus masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah bagaimana paradigma nation state perspektif pemikiran politik Islam, dan kontribusinya terhadap penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.      Identifikasi Masalah

               Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas beberapa persoalan yang timbul, di antaranya :

a.      Adanya keraguan sebahagian anak bangsa terhadap konsep nation state, nasionalisme dan pluralisme yang menjadi prinsip dasar bernegara
b.      Fenomena tergerusnya keyakinan terhadap ideologi NKRI dengan adanya fenomena disintegrasi bangsa di berbagai daerah, seperti Aceh, Maluku, Irian bahkan Yogyakarta
c.       Pendidikan kewarganegaraan mulai memudar, terutama pendidikan Pancasila.
d.      Ketahanan pemerintahan mulai rapuh, yang diawali dengan kaburnya pemahaman terhadap ideologi negara.
e.       Euporia polititik telah melanggar rambu-rambu kesepakatan (kontarak politik) bangsa yang tertuang dalam UUD-1945, Nasionalisme, NKRI dan Bhenneka Tunggal Ika
3.      Rumusan  Masalah

               Terkait dengan fokus permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu bagaimana paradigma nation state perspektif pemikiran politik Islam, dan kontribusinya terhadap penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka secara rinci fokus permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a.Mempersoalkan keterkaitan nation state, nasionalisme dan pluralisme

b.      Membedah tantangan nasionalisme dan bahaya latennya
c.       Membahas NKRI  sebagai perwujudan integrasi  Islam dan nasionalisme
d.      Melihat NKRI  dalam bingkai  nation state perspektif Islam

 

4.      Tujuan dan Kontribusi Penelitian

a)      Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan informasi yang komprehensif dan mendalam berbagai hal tentang :

a.      Keterkaitan nation state, nasionalisme dan pluralisme
b.      Tantangan nasionalisme dan bahaya latennya
c.       NKRI  sebagai perwujudan integrasi  Islam dan nasionalisme
d.      NKRI  dalam bingkai  nation state perspektif Islam

b)     Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diniscayakan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan IPTEK dan IMTAQ, terutama pengembangan keilmuan dan kelembagaan IAIN, karena sekurang-kurangnya hasil penelitian ini dapat memberikan :

a.         Informasi tentang bagaimana keterkaitan nation state, nasionalisme dan pluralisme
b.        Sumbangan pemikiran tentang bagaimana tantangan nasionalisme dan bahaya latennya

c.  Pengayaan khazanah sekaligus wacana intelektual Islam dalam memahami NKRI  sebagai perwujudan integrasi  Islam dan nasionalisme

d. Mengetahui pandangan ahli pikir tentang nation setate perspektif Islam sebagai bingkai NKRI, sehingga pilar NKRI ini semakin kokoh.

B.       Kajian Pustaka

       1. Paradigma nation state

Konsep nation state merupakan salah satu konsep politik yang cukup sentral dan penting di dalam diskursus politik modernitas.  Deringil menegaskan bahwa nastion state berakar dari paham nasionalisme politik yang merupakan produk impor dari Eropa yang bermuara pada teori sekulrisasi.

Paradigma nasionalisme, terutama nasionalisme yang pertama kali muncul di Turki, secara keseluruhan ada suatu korelasi kuat dengan sekularisme, dan opini publik cenderung berpaling pada nasionalisme Turki. Posisi ulama berada di bawah kendali negara, demikian juga lembaga wakaf, sistem peradilan agama, dan pendidikan agama. Bahkan lebih jauh dari itu, sekularismei merambat ke bidang hukum perdata ketika pemerintah memasukkan syari’ah ke dalam Kode Hukum Keluarga yang disebarluaskan oleh negara.[2]

Keberatan Islam adalah pada ideologi sekularisme politik yang kental pada konsep negara bangsa tersebut. Karena sejak dulu, Islam telah mengenal sebuah teori tentang asal-usul negara, raison d’être (sebab keberadaan) dan legitimasi kekuasaan negara yang sebenarnya; yakni, bahwa manusia harus hidup berdam-pingan dan bekerja sama untuk bertahan hidup; manusia cenderung suka bertengkar dan berselisih; karena itu, harus ada hukum yang mengatur dan ditaati bersama; hukum membutuh-kan orang yang menegakkannya.

Bung Karno yang menginginkan konsep negara bangsa (nation state) banyak terinspirasi oleh gagasan Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, yang menurutnya, telah membangunkan dan menjunjung rakyat-rakyat Islam di seluruh benua Asia dari kegelapan dan kemunduran. Rakyat Indonesia insaf akan trgis nasibnya, bangkit melawan penjajah.[3]Agaknya Sukarno tidak menyia-nyiakan momentum Pan-islamisme ini, kemudian kekuatan ini ia integrasikan dengan pemikiran nasionalisme dan Marxisme.

 

        2. Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik Islam memiliki beberapa hal yang perlu dipahami bersama bahwa sampai saat ini ada tiga pendapat yang berkembang dalam lingkungan kaum muslim tentang politik. Pertama, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk bernegara. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Qur’an tidak mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. Ketiga, pendapat yang mengambil jalan tengah bahwa dalam Al-Qur’an tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.[4]

Islam boleh jadi merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politik, yang terentang mulai masalah etika politik, filsafat politik, agama, hukum, hingga tata negara. Pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh pemikiran politik Plato, Aristoteles, dan Iran kuno. [5] Tapi keragaman khazanahnya bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Boleh dikata bahwa pemikiran para pemikir muslim yang menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik sebagai pemikiran Islam politik.

        3.  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Diskursus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara historis, mau tidak mau atau suka tidak suka, bergumul dengan perkembangan pemikiran para tokoh dan atau peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya ide negara kesatuan,  sehingga menjadi ideologi. NKRI adalah perwujudan ideologi yang menopang bangunan nasionalisme. Dalam teori  Spirit of Asia, Bung Karno menegaskan bahwa bercokolnya para imperialis Eropa Barat  mengais rezeki di Asia sangat tragis, keinsafan akan tragedi inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu, sebab walaupun secara lahiriyah sudah takluk dan tunduk kepada kaum imperialis, namun Spirit of Asia masih kekal, bergelora dan membara. Rokh Asia masih hidup bagai api yang tidak pernah padam! Keinsyafan akan tragedi inilah pula yang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia. Nyawa pergerakan ini, menurut Bung Karno memiliki tiga sifat, yaitu Nasionalistis, Islamistis dan Marxistis.[6]

NKRI sebagai ideologi permanen bukan sekedar sistem ide, seperti misalnya ketika orang berbicara tentang ideologi liberal, konservatif atau sosialis. Bagi Bung Karno NKRI adalah ideologi organik yang bersifat historis (historical organic ideologies), yaitu ideologi yang diperlukan dalam kondisi sosial tertentu: Sejauh ideologi itu secara historis diperlukan, ia mempunyai keabsahan secara psikologis; ideologi ‘mengatur’ manusia, memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan akan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan sebagainya.[7] Jadi menurut Bung Karno, ideologi terjelma dalam cara hidup kolektif masyarakat. Pandangan ini memperlihatkan pengaruh Karl Marx tentang ‘solidaritas keyakinan masyarakat’.

NKRI menyiratkan secara eksplesit adalah negara integral, yang dipahami sebagai suatu kompleks dari aktifitas dan teoritis di mana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya, namun juga memperoleh persetujuan dari kelompok lain yang berada di bawah kekuasaannya. Negara tidak lebih dari masyarakat politik ditambah masyarakat sipil, di mana hegemoni yang dilindungi oleh tameng demokrasi yang disebut sebagai negara integral. Marxisme, termasuk Leninisme, melihat bahwa kekuasaan itu terpusat pada negara dan berada di bawah kontrol penuh kelas pemilik modal. Tujuan dari stategi revo-lusioner adalah mencapai kekuasaan.[8] Revolusi Bung Karno hendak mencapai kekuasaan atas negara Indonesia, tentu saja sebagai negara kesatuan, seluruh rakyat Indonesialah  yang berkuasa atas bangsa ini, yang direprestasikan oleh kelas penguasa, yaitu elit politik.

 Bertolak dari pemahaman terhadap pengertian negara integral tersebut dapat dimengerti jika tiap penguasa ingin melanggengkan kekuasaanya, terutama rezim Sukarno dan Suharto, gejala ini juga muncul pada praktik pemerintahan dan kenegaraan yang dipimpin oleh SBY.  Indikatornya adalah politik pencitraan yang ia lakukan hanyalah sebagai tameng, namun setiap persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat belum menunjukkan penyelesaian yang tuntas. Umpamanya saja kasus BLBI, Bank Century, Kasus Antasari, Kasus Susno Duaji, Kasus Mavia Gayus, Mafia Hukum, Mafia Peradilan Cyrus Sinaga dan lain sebagainya. Lebih menyakitkan lagi bagi rakyat ketika kehormatan bangsa “diobok-obok” oleh Malaysia, seperti kasus Ambalat dan Ligitan, Kasus TKI, Kasus pengkaliman budaya Reog Ponorogo, Kasus Lagu Raksasa Yang Sayangi dan lain sebagainya.

  Fatsun politik atau lebih tepatnya tata krama politik NKRI bersumber dari nilai-nilai luhur mana pun. Bisa berangkat dari nilai luhur yang muncul dari budaya lokal, budaya nasional, maupun dari agama-agama, termasuk agam Islam. Imdadun Rahmat menengarai bahwa niali-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, menghormati, menghargai dan sebagainaya, harus menjadi rambu-rambu yang seluruh aktivitas politik harus mengacu pada nilai-nilai luhur itu.[9] NKRI agaknya sepakat dengan pemenuhan nilai-nilai luhur itu, baik yang bersumber dari khazanah budaya lokal, nasional ataupun nilai-nilai luhur dari agama, seperti yang terkandung dalam spiritualisme Islam tersebut.

Nilai-nilai luhur pemikirtan politik modern yang sudah diakomodir, baik secara konstitusional maupun moral bangsa, oleh segenap rakyat Indosesia adalah nilai-nilai demokrasi, demokratisasi dan pluralisme dalam negara bangsa modern. Pemerintah dituntut untuk secara konsisten dan konsekuen menjalankan UUD-1945 dan Pancasila dalam penyeleng-garaan negara.

UUD-1945 menjamin kebebasan mengemukakan penda-pat, tetapi dalam prakteknya seringkali kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat dan kebebasan individu dikorbankan untuk kepentinghan  menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai komitmen NKRI.

 A.     Metode Penelitian

  1. Jenis, dan Sifat Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research,  yaitu penelitian dengan bahan penelitian berupa sumber atau bahan tertulis. Karya-karya kepustakaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah karya-karya, yang secara tematis, berkaitan dengan topik-topik atau sub topik yang diteliti, terutama menyangkut masalah nation state, pemikiran politik Islam dan NKRI, baik dalam lintasan sejarah maupun teori dan wacana yang berserakan dalam berbagai judul karya pemikir terkemuka.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk melacak gambaran atau lukisan secara sitematis dan objektif mengenai fakta-fakta historis maupun fakta-fakta empiris, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.  Sebagaimana diungkapkan oleh Whitny, Kaelan mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. [10] Di samping itu pula, menurut  Prasetya Irawan  menambahkan bahwa metode des-kriptif itu  menjelaskan sesuatu seperti apa adanya.[11]

   2. Pendekatan Penelitian

            Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan ini diambil mengingat munculnya sebuah data  atau pemikiran  seorang tokoh yang tertuang dalam karya-karyanya tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemunculannya. Kajian tentang biaografi seorang tokoh dapat menjadi sejarah, jika perorangan tersebut dihubungkan denga fenomena masyarakat pada masanya. Tujuan pendekatan sejarah adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sitematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, menjelaskan dan melakukan sitematisasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.

            Untuk lebih terarah dan sistematis di dalam melakukan pemetaan dengan menggunakan pendekatan analisis historis, peneliti menerapkan langkah-langkah sebagai berikut;[12] Pertama, metode rekonstruksi beografis yang diterapkan sebagai alat untuk mendeskripsikan riwayat hidup serta sejarah perkem-bangan pemikiran tokoh melalui sejarah biografi tokoh tersebut. Diharapkan dengan mengetahui biografi seorang tokoh dalam hal ini adalah tokoh-tokoh nasionalisme, akan lebih jelas alur berpikir serta sebab-sebab munculnya pemikiran-nya tersebut.

            Keedua, metode periodisasi. Pemikiran seorang tokoh pastilah mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman pendidikannya baik itu di lembaga formal maupun informal. Penerapan metode ini dalam menggali pemikiran seorang tokoh sangatlah penting mengingat kerap kali pemikiran seorang tokoh pada peeriode-periode tertentu mengalami peerkembangan, bahkan antara periode dengan periode yang lainnya sering mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

            3. Metode Pengumpulan Data

            Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencatat/ menyalin dokumentasi tentang kondisi dan situasi, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rekapitulasi, makalah dan dokumen lainnya yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang diteliti berdasarkan indikator-indikator dari variael penelitian. Untuk menemukan pemikiran dan tori tentang persoalan terseut yang betul-betul, maka peneliti melakukan klasifikasi data, menjadi data primer utama, data primer penunjang, dan data sekunder.

               4. Teknik Analisis Data

               Teknik analisis data menggunakan metode komparatif. yang didukung dengan metode content analysis mengingat data penelitian ini adalah data kualitatif.[13] Analisis isi dipergunakan untuk mendeskripsikan teori-teori atau konsep-konsep nation state, nasionalisme dan pemikiran politik Islam, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif. Konten analisis dalam penelitian ini juga berfungsi sebagai alat ekstraksi (penyaringan) data lewat dokumen dan perangkat analisis membuat inferensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan di muka. Prosesnya mengendaki tiga sayarat yaitu; obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.

               Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh menggunakan cara yang lazim dalam penelitian kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan dua metode berpikir yang umum yaitu :

1). Metode deduktif; digunakan untuk melihat konsep-konsep atau pandangan-pandangan umum para ahli pikir politik mengenai konsep, nation state, nasionalisme dan NKRI serta Pemikiran Politik Islam. Konsep-konsep atau teori-teori politik tersebut kemudian dipergunakan untuk melihat visi politik Indonesia ke depan.

2). Metode indiktif, dipergunakan untuk melihat satu persatu mengenai konsep, nation state, nasionalisme dan NKRI serta Pemikiran Politik Islam secara kauistik  yang dianalisis kemudian ditarik menjadi beberapa karakteristik yang lebih umum.

               Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data maupun sebaliknya. Sebab, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data harus diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data.[14] Teknik analisis data seperti inilah yang diistilahkan dengan ”analisis selama pengumpulan data”. Tidak seperti data kuantitatif yang dapat dianalisis setelah meninggalkan lokasi penelitian. Sebab bila data kualitatif tidak dianalisis selama pengumpulan data, dikhawatirkan banyak situasi atau konteks yang luput dari rekaman dan peneliti lupa atau lalai terhadap penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait berubah menjadi fragmen-fragmen tidak bermakna. Analisis data akan dimulai dengan tahap teorisasi, analisis induktif, analisis tipologis, tahap enumerasi dan tahap interpretasi.

               Setelah data diperoleh lalu diolah dan kemudian dianalisis, ditafsirkan dan dihubungkan dengan kategori yang ada dalam kerangka sistem yang diperoleh dari lapangan dan berbagai teori dan hasil penelitian yang relevan.

 

D. Hasil dan Pembahasan

       1. Keterkaitan Nation State, Nasionalisme dan Pluralisme

Konsep nation state, ataupun nasionalisme yang berbasis etnisitas, kultur, bahasa dan wilayah, tetap menyisakan pertikaian, karena mengabaikan garis-garis religius, teruta  nilai-nilai agama dan normativitas Islam, yang terkadang meniscayakan bingkai negara Islam, seperti yang diperjuangkan kelompok aktivis Muslim  Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Lasykar Jihad, DI dan TII dan lain sebagainya. Persoalan formaslisasi syari’ah Islam dalam negara tetap menjadi pembicaraan, perdebatan, dan pembahasan yang hangat dan tak ada ujungnya. Persoalan syari’ah Islam merupakan salah satu subyek penting, meski hal ini telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak beberapa abad lalu hingga dewasa ini.

Sikap akomodatif pemerintah terhadap pmberlakuan syari’ah Islam di Aceh dengan dikeluarkannya UU. No. 44 tahun 1999 oleh Habibie, bukanlah suatu proses yang genuine dan alamiah, tapi lebih merupakan suatu move dan kebijakan politik dalam rangka mencegah Aceh dari upaya pemisahannya. Kebijakan sebagai political expediency, langkah politik darurat untuk menyelamatkan Aceh dalam pangkuan Republik, juga terjadi pada DI Yogyakarta, ketika SBY ingin menghapuskan sistem monarki di sana, muncul gejolak yang dahsyat dan demo besar-besaran masyarakat Yogya meminta “Referindum” memisahkan diri dari NKRI, sehingga pemerintah melemah dan SBY  berpidato secara resmi menyampaikan kesetujuannya dengan monarki ala Yogya, yaitu Gubernur DIY adalah Sultan dan langsung ditetapkan tanpa dipilih langsung, sebagai salah satu keistimewaannya, dan dalam rangka mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

            2. Tantangan Nasionalisme dan Bahaya Latennya

Nasionalisme memiliki kekuatan konflik dan kekerasan yang hampir tidak berakhir, sebagaimana  tampak dari survei tentang tempat-tempat bermasalah di dunia. Akibat nasionalisme muncullah konflik-konflik yang tidak berkesudahan di wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, Punjab dan Sri Lanka, Irlandia Utara, Irak, dan Spanyol Utara. Bahkan lebih dari itu, sumber terorisme modern paling potensial di dunia kontemporer agaknya disebabkan oleh nasionalisme.  

Terorisme menjadi ikon fenomena kekerasan politik modern. Apakah peristiwa gempuran menara kembar (gedung WTC 11 September 2001) dan Pentagon oleh teroris sebagai simbol bekerjanya tesis Samuel Huntington “clash of civilization (benturan peradaban) suatu era konflik baru di mana negara bukan lagi satu-satunya aktor dalam sistem internasional baru melainkan “kultur” atau “daban” . sebahagian ahli pikir tidak meyakini bahwa  peraperistiwa WTC tersebut sebagai ancaman fundamentalisme Islam, hal itu adalah rekayasa Amerika untuk menghancurkan negara-negara Islam, yaitu Irak yang potensial menjadi kekuatan raksas menjadi tandingan Amerika, oleh karena itu harus dihancurkan.

Kemustahilan koeksistensi antara Islam dan Barat ini memang sudah terbaca sejak zaman perjuangan, zaman prakemerdekaan, zaman revolusi, dan hingga kini tidak akan mungkin menemukan titik singgung. Oleh karena itu ada kesan bahwa Nination state ini agak dipaksakan, dan meski M. Natsir, H. Agus Salim pada akhirnya dapat menerima azas kebangsaan, namun secara tidak disadari hal ini menjadi bahaya laten, sebab kasus-kasus yang muncul kemudian banyak didominasi oleh kelompok-kelompok yang tidak terpuaskan. Mereka mulai mempertanyakan kembali ideologi dan way of life cangkokan Barat, dan memperoleh momentumnya  di era reformasi, era globalisasi berbasis IT dan pada saat ideologi-ideologi Barat tersebut ternyata gagal mewujudkan janji-janji kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan.

            3. NKRI Integrasi Islam dan Nasionalisme

Kekuatan NKRI ditopang bahkan dilandasi oleh kekuatan spiritual ajaran Islam dan gerakan Islam itu sendiri. lihat(Q.S. al-Hujurât/49: 13). (Q.S. al-Rûm/30 : 22). dan (Q.S al-Syûrâ/42: 8) secara substansial mengandung ajaran pluraltas. Pluralisme bangsa dan teritorial jelas diterima oleh Islam, karena hal itu adalah sunnatullah. Oleh karena itu, pluralisme politik dalam kerangka modern, terutama dalam hubungannya dengan konsep nation state, yang relevan dengan konsep ummah wâhidah dalam arti sempit NKRIyang disinyalir di bawah lindungan rahmat Allah (Q.S al-Syûrâ/42: 8) maka penerimaan pluralisme politik meniscayakan setidaknya toleransi, dan konsensus pemikiran, perkataan, dan tindakan.

Konsensus negara kesatuan yang dibangun Indonesia, meniscayakan adanya toleransi. Sebagai negara bangsa, persatuan dan kesatuan hendaklah dilandasi dengan semangat toleransi. Pencarian ideologi negara prakemerdekaan RI pada masa revolusi melahirkan ideologi nasionalisme. Sampai sekarang, nasionalisme dikait-kaitkan dengan liberalisme dan konsep-konsep seperti kekuasaan rakyat, bahkan nasionalisme telah mampu menarik massa dalam sebuah bentuk yang lebih agresif dan snofobik, dan dapat membangkitkan antusiasme rakyat. Nasionalisme Indonesia tidak dapat diidentikkan dengan paham sekularisme, atau bermuara ke sana. Sebab nasionalisme Indonesia dilandasi oleh UUD 1945, yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah, dan dalam Pancasila, sila pertama adlah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara tegas dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius.

Islam tidak melihat nasionalisme hanya dalam batas teritorial atau batas-batas yang terletak pada peta bumi dan geografis. Islam memandang hal itu hanyua sebagai batas-batas yang bersifat administratif. Bagi Islam batas-batas bersifat makro, yaitu Dâr al-Islâm. Oleh karena itu, mayoritas pemikir politik Muslim, tidak terlalu menghiraukan soal bentuk negara, soal libel formalisme, namun lebih menekan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari wahyu Allah dapat diterapkan sebagai way of life, sebab nasionalisme dipandang serbagai fitrah, karunia dan limpahan Ilahi. Pandangan ini ditegaskan oleh Hasan Al Banna dengan mengatakan “Sesungguhnya nasionalisme tidak keluar dari statusnya sebagai bagian dari ajaran Islam”.  Bahkan Rifa’ah ath-Thahtawi (1801-1973) menjadikan nasionalisme sebagai “madzhab” yang menjadi tema sentral berbagai puisi dan sya’irnya.[15]

               4.  NKRI  dalam Bingkai  Nation State Perspektif Islam

Pilihan kepada nation state (negara bangsa) adalah akibat dari hancurnya bangunan  kenegaraan yang lama, semisal kerajaan, kesukuan dan khilafah. Jalinan dari berbagai sebab ini menimbulkan sebagian besar negara-negara Arab  minus negara-negara Teluk, kurang lebih menerapkan sistem nation state yang berbasis sekuler.[16] Sejak fenetrasi Barat ke Mesir, Napolion Bonaparte telah membawa gagasan-gagasan baru pembaharuan, umapanya gagsan tentang nation state, juga orang-orang Timur Tengah yang belajar ke Barat, yang kemudian muncul sebagai elit politik setelah mereka kembali ke negeri merea masing-masing, banyak yang mendukung ide nasionalisme dan nation state, sebagai ganti dari kerajaan dan monarki yang dianggap sudah tidak relevan  lagi dengan dunia modern.

Kelompok substansialistis memandang bahwa ideologi nation state dapat diterima yang penting adalah  nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar  dapat ditegakkan dalam negara nasionalis tersebut, agaknya pandangan utama Sayyid Quthb mengenai politik pemerintahan dalam Islam, ia fokuskan pada asas syari’ah dalam beberapa masalah, yaitu adanya tiga prinsip dasar yang  dijadikan acuan dalam pengelolaan negara Islam, “keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan adanya musyawarah antara penguasa dan rakyat”[17].

C.     Penutup

 1. Kesimpulan

            Setelah melakukan pemaparan pada masing-masing bab sebelumnya, dan dalam rangka menjawab persoalan pokok yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

a.      Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme  memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan prinsip pluralisme dalam kerangka negara bangsa (nation state). Islam memandang bahwa pluralisme merupakan rahmat dari Allah swt. Keragaman etnik merupakan sebuah keniscayaan, namun demikian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam  tidak melarang untuk berserikat membangun sebuah komunitas negara yang disebut sebagai negara bangsa (nation state).
b.      Tantangan nasionalisme yang paling krusial adalah bahaya latennya yang tak kunjung padam laksana api dalam skam, selalu membara dan membakar semangat orang-orang yang tidak mendukung paham nasionalisme ini. Nasionalisme vis a vis berhadapan dengan bahaya  latenya yaitu prinsip individualisme, primordialisme, komunisme, fasisme dan teokrasi. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negeri ini mesti berlatar belakang ideologi tersebut.
c.       NKRI  sebagai perwujudan integrasi  Islam dan nasionalis-me tidak bisa lepas dari peran sang tokoh nasinalis  yang disegani, memiliki daya magis dan perbawa yang tinggi, disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan serta dihormati secara luas oleh masyarakat.
d.      NKRI  dalam bingkai  nation state perspektif Islam merupakan pengejawantahan prinsip bersatu dalam perbedaan (unity in diversity)  bentuk dari identitas Negara bangsa (nation state). Islam mentolerir prinsip bersatu dalam perbedaan ini dan menjamin kesetiaan warga masyarakat pada suatu lembaga yang disebut Negara,
e.       Terpeliharanya  4 pilar nation atate, yaitu  Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, yang diberi nilai-nilai Islam, seperti keadilan, musyawarah, persamaan maka akan terwujud penguatan Konsep NKRI, serta Terwujudnya Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafûr

2. Rekomendasi

a.      Untuk eksisnya NKRI, maka seluruh elemen bangsa harus komitmen terhadap kontrak politik. Melindungi Negara bangsa ini dari bahaya latennya dengan mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.      Upaya penegakan hukum harus didukung dengan tindakan aparat penegak hukum dengan tidak tebang pilih, harus adil bagi seluruh rakyat Indonesiua
c.       Filsafat Negara harus menjadi jiwa pembangunan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, musyawarah mufakat yang bijaksana sesuai dengan ajaran Pancasila.

 

D.     Daftar Pustaka

Adam, Cindy, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Jakarta : Gunung Agung, 1966.

Adams, Ian, Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, dan Masa Depannya, alih bahasa Ali Noerzaman, Yogyakarta : Pe-nerbit Qalam, 2004.

Ahmad, Mumtaz, (ed.), State, Politics, and Islam, Indianapolis : American Trusst Publications, 1986.

Ali, Mukti, Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1995

Ayubi, Nasih N., Political Islam : Religion and Politics in The Arab World, London : Reutledge, 1991.

Azra, Azyumardi , Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamen-talisme Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta : Paramadina, 1996.

Azra, Azyumardi, “Syariat Islam dalam Bingkai Nation State, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, Jakarta : Paramadina, 2005.

Black, Antony, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 1427 H/ 2006 M.

Enayat, Hamid, Modern Islamic Poliotical Thought, Austim : University of Texas, t.t.

Geertz, Clifford, Islam Yang Saya Amati,. Terj.  Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1982.

Gibb, Hmilton,  Moden Trands in Islam, Chicago, 1947.

Grunebaum, Gustave E. Von, Isalam Kesatuan dalam Keragaman, Jakarta : Yayasan Perhidmatan, 1983.

Hitti,  Philip K., History of the Arabs, London : Macmillan Press and Co Ltd, 1970.

Hodgson, Marshall G. S., The Venture of Islam, buku kedua “Peradaban Khalifah Agung” terj. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta : Paramadina, 2002.

Imarah,  Muhammad, Karakteristik Metode Islam,  Jakarta : Media Da’wah, 1994.

Imarah, Muhammad,  Perang Terminologi Islam Versus Barat, Jakarta : Rabbani Press, 1998.

Imarah, Muhammad, Mausu’ah as-Siyasah, Beirut : AlMuassasah al-Arabiyah li ad-Dirasah wa an-nasr, 1981.

Jâbirî, Muhammad ‘Abid al-,  al-Dîmuqrâthiyyah wa Huqûq al-Islân, Beirut : Markaz Dirâsât al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1997.

Jindan, Khalid Ibrahim, The Islamic Theory of Government Acording to Ibn Taymiah Washington DC : Georgetown University, 1979.

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Bandung : Mizan, 1997.

Ma’arif, Ahmad Syafi’I, “Islam Indonesia : Pergumulan antara Cita dan Kenyataan” dalam, M. Amin Rais, Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri, Jakarta :RajaGrafindo Persada, 1996.

Mahmud, Ali Abdul Halim, Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Mawdûdî,  Abû al-A’lâ al-, Khilafah dan Kerajaan, Bandung : Mizan, 1984.

Mernessi, Fatima, Islam and Democracy : Fear of the Modern World, ter. M. J. Lakeland, London : Virago, 1993.

Moeloeng,  Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Muhadjir, Nung, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta Rake Sarasin, 1990.

Quthb, Sayyid, al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam, Beirut, Kairo : Dar al-Syuruq, 1981.

Rahmat, M. Imdadun, (et.al.), Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realtas, Jakarta :” Penerbit Erlangga, 2003.

Rahmat, M. Imdadun, Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2005.

Roem, Muhammad, “Soekarno Otobiografi sebagaimana diceritakan kepada Cindy Adam”,  dalam Bunga Rampai dari Sejarah, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.

Rozzoz,  Munif,  “ Arab Nationalism” dalam Syafiq Mugni (editor.), An Anthology of Contemporary Middle Eastern History, Montreal, Quebec, Canada : Agence Canadian de Developmen International,  t.th.

Rumadi, “ Islam, Toleransi dan Pluralisme” dalam,  Imdadun Rahmat (et  al. ), Islam Pribumi Mendialogkan  Agama Membaca Realitas, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2003.

Salim Arskal, dan Azyumardi Azra, “Negara dan Syari’ah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia”, dalam Burhanuddin, Syari’ah Islam Pandangan Muslim Liberal, The Asia Foundation dan Jaringan Islam Liberal, 2003.

Salim, H. Agus, “Cinta Bangsa Dan Cinta Tanah Air”, dalam Panitia Buku Peringatan, Seratus Tahun Haji Agus Salim, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.

Schmandt, Henry J., Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, Bandung : Mizan, 1997.

Simon, Roger, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Kata Pengantar Mansour Fakih, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001.

Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta : Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I, 1964.

Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, Jakarta : Yayasan Pembaruan, 1963.

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhelmi,  Ahmad, Polemik Negara Islam Soekarno Vesus  Natsir, Jakarta : Penerbit Teraju, 2002.

Taymiyah, Taqiyuddin Ahmad Ibn al-Hakim Ibn, Majmû’ Fatâwâ Syaikh al-Islâm Ahmad  Ibn Taymiyah, disunting oleh Muhammad Abd. Rahman Ibn Qasim dan putranya, Raiyadh : Matabi’ al-Riyadh, 1963.

Tibi, Bassam, Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru, terjemahan  Imron Rosyidi,dkk, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2000.

Watt, W. Montgomery, Pergolakan Pemikiran Politik Islam (Sebuah Kajian Sejarah), terjemahan  Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam,  Jakarta : Beunebi Cipta,  1987.

Zahrah, Muhammad Abu, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam, Jakarta : Logos Publishing House, 1996.


[1]Lihat uraian perbandingan dengan Philip  K. Hiotti, History of The Arabs, (London : Macmillan and Co. Ltd, 1960), h. 27.

[2]Standford J. Shaw dan E.K. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Jilid 2; Reform, Revolution and Republic; The Rise of Modern Turkey 1808-1975, (Cambridge : Cambridge University Press, 1977), h. 289-307.

[3]Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, (Jakarta :Yayasan  Pembaruan, 1963), h. 14. Pernah dimuat dalam harian “Suluh Indonesia Muda”, 1926.

[4]Ulil Abshar-Abdalla, “Fahmi Huwaidi dan Dzimmah”., dalam Kajian di Jawa Pos, 1 Juni 2003.

[5]Lihat Antony Black, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, diterjemahkan dari The History of Islamic Political Thought From The Prophet to the Present, terbitan Edinburgh University Press, 2001. Terj. Oleh Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 1427 H/ 2006 M.

[6]Lihat, Soekarno, Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, (Jakarta : Yayasan Pembaharuan, 1963), h. 6. Pernah diterbitkan oleh “Suluh Indonesia Muda”, 1926.

[7]Lihat, Roger  Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Kata Pengantar Mansour Fakih, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001), cet. III, h. 83.

[8]Lihat, Roger  Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Kata Pengantar Mansour Fakih, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press, 2001), cet. III, h. 106-108.

[9]Imdadun Rahmat, “Amar Ma’ruf dalam Bernegara”, dalam Imdadun Rahmat (et.al.), Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realtas, (Jakarta :” Penerbit Erlangga, 2003), h 178

[10]Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58.

[11]Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999), h. 60.

[12]Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 247.

[13] Nung Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta Rake Sarasin, 1990),  h. 76.

[14]Nung Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif,  (Yogyakarta Rake Sarasin, 1990)h. 30.

[15]Lihat penjelasan Muhammad ‘Imarah, Perang Terminologi Islam Versius Barat, (Jakarta : Rabbani Press, 1998), h. 283.

[16]Lihat paparan M. Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia, (Iakarta : Penerbit Erlangga, 2005), h. 4.

[17]Sayyid Quthb, Al-‘Adâlah, h. 101-108. 

Read Full Post »

PARADIGMA NATION STATE PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM : KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGUATAN NEGARA KESATUAN

 REPUBLIK INDONESIA

 

               Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pilar utama tegaknya Republik Indonesia, di samping pilar-pilar yang lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Eka. Perdebatan yang cukup ulet dan sangat panjang telah mendahului adanya kontrak politik yang dihasilkan, sebelum atau pun sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI. Namun demikian, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga diskursus khilafah, dan daulah Islamiyah sering kali muncul ke permukaan sebagai wujud ketidakpuasan terhadap penguasa, yang sering kali “mengabaikan” nilai-nilai yang telah disepakati, yaitu implementasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat pilar bangunan NKRI.

               Gejolak politik yang berkembang yang didorong oleh konflik internal RI seperti munculnya paradigma disintegrasi bangsa yang berkembang di Nangroe Aceh Darussalam (Gerakan Aceh Merdeka), di Maluku Selatan ada gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), di tanah Papua juga muncul Gerakan Papua Merdeka, (GPM), dan pidato Presiden SBY 26 Desembeer di hadapan sidang kabinet yang mengatakan bahwa “tidak ada monarki dalam negara demokrasi” telah memicu masyarakat Yogyakarta, yang berkembang memperoleh dukungan dari daerah-daerah lain menuntut referendum. Kondisi yang demikian ini menjadi bahaya laten, sewaktu-waktu dapat muncul kembali. Tentu saja hal demian sangat rentan terhadap keutuhan NKRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kembali paradigma nation state dalam perspektif pemikiran politik Islam dan kontribusinya terhadap penguatan NKRI

               Fokus penelitian ilmiah ini secara garis besar diarahkan kepada; pertama diskursus nasionalisme yang meniscayakan prinsip pluralisme dalam negara, kedua, persoalan tantangan nasionalisme dan bahaya latennya, ketiga,  permasalahan NKRI yang merupakan sebuah integrasi Islam dan nasionalisme dan keempat  kontribusi konsep nation state perspektif Islam terhadap penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

               Untuk memperoleh data dan membedah akar persoalan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan sejarah. Pengumpulan data menggunakan metode pelacakan pustaka secara tematis yang berkaitan dengan permasalahan yang telah ditentukan. Sementara.  Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

               Temuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah bahwa adanya kohesivitas  nasionalisme dengan prinsip pluralisme dalam negara. Nasionalisme sebagai dasar negara, masih meninggalkan persoalan dan tantangan, yaitu masih adanya pihak-pihak yang belum memperoleh keadilan dalam berintegrasinya dengan NKRI, sebagai bahaya latennya. NKRI tidak terbantahkan secara historis merupakan sebuah integrasi Islam dan nasionalisme. Kontribusi konsep nation state perspektif Islam terhadap penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup signifikan, karena praktiknya sangat akomodatif terhadap kenyataan pluralisme bangsa. Meskipun secara kualitatif dan kuantitatif umat Islamlah yang banyak dirugikan dalam kehidupan bebangsa dan bernegara, tetapi justru umat Islam pulalah yang sejak prakemerdekaan hingga kini yang mati-amtian membela NKRI.

Kata Kunci : Nation State, Pemikiran Politik Islam, NKRI, nasionalisme politik

Read Full Post »

FENOMENA KONVERSI AGAMA

PADA KOMUNITAS SUKU BADUY BANTEN

Oleh: Arsyad Sobby Kesuma

 

 

  1. A.      Pendahuluan

Suku Baduy atau juga disebut dengan suku Kanekes adalah salah satu suku di antara banyak suku unik yang dimiliki oleh Indonesia. Suku Baduy berada di pedalaman pegunungan Kendeng yakni 900 meter di atas permukaan laut, termasuk wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, dan berjarak sekitar 50 km dari kota Rangkasbitung dan menghuni sekitar 5000 hektar areal hutan.

Secara geografis wilayah Baduy terletak pada koordinat 6°27’27” – 6°30’0” LU dan 108°3’9” – 106°4’55” BT[1] dengan mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan). Karena itu-lah kondisi suhu wilayah Baduy terbilang cukup dingin yaitu sekitar bersuhu rata-rata 20°C.

Ketika saya pertama kali menginjakan kaki di wilayah Baduy ternyata ada nuansa yang berbeda. Suku Baduy ternyata memiliki tiga lapisan masyarakat yakni suku baduy Dalam yang disebut dengan Baduy Tangtu, Baduy Luar yang disebut dengan Panamping, dan Baduy Dangka.

Munculnya ketiga lapisan tersebut tidak terjadi secara alami, melainkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah akibat pelanggaran adat yang membuat mereka harus eksodus dari wilayah Baduy Dalam yang kemudian menjadi dan menetap di Baduy Luar dan Baduy Dangka.

Meskipun mereka yang melanggar ketentuan adat dan harus ”terusir” dari Baduy Dalam, akan tetapi secara kepercayaan agama, mereka tetaplah sama yakni sebagai penganut agama kepercayaan roh nenek moyang yang disebut sunda wiwitan.

Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan akan pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang disampaikan para leluhurnya untuk selalu dianut dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Warisan pikukuh nenek moyang ini-lah yang dijadikan ”sabda suci” dan panutan hidup orang Baduy sampai kini. Isi terpenting dari konsep pikukuh (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah konsep ketentuan “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Hal ini bisa dilihat dari ajaran pikukuh:

“Lojor heunteu beunang dipotong, pèndèk heunteu beunang disambung”, “Gede ulah di cokot, leutik ulah ditambahahan”[2]

             Komunitas Baduy dikenal sebagai komunitas yang taat kepada kepercayaannya. Akan tetapi faktanya, banyak juga di antara mereka yang melakukan pindah kepercayaan atau agama menjadi penganut agama Islam. Perpindahan agama ini bagi orang Baduy mengandung resiko yang sangat Barat. Mereka tidak hanya harus terusir dari kependudukan Baduy Dalam, melainkan juga tidak diakui sebagai penduduk Baduy Luar. Komunitas Baduy Muslim ini-lah yang kemudian dikenal sebagai Baduy Dangka.

Yang menariknya lagi, meskipun masyarakat Baduy enggan memeluk agama Islam, akan tetapi faktanya mereka mengakui dan menggunakan nama Islam dalam kepercayaannya. Seperti terlihat dalam ungkapan mereka:

Agama jeung kapercayaan Urang Baduy mah, Islam Sunda Wiwitan. Ngan di Cicakal Girang aya warga muslim, dina sajarah kahadiranana nyaeta dipenta ku lembaga adat ka Sultan Banten, anu tujuana supaya ngabantu ngurus pencatatan perkawinan warga Baduy atawa warga anu ngalanggar adat jeung ngurus mayit…….”

Keberadaan masyarakat kampung Baduy Dangka berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Bahkan dari segi berpakaian, antara masyarakat Dangka dengan masyarakat Luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya. Masyarakat Dangka kini sudah banyak yang beragama Islam, bahkan memakai jilbab layaknya umat Islam lainnya. Hanya dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral.

Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping sendiri. Karena keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Hampir sama dengan masyarakat Panamping, keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua faktor; Pertama, karena keinginan sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas. Kedua, karena faktor adanya pengusiran dari Panamping akibat melanggar adat.[3] Meskipun begitu, warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa akibat melanggar ketentuan adat.

Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan; Tangtu, Panamping dan Dangka. Akan tetapi status hubungan kekerabatan atau kekeluargaan satu sama lainnya tidak terputus. Orang Panamping masih menganggap keluarga kepada anggota keluargannya meskipun mereka ada diwilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu sebaliknya. Prinsip hidup seperti ini-lah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, perbedaan kewarganegaraan akan berpengaruh hanya dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan, pengangkatan jabatan  struktur pemerintahan.

Dalam penelitian ini, objek yang akan dijadikan penelitian adalah wilayah kampung Cicakal Girang. Pemilihan tempat ini didasari oleh beberapa alasan;

Pertama, sejak tahun 1975, atas kebijakan lembaga adat Baduy, warga Cicakal Girang yang kini sudah berjumlah 324 jiwa (158 laki-laki, 166 perempuan) tersebut bebas membangun rumahnya terbuat dari bahan semen, pasir dan batu/bata, memiliki lantai keramik, genting dan sebagainya yang tidak boleh terlalu mewah. Disana juga terdapat tanaman cengkeh, kerbau peliharaan, sawah, kolam ikan (yang kesemuanya merupakan pantangan adat Baduy). Kedua, di Cicakal Girang, alat penerangan pun sudah memanfaatkan listrik bertenaga surya.Cara berpakaian dan pola perilaku mereka juga jauh berbeda dengan warga Baduy. Ketiga, di kampung Cicakal Girang hampir seluruhnya sudah beragama Islam.

Meskipun begitu, uniknya keberadaan warga muslim di Cicakal Girang, tak pernah satu kali pun warga Baduy yang menyatakan keluar dari lingkungan adat dan kemudian memeluk agama Islam yang diislamkan disana. Warga Baduy yang menyatakan masuk Islam biasanya diislamkan di luar Baduy yakni di Ciboleger Desa Bojongmenteng atau di Pal Opat.Cara ini dilakukan demi untuk menghormati orang Baduy sendiri yang masih memegang teguh kepercayaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah; 1). Apa makna agama bagi komunitas Baduy ? 2). Bagaimana persepsi orang Baduy terhadap mereka yang beragama di luar kepercayaan yang dianutnya ? 3). Bagaimana persepsi orang Baduy yang sudah beragama Islam memandang orang Baduy yang belum beragama Islam ? 4). Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi orang Baduy pindah agama ?.

Untuk mencapai hasil penelitian yang sistematis dan maksimal, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisa data; historis dan fenomenologis dan diuraikan secara deskriptif analitis. Pendekatan historis digunakan sebagai alat untuk dapat memahami sejarah komunitas muslim Baduy, proses prubahannnya. Sedangkan pendekatan fenomenologis digunakan untuk melihat berbagai fenomena dilapangan, baik itu pada prilaku, persepsi, perubahan persepsi yang terjadi pada masyarakat baduy atau mereka yang sudah menjadi Muslim

  1. B.       Landasan Teori

Konversi agama menurut etimologi konversi berasal dari kata latin “conversio” yang berarti tobat pindah, berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut dipakai dalam kata Inggris “conversion” yang mengandung pengertian: berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (change from one state, or from one religion, to another).

Berdasarkan arti kata-kata tersebut dapat di simpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama, berbalik pendirian (berlawanan arah) terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama.

William James mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konversi agama antara lain :[4]

  1. Konversi agama terjadi karena adanya suatu tenaga jiwa yang menguasai pusat kebiasaan seseorang sehingga pada dirinya muncul persepsi baru, dalam bentuk suatu ide yang bersemi secara mantap.
  2. Konversi agama dapat terjadi oleh karena suatu krisis ataupun secara mendadak (tanpa suatu proses).
  3.  Konversi agama dapat terjadi oleh 2 faktor; intern dan faktor ekstern. Pertama, Faktor Intern; 1). Kepribadian. W. James menemukan bahwa, tipe melankolis yang memiliki kerentanan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama dalam dirinya; 2). Pembawaan. Ada semacam kecendrungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama, ini dapat dilihat urutan kelahiran. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang dilahirkan pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi tersebut juga bisa mempengaruhi terjadinya konversi agama. Kedua, Faktor Ekstern; 1). Keluarga. Terjadinya ketidakserasian, keretakan keluarga, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, tidak harmonisnya keluarga serta kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat kondisi tersebut bisa saja menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin sehingga terjadi konversi agama dalam usahanya untuk mencari hal-hal baru dalam rangka meredakan tekanan batin yang menimpa dirinya; 2). Lingkungan. Seseorang yang tinggal di suatu tempat dan merasa tersingkir dari kehidupan di suatu tempat dan merasa hidup sebatang kara. Pada saat ini dia mendambakan ketenangan batin dan tempat untuk bergantung agar kegelisahan batinnya bisa hilang; 3). Perubahan Status. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. Apalagi perubahan itu terjadi secara mendadak. Seperti perceraian atau kawin dengan orang yang berlainan agama; 4). Kemiskinan. Masyarakat yang awam cenderung untuk memeluk agama yang menjanjikan kehidupan dunia yang lebih baik.

Menurut Jalaluddin setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya konversi agama, yaitu :[5]

  1. Petunjuk Ilahi/hidayah

Adanya petunjuk dari yang Maha Kuasa terhadap seseorang sehingga individu menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya

  1. Faktor sosial

Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya konversi agama antara lain : 1) Pergaulan yang bersifat keagamaan maupun nonagama (kesenian, ilmu pengetahuan); 2) Pengaruh kebiasaan-kebiasaan yang bersifat ritual, misalnya mengahdairi upacara keagamaan; 3) Pengaruh ajakan dan persuasi dari orang-orang yang dekat, misalnya keluarga, sahabat; 4) Pengaruh pemimpin agama; 5) Pengaruh komunitas atau perkumpulan sosial yang diikuti; 6) Pengaruh kekuasaan negara/ hukum: Penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk mengikuti agama yang menjadi agama negara.

  1. Faktor Psikologis

Adanya kebingungan, tekanan, dan perasaan putus asa yang menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan bagi individu sehingga mendorongnya untuk mencari perlindungan ke kekuatan lain yang dianggap mampu memberinya jawaban, ketenangan dan ketentraman jiwa. Jalaluddin membedakan faktor psikologis yang bersumber secara internal dan eksternal.

  • Internal :

1)      Kepribadian : Penelitian James menunjukkan bahwa tipe kepribadian melankolis memiliki kecenderungan untuk melakukan konversi agama.

2)      Urutan kelahiran : Ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama. Anak-anak yang berada pada urutan tengah biasanya cenderung melakukan konversi dibandingkan anak sulung dan bungsu.

  • Eksternal :

1)        Faktor keluarga : keretakan, ketidakharmonisan, perceraian, perbedaan agama orang tua, kurang mendapatkan pengakuan kerabat.

2)        Lingkungan tempat tinggal : ketidakmampuan beradaptasi dengan lingkungan, perasaan sendiri dan tidak dihargai oleh lingkungan.

3)        Perubahan status dan peran : perceraian, keluar dari sekolah, perubahan pekerjaan, perkawinan.

4)        Kemiskinan: kebutuhan ekonomi yang mendesak, kekurangan pangan yang menimbulkan keputusasaan.

5)        Faktor pendidikan; Suasanan pendidikan, sistem pendidikan, muatan pengajaran yang diberikan kepada seseorang dan interaksi dengan ilmu pengetahuan ikut memberikan pengaruh terhadap terjadinya konversi agama.

  1. C.      Gambaran Objek Penelitian

Dilihat dari letak geografisnya, Baduy masuk dalam wilayah Provinsi Banten. Banten merupakan salah satu wilayah yang yang cukup luas terutama areal perhutannya yakni Jumlah luas hutan sendiri sekitar 282,105, 64 ha. Luas hutan itu meliputi hutan lindung 8%, hutan produksi 27% dan hutan konservasi 65%. Provinsi yang pada awalnya merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat ini mempunyai kandungan alam terbilang cukup kaya.[6]

Tidak hanya itu, Banten juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya yang unik, sebut saja di antaranya adalah suku Baduy. Suku yang menurut para peneliti masuk dalam katagori suku terasing ini—meskipun penyebutan ini sebenarnya kurang tepat—berada  dibagian selatan Provinsi Banten dengan dikelilingi gunung-gunung dan bukit disekitarnya[7] dan hulu beberapa sungai yang mengalir dari selatan ke utara.[8] Karena itu, di daerah yang lebih dikenal sebagai areal suku Baduy—meskipun sebenarnya penyebutan istilah suku Baduy itu sendiri kurang begitu di sukainya[9]—masih terdapat hutan-hutan yang lebat dan sampai saat ini cukup terlindungi.

Secara geografis wilayah Baduy terletak pada koordinat 6°27’27” – 6°30’0” LU dan 108°3’9” – 106°4’55” BT[10] dengan mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan). Karena itu-lah kondisi suhu wilayah Baduy terbilang cukup dingin yaitu sekitar bersuhu rata-rata 20°C.

Masyarakat Baduy yang dikenal karena keunikannya ini tinggal di kaki pegunungan Kendeng sekitar 900 m di atas permukaan laut. Daerah suku Baduy masuk wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan jarak tempuh sekitar 50 km dari pusat kota Rangkasbitung.

Untuk menuju wilayah Baduy bisa dilakukan dengan beberapa alternatif perjalanan; Pertama,  jika kita dari Jakarta, maka jarak tempuh menuju Baduy kira-kira 140 km dengan perjalanan melalui Cikande – Rangkasnitung – Leuwidamar – Ciboleger. Kedua, untuk menuju Baduy juga bisa ditempuh melalui Bogor sekitar 160 km dengan rute perjalanan Bogor – Jasinga – Cipanas – Ciminyak – Cisimet – Lewidamar – Ciboleger. Ketiga, jika perjalanan dari Serang maka rute perjalanannya melalui Pandeglang – Rangkasbitung – Lewidamar – Simpang – Parigi – Ciboleger atau menuju Kroya dan kemudian langsung menuju Baduy dengan jalur arah Selatan. Akan tetapi, jalur Selatan adalah merupakan jalur yang dilarang oleh masyarakat Baduy. Hal ini merupakan ketentuan adat Baduy yang menyatakan bahwa hanya melalui jalur Ciboleger-lah atau jalur Utara yang dibolehkan untuk dilintasi bagi mereka yang hendak menuju Baduy. Ketentuan adat ini tidak hanya diberlakukan kepada orang luar Baduy yang hendak ke Baduy, tetapi juga berlaku untuk orang Baduy sendiri. Adanya pelarangan adat ini karena masyarakat Baduy menganggap dan meyakini bahwa arah Selatan merupakan arah kiblat yang tidak boleh dinodai atau pun dilanggar.[11]

Dilihat dari wilayah perbatasannya, daerah Baduy berbatasan dengan Desa Cibungur dan Cisimeut sebelah Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sobang, di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Cigemblong, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangnunggal.

Luas areal suku Baduy sekarang telah mengalami penyempitan seiring dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan sebagian areal hutan Baduy menjadi hutan produksi dengan ditanami pohon Sawit dan Karet. Dalam catatan yang ditulis oleh A.J. Spaan pada tahun 1867 dan B. Van Tricht tahun 1929 bahwa pada abad ke-18 wilayah Baduy terbentang mulai dari Kecamatan Leuwidamar sampai ke Pantai Selatan. Sedangkan dalam catatan Judhistira Garna, berdasarkan adanya kesamaan kepercayaan sunda lama dan adanya pertalian kerabat masyarakat, maka wilayah Baduy meliputi beberapa kecamatan yakni; Muncang, Sajira, Cimarga, Maja, Bojongmanik dan Leuwidamar. Terjadinya penyempitan wilayah Baduy pada fase kemudian disebabkan adanya kebijakan Sultan Banten dalam rangka penyebarluasan agama Islam.[12]

Mengurai benang kusut terkait dengan sejarah Baduy memang cukup rumit. Kerumitan itu muncul karena ada beberapa versi yang masing-masing saling bertentangan. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa versi yang berbeda, di antara versi tersebut;

  1. a.    Perspektif Masyarakat Baduy

Penyebutan mereka dengan sebutan Orang Baduy atau Urang Baduy sebagaimana yang umum dilakukan oleh masyarakat luar atau peneliti sebenarnya tidak-lah mereka sukai. Mereka lebih senang menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes, Urang Rawayan, atau lebih khusus dengan menyebut perkampungan asal mereka seperti; Urang Cibeo, Urang Cikartawana, Urang Tangtu, Urang Panamping.

Lalu pertanyaannya dari mana penyebutan istilah Baduy itu berasal?. Menurut Hoevell bahwa penyematan mereka dengan sebutan Baduy pertama kali dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Baduy yang sudah memeluk agama Islam. Penyebutan ini ditengarai sebagai sebutan ejekan terhadap mereka (Orang Baduy) berdasarkan beberapa alasan yakni kehidupan yang primitif, nomaden, ketergantungan pada alam, membuat mereka di samakan dengan kehidupan masyarakat Badui, Badawi atau Bedouin yang ada di daerah Arab.[13] Dengan alasan ini-lah kemudian istilah Baduy pun di bakukan dan lebih dikenal dibandingkan dengan istilah suku atau orang Kanekes itu sendiri.

Begitu populernya istilah ini (Baduy) bagi masyarakat di luar Baduy membuat beberapa masyarakat di luar Baduy memberikan nama-nama kandungan alam dengan Istilah Baduy, seperti penyebutan Gunung yang ada diwilayah Baduy dengan sebutan Gunung Baduy, dikenal juga Sungai Baduy.[14] Bahkan menurut Pleyte, kata ”Baduy” sendiri mempunyai ciri yang khas sebagai kata dalam bahasa sunda seperti; tuluy, aduy, uruy.[15]

Dalam sumber yang lain, penyebutan mereka dengan istilah Baduy, pertama kali disebutkan oleh orang Belanda ketika melakukan penjajahan di Indonesia. Orang Belanda biasa menyebut mereka dengan sebutan  badoe’i, badoej, badoewi, Urang Kanekes dan Urang Rawayan.[16]

Penyebutan istilah di atas didasari oleh beberapa alasan; Pertama, istilah Baduy muncul karena berasal dari nama sebuah gunung Baduy yang kini menjadi tempat huniannya. Alasan ini kemudian ditolak karena penyebutan gunung menjadi gunung Baduy muncul setelah mereka membuka areal perhutanan tersebut untuk dijadikan pemukiman. Kedua, istilah Baduy berasal dari kata Budha yang kemudian berubah menjadi Baduy. Ketiga, Ada juga yang mengatakan bahwa istilah Baduy berasal dari kata “Baduyut” kerena di tempat ini-lah banyak ditumbuhi pepohonan baduyut, sejenis beringin. Keempat, pendapat yang lain juga muncul bahwa penyebutan Baduy di ambil dari bahasa Arab Badui yang berarti berasal dari kata Badu atau Badawu yang artinya lautan pasir.[17] Alasan ini menurut saya kurang tepat. Penyamaan istilah Baduy dengan keberadaan suku yang ada di Arab bukanlah berdasarkan kesamaan definisi istilah, akan tetapi berdasarkan kesamaan pola hidup yakni berpindah-pindah (nomaden) dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti keberadaan tempat persediaan kebutuhan hidup dalam hal ini keberadaan pangan.

Meskipun terjadi silang pendapat mengenai penyebutan istilah Baduy, akan tetapi dalam penulisan penelitian ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka dan dengan tidak bermaksud melakukan diskriminasi saya akan menggunakan istilah Baduy dengan alasan sudah lebih populer dan dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kokolot adat (tokoh adat) dan masyarakat Baduy, terkait dengan sejarah asal usul masyarakat suku Baduy, mereka meyakini bahwa asal masyarakat Baduy berasal dari keturunan Batara Cikal yang merupakan salah satu dari tujuh Dewa atau Batara yang diutus untuk datang dan memelihara bumi.[18]

Yang menarik dari kepercayaan masyarakat Baduy ketika penelitian ini dilakukan adalah adanya kepercayaan bahwa asal usul-nya terkait atau berhubungan dengan Nabi Adam yang diyakini oleh mereka sebagai nenek moyang pertama. Dalam kepercayaan mereka, Nabi Adam dan keturunannya, adalah termasuk warga Kanekes (Baduy) yang mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) dalam rangka untuk menjaga harmoni dunia ini. Dari kepercayaan ini, maka masyarakat Baduy meyakini bahwa mereka adalah sebagai suku pertama yang ada di muka bumi ini.

  1. b.       Perspektif Ahli Sejarah

Berbeda dengan kepercayaan masyarakat Baduy tentang sejarah asal-usul mereka. Para ahli sejarah mempunyai pandangan yang ternyata juga berbeda versi prihal sejarah awal Baduy.

Versi pertama menyatakan bahwa sejarah awal keberadaan masyarakat Baduy berasal dari Kerajaan Padjajaran sebagaimana tertera dalam catatan pertama tahun 1822 mengenai suku Baduy yang ditulis oleh ahli botani bernama C.L. Blumen.[19] Menurut sejarah, pada sekitar abad ke-12 dan ke-13 M, kerajaan Pajajaran menguasai seluruh tanah Pasundan meliputi Banten, Bogor, Priangan sampai ke wilayah Cirebon. Saat itu kerajaan Padjajaran dikuasai oleh Raja bernama Prabu Bramaiya Maisatandraman atau yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi.

Ketika terjadi pertempuran sekitar abad ke-17 M antara kerajaan Banten melawan kerajaan Sunda, kerajaan Sunda yang saat itu dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun (keturunan Prabu Siliwangi) mengalami kekalahan yang cukup telak.[20] Karena itu-lah Sang Parbu Pucuk Umun dengan beberapa punggawanya melarikan diri ke daerah hutan pedalaman. Dari sini-lah kemudian mereka hidup menetap dan berkembangbiak menjadi komunitas yang kemudian kini disebut sebagai suku Baduy.[21]

Pendapat ini jika kita bandingkan dengan beberapa bait pantun yang kerap dinyayikan oleh masyarakat Baduy ketika hendak melakukan upacara ritual, nampaknya mempunyai nilai pembenarannya. Pantun tersebut berbunyi:

Jauh teu puguh nu dijugjug, leumpang teu puguhnu diteang, malipir dina gawir, nyalindung dina gunung, mending keneh lara jeung wiring tibatan kudu ngayonan perang jeung paduduluran nu saturunan atawa jeung baraya nu masih keneh sa wangatua

Artinya :

“jauh tidak menentu yang tuju (Jugjug), berjalan tanpa ada tujuan, berjalan ditepi tebing, berlindung dibalik gunung, lebih baik malu dan hina dari pada harus berperang dengan sanak saudara ataupun keluarga yang masih satu turunan”

Keturunan ini-lah yang sekarang bertempat tinggal di kampung Cibeo (Baduy Tangtu) dengan ciri-ciri; berbaju putih hasil jaitan tangan (baju sangsang), ikat kepala putih, memakai sarung biru tua  (tenunan sendiri) sampai di atas lutut, dan sifat penampilannya jarang bicara (seperlunya) tapi ramah, kuat terhadap hukum adat, tidak mudah terpengaruh, berpendirian kuat tapi bijaksana.

Versi kedua, berbeda dengan pendapat pertama di atas, pendapat kedua ini muncul dari Van Tricht yang merupakan seorang dokter yang pernah melakukan riset di Baduy pada tahun 1928. Menurutnya, komunitas Baduy bukanlah berasal dari sisa-sia kerajaan Padjajaran yang melarikan diri, melainkan penduduk asli dari daerah tersebut yang mempunyai daya tolak yang kuat terhadap pengaruh luar.[22] Pendapat Van Tricht ini hampir sama dengan pendapat yang diyakini oleh masyarakat Baduy sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah masyarakat terpilih yang diberikan tugas oleh raja[23] untuk melakukan mandala (kawasan yang suci) di daerah kabuyutan (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang) Jati Sunda atau Sunda Asli atau Sunda Wiwitan, yang kini di diami oleh masyarakat Baduy.

Versi ketiga, jika kita coba komparasikan antara keyakinan sejarah masyarakat Baduy dengan penemuan para ahli sejarah (arkeolog, budayawan, dan sejarawan) terlihat perbedaan yang kontras bahkan bertolak belakang. Menurut catatan sejarah, berdasarkan proses sintesis dari penemuan prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda, keberadaan masyarakat suku Baduy sendiri dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran (sekitar Bogor sekarang).

Menurut catatan para ahli sejarah, sebelum berdirinya Kesultanan Banten oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang berada di wilayah ujung barat pulau Jawa ini merupakan salah satu bagian terpenting dari Kerajaan Sunda. Wilayah Banten pada saat itu adalah merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar yakni Pelabuhan Karangantu. Sungai Ciujung yang berhulu di areal wilayah Baduy dan melewati Kabupaten Lebak dan Serang dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan sangat ramai digunakan sebagai alat transportasi untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman Banten. Melihat kondisi ini, penguasa wilayah tersebut (Banten Selatan) yakni Pangeran Pucuk Umum menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Dengan alasan itu-lah, maka kemudian ia memerintahkan pasukan khusus kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola areal kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut.

Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut membuat mereka harus menetap dengan waktu yang cukup lama. Dengan alasan ini, maka para ahli sejarah menetapkan bahwa asal mula masyarakat suku Baduy yang sampai sekarang eksis masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut berasal.[24]

Adanya perpedaan pendapat tersebut membuat sebagian pengamat suku Baduy menduga bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, sebagai alasan untuk melindungi komunitas Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Padjajaran dan Banten.

Ketiga pendapat ini memang sulit untuk dipadukan karena masing-masing (masyarakat Baduy dan ahli sejarah) mempunyai alasan tersendiri—yang satu sama lainnya menganggap benar. Karena itu, langkah yang bijak adalah membiarkan perbedaan pendapat itu sebagai sebuah realita sejarah yang menarik dan unik.

Jika kita pertama kali berkunjung ke daerah Baduy, maka kesan pertama yang muncul terkait dengan identitas Baduy adalah adanya perbedaan yang cukup jelas, diantaranya terlihat dari segi cara mereka berpakaian. Kondisi ini memang benar adanya, karena masyarakat Baduy mempunyai stratifikasi atau pelapisan sosial masyarakat yang cukup jelas. Stratifikasi ini diukur berdasarkan tingkat kualitas kepatuhan terhadap aturan adat Baduy atau nilai luhur kemandalaannya.

Secara umum, pelapisan masyarakat Baduy di bagi menjadi tiga tingkatan;

  1. a.    Baduy Tangtu

Pemukiman Baduy Tangtu (Baduy Dalam) atau bagi masyarakat Baduy sendiri biasanya menyebutnya dengan sebutan Urang Tangtu, Urang Girang atau Urang Kejeroan yang berada di bagian selatan. Masyarakat Baduy Tangtu dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan nama kampung tempat tinggalnya, yaitu Kampung Cibeo atau Tangtu Parahiyangan, Kampung Cikeusik atau Tangtu Pada Ageung dan Kampung Cikartawana atau Tangtu Kadu Kujang. Keseluruhan wilayah kampung Baduy Tangtu ini disebut dengan Telu Tangtu (Tiga Tangtu). Jumlah penduduk masyarakat Baduy Tangtu kini diperkirakan berjumlah 800 orang.

Penyebutan Baduy Tangtu atau Baduy Dalam secara bahasa di ambil dari bahasa Sansekerta. Kata “tangtu” merupakan kata benda yang bermakna; benang, silsilah, cikal bakal. Dalam Kamus Bahasa Sunda Kuno, istilah “tangtu” berarti tempat atau kata sifat; pasti. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy sendiri, istilah “tangtu” bermakna  sebagai tempat dan sekaligus pendahulu atau cikal bakal—baik dalam arti pangkal keturunan maupun pendiri pemukiman.[25]

Penyebutan istilah “telu tangtu” ternyata sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sunda. Dalam Kropak 360 disebutkan adanya “tri tangtu” yang dijadikan sebagai peneguh dunia dan dilambangkan dengan raja sebagai sumber wibawa, rama sebagai sumber ucapan yang benar, dan resi sebagai sumber tekad yang baik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dunia bimbingan di bawah sang rama, dunia kesejahteraan berada di tangan sang resi, dan dunia pertahanan di bawah kendali sang raja.[26]

Di setiap tangtu yang ada di Baduy Tangtu dipimpin oleh seorang Puun yang tugasnya mengurusi masalah kerohanian bukan keduniawian. Meskipun begitu, para Puun yang ada diwilayah Baduy Tangtu mempunyai wewenang yang lebih spesifik yakni Puun Tangtu Cibeo sebagai Sang Prabu, Puun Tangtu Cikeusik sebagai Sang Rama, dan puun Tangtu Cikartawana sebagai Sang Resi.

  1. b.   Baduy Panamping

Baduy Panamping atau juga disebut dengan Baduy Luar secara kuantitas penduduk merupakan kelompok terbesar. Baduy Luar atau mereka menyebutnya dengan sebutan Urang Panamping atau Urang Kaluaran menghuni areal sebelah utara Baduy. Saat ini, masyarakat Baduy Luar tersebar di 26 kampung yakni Kampung Kaduketug, Cihulu, Sorokokod, Cigula, Karahkal, Gajeboh, Kaduketer, Cibongkok, Cicatang, Cicakal Muara, Cikopeng, Cicakal Girang, Cipaler, Cipiit, Cisagu, Babakan Ciranji, Cikadu, Cipeucang, Cijanar, Batubeulah, Cipokol, Pamoean, Kadukohak, Cisaban, dan Batara. Di setiap kampung yang ada di Baduy Panamping ini dimpimpin oleh seorang kokolot lembur (sesepuh kampung). Menurut Edi S Ekadjati, pada awalnya jumlah suku Baduy panamping memiliki 30 kampung dan ditambah 3 kampung yang ada di Baduy Dalam. Karena itu dalam istilah Baduy ada yang dinamakan Nusa Telupuluhtelu ( Nusa 33).[27]

Keberadaan penduduk Penamping menurut sejarahnya ada yang secara turun temurun menetap di situ, ada juga masyarakat pendatang atau pindahan dari wilayah Baduy Tangtu. Adanya migrasi ini disebabkan dua faktor; pertama, pindah atas kemauan sendiri disebabkan sudah tidak sanggup lagi hidup dilingkungan masyarakat Tangtu. Perpindahan model ini bagi masyarakat Baduy disebut dengan undur rahayu (pindah secara baik-baik). Kedua, pindah karena diusir dari wilayah Tangtu sebab telah melanggar adat.[28] Meskipun begitu, antara warga Tangtu dan Panamping secara hubungan kekerabatan mereka tidak terputus  walaupun berbeda status kewargaannya. Mereka tetap sesekali melakukan kunjungan satu sama lainnya demi membina keutuhan hubungan kekeluargaan.

  1. c.    Baduy Dangka

Lapisan masyarakat Baduy yang ketiga adalah masyarakat Dangka. Keberadaan masyarakat kampung Dangka berdampingan dengan masyarakat luar Baduy. Bahkan dari segi berpakaian, antara masyarakat Dangka dengan masyarakat Luar Baduy sudah tidak terlihat lagi perbedaannya. Masyarakat Dangka pun kini sudah banyak yang beragama Islam, bahkan memakai jilbab layaknya umat Islam lainnya. Hanya dalam hal-hal tertentu mereka terkadang masih mengikuti aturan-aturan adat terutama ketika perayaan-perayaan tradisi Baduy yang dianggap sakral.

Kehidupan di Baduy Dangka secara adat memang sudah jauh lebih longgar dibandingkan dengan Baduy Panamping sendiri. Karena keberadaan masyarakat Dangka pada mulanya berasal dari perpindahan masyarakat Panamping. Hampir sama dengan masyarakat Panamping, keberadaan masyarakat Dangka berasal dari dua faktor; Pertama, karena keinginan sendiri untuk pindah dari Panamping menjadi masyarakat yang hidup lebih bebas. Kedua, karena faktor adanya pengusiran dari Panamping akibat melanggar adat.[29] Meskipun begitu, warga Dangka masih diperbolehkan kembali menjadi warga Panamping setelah ia menjalani upacara penyucian dosa akibat melanggar ketentuan adat.

Meskipun masyarakat Baduy secara tingkatan kewargaan terbagi atas tiga lapisan; Tangtu, Panamping dan Dangka. Akan tetapi status hubungan kekerabatan atau kekeluargaan satu sama lainnya tidak terputus. Orang Tangtu masih menganggap keluarga kepada anggota keluargannya meskipun mereka ada diwilayah Panamping atau Dangka sekalipun, begitu sebaliknya. Prinsip hidup seperti ini-lah yang membuat keutuhan masyarakat Baduy sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, perbedaan kewarganegaraan akan berpengaruh hanya dalam hal-hal tertentu seperti pernikahan, pengangkatan jabatan  struktur pemerintahan.

  1. D.      Temuan dan Analisa Data

Makna Agama Bagi Orang Baduy

Ketika untuk pertama kali menginjakan kaki di wilayah Baduy. Kesan pertama yang dirasakan adalah bahwa Baduy adalah sebuah masyarakat yang memperaktekkan inti semua ajaran agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, atau agama apa pun) yaitu mencintai sesama makhluk (manusia dan alam) dan Sang Pencipta. Tetapi kenapa masyarakat luar Baduy memberikan identitas pada mereka sebagai masyarakat penganut agama sunda wiwitan?. Lalu dari mana penamaan agama itu muncul ?. ini-lah yang akan menjadi fokus kajian pada bagian ini.

  1. a.    Sunda Wiwitan; Identitas Agama Orang Baduy

Nama Sunda Wiwitan yang berarti “sunda mula-mula” adalah merupakan penyebutan untuk nama identitas agama orang Baduy. Penamaan ini muncul untuk menggambarkan bagaimana keyakinan itu adalah yang paling awal dari masyarakat Sunda. Dalam literatur Sunda kuno, Sunda Wiwitan merupakan perubahan nama dari agama yang dianut oleh Wangsa Pajajaran.

Jika dilihat dari sejarahnya, penamaan agama Baduy menjadi sunda wiwitan bermula pada ritual pemujaan mereka yang disimbolkan dengan Arca Domas sebagai leluhur mereka. Menurut mereka, dasar religi masyarakat Baduy dalam ajaran Sunda Wiwitan adalah kepercayaan yang bersifat monoteis, penghormatan kepada roh nenek moyang, dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni Sanghyang Keresa (Yang Maha Kuasa) yang disebut juga Batara Tunggal (Yang Maha Esa), Batara Jagat (Penguasa Alam), dan Batara Seda Niskala (Yang Maha Gaib) yang bersemayam di Buana Nyungcung (Buana Atas). Orientasi, konsep, dan pengamalan keagamaan ditujukan kepada pikukuh untuk mensejahterakan kehidupan di jagat mahpar (dunia ramai).

Adanya kekuasaan tertinggi itu sampai saat ini masyarakat suku Baduy mempercayai bahwa arwah nenek moyang jika dirawat akan memberikan kekuatan baik lahir maupun batin kepada keturunannya. Karena alasan itu-lah, orang Baduy sampai saat ini begitu menganggap sakral pemujaan kepada nenek moyangnya atau mereka menyebutnya para karuhun.

Bagi masyarakat Baduy, mereka meyakini bahwa Orang Baduy berasal dari khirarki tua, sedangkan dunia yang berada di luar Baduy berasal dari turunannya. Karena alasan itu-lah maka orang Baduy meyakini bahwa Nabi Adam sebagai manusia yang pertama di bumi berasal dari Baduy. Kepercayaan khirarki tua atau pertama ini membuat mereka merasa bertanggungjawab atas keutuhan alam dan kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Karena itu, Orang Baduy harus selalu melakukan tapa agar keberadaan bumi ini selalu terjaga. Seluruh keyakinan itu mereka namakan dengan sebutan ”Agama Slam Sunda Wiwitan”.

Dalam kepercayaan Orang Baduy, Agama Slam Sunda Wiwitan merupakan agama khusus  yang diperuntukkan untuk komunitas Baduy dan tidak disebarkan kepada masyarakat luar Baduy.

Jika dilihat secara sederhana, kepercayaan Orang Baduy tersebut cukup dekat dengan Islam. Bahkan penyebutan kata ”Slam” hampir mirip dengan kata ”Islam”. Kesamaan lainnya juga terlihat dari kepercayaan Orang Baduy yang hanya mempercayai satu Tuhan yang mereka sebut Gusti nu Maha Agung, Gusti nu Maha Suci atau Sang Hyang Tunggal, namun dalam hal kenabian mereka hanya percaya kepada Nabi Adam. Menurut salah seorang tokoh adat Baduy mengatakan bahwa “Nabi Adam adalah junjungan orang Baduy, kami berasal dari Adam,”

Terkait dengan posisi Nabi Muhammad Saw yang depercayai oleh umat Islam sebagai Nabi dan panutan tertinggi, justru Orang Baduy pun sebenarnya mengakui kenabian Muhammad, akan tetapi mereka menempatkan posisi Nabi Muhammad dalam  posisi sebagai saudara Nabi Adam. Bahkan entah dari mana sumbernya, sampai saat ini Orang Baduy percaya bahwa Nabi Muhammad adalah adik Nabi Adam. Faktor lain yang menunjukan kedekatan ajaran Baduy dengan Islam, adanya buyut atau pantangan minum arak (khmar) dan memakan anjing.[30]

Dalam kepercayaan Agama Slam Sunda Wiwitan tidak dikenal adanya perintah sholat sebagaimana yang diwajibkan oleh agama Islam. Orang Baduy pun tidak memiliki kitab suci layaknya agama-agama lain. Bagi masyarakat Baduy, pengenalan dan pemahaman Agama Slam Sunda Wiwitan cukup dikenalkan hanya dengan lisan, penuturan, dan percontohan.[31]

Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan akan pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang disampaikan para leluhurnya untuk selalu dianut dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Warisan pikukuh nenek moyang ini-lah yang dijadikan ”sabda suci” dan panutan hidup orang Baduy sampai kini. Isi terpenting dari konsep pikukuh (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah konsep ketentuan “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Hal ini bisa dilihat dari ajaran pikukuh:

“buyut nu dititipkeun ka puun

nagara satelung puluh telu

bangsawan sawidak lima

pancer salawe nagara

gunung teu meunang dilebur

lebak teu meunang dirusak

larangan teu meunang dirempak

buyut teu meunang dirobah

lojor teu meunang dipotong

pendek teu meunang disambung

nu lain kudu dilainkeun

nu ulah kudu diulahkeun

nu enya kudu dienyakeun

Artinya:

“buyut yang dititipkan kepada puun

negara tigapuluhtiga

sungai enampuluhlima

pusat duapuluhlima Negara

gunung tidak bolehdihancurkan

lembah tidak boleh dirusak

larangan tidak boleh dilanggar

buyut tidak boleh diubah

panjang tidak boleh dipotong

pendek tidak boleh disambung

yang bukan harus ditiadakan

yang lain harus dilainkan

yang benar harus dibenarkan”

 

Kesakralan nilai ajaran yang dimiliki oleh agama Orang Baduy membuat mereka secara berhati-hati dan patuh dalam menjalankan berbagai pikukuh adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh salah seorang pemangku adat Baduy bernama Ayah Mursid.[32] Menurutnya;

 

“Agama nu diagem ku masyarakat Baduy ngarana Agama Slam Sunda Wiwitan, nabina Adam Tunggal. Dina keyakinan Sunda Wiwitan kami mah teu kabagean parentah shalat seperti dulur-dulur sabab wiwitan Adam tugasna memelihara keseimbangan ieu alam, teu ngabogaan kitabna da ajarana neurap jeung alam. Makana agama Slam Sunda Wiwitan ngan ukur keur urang Baduy”.

(Agama yang diyakini oleh masyarakat Baduy namanya agama Slam Sunda Wiwitan, nabinya Adam Tunggal. Dalam keyakinan Sunda Wiwitan, kami tidak kebagian perintah shalat seperti saudara-saudara, sebab Wiwitan Adam tugasnya memelihara keseimbangan alam, tidak memiliki kitab suci karena ajarannya bersatu dengan alam, makanya agama Slam Sunda Wiwitan hanya  diperuntukkan bagi masyarakat Baduy).

 

Kedekatan agama Orang Baduy dengan Islam semakin terasa dan terlihat dari syahadat yang mereka gunakan. Dalam kepercayaan adat Baduy, ada dua macam jenis sahadat; syahadat Baduy Dalam dan Syahadat Baduy Luar.[33]

Syahadat Baduy Dalam;

“asyhadu syahadat Sunda (asyhadu syahadat Sunda
jaman Allah ngan sorangan Allah hanya satu
kaduanana Gusti Rosul kedua para Rasul
ka tilu Nabi Muhammad ketiga Nabi Muhammad
ka opat umat Muhammad keempat umat Muhammad
nu cicing di bumi angaricing yang tinggal di dunia ramai
nu calik di alam keueung”. yang duduk di alam takut
ngacacang di alam mokaha menjelajah di alam nafsu
salamet umat Muhammad” selamat umat Muhammad

 

Syahadat Baduy Luar;

 

“asyhadu Alla ilaha illalah (Asyhadu Alla ilaha illalah
wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad da Rasulullah
isun netepkeun ku ati aku menetapkan dalam hati
yen taya deui Allah di dunya ieu bahwa tiada lagi Tuhan di dunia ini
iwal ti Pangeran Gusti Allah selain Pangeran Gusti Allah
jeung taya deui iwal ti Nabi Muhammad utusan Allah”. dan tiada lagi selain Nabi Muhammad utusan Allah)

 

Dalam penggunaannya, syahadat Baduy Dalam atau disebut juga syahadat sunda wiwitan disampaikan kepada Puun sebagai ungkapan janji ikrar akan kesetiaan kepada aturan adat Baduy. Atau sebagaimana umat Islam ketika mereka berikrar memeluk agama Islam. Sedangkan syahadat Baduy luar digunakan oleh Orang Baduy ketika mereka hendak melangsungkan pernikahan menurut tata cara Islam.

Jika diperhatikan redaksi kedua syahadat di atas, jelas terlihat bahwa Orang Baduy sendiri mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Lalu mengapa tata cara ibadah Orang Baduy berbeda dengan umat Islam pada umumnya?. Menurut penganut agama sunda wiwitan, dikatakan bahwa kami mah ngan kabagean syahadatna wungkul, hente kabagean sholat”. Artinya bahwa mereka hanya memperoleh syahadatnya saja, sedangkan rukun-rukun Islam lainnya  termasuk didalamnya berbagai jenis ibadah ritual dalam agama Islam tidak pernah diperoleh.[34]

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa agama Sunda Wiwitan merupakan agama sinkretisme Islam dan Hindu yang dianut oleh masyarakat Baduy. Keimanannya kepada Allah hanya terlihat di dalam pengucapan kalimat syahadat, namun mereka melakukan praktik ritual keagamaan dengan berpedoman pada pikukuh, aturan adat sendiri yang mirip dengan tradisi agama Hindu yaitu melakukan pemujaan terhadap para dewa-dewa dan para leluhur di tempat suci bernama Sasaka Domas.

  1. b.   Arca Domas; Arah Kiblat dan Pusat Spiritual Orang Baduy

Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Baduy adalah Sasaka Domas atau disebut Arca Domas, atau juga disebut Sasaka Pusaka Buana  yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Baduy mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali tepatnya pada bulan Kalima. Dalam proses pemujaan ini, biasanya yang terlibat hanyalah Puun yang merupakan ketua adat tertinggi diiringi dengan beberapa anggota masyarakat terpilih saja.

Di lngkungan kompleks Arca Domas tersebut terdapat sisa peninggalan zaman megalitik berupa bangunan berundak-undak dengan sejumlah menhir dan arca di atasnya, di tempat itu juga terdapat batu lumpang yang dianggap sakral menyimpan air hujan. Dari batu lumping ini masyarakat Baduy kerapkali mengambil isyarat alam. Menurut mereka, apabila pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih, maka bagi masyarakat Baduy, itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun, dan hasil panen padipun akan baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila batu lumpang itu kering atau berair keruh, maka itu merupakan isyarat atau pertanda kegagalan panen.[35]

Beberapa informan yang pernah ke sana menjelaskan bahwa tempat pemujaan itu merupakan sebuah bukit yang membentuk punden berundak sebanyak tujuh tingkatan, makin ke selatan undak-undakan tersebut makin tinggi dan suci. Dinding tiap-tiap undakan terdapat hambaro (benteng) yang terdiri atas susunan batu tegak (menhir) dari batu kali. Pada bagian puncak punden terdapat menhir dan arca batu. Arca batu inilah yang dikenal dengan sebutan Arca Domas (kata “domas” berarti keramat atau suci).

Arca Domas digambarkan menyerupai bentuk manusia yang sedang bertapa. Arca ini terbuat dari batu andesit dengan pengerjaan dan bentuk yang sangat sederhana (seperti arca tipe polinesia atau arca megalitik: penulis). Arca Domas ini terletak di tengah hutan yang sangat lebat tidak jauh dari mata air hulu sungai Ciujung. Kompleks Arca Domas ini meliputi areal sekitar 0,5 hektar dengan suhu yang sangat lembab, sehingga batu-batu yang ada di sana semuanya berwarna hijau ditumbuhi lumut. Kompleks Arca Domas ini juga dikenal dengan sebutan “petak 13”, karena undakan-undakan punden tersebut terdiri atas petak-petak yang berjumlah 13. Tiap petak dibatasi oleh batu kali dengan ukuran sisi-sisinya berkisar 3,5 meter. Dari ke-13 petak tersebut, hanya tiga petak yang ada isinya; petak pertama berisi 8 buah menhir (seperti makam) berorientasi utara-selatan; petak kedua berisi 5 buah menhir yang juga berorientasi utara-selatan; dan petak ketiga terdapat sebuah batu lumpang.

Upacara muja di Arca Domas oleh Orang Baduy setiap tahun diselenggarakan pada tanggal 16, 17, dan 18 bulan Kalima (pada tahun 1995 yang lalu bertepatan tanggal 14, 15, dan 16 Juli). Awal prosesi ini dimulai pada pagi hari tanggal 17 Kalima diundakan pertama. Puun Cikeusik memimpin upacara ini dengan membacakan mantra-mantra dan doa-doa tertentu sampai tengah hari. Setelah itu, dilanjutkan dengan membersihkan dan membenahi pelataran dan susunan batu yang berserakan hingga membenahi pelataran dan susunan batu yang berserakan hingga ke puncak, sesampainya di puncak, mereka menyucikan muka, tangan, dan kaki pada sebuah batu lumpang yang disebut Sanghyang Pangumbaran.

Arca Domas selain dianggap sebagai pancer bumi, juga dianggap sebagai tempat diturunkannya cikal bakal Orang Baduy dan manusia penghuni bumi lainnya. Dikisahkan bahwa bertempat di Sasaka Domas itu Yang Maha Kuasa disebut Nu Kawasa atau dikenal juga dengan Batara Tunggal menciptakan tujuh keturunannya. Salah satu versi mengatakan keturunan tertua yang bernama Batara Cikal identik dengan Nabi Adam yang nantinya menurunkan keturunan Orang Baduy. Sedangkan yang bungsu bernama Batara Tujuh identik dengan nabi Muhammad yang nantinya menurunkan orang-orang di luar Baduy.

Sasaka Domas atau Arca Domas dalam kepercayaan Orang Baduy dianggap juga sebagai tempat berkumpulnya para karuhun (leluhur atau nenek moyang). Para leluhur tersebut selalu memantau dan menjaga anak keturunannya. Mereka sering datang ke kampung-kampung melalui leuweung kolot (hutan tua/primer). Dan leuweung lembur (hutan kampung). Dengan adanya keyakinan ini pula maka konservasi hutan terjaga.

Arca Domas sebagai obyek utama pemujaan dan sebagai tempat yang paling sakral, secara keruangan terletak di sebelah selatan wilayah Baduy, pada lingkungan hutan lindung di gunung Pamuntuan di lereng pegunungan Kendeng. Tidak ada pusat atau tempat kegiatan dan pemukiman lain di sebelah selatan Arca Domas. Bahkan daerah ini terlarang untuk dilewati, sekalipun Orang Baduy sendiri pada sembarang waktu. Keletakkan Arca Domas yang paling sakral di sebelah selatan itu, menyebabkan arah tempat terdapatnya arca tersebut dianggap orientasi yang paling baik atau paling suci dibanding arah-arah lain. Sehingga saya cenderung untuk menyebut selatan sebagai “kiblat” Orang Baduy. Konsep selatan yang suci ini jelas tergambar pada penataan kawasan Baduy secara keseluruhan dan lingkungan suatu pemukiman. Bahkan dalam berbagai kegiatan upacara adat ataupun konsep selatan tetap menjadi acuan penting.

Pada penataan kawasan Baduy secara keseluruhan makin ke selatan makin sakral. Pada bagian selatan wilayah Baduy ini terdapat tiga pemukiman inti Baduy yang disebut tangtu (sakral), sedang pada arah yang berlawanan tersebar pemukiman panamping (profan). Selain daripada itu, tiga pemukiman tangtu tersebut pun makin ke selatan makin tua dan sakral. Hal ini didasarkan atas urutan keturunan di mana pemukiman atau kampung Cikeusik (paling selatan) sebagai keturunan tertua, kemudian kampung Cikartawana (di tengah) sebagai keturunan kedua, dan kampung Cibeo (paling utara) sebagai keturunan ketiga. Dari segi kesakralannya, khususnya dalam penjagaan adat dan tradisi, makin ke selatan makin tinggi dan kuat. Cikeusik bertugas menjaga kemurnian agama dan pikukuh. Cikartawana bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan, dan Cibeo bertugas “penerima tamu”, “hubungan masyarakat”, dan kepemerintahan. Dilihat dari konturnya pun makin ke selatan makin tinggi; Cikeusik berada pada ketinggian sekitar 450 m, serta Cibeo dan Cikartawana pada ketinggian sekitar 400 m dari permukaan laut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan tempat ibadah itu bagi orang Baduy adalah bernilai keramat, karena di dalamnya tempat berkumpul atau bersemayam para karuhun atau nenek moyang mereka. Jika ditinjau lebih jauh, kepercayaan masyarakat Baduy tersebut ternyata berkaitan dengan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum sebelum masuknya Islam.

 

Dangka; Kampung Muslim Baduy

Di antara kampung Baduy yang masuk wilayah Dangka adalah kampung Cicakal Girang. Secara letak geografis, Cicakal Girang berada di ujung barat Desa Kanekes yang berbatasan langsung dengan Desa Keboncau Kecamatan Bojong Manik. Seiring dengan perkembangannya, Cicakal Girang kini sudah berkembang menjadi dua kampung baru yang setiap kampungnya sudah memiliki musholla sebagai sarana ibadah.

Berdasarkan sejarah kemunculan, komunitas Baduy Muslim Cicakal Girang, ada beberapa versi sejarah yang berbeda-beda. Menurut penuturan lisan yang dikemukakan oleh salah seorang warga Baduy Muslim bernama Ustd. Abdul Rasyid (Tokoh Muslim Cicakal Girang) mengatakan bahwa sejarah berdirinya Cicakal Girang diakibatkan oleh jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh Orang Baduy yang akan melakukan pencatatan pernikahan. Karena alasan itu-lah, maka kemudian lembaga adat Baduy mengajukan permohonan kepada Sultan Banten untuk menempatkan seorang warganya yang Muslim untuk ditugaskan diwilayah Kanekes. Permintaan lembaga adat tersebut kemudian direspon oleh pihak Kesultanan Banten, maka dikirimlah satu keluarga muslim untuk membantu lembaga adat Baduy dalam mengurusi administrasi pernikahan warga Baduy serta membantu merawat jenazah warga Baduy yang meninggal dunia. Mengenai kapan hal itu terjadi, sampai saat ini belum ditemukan data yang jelas. Adapaun mengenaik orang yang pertama kali ditugaskan oleh Sultan, menurut serita warga Baduy adalah bernama Ki Sahum.

Dalam versi yang lain diceritakan bahwa keberadaan Kampung Cicakal Girang menurut sejarahnya merupakan areal perkampungan yang sudah dipersiapkan sejak awal oleh orang Baduy sebagai tempat bermukimnya warga Baduy yang sudah melanggar ketentuan adat Baduy.

Keberadaan kampung ini juga bisa dijadikan sebagai pembuktian dan bantahan pandangan masyarakat luar Baduy yang beranggapan bahwa Baduy sangat kaku, menutup diri, tidak bisa menerima adanya perubahan dan sulit untuk diajak kerjasama. Dengan adanya komunitas Baduy Cicakal Girang yang kehidupannya sama dengan masyarakat luar Baduy, membuktikan bahwa Baduy sama dengan masyarakat-masyarakat lainnya.

Saat saya untuk pertama kali berkunjung ke wilayah Cicakal Girang, maka saya menyimpulkan bahwa heterogenitas yang biasanya tidak terlihat pada komunitas Baduy Dalam,  di Cicakal Girang-lah terasa suasana yang berbeda. Pola kehidupan masyarakat Cicakal Girang sangat heterogen, karena itu mereka tidak jauh berbeda dengan komunitas masyarakat di luar Baduy, baik itu dari cara berpakaian, sampai ke masalah keyakinan.

Di kampung Cicakal Girang-lah berbagai fenomena yang biasanya tabu dan dilarang bagi komunitas Baduy bermunculan. Di Cicakal Girang saat ini sudah berdiri sekolah formal Madrasah Ibtidaiyah Masyarikul Huda, Masjid, perumahan yang sudah permanen, cara berpakaian yang sudah tidak lagi terikat dengan aturan adat Baduy. Meskipun jelas sekali perbedaannya dengan karakterisatik masyarakat Baduy Dalam, akan tetapi kampung Cicakal Girang dijadikan oleh Orang Baduy sebagai kampung khusus yang direstui perbedaannya oleh tokoh-tokoh adat Baduy. Ada sekitar 11.000 jiwa lebih penghuni kampung Cicakal Girang.

Meskipun penduduk Baduy Cicakal Girang sudah banyak berbeda dengan komunitas Baduy pedalaman, akan tetapi, pola hidup mereka masih tetap sederhana. Kehidupan yang selalu dekat dengan alam masih tetap melekat dalam pola berfikir dan kehidupan mereka. Meskipun sampai saat ini sudah banyak kita jumpai rumah-rumah Orang Baduy yang sudah permanen, akan tetapi tak sedikit juga dapat kita jumpai tipe rumah yang masih sederhana. Rumah yang hanya berupa gubuk (anyaman bambu) beratap daun kirai (rumbia) ditambah injuk masih menjadi pemandangan yang khas di kampung Cicakal Girang. Pakaian yang khas dan amat sederhana, seperti berbaju komprang tak berkerah yang dipadukan celana pendek atau kain sarung sebatas dengkul ditambah ikat kepala, masih menjadi pakaian yang sering dipakai oleh laki-laki Baduy Cicakal Girang.

Jika dilihat dari kehidupannnya, masyarakat Baduy Cicakal Girang sudah lebih modern dibandingkan masyarakat Baduy pedalaman. Meskipun begitu, sampai saat ini, orang luar Baduy masih menganggap mereka sebagai masyarakat yang masih kolot dan tertinggal. Bahkan, tak sedikit orang luar Baduy mengklaim mereka sebagai masyarakat yang bodoh dan tidak beradab. Penilaian yang berbeda justru datang dari seorang juru dakwah di kampung Cicakal Girang bernama H. Hassan Alaydrus. Ia justru memandang Orang Baduy sebagai masyarakat yang cerdas dan selalu berpikir penuh siasat.[36] Sifat beradab yang dimiliki oleh Orang Baduy menurutnya karena mereka adalah keturunan raja dan punggawa kerajaan zaman dulu, yang sifat dan tradisi politiknya terwariskan sampai sekarang.

Masyarakat kampung Cicakal Girang kini sudah banyak yang menganut agama Islam. Secara bertahap masyarakat mulai mengenal Islam dan kemudian secara resmi memeluk agama Islam dan meninggalkan keyakinan mereka. Bahkan, kini di Desa ini sudah berdiri sebuah pondok pesantren sebagai tempat para anak-anak Baduy Muslim belajar agama. Mereka biasa disebut Baduy Pemukiman atau Baduy Muslim.

Menurut Jaro Desa Kanekes yakni Jaro Daenah, saat ini, ada sekitar 4.000 masyarakat Baduy Pemukiman yang keseluruhannya tinggal di 13 kampung yang berada di luar Desa Kanekes. Menurut Jaro Daenah, mereka sebetulnya enggan menyebut dirinya sebagai orang Baduy. Sebab, kehidupan mereka tak ubahnya seperti masyarakat di luar Baduy.

Meskipun begitu, keberadaan komunitas Baduy Pemukiman adalah tetap merupakan bagian dari masyarakat Baduy Luar. Hanya saja selama ini, mereka dianggap tak sanggup menjaga kesucian wilayah Baduy Dalam. Mereka tetap berpakaian warna hitam, memperlihatkan ketidaksucian. Namun begitu, sebagai masyarakat yang masih memakai identitas Baduy, mereka tetap harus taat pada fatwa para Puun. Hanya pantangan yang mereka yakini berlaku lebih ringan ketimbang masyarakat Baduy Dalam.

Menurut Djatisunda, salah seorang antropolog yang meneliti masalah etnis Sunda, mereka menyebut orang Sunda di luar Kanekes dengan sebutan Sunda Eslam (orang Sunda yang beragama Islam) dan dianggap sebagai urang Are atau dulur are. Ungkapan tersebut memperjelas pengakuan kedudukan etnis masyarakat Kanekes sebagai suku bangsa Sunda yang membedakannya hanyalah sistem religi karena tidak menganut agama Islam.[37]

Meskipun orang Baduy Cicakal Girang sudah beragama Islam akan tetapi masih saja mereka dianggap keberislamannya kurang sempurna karena masih tercampurnya keyakinan mereka dengan keyakinan nenek moyangnya (sunda wiwitan). Karena itu, mereka kerap kali dianggap sebagai penganut Islam baru.

 Baduy Sunda Wiwitan dan Baduy Muslim

  1. a.      Persepsi Orang Baduy Terhadap Orang Islam

Sesuai dengan sejarah awal kampung Cicakal Girang sebagai kampung bentukan para leluhur adat Baduy yang dijadikan tempat khusus pemukiman warga Baduy yang sudah mengalami perubahan akibat melanggar ketentuan adat. Maka suasana dikampung ini terasa harmonis. Dengan keberadaan kampung ini, nampaknya komunitas Baduy ingin menampilkan sebagai komunitas adat yang mencintai kedamaian, hal ini sebagaimana tertera dalam prinsip hidup Orang Baduy yakni ”Ngasuh Ratu Nyayak Menak”.

Ketika berdialog dengan beberapa penganut agama Islam yang ada di Cicakal Girang, di temuka fenomena yang menarik dan sedikit tersentak kaget. Kendati mereka dengan bangga mengaku sebagai pemeluk Islam, akan tetapi, ada yang aneh dari pembicaraan mereka. Saya pun kemudian mengorek lebih jauh dengan dialog lebih intens. Pada akhirnya, mereka pun kemudian berterusterang dan berkata bahwa ketika mereka pindah kepercayaan menjadi penganut agama Islam, maka secara otomatis berlaku aturan dari Puun bahwa orang Baduy yang masuk Islam harus keluar dari kampung Baduy dan konsekuensinya mereka harus megeluarkan uang dalam jumlah tertentu kepada Puun sebagai tanda uang denda karena  ia masuk Islam. Istilah ini menurut mereka disebut dengan ”ngebokor”.

Adanya ketentuan adat yang harus dipenuhi tersebut kemudian dinegosiasikan oleh beberapa juru dakwah Islam di tempat itu, dan pada akhirnya kebijakan itu oleh pemangku adat Baduy diminimalisir meskipun tidak secara jelas dihilangkan. Bukti keberhasilan negosiasi itu terlihat dari adanya satu keluarga yakni keluarga Muhammad Sadi, dari kampung Gerendeng, yang dapat bertahan di kampungnya meski sudah menjadi muslim, karena selama ini Sadi menjadi salah seorang tokoh desa.

Usaha dakwah Islam yang dilakukan oleh para juru dakwah masih banyak mengalami kesulitan, bahkan tingkat kesulitan itu membuat para da’i pemula ragu berjuang di Baduy. Di antara rintangan yang terberat yang dihadapi oleh juru dakwah dan komunitas Baduy Muslim adalah masih melakatnya mitos orang Baduy bahwa mereka masih dalam kondisi gencatan senjata melawan pasukan tentara Islam dari Banten. Hal ini disampaikan sendiri oleh salah seorang juru dakwah Islam bernama H. Zainudin Amir. Menurutnya ketika ia baru bertugas di Leuwidamar, ia hampir mundur dari medan jihad (dakwah) lantaran mengetahui Puun telah menginstruksikan warganya bersiaga berperang melawan kekuatan Islam. Menurutnya saat itu, Puun sudah menyuruh warganya mengisi penuh lumbung padi mereka, sebagai persiapan perang.

Jika dibandingkan dari pernyataan para juru dakwah Islam yang saya temui di atas dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dan dialog dengan warga Baduy, justru ditemukan fakta yang berbeda. Orang Baduy justru sangat menghormati eksistensi Orang Baduy Muslim. Dalam kepercayaan Orang Baduy semua manusia pada dasarnya berasal dari satu keturunan yang kemudian berpencar dan mengalami perubahan identitas-identitas, termasuk di dalamnya identitas keagamaan.

  1. b.     Persepsi Orang Islam Terhadap Orang Baduy

Sampai saat penelitian ini dilakukan, saya tidak menemukan sedikikitpun data terkait adanya konflik antara Orang Baduy dan Baduy Muslim yang dilatarbelakangi oleh motif agama. Jikalau ada konflik, hal itu terkait dengan sengketa pengolahan areal perladangan yang ada disekitar wilayah Baduy.

Harmonisasi beragama yang ada diwilayah Baduy disebabkan oleh kuatnya mereka dalam memegang prinsip bahwa mereka berawal dari satu keturunan atau keluarga. Karena itu, meskipun mereka berbeda kepercayaan, mereka tetaplah satu keluarga yang utuh.

Ada banyak bukti yang bisa diperlihatkan bagaimana kerukunan di antara mereka tetaplah utuh.

Pertama, prinsip gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sangat jelas terlihat dalam komunitas Baduy. Siapa pun dia, apa pun agamanya, tidak begitu penting. Ketika tetangganya membutuhkan bantuan, mereka secara sukarela saling membantu, misalnya; dalam membangun pemukiman, Orang Baduy secara bersama-sama secara sukarela saling bergotong royong.

Kedua, dalam hal ritual keagamaan. Meskipun kepercayaan mereka sudah berbeda, akan tetapi warga Baduy Muslim kerapkali mengikuti tradisi-tradisi atau ritual yang sudah diberlakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Misalnya dalam tradisi Seba. Warga Baduy Muslim kerap kali memperingatinya secara meriah. Hal ini menurut kepercayaan mereka merupakan tradisi yang harus terus dilestarikan sampai kapan pun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas anugrah Tuhan yang telah diberikan kepada mereka.

Ketiga, meskipun identitas keagamaan mereka bukan lagi sebagai penganut agama sunda wiwitan, akan tetapi hal itu tidak membuat hubungan kekerabatan mereka terputus. Identitas agama bagi kepercayaan Orang Baduy bukan sebagai penghalang bagi mereka untuk memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka. Bahkan dalam kepercayaan Orang Baduy, meskipun mereka saat ini sudah banyak berubah karena disebabkan pelanggaran adat atau pikukuh Baduy, akan tetapi dalam kepercayaan Baduy mereka tetaplah satu kasatuan yang utuh. Orang Baduy masih meyakini bahwa mereka adalah berasal dari satu keturunan yang tidak boleh terpecah hanya karena berbeda status atau kepercayaan. Bukti dari adanya kepercayaan ini terlihat dari upacara Seba yang selalu dilakukan oleh Orang Baduy setiap tahun sekali sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap mereka yang berbeda.

Dalam wawancara dengan salah satu warga Baduy bernama H. Media yang sudah menjadi muslim dijelaskan bahwa kekerabatan mereka tetaplah terikat meskipun kepercayaan yang dianutnya berbeda. Sesekali ia mengunjungi sanak keluarganya di Baduy Dalam dan Baduy Luar yang masih menganut agama Sunda Wiwitan. Dalam kepercayaan Orang Baduy, saudara tetaplah saudara dan tidak akan berubah dan terputus sampai kapanpun meskipun meraka mengalami perubahan termasuk dalam hal kepercayaan beragama. Hal ini dipercayai oleh Orang Baduy karena mereka masih memegang prinsip bahwa Orang Baduy berasal dari satu keluarga.

  1. c.       Status Muslim Baduy

Pada masyarakat Baduy Tangtu perkawinan hanya dilakukan secara adat Baduy saja. Berbeda dengan Baduy Panamping, biasanya setelah kawin adat selesai dilakukan, maka mempelai laki-laki dengan ditemani salah seorang kerabatnya pergi ke amil dikampung Cicakalgirang. Di kampung Cicakalgirang ini-lah satu-satunya kampung Baduy yang sebagian besar penduduknya sudah beragama Islam. Keberadaan kampung Islam di Baduy ini, bagi masyarakat Baduy dianggap perlu sebagai salah satu bentuk pengesahan perkawinan yang telah dilakukan. Proses ini menarik untuk diamati, masyarakat Baduy yang kepercayaannya berbeda dengan umat Islam umumnya, tetapi dalam tradisi perkawinan ia tetap mengacu kepada aturan yang diterapkan oleh agama Islam.

Jika dilihat dari ketentuan adat ini, maka ada beberapa pesan yang bisa ditemukan;

Pertama, masyarakat Baduy merasa penting adanya ketentuan proses perkawinan yang disahkan tidak hanya menurut adat, akan tetapi juga menurut agama konvensional dan hukum negara.

Kedua, pola pernikahan seperti ini dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai rasa hormat akan kesultanan Banten yang pernah menjadi raja (penguasa) di tanah Banten  yang beragama Islam termasuk didalamnya tanah Baduy, dan hal ini diwujudkan dengan ketentuan adat yang mengharuskan pernikahan masyarakat Baduy memakai cara adat dan hukum Islam. Khusus bagi masyarakat Baduy Panamping (Luar), sebelum proses pernikahan di mulai, mempelai laki-laki mengucapkan ikrar (syahadat) dengan bahasa sunda kuno. Syahadat itu hampir mirip dengan kalimat sahadat yang dipakai dalam Islam. Sedangkan dalam proses ritual perkawinan, di masyarakat Baduy Tangtu (Dalam) yang disebut dengan kawin batih (kawin kekal) dihadapan Puun, kedua mempelai dan orang tuanya mengucapkan sadat tangtu, yang berbeda isinya dengan syahadat Panamping.

 

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konversi Agama Bagi Orang Baduy

Kedekatan Orang Baduy terhadap agama Islam bukanlah hal yang baru. Islam dan Baduy dalam catatan sejarah ternyata mempunyai hubungan yang kuat dan lama. Di antara data sejarah yang menguatkan hal tersebut adalah salah satu cerita yang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu ada seorang pangeran yang cukup terkenal karena kesaktiannya. Pangeran itu dikenal dengan nama Pangeran Astapati atau disebut dengan nama lain Pangeran Mulyasmara. Menurut ceritanya, pangeran ini tidak hanya dikenal karena kesaktiannya, akan tetapi juga dikagumi akan kedalaman ilmunya. Menurut riwayatnya, Pangeran ini diperkirakan berasal dari masyarakat Baduy yang masuk Islam dan mengabdikan dirinya kepada kesultanan Banten. Makam beliau terletak di desa Kasunyatan Kecamatan Kasemen Kota Serang. Dalam sumber yang lain, Islam pertama dikenal oleh masyarakat Baduy di kampung Cicakal Girang sejak kurang lebih 300 tahun silam atau kira-kira tahun 1680-an Islam dianut oleh masyarakat Baduy di kampung Cikakal Girang.[38]

Dalam kehidupan keseharian Orang Baduy, meskipun secara identitas keagamaan mereka sudah berubah, akan tetapi terkadang dalam prilaku sehari-hari; baik itu cara berpakaian, bekerja, bahkan beribadah pun identitas ke-Baduy-an mereka tidak hilang. Orang Baduy Muslim pun dalam hal adat masih tetap mereka ikuti, karena mereka menganggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Jika mengacu pada kriteria konversi agama yang dikemukakan oleh Schwartz, maka konversi agama yang dilakukan oleh orang Baduy masuk katagori konversi  yang berlangsung melalui proses bertahap sesuai dengan perubahan ‘diri’ yang berkesinambungan. [39]

William James mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya konversi agama antara lain[40] disebabkan karena faktor perubahan status. Perubahan status yang terjadi dalam diri seseorang dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. Apalagi perubahan itu terjadi secara mendadak. Seperti perceraian atau kawin dengan orang yang berlainan agama.

Kondisi demikian juga terjadi pada beberapa orang Baduy. Meskipun dahulu adat Baduy melarang warganya untuk melangsungkan pernikahan dengan warga non Baduy. Akan tetapi saat ini sudah berubah. Orang Baduy mulai sadar bahwa perubahan akan tetap terjadi meskipun aturan adat sudah jelas melarang dengan ketat. Saat ini sudah dibentuk aturan adat (pikukuh) Baduy terkait dengan hukum pernikahan warga Baduy dengan warga non Baduy. Dalam aturan adat itu dijelaskan bahwa jika ada salah seorang warga Baduy yang melangsungkan pernikahan dengan warga non Baduy, maka ia secara otomatis tidak diakui lagi sebagai warga Baduy. Identitas ke-Baduyyannya di cabut.

Dari penelusuran dilapangan, saat ini sudah banyak warga Baduy yang berpindah agama menjadi Islam disebabkan karena mereka menikah dengan warga Baduy yang sudah beragama Islam atau warga non Baduy yang beragama Islam. Ketika penelitian ini dilakukan, saya tidak menemukan data adanya warga Baduy yang berpindah agama menjadi penganut agama Kristen baik karena faktor perkawinan atau yang lainnya.

Menurut Jalaluddin faktor utama yang menyebabkan terjadinya konversi agama, di antaranya adalah karena faktor sosial.[41] Menurutnya, beberapa faktor sosial yang mempengaruhi terjadinya konversi agama antara lain; pengaruh ajakan dan persuasi dari orang-orang yang dekat, misalnya keluarga, sahabat; dan pengaruh kekuasaan Negara atau hukum (penduduk suatu negara mempunyai kecenderungan untuk mengikuti agama yang menjadi agama Negara).

Jika mengamati sejarah suku Baduy dan perkembangannya sampai hari ini terutama terkait dengan keagamaannya sangatlah unik dan menarik. Ketika masa Orde Lama dan Orde Baru dengan kekuatan hegemoni Negara melakukan intervensi terhadap praktek pengamalan keagamaan masyarakat dengan memilah agama resmi dan agama tidak resmi. Pendefinisian agama resmi oleh Negara yang mengacu pada kepentingan agama “resmi” dan yang membatasi diri pada formulasi agama semitis (agama langit), dalam kenyataannya telah membawa implikasi yang serius dalam pelanggaran hak berkeyakinan terutama bagi mereka penganut kepercayaan lokal seperti komunitas suku Baduy.

Bahkan diskriminasi tersebut juga terjadi sampai hari ini. Masalah kebebasan mengekspresikan keyakinan agama terutama bagi kepercayaan-kepercayaan lokal—termasuk di dalamnya agama Orang Baduy—masih sangat memprihatinkan. Para penganut kepercayaan tersebut dianggap tidak beragama sebelum masuk kedalam salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.

Wujud adanya hegemoni Negara atas komunitas adat membuat mereka secara terpaksa melakukan pindah agama dengan memilih agama resmi yang sudah ditentukan oleh Negara. Jika tidak demikian, identitas keagamaan mereka tidak diakui oleh Negara. Bahkan dalam komunitas Baduy juga bisa dilihat bagaimana mereka secara berpura-pura memeluk agama Islam, akan tetapi sebenarnya mereka tidak beragama Islam. Ke-Islam-an hanya sebagai sarana pengakuan atau mencari legalitas saja. Misalnya, dalam praktek perkawinan Baduy. Meskipun mereka tetap mengakui sebagai penganut agama “Sunda Wiwitan” akan tetapi dalam aturan adat, pasangan suami istri yang sudah disahkan secara adat, diwajibkan menikah secara hukum Islam. Hal ini harus dilakukan karena mereka menyadari bahwa komunitas Baduy adalah bagian dari warga Negara Indonesia. Karena itu, Orang Baduy harus tunduk dan patuh dengan berbagai aturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal tatacara perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan Negara Republik Indonesia.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Baduy, proses Islamisasi dilakukan dilakukan secara berangsur-angsur dengan membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses tersebut berlangsung secara alami sehingga individu tidak menyadari kapan keyakinan dan kepercayaan terbentuk dalam dirinya. Tidak ada peristiwa dramatis yang menyertai proses ini, karena proses ini lebih merupakan proses belajar sosial.

Yang menariknya, meskipun masyarakat Baduy mengatakan bahwa mereka juga termasuk beragama Islam, akan tetapi faktanya keagamaan mereka masih bercampur dengan tradisi kepercayaan leluhur mereka. Karena alasan itu, maka wajar jika mereka masih tetap dianggap sebagai bukan penganut agama Islam yang sebenarnya, identitas keislaman mereka masih tetap diragukan atau tidak sempurna.

Dari beberapa kasus keluarga yang melakukan konversi agama menjadi penganut agama Islam, hampir semuanya mengatakan bahwa alasan mereka masuk Islam karena tertarik dengan ajaran Islam itu sendiri yang disampaikan oleh para juru dakwah Islam di daerah mereka. Alasan mereka memilih Islam sebagai agama pilihan karena mereka menganggap bahwa antara Orang Baduy dan agama Islam mempunyai hubungan yang lama dan erat. Bukti kedekatan itu misalnya terlihat dari penyebutan identitas agama mereka dengan sebutan ”Slam Sunda Wiwitan”.

  1. E.       Kesimpulan

Kehidupan rukun yang tampak terlihat dalam komunitas Baduy membuat daya tarik tersendiri. Di saat zaman yang akhir-akhir ini semakin sering dilanda konflik, maka harmonisasi yang terlihat dalam komunitas Baduy terasa sebagai ”barang antik” yang bernilai mahal. Meskipun mereka dianggap sebagai masyarakat yang bodoh dan tertinggal, akan tetapi sikap kejujuran dan moral yang santun yang ditampilkan oleh Orang Baduy secara otomatis membantah anggapan negatif tersebut. Bukankah sikap beradab adalah merupakan ciri sikap orang pintar yang berilmu, lalu pertanyaannya lebih beradab siapa, kita atau mereka yang dianggap kolot seperti orang Baduy itu?. Hal ini menarik untuk kita renungkan.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ditemukan beberapa data yang bisa menjawab permasalahan tersebut;

  1. 1.        Prilaku santun dan jujur yang dimiliki oleh Orang Baduy semata-mata disebabkan oleh kuatnya mereka dalam mematuhi adat kepercayaan yang diajarkan oleh agama mereka. Inti kepercayaan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya kepercayaan akan pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang disampaikan para leluhurnya untuk selalu dianut dan dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy. Warisan pikukuh nenek moyang ini-lah yang dijadikan ”sabda suci” dan panutan hidup orang Baduy sampai kini. Isi terpenting dari konsep pikukuh (kepatuhan) masyarakat Baduy adalah konsep ketentuan “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin. Kesakralan nilai ajaran yang dimiliki oleh agama Orang Baduy membuat mereka secara berhati-hati dan patuh dalam menjalankan berbagai pikukuh adat dalam kehidupan sehari-hari.
  2. Meskipun masyarkat Baduy dikenal sebagai komunitas yang taat dan selalu memegang teguh adat kepercayaannya dengan konsep ajaran hidup “tanpa perubahan apapun”, akan tetapi faktanya saat ini banyak Orang Baduy yang sudah mengalami perubahan. Di antara sekian banyak bentuk perubahan yang terjadi pada komunitas Baduy adalah perubahan dari sisi kepercayaan agamanya. Saat ini banyak warga Baduy yang sudah berpindah agama menjadi penganut agama Islam. Lalu pertanyaannya bagaimana warga Baduy menyikapi perubahan itu?, bagaimana hubungan di antara mereka (Baduy Sunda Wiwitan dan Baduy Muslim)?.

Keberadaan Kampung Cicakal Girang sebagai kampung bentukan para leluhur adat Baduy yang dijadikan tempat khusus pemukiman warga Baduy Muslim. Maka suasana dikampung ini terasa harmonis. Dengan keberadaan kampung ini, nampaknya komunitas Baduy ingin menampilkan sebagai komunitas adat yang mencintai kedamaian, hal ini sebagaimana tertera dalam prinsip hidup Orang Baduy yakni ”Ngasuh Ratu Nyayak Menak”. Orang Baduy justru sangat menghormati eksistensi Orang Baduy Muslim. Dalam kepercayaan Orang Baduy semua manusia pada dasarnya berasal dari satu keturunan yang kemudian berpencar dan mengalami perubahan identitas-identitas, termasuk di dalamnya identitas keagamaan.

  1. Sampai saat penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan sedikikitpun data terkait adanya konflik antara Orang Baduy dan Baduy Muslim yang dilatarbelakangi oleh motif agama. Jikalau ada konflik, hal itu terkait dengan sengketa pengolahan areal perladangan yang ada disekitar wilayah Baduy. Harmonisasi beragama yang ada diwilayah Baduy disebabkan oleh kuatnya mereka dalam memegang prinsip bahwa mereka berawal dari satu keturunan atau keluarga. Dalam kepercayaan Baduy Muslim, meskipun mereka berbeda kepercayaan, mereka tetaplah satu keluarga yang utuh dengan tidak memutuskan sistem kekerabatan di antara mereka. Harmonisasi tersebut misalnya terlihat dalam kegiatan gotong royong. Warga Baduy Muslim menganggap bahwa Siapa pun dia, apa pun agamanya, tidak begitu penting. Ketika tetangganya membutuhkan bantuan, mereka secara sukarela saling membantu. dalam hal ritual keagamaan.

Dalam contoh yang lain juga terlihat, meskipun kepercayaan mereka sudah berbeda, akan tetapi warga Baduy Muslim kerapkali mengikuti tradisi-tradisi atau ritual yang sudah diberlakukan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Misalnya dalam tradisi Seba. Warga Baduy Muslim kerap kali memperingatinya secara meriah. Hal ini menurut kepercayaan mereka merupakan tradisi yang harus terus dilestarikan sampai kapan pun sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas anugrah Tuhan yang telah diberikan kepada mereka.

  1. Banyaknya fenomena pindah agama yang terjadi pada komunitas Baduy disebabkan beberapa faktor, diantaranya; Pertama, faktor sejarah. Kedekatan Orang Baduy terhadap agama Islam bukanlah hal yang baru. Islam dan Baduy dalam catatan sejarah ternyata mempunyai hubungan yang kuat dan lama. Kedua, faktor perubahan status, di antaranya karena faktor perkawinan antara warga Baduy Muslim dan Baduy Sunda Wiwitan. Ketiga, faktor sosial, dalam hal ini akibat pengaruh ajakan—baik itu oleh warga Baduy Muslim atau pun para da’I yang ada diwilayah Baduy—dan faktor persuasi orang dekat atau pun pengaruh persuasi hegemoni Negara yang memaksa para penganut agama kepercayaan atau agama lokal untuk memilih satu di antara agama resmi yang sudah dipilih oleh negara.

Meskipun begitu, identitas agama bagi kepercayaan Orang Baduy bukan sebagai penghalang bagi mereka untuk memutuskan tali silaturrahmi di antara mereka. Bahkan dalam kepercayaan Orang Baduy, meskipun mereka saat ini sudah banyak berubah karena disebabkan pelanggaran adat atau pikukuh Baduy, akan tetapi dalam kepercayaan Baduy mereka tetaplah satu kasatuan yang utuh. Orang Baduy masih meyakini bahwa mereka adalah berasal dari satu keturunan yang tidak boleh terpecah hanya karena berbeda status atau kepercayaan. Bukti dari adanya kepercayaan ini terlihat dari upacara Seba yang selalu dilakukan oleh Orang Baduy setiap tahun sekali sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap mereka yang berbeda.

 

DAFTAR PUSTAKA

Ardan, R., Afinitas Antara Orang Baduy dan Sunda Sekitarnya Berdasarkan Ciri Morfologi Pada Gigi dan Pada Muka, (Disertasi, Bandung, Univeristas Padjadjaran, 1993).

Clark, Walter Houston, The Religion of Childhood. Avaliable FTP : 2004.http://www.philosophy.org/handout/religious.htm.

Danasasmita, S; Djatisunda, A; Djunaedi, U, Masyarakat Kanakes, (Bandung, Bappeda D.T. I Jabar, 1983).

Danasasmita, S: dan Djatisunda A, Kehidupan Masyarakat Kenekes, (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Sundanologi Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1986).

Geise, NJ., Baduys en Moslim in Lebak Parahiang Zuid Banten, (Lieden, N.V. Grafisch Bedrijf en Uitgeferij de Jong, 1952).

Garna, JK, Masyarakat dan Kebudayaan Baduy I, (Bandung: Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Unpad, 1974)

__________ , Pengkajian Masyarakat Terasing Dalam Konteks Masyarakat Indonesia, (Bandung, Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia-Universitas Padjadjaran, 1987).

__________ , Orang Baduy, Bangi, Selangor, Malaysia, (Penerbit University Kebangsaan, 1987).

__________ , Tangtu Telu Jaro Tujuh : Kajian Struktural Masyarakat Baduy di Banten Selatan Jawa Barat, (Malaysia, Thesis Ph. D, 1988).

Geertz, Clifford, Religion an a Cultural System, A Reader in Cimparative Religion An Antropological Approach (William A Lessa and Evon Z  Voght eds, New York: Harper and Row Publisher,1972).

Heirich, Max, Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories about Religious Concersion, (American Journal of Sociologi, Vol. 83., No. 3., 1976)

Hendropuspito, Sosiologi Agama, (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1984)

Iskandar, J. Ekologi Perladangan di Indonesia, Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat. (Penerbit Djambatan, Jakarta, 1992)

Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).

James, William, The Varietes of Religious Experience; Perjumpaan dengan Tuhan—Ragam Pengalaman Religius Manusia. Penerjemah: Admiranto, Gunaean, (Bandung : Mizan Media Utama, 2004).

K. Muhamad Hakiki, Kesadaran Berkesetaraan Gender; Mengurai Kearifan Lokal Model Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Banten, Makalah disampaikan dalam Seminar Internasiona Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 11 di Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.

Kurnia, Asep, Saatnya Baduy Bicara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Paloutzian, Raymond F., Invitation to the Psychology of Religion, (London : Allyn and Bacon, 1996)

Pargament, K. I., The Psychology of Religion and Coping, (New York: The Guilford Press., 1997)

Permana, R Cecep Eka, Mitra Sejajar Pria dan Wanita Dari Inti Jagat; Sebuah Kajian Antropologis, (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998).

Schwartz, Arthur J., 2000. The Nature of Spiritual Transformation; A Review of the Literature. Available FTP : http: // www.metanexus.Net /spiritual_transformation/research/pdf/STSRP_Literature2-7.htm

Subandi, SA,; Abdurrachman; Zarkasih;, R., Tata Kehidupan Masyarakat Baduy di Propinsi Jawa Barat, (Bandung: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud, 1973).

Thomas F. O’dea, Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal, (Terjemahan Tim Penerjemah Yogosama, (Jakarta: Rajawali Press, 1987).

Wahid, Masykur, Sunda Wiwitan Baduy; Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten,  Makalah disampaikan dalam Seminar Internasiona Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010


[1] Johan Iskandar, Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus Dari Daerah Baduy, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 21. Atau lihat, R Cecep Eka Permana, Mitra Sejajar Pria dan Wanita Dari Inti Jagat; Sebuah Kajian Antropologis, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998, hlm. 10.

[2]Hasil wawancara dengan ketua adat Baduy yakni Ayah Mursid.

[3]Edi S Ekadjati, Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah, Jakarta: Pustaka Jaya, Cet. 3, 2009Ibid., hlm. 69.

[4] William James, The Varietes of Religious Experience; Perjumpaan dengan Tuhan—Ragam Pengalaman Religius Manusia. Penerjemah: Admiranto, Gunaean. Bandung : Mizan Media Utama, 2004.

[5] Jalaluddin, Psikologi Agam…..,hlm. 261-265.

[6] Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 8.651,20 Km2.   Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105º1’11² – 106º7’12² BT dan 5º7’50² – 7º1’1² LS, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2006 sebesar 9.308.944 Jiwa. (Sumber :  Dokumen RPJM Prov. Banten Tahun 2007 – 2012).

[7] Di antara nama gunung yang mengitari wilayah Baduy adalah; Gunung Kendeng, Gunung Howe, Gunung Singresik, Gunung Pagelaran, Pasir Binglu, Gunung Bulangit, Pasir Madang, Gunung Surokokod, Pasir Samodo, dan Gunung Baduy.

[8] Di antara hulu sungai itu adalah sungai Ciujung, Cisadane, Cidurian, Ciparahiang, Cimaja, Cibeueung, Cirawayan, Cibatungeunah, Ciparay, Cikadu, Cibitung, Cibarani, Cirawing, Cisimeut, Cimedang, Cikanekes, dan Cibaduy.

[9] Mereka lebih senang menyebut dirinya dengan sebutan Urang atau Orang Kanekes dibandingkan masyarakat atau Orang Baduy atau mereka lebih senang disebut berdasarkan asal nama kampungnya seperti; Urang Cibeo, Urang Cikartawana dan lainnya.

[10] Johan Iskandar, Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus Dari Daerah Baduy, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 21. Atau lihat, R Cecep Eka Permana, Mitra Sejajar Pria dan Wanita Dari Inti Jagat; Sebuah Kajian Antropologis, (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998), hlm. 10.

[11] Informasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh adat Baduy pada tanggal 2 November 2010.

[12] Judhistira Garna, “Masyarakat Baduy di Banten” dalam Koentjaraningrat, (ed), Masyarakat Terasing di Indonesia, Jakarta: Kerjasama Gramedia dan Depsos RI, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, 1993, hlm. 124-135.

[13] WR. Van Hoevell, Bijdragen tot de Kennis der Badoeinen in het Zuiden der Residentie Bantam, (TNI, 7, IV, 1845), hlm. 360-361.

[14] Pleyte, “Badoejsche Geesteskinderen”, (TBG, 54, afl.3-4, 1912), hlm. 218-219. Atau lihat, Danasasmita dan Anis Djatisunda, Kehidupan Masyarakat Kanekes, (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Depdikbud, 1986), hlm.1. atau lihat Edi S Ekadjati, Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah, (Jakarta: Pustaka Jaya, Cet. 3, 2009), hlm. 46.

[15] Pleyte, Ibid., hlm. 217-218.

[16]Judhistira Garna, “Masyarakat Baduy di Banten” dalam Koentjaraningrat, (ed), Masyarakat Terasing di Indonesia, hlm. 120

[17] Djuwisno MS, Potret Kehidupan Masyarakat Baduy, (Jakarta: Khas Studio, 1986),  hlm. 5

[18] Wawancara dengan salah satu kokolot Baduy bernama Ayah Mursid pada  tanggal 28 Oktober 2010

[19] Dalam catatannya Blumen menulis: “dipangkuan sebuah rangkaian pegunungan yang menjulang tinggi di kerajaan Bantam  Jawa Barat kamu mendapatkan beberapa kampong pribumi yang dengan sengaja bersembunyi dari penglihatan orang-orang luar. Di sebelah Barat dan di sebelah selatan gunung ini yang tidak dimasuki oleh ekspedisi Hasanuddin (Raja Kerajaan Banten) dalam kegelapan hutan yang lebat, mereka masih dapat memuja para dewa mereka selama berabad-abad”. (R. Cecep Eka Permana, Mitra Sejajar Pria dan Wanita, hlm. 19).

[20] Judistira Garna, Orang Baduy di Jawa, hlm. 144.

[21] Djuwisno MS, Potret Kehidupan Masyarakat Baduy, hlm. 1-2.

[22] Judistira Garna, Orang Baduy di Jawa, hlm. 146

[23] Dalam catatan Danasasmita dan Djatisunda bahwa raja yang memerintah saat itu adalah Raja Rakeyan Darmasiksa, yaitu raja Sunda yang ke-13 keturunan Sri Jayanupati generasi kelima, (Danasasmita dan Djatisunda, Kehidupan Masyarakat Kanekes, (Bandung: Bagian Proyek Penelitian Kebudayaan Sunda (sundanologi), 1986, hlm. 4-5.) Pendapat senada pun diungkapkan oleh R. Cecep Eka Permana dalam bukunya, “Mitra Sejajar Pria dan Wanita Dari “Inti Jagat”, hlm. 19.

[24] Kusnaka Adimihardja, Dinamika Budaya Lokal, (Bandung: Pusat Kajian LBPB, 2008), hlm. 123.

[25] Danasasmita dan Djatisunda, Ibid., hlm. 11-12. Atau R. Cecep Eka Permana, Ibid., hlm. 21.

[26] Atja dan Saleh Danasasmita, Amanat dari Galunggung, (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), hlm. 30. Atau juga lihat Atja dan Saleh Danasasmita, Sanghyang Siksakanda Ng Karesian, (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981), hlm. 22. Atau juga lihat, Edi S Ekadjati, Kebudayaan Sunda; Sebuah Pendekatan Sejarah, (Jakarta: Pustaka Jaya, Jilid. 1, Cet. 3, 2009), hlm. 69.

[27] Edi S Ekadjati, Kebudayaan Sunda, hlm. 68.

[28] Ibid., hlm. 68.

[29] Ibid., hlm. 69.

[30] Wawancara dengan H. Hassan Alaydrus, ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lebak, yang telah puluhan tahun menjadi pimpinan dari Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah pada masyarakat Baduy

[31] Asep Kurnia, Saatnya Baduy Bicara, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 139.

[32] Posisi Ayah Mursid dalam hirarkhi pemerintahan adat Baduy menempati posisi sebagai wakil jaro tangtu Cibeo.

[33] Masykur Wahid, Sunda Wiwitan Baduy; Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten,  Makalah disampaikan dalam Seminar Internasiona Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, hlm. 100-101.

[34] Ibid.

[35] R. Cecep Eka Permana, Mitra Sejajar Pria dan Wanita Dari Inti Jagat; Sebuah Kajian Antropologis, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1998 hlm. 19.

[36] H. Hassan Alaydrus, ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lebak, yang telah puluhan tahun menjadi pimpinan dari Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah pada masyarakat Baduy.

[38] Masykur Wahid, Sunda Wiwitan Baduy……., hlm. 98.

[39] Ibid.

[40] William James, The Varietes of Religious Experience; Perjumpaan dengan Tuhan—Ragam Pengalaman Religius Manusia. Penerjemah: Admiranto, Gunaean. Bandung : Mizan Media Utama, 2004.

[41] Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 261-265.

Read Full Post »

MEKANISME PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL

DAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

DI LINGKUNGAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

(Penelitian)

Oleh:

Liky Faizal, MH

 

LATAR BELAKANG

Setiap pegawai negeri harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga dengan demikian ia dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Agar supaya Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dikelola dan diurus dengan baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yaitu :

  1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
  2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Setiap Pegawai Negeri Sipil dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka bekerja tentu selalu mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan kekaryaannya, artinya setiap orang ingin memiliki karir sedemikian rupa sehingga selama masa aktifnya berkarya, ia dapat menduduki jabatan dan pangkat yang lebih tinggi, yang tentunya berarti pula memikul beban dan tanggung jawab yang lebih besar dan penghasilan yang lebih besar pula tentunya. Kemajuan dalam karir seseorang tidak akan terjadi dengan sendirinya karena karir perlu direncanakan dan dikembangkan.

Pegawai yang bersangkutan sangat menentukan dalam merencanakan peningkatan dan pengembangan karirnya. Dalam karir,seorang pegawai tentunya harus menampilkan kemampuan dan produktivitas kerja yang maksimal, disamping menunjukkan perilaku positif dalam berpikir dan bertindak pegawai yang bersangkutan juga harus menunjukkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta siap memberikan pengorbanan dan dedikasi yang diperlukan dalam memanfaatkan berbagai kesempatan yang tersedia untuk berkembang.

Dalam teori administrasi modern diakui bahwa keberhasilan seorang pejabat sangat ditentukan oleh keberhasilan para bawahannya juga[1]. Pihak ketiga yang turut berkepentingan dalam merencanakan dan mengembangkan karir adalah satuan kerja yang mengelola sumber dayamanusia dalam organisasi.

Satuan kerja tersebut berkepentingan karena semakin banyak pegawai yang menunjukkan kemampuan berkembang di kemudian hari, berarti tugas merekrut pegawai baru berkurang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia pada umumnya akan berjalan lebih lancar.

Bentuk utama dari bantuan yang dapat diberikan oleh satuan kerja pengelola Sumber Daya Manusia kepada para pegawai dalam merencanakan karirnya alah dalam bentuk memberikan arahan tentang jenjang karirnya yang mungkin ditempuh, kesempatan yang tersedia dan langkah persiapan yang perlu dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan agar benar-benar mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia itu.

Agar ketiga pihak yang diidentifikasi itu mampu melakukan perencanaan karir secara efektif dan tepat, diperlukan dua hal yaitu : pertama, pola karir bagi setiap pegawai dalam organisasi jelas dan pasti.

Karir apa saja yang mungkin dinaikinya selama berkarya, dan yang kedua adalah dalam organisasi tersusun bagan pergantian pegawai, yang dimaksudkan memberikan gambaran tentang status kepegawaian secara menyeluruh dalam organisasi termasuk siapa yang akan memasuki masa pensiun dan kapan pensiunnya, dan berbagai alasan yang menimbulkan adanya lowongan tertentu dimasa mendatang.

Hal-hal yang sangat penting mendapatkan perhatian dalam pengembangan karir adalah :

a)      Kejelasan tangga karir yang mungkin dinaiki.

b)      Gaya kepemimpinan yang demokratik.

c)      Manajemen yang berdasarkan sasaran.

d)     Reka bangun tugas.

e)      Memperkaya kejiwaan.

f)       Mutu kehidupan kekaryaan.[2]

Era reformasi pada saat ini, ada kecenderungan kebijakan pengembangan karir pegawai dikaitkan dengan kebijakan politik. Sehingga seseorang menduduki suatu jabatan hanya karena akses politik dan kurang memiliki kompetensi dalam jabatan, prinsip profesionalisme, prestasi kerja dan regenerasi.

 

PERUMUSAN MASALAH

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan-kebijakan manajemen dalam pengembangan karir pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung yang secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut :

  1. Bagaimana mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung.
  2. Mengapa manajemen pengembangan karir pegawai sering menjadi faktor penghambat  dalam mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural.

 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan permasalahan tersebut diatas, penelitian ini bertujuan :

  1. Mengetahui mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung.
  2. Mengetahui hubungan antara pengembangan karir pegawai dengan mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural guna meminimalisir  hambatan-hambatan dalam proses pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural.

 

KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

  1. Manfaat Teoritis

Untuk mendalami teori-teori dan menemukan hal-hal baru mengenai mekanisme dan manajemen pengembangan karir pegawai, yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

  1. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak IAIN Raden Intan Lampung maupun yang berkepentingan dengan masalah ini dalam upaya melakukan pengembangan karir pegaw

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

  1. Konsep Mekanisme.

Mekanisme adalah cara bekerjanya teori, bahwa segala sesuatunya dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur materi[3]. Mekanisme (aturan hukum) yang dibuat oleh pemerintah terwujud dalam bentuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Keberadaan undang-undang ini dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani dan taat hukum, berperadaban modern demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

  1. 2.      Jabatan Strktural.

Jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Selanjutnya Pasal 5 mengatur persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil.
  2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di             bawah jenjang pangkat yang ditentukan.
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.
  4. Semua unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya    bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan
  6. Sehat jasamani dan rohani.

Pengaturan ini dalam rangka pelaksanaan sistem karir dan sistem prestasi kerja maka harus ada pengkaitan yang erat antara kepangkatan dan jabatan atau dengan kepangkatan pada setiap jabatan. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan pangkatnya harus sesuai dengan pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri Sipil yang pangkatnya lebih tinggi. Untuk memberikan penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan  untuk jabatan di Laingkungan Departemen Agama telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 2007

Pasal 1:

“Badan  Pertimbangan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah unsur pembantu pimpinan yang            bertugas memberikan dalam hal pengangkatan dan pemindahan jabatan, kenaikan pangkat istimewa serta            penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Peserta jabatan di lingkungan Departemen Agama”.

Pasal 12:

1)     Baperjakat terdiri dari :

a)     Pembantu Rektor yang bidang tugasnya administrasi umum sebagai ketua merangkap anggota

b)   Semua Dekan Fakultas sebagai anggota dan

c)    Kepala Biro yang membidangi Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagai sekretaris.

Pasal 3:

Tugas pokok baperjakat adalahmemberikan pertimbangan pimpinan dalam hal:

a)      Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai      negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural.

b)      Pemberiaan kenaikan pangkat istimewa bagi pegawai negeri sipil berprestasi luar biasa atau karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan

c)      Penunjukan pegawai negeri sipil untuk mengikuti      pendidikan dan pelatihan jabatan struktural

  1. 3.      Manajemen Sumber Daya Manusia.

Pada dasarnya manajemen sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi organisasi maupun bagi pengembangan dirinya. Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

 

  1. 4.  Pengembangan Karir Pegawai

Konsep pengembangan pegawai merupakan upaya mempersiapkan pegawai (SDM) agar dapat bergerak dan berperan dalam organisasi sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan suatu organisasi, instansi atau departemen. Oleh karena itu kegiatan pengembangan pegawai itu dirancang untuk memperoleh pegawai-pegawai yang mampu berprestasi dan fleksibel untuk suatu organisasi atau institusi ke masa depan.[4] Tenaga atau sumber daya yang telah diperoleh suatu organisasi, perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi itu.

Pengembangan sumber daya ini penting searah dengan pengembangan organisasi. Apabila organisasi itu ingin berkembang seyogyanya diikuti pengembangan sumber daya manusia. pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.[5]

Dari Uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi sangat perlu adanya suatu manajemen yang mengelola sumber daya manusia secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu bagaimana manajemen yang dilaksanakan dalam kebijakan pengembangan karir pegawai yang dalam administrasi kepegawaian ada beberapa sistem antara lain :

  1. a.     Sistem Patronit (patronage system)

Sistem ini di Indonesia dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam rangka melakukan kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan kawan. Dalam sistem ini kurang memperhatikan keahlian dan keterampilan seorang pegawai. Dengan demikian seorang pegawai menduduki suatu jabatan pertimbangannya karena yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili, dan ada juga yang karena daerah asal yang sama. Sistem kawan ini ada yang atas dasar perjuangan politik, karena berasal dari satu aliran politik, ideology, dan keyakinan maka seseorang pegawai yang mulanya tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan bisa menduduki jabatan dan tugas tertentu dalam birokrasi pemerintahan.

  1. b.        Sistem Merita (merit system)

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang pegawai dalam usaha mengangkat atau mendudukkan pada jabatan tertentu. sistem ini lebih bersifat objektif, karena dasar pertimbangan kecakapan yang dinilai secara obyektif dari pegawai yang bersangkutan. Karena dasar pertimbangan seperti ini yang berlandaskan jasa kecakapan, maka seringkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa.

Penilaian obyektif tersebut, pada umumnya ukuran yang digunakan ialah ijazah pendidikan. Itulah sebabnya mengapa ijazah merupakan persyaratan bagi setiap orang yang ingin menjadi pegawai jika diinginkan sistem jasa atau sistem merita ini dilaksanakan.

  1. c.      Sistem Karir (career system)

Istilah karir ini sudah lama dikenal, dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha kerja yang bertahun-tahun dalam kehidupannya. Kadangkadang istilah ini berarti kesenangan, kadang-kadang juga berarti serangkaian pekerjaan yang tidak senantiasa berhubungan satu sama lain yang dijalankan oleh seseorang. Pada kasus lain istilah ini mengandung pengertian tingkat kemajuan yang dicapai seseorang. Istilah karir ini senantiasa mengandung pengertian yang menyenangkan, dan didambakan oleh setiap orang yang bekerja dalam hidupnya.

Lalu istilah karir yang amat erat hubungannya dengan kepegawaian ialah istilah karir yang diartikan “adanya tingkat kemajuan yang dicapai seseorang pegawai selama bekerja mengabdikan diri sebagai pegawai. Dengan demikian sistem karir ialah suatu sistem yang menjamin setiap pegawai mencapai kemajuan yang maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahlianya selama mereka bekerja sebagai pegawai[6].

Pelaksanaan sistem karir ini tidak bisa dipisahkan dari sistem merita atau prestasi kerja. dengan demikian suatu sistem dalam administrasi kepegawaian yang baik ialah jika terdapat perpaduan antara sistem merita dan sistem karir[7].

METODOLOGI PENELITIAN

  1. 1.      Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif  Empiris  yang disebut juga Penelitian Hukum  lapangan. Jadi merupakan penelitian lapangan dan juga penelitian hukum yang doktrinal yang  bersifat normatif yaitu berdasarkan data-data sekunder. Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris kualitatif.

  1. 2.      Jenis dan Sumber Data

2.1.Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan digunakan data primer yang diperoleh dari penelitian empiris dan juga didukung dengan data sekunder[8] untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada perumusan masalah di depan.

2.2.Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah para informan yaitu pejabat-pejabat dan staf yang berkompeten memberikan informasi masalah kepegawaian di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung dengan melakukan wawancara dengan para pejabat dimaksud.

Berkaitan dengan data sekunder, maka dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian.

Sedangkan sumber hukum sekunder meliputi bahan-bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya[9].

  1. 3.      Teknik Pengumpulan Data

Penelitian  ini dalam pengumpulan data  melalui serangkaian wawancara dengan para pejabat  dan staf di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung. Wawancara akan dilaksanakan setelah melakukan inventarisasi permasalahan secara lebih konkrit guna mendapatkan data yang akurat mengenai mekanisme, sistem, dan kebijakan-kebijakan yang diambil serta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya untuk mengatasinya.

Kemudian langkah kedua dalam pengumpulan data yaitu dilakukan dengan cara mengadakan telah bahan pustaka dan studi dokumen. Bahan pustaka dan dokumen yang diteliti berkaitan dengan permasalahan, baik yang diberikan dengan mekanisme penempatan pegawai pada jabatan struktural maupun yang berkaitan dengan manajemen pengembangan karir pegawai.

  1. 4.      Metode Analisis Data

Data yang didapatkan sebagai hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif, dengan maksud agar penelitian tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kondisi riil di lapangan. Sebagai suatu analisis, maka ada    3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Agar data yang diperoleh di lapangan dapat dibaca dengan baik, maka hasil reduksi data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti : bagan maupun dalam bentuk teks naratif.

Dari rangkaian kegiatan tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan-kesimpulan yang juga sekaligus diverifikasi baik selama penelitian berlangsung maupun setelah penelitian dilaksanakan. Analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan perskriptif ini, merupakan suatu kegiatan analisis yang bertumpu pada analisis yuridi sempiris, yang ditujukan untuk mengkaji dan mengungkap bagaimana yang seharusnya dan bagaimana pula kenyataannya.

PEMBAHASAN

 Mekanisme Pengangkatan Jabatan Struktural

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999  tentang Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok Kepegawaian   yang   merupakan   manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia   Nomor   13   Tahun   2002   tentang   Perubahan   atas   Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengakatan Pegawai Negeri Sipil Dalam  Jabatan  Struktural.  Diantaranya  Pasal  5  mengatur  persyaratan  untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah :

1)      Berstatus Pegawai Negeri Sipil.

2)      Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan.

3)      Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan.

4)      Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

5)      Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan

6)      Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan, Untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural, Eselon III ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat. Di Lingkungan Kementerian Agama Baperjakat dibentuk  dengan Peraturan Menteri Agama N0. 9 Tahun 2007 tentang Badan Perimbangan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor 100.a Tahun 2011, tanggal 04 Mei 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung, maka  Baperjakat dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung beranggotakan :

  1. Rektor  sebagai Pengarah.
  2. Pembantu Rektor II sebagai Ketua.
  3. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Raden Intan Lampung
  4. Kepala Biro sebagai Sekretaris
  5. Dan Kabag dan Kasubag  Kepegawaian sebagai Anggota

Prosedur atau cara kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan IAIN Raden Intan Lampung berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bagian Kepegawaian IAIN Raden Intan Lampung sebagai berikut ;

“Dalam hal pengembangan karier pegawai perlu dilakukannya promosi bagi pegawai-pegawai yang akan menduduki jabatan struktural baik yang diangkat, dipindahkan ataupun diberhentikan karena pensiun dan sebagainya, maka Tim Baperjakat menginventarisir kepegawaian  lingkungan IAIN Raden Intan Lampung agar mengirimkan data-data pegawai untuk dipromosikan kepada Tim Baperjakat. Selanjutnya data-data pegawai tersebut di rekapitulasi untuk dibahas dalam rapat Tim Baperjakat, hasil pembahasan dari Tim Baperjakat dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (Rektor) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dari Rektor maka ditindaklanjuti dengan proses lebih lanjut sampai kepada pelantikan pejabat-pejabat dimaksud.”

Menurut ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :

a)         Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya.

b)        Mencapai batas usia pensiun.

c)         Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

d)        Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

e)         Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan.

f)         Tugas belajar lebih dari enam bulan.

g)        Adanya perampingan organisasi pemerintah.

h)        Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau

i)          Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan jenjang kepangkatan untuk dapat menduduki jabatan struktural berdasarkan esselonering sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 .

Berdasarkan ketentuan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang untuk menduduki jabatan dalam jenjang esselon dan realitasnya dalam data keadaan pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung sebagai data hasil penelitian terdapat beberapa temuan antara lain :

a)      Adanya pegawai yang menempati jabatan struktural tidak sesuai dengan gelar kesarjanaanya.

b)      Adanya Jabatan Struktural yang diisi pegawai tidak kapabel atau tidak memiliki keahlian.

c)      Adanya Jabatan Struktural yang diisi dengan dasar pertemanan, balas jasa, satu daerah.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan staf di kepegawaian IAIN Raden Intan Lampung sebagai berikut:

“ada beberapa jabatan yang diduduki oleh pegawai ternyata tidak memiliki kemampuan di bidangnya, dan juga kurang memiliki kemampuan di unit yang   dipimpinya.”

Dalam rangka pelaksanaan sistem karier dan sistem prestasi kerja maka harus ada hubungan yang erat antara kepangkatan dan jabatan atau dengan kepangkatan pada setiap jabatan. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan pangkatnya harus sesuai dengan pangkat dan bidang ilmu yang ditetapkan untuk jabatan itu. Dan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil yang masih ditetapkan pusat seharusnya memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan untuk menduduki jabatan tersebut.

Pola karir sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 menyatakan, Pola karir adalah pola pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatiahan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Dari penjelasan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tersebut, dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Tidak ada batasan-batasan yang jelas mengenai tingkat pendidikan yang dapat menduduki suatu jenjang jabatan struktural, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi pegawai yang telah berjuang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi namun dalam promosi jabatan mereka belum mendapatkan kesempatan.

Manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.52

Mengenai pengembangan karir pegawai, dalam rangka pelaksanaan administrasi kepegawaian ada beberapa system antara lain :

a. Sistem Patronit ( Patronage System ).

Sistem ini di Indonesia dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam rangka melakukan kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan kawan. Dalam sistem ini kurang memperhatikan keahlian dan keterampilan seseorang pegawai.

Dengan demikian seseorang pegawai menduduki suatu jabatan pertimbangannya karena yang bersangkutan masih kawan dekat, sanak famili, dan ada juga karena daerah asal yang sama. Sistem kawan ini juga ada yang atas dasar perjuangan politik. Karena berasal dari satu aliran politik , idiologi, dan keyakinan maka seseorang yang semula tidak punya keahlian dan keterampilan bisa menduduki jabatan dan tugas tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Sistem ini dalam istilah lain dinamakan “ Spoil System”. 52

     b. Sistem merita ( Merit System ).

Sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang pegawai dalam usaha mengangkat atau mendudukkan pada jabatan tertentu. Sistem ini lebih bersifat objektif, karena dasar pertimbangan kecakapan yang dinilai secara objektif dari pegawai yang bersangkutan. Kareana dasar pertimbangan seperti ini yang berlandaskan pada jasa kecakapan, maka acap kali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian objektif tersebut , pada umumnya ukuran yang digunakan ialah ijazah pendidikan. Itulah sebabnya mengapa ijazah merupakan persyaratan bagi setiap orang yang ingin menjadi pegawai jika diinginkan sistem jasa atau sistem merit ini dilaksanakan. Sayangnya lalu timbul ekses, misal terdapatnya calon pegawai atau yang sudah lama menduduki jabatan dalam kepegawaian mempergunakan ijazah palsu. Memang setiap sistem mempunya kelemahan-kelemahan tertentu, selain ada keuntungannya.

c.  Sistem karir ( Career System ).

Sistem karir adalah suatu sitem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lainnya juga menentukan.52

Pengembangan karir pegawai, dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung berdasarkan analisa peneliti terhadap data-data pegawai yang menduduki jabatan strukural, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bersama tim Baperjakat IAIN Raden Intan Lampung menerapkan ketiga sistem tersebut yaitu sitem patronit, merit, dan sitem karir. Hal ini dapat dilihat dari metode penilaian pegawai yang memenuhi kriteria atau persyaratan untuk dipromosikan menduduki suatu jabatan struktural.

Secara normatif, bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung, berdasarkan data-data pegawai hasil penelitian, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang mengatur tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural.

Dalam hal pembinaan karir pegawai negeri sipil, dimana ada berapa sistem yakni, sistem patronit, sistem merit dan sistem karir sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing sistem tidak dapat diterapkan secara murni dan absolut. Sistem ini lebih tepat dikatakan sebagai usaha penggolongan dalam kepegawaian atas beberapa cara yang bisa dipergunakan. Masing-masing sistem memiliki kelemahan dan kelebihan, oleh karenanya yang penting dalam pelaksanaan sistem mana yang dianggap baik dapat dibuat perbandingan yang ideal diantara sistem-sistem tersebut. Tidak selamanya suatu sistem itu baik dan juga tidak selamanya suatu sistem jelek. Segi-segi baik dan kelemahan dari ketiga sistem itu dapat kiranya dipadukan sehingga menciptakan suatu sistem yang ideal dalam administrasi kepegawaian.

Manajemen Pengembangan Karir Pegawai dan  Faktor-Faktor Pernghambatnya.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa, Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

Istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia, hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan seperti ketatalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebaginya. Menurut Haimann sebagaimana yang dikutip oleh M. Manulang mengatakan bahwa, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.52 Bila diperhatikan definisi dari manajemen, maka akan segera nampak bahwa ada tiga pokok penting dalam definisi tersebut yaitu; pertama, adanya tujuan  yang  ingin  dicapai;  kedua,  tujuan  dicapai  dengan  mempergunakan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.52

 1.  Rekrutmen Pegawai.

Proses rekrutmen pegawai dapat dilakukan dengan kompetisi penuh (full competition) dimana penjaringan dilakukan secara terbuka pada semua level berdasarkan kebutuhan organisasi. Setiap orang dengan keahlian dan pengalaman tertentu dapat menjadi pegawai pemerintah pada setiap tingkatan jabatan. Dengan sistem rekrutmen seperti ini, maka secara alami terjadi kompetisi yang lebih sehat dan di lain pihak pemerintah bisa mendapatkan tenaga qualified sesuai kebutuhan organisasi.52

                Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Kepegawaian berkaitanrekruitmen pegawai mengatakan bahwa:

“Penerimaan pegawai atau recruitmen pegawai dilakukan dengan transparan dan terbuka dengan kompetisi yang sehat, di mana penjaringan dilakukan secara terbuka sesuai dengan aturan yang berlaku”

Berkenaan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS secara otomatis, pertimbangan tenggang rasa dan kemanusiaan memang wajar tetap dilakukan. Tetapi masalahnya ialah bahwa harga yang harus dibayar untuk itu mungkin akan sangat mahal. Meskipun tidak sedikit tenaga honorer yang profesional dan memilki dedikasi yang baik, di banyak daerah masih terdapat kecendrungan bahwa rekrutmen tanaga honorer itu sangat kental dengan nepotisme. Banyak diantara mereka yang terdaftar sebagai tenaga honorer karena punya hubungan kekrabatan dengan PNS yang masih aktif atau karena direkomendasikan oleh pejabat tertentu yang tengah berkuasa. Begitu mengetahui ada peluang untuk menjadi pegawai, ada sebagian keluarga pejabat yang tiba-tiba mengantongi status sebagai tenaga honorern dan kemudian tidak berapa lama langsung diangkat menjadi PNS penuh. Sulit dipungkiri bahwa banyak tenaga honorer yang direkrut secara rahasia dan tidak memenuhi azas-azas transparansi. Apabila birokrasi publik hanya diisi oleh para PNS yang kurang memiliki kecakapan yang memadai, kurang professional, dan kurang memiliki komitmen karena hanya mengandalkan nepotisme, akibatnya sungguh sangat mengkhawatirkan.

Betapapun, manajemen organisasi pemerintah harus ditangani oleh orang-orang yang cakap, professional, dan berdedikasi tinggi. Sulit untuk membayangkan peningkatan efisiensi, kualitas pelayanan dan responsivitas lembaga pemerintah tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai.52

Pada umumnya terdapat asumsi bahwa meritokrasi adalah suatu sistem yang memungkinkan terbentuknya suatu tatanan yang lebih adil dan lebih professional yang akan menunjang  kemajuan  suatu  bangsa.  Ini  berlaku  untuk  sector  publik  maupun sektor swasta. Namun demikian harus diakui bahwa meritokrasi adalah sesuatu yang sulit diwujudkan, bukan saja di Negara-negara berkembang tetapi juga di Negara yang relative lebih maju. Dalam kaitan ini Lawson dan Garrot (2002), sebagaimana yang dikutip Wahyudi Kumorotomo mengemukakan bahwa meritokrasi adalah;

A social system in wich reward and positions are allocated justly on the bassis of merit, rather than ascriptive factors such as gender, ethnic group or wealth. It is often claimed that modem industrial sociates are more meritocratic than in the past, and that the education system in such societies are also meritocratic. However, there is much ecidence to show that ascrptive factors such as those listed above axerta considerable influence on an individual,s life chances”52

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa meritokrasi merupakan suatu cara  yang  dapat  diandalkan  untuk  membentuk  organisasi  dan  lembaga  yang kuat. Pada dasarnya dapat dilihat bahwa modernisasi di banyak negara tidak mungkin dapat terwujud tanpa menggunakan azas-azas meritokrasi yang kuat. Tetapi  memang  harus  diakui  bahwa  hambatan  untuk  menerapkan  meritokrasiitu tidak sedikit. Di Negara-negara majupun masih terlihat bahwa penunjukkan seseorang  pada  jabatan  tertentu  dalam  organisasi  publik  maupun  swasta dilakukan dengan mempertimbangkan ras, agama atau etnik dan tidak selalu mengutamakan aspek kemampuan seseorang.

Dalam konteks sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam rekrutmen PNS, kita lihat bahwa penerapan meritokrasi juga masih banyak sekali menghadapi kendala. Dilema antara demokrasi dan mertiokrasi sangat terasa nuansanya di dalam pengangkatan tenaga honorer. Pemenuhan tuntutan dari tenaga honorer untuk segera diangkat menjadi PNS terkadang dimaksudkan untuk mempertimbangkan prinsip demokrasi, mengakomodasi suara-suara di dalam masyarakat, termasuk termasuk para tenaga honorer daerah yang ingin mengabdikan diri sebagai pegawai negeri. Tetapi sangat jelas bahwa pemenuhan tuntutan itu pada akhirnya sering mengorbankan prinsip meritokrasi.

Salah satu hal penting yang harus diutamakan oleh perumus kebijakan publik dimasa mendatang ialah menyebarluaskan pemahaman kepada Masyarakat bahwa pemerintah tetap memerlukan tenaga-tenaga pegawai yang dapat diandalkan supaya sistem pelayanan publik dapat dilaksanakan secara professional. Oleh sebab itu, kendatipun banyak angkatan kerja yang belum terserap oleh sektor swasta, jangan sampai kemudian penyerapan tenaga kerja itu dialihkan begitu saja ke sektor publik atau sektor pemerintah. Jadi, formasi PNS betapapun ada batasnya, sesuai kebutuhan riil dari organisasi pemerintah.

Kendala yang masih dihadapi dalam menerapkan sistem merit, pemberian imbalan yang baik dan sehat bagi PNS, ialah belum dikembangkannya sistem yang memungkinkan penggajian berdasarkan kinerja (performance based remuneration). Kebanyakan PNS masih berorientasi kepada jabatan struktural berdasarkan esselon yang kriteria penilaiannya belum didasarkan pada kinerja, tetapi lebih didasarkan pada senioritas, masa kerja, kedekatan pada atasan, hubungan famili, dan sebaginya. Banyaknya jenis jabatan yang memperoleh tunjangan fungsional, yang didasarkan pada profesionalisme dan kinerja, masih terbatas. Hingga sepuluh tahun terakhir jenis-jenis jabatan fungsional bagi PNS itu masih kurang dari 70 macam. Bandingkan dengan Negara lain seperti Malaysia yang jabatan fungsional bagi Pegawai Negerinya sudah lebih dari 300 macam.52

Karena tenaga honorer itu sudah terlanjur diangkat sedangkan birokarasi semestinya tidak boleh mengorbankan efektivitas dan efisiensi kerjanya, maka jalan tengah yang sistematis harus diambil. Dalam hal ini merit sistem tetap harus diberlakukan kepada semua tenaga honorer agar mereka tidak justru semakin buruk kinerjanya. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem penilaian pegawai secara objektif berdasarkan berbagai ketentuan pegawai yang ada.

Sistem penilaian yang dimaksud itu mungkin tidak harus mengikuti formalitas penilaian seperti yang selama ini dilakukan, tetapi perlu menambah dengan hal-hal praktis sejauh itu dapat dipertangungjawabkan secara objektif. Misalnya, penilaian dengan sistem DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sekarang ini banyak dikeluhkan karena cenderung bias kepada pimpinan satuan organisasi dan banyak hal yang bersifat subjektif.

Pengangkatan tenaga honorer melalui jalur-jalur nepotisme dan tidak transparan harus sedapat mungkin dikurangi. Tentunya ini bukan merupakan hal mudah karena sebagian dari jajaran PNS kita di daerah sudah terbiasa dengan sistem rekrutmen yang mengutamakan koneksi dan hubungan kekerabatan. Tetapi kalau pejabat di daerah ingin menghendaki terciptanya birokrasi pemerintah yang kuat, rekrutmen tanaga honorer yang transparan dan rasional merupakan salah satu cara yang harus dirintis sejak sekarang. Semua PNS harus dinilai secara objektif dan tidak bolah ada perlakuan khusus kepada kelompok tertentu. Inilah inti dari meritokrasi yang sesungguhnya.

  1.  Pengembangan Sumber Daya manusia.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola patron klien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur pemerintah.

Manajemen pelayanan pada sektor publik sebagai suatu keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya, memiliki kelompok kepentingan yang luas termasuk kelompok sasaran yang ingin dilayani memiliki tujuan sosial serta akuntabel pada publik. Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang dicirikan dengan lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan, pemberdayaan masyarakat, serta menerapkan sistem kompetisi dan pencapaian target yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran. Pada prinsipnya, di dalam diri setiap aparatur pemerintah melekat peran, tugas, dan tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai, kode etik, dan moral.

Setelah satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia melakukan proyeksi kebutuhan akan tenaga kerja untuk satu kurun waktu tertentu dimasa depan, tugas berikutnya adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengisi berbagai lowongan yang akan terjadi. Dalam suatu ungkapan dikatakan, bahwa the man behin the gun memungkinkan suatu tembakan dapat mengenai sasaran atau sebaliknya.52

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dikatakan bahwa peranan manusia sangat penting, bahkan menentukan. Agar peranan manusia dapat dimanfaatkan semaksimal dan sebaik mungkin, manusia harus dikelola dengan sebaik-baiknya dalam pendekatan ilmu sosial, dalam hal ini administrasi kepagawaian.

Terjadinya perubahan sistem pemerintahan daerah berimplikasi pada perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perubahannya yang paling mendasar adalah tentang manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur (PNS), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dengan persyaratan yang demikian, SDM aparatur dituntut memiliki profesionalisme, memiliki wawasan global, dan mampu berperan sebagai unsur perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 sebagai penganti UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tersebut membawa perubahan mendasar guna mewujudkan SDM aparatur yang profesional yaitu dengan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja yang pada hakekatnya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai negeri Sipil, perlu penanganan secara seksama. Dalam sistem pembinaan karir yang sehat selalu ada keterkaitan antara jabatan dan pangkat. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional.52

Reposisi dan reorientasi manajemen kepegawaian terfokus pada optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ahli, terampil dan profesional yang mengedepankan :

1)   Tenaga-tenaga yang mampu dalam melakukan job analysis (analisa pekerjaan). Analisa ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam bidang perencanaan dan kebutuhan pegawai, dengan melakukan analisa pekerjaan tersebut setiap instansi diharapkan dapat merencanakan kebutuhan nyata berdasarkan beban kerja yang menjadi tangung jawab satuan unit kerja yang ada.

2)   Tenaga-tenaga yang mampu melakukan analisa untuk kinerja pegawai yang akan dihubungkan dengan imbal jasa (reward) atas pelaksanaan tugas yang dilakukan. Analisa terhadap pekerjaan tidak hanya secara individual tetapi juga secara kelompok serta bagaimana cara melakukan penilaian pekerjaan tersebut. Tenaga-tenaga terampil yang mampu melakukan pengukuran baik terhadap analisa kebutuhan pegawai, pekerjaan, uraian pekerjaan, analisa jabatan , kinerja pegawai, imbal jasa pegawai serta dengan tolok ukurnya.

3)   Tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian ganda (multi skilled). Dalam hal ini lulusan Perguruan Tinggi yang tidak hanya mempunyai satu keahlian

Pembinaan  karir  pegawai  pada  dasarnya  mempunyai  2  (dua)  arah sasaran, yaitu :

a)      Pembinaan karir harus ditujukan agar fungsi-fungsi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

b)      Memberikan prospek yang baik bagi masa depan pegawai antara lain dengan   memberikan :

  1. Hidup layak.
  2. Kenaikan pangkat.
  3. Jabatan yang jelas profesinya.
  4. Tempat pekerjaan yang menyenangkan dan
  5. Jaminan-jaminan sosial lainnya.

Sistem pembinaan karir yang baik adalah merupakan salah satu organisasi yang baik, karena kalau ada sistem pembinaan karir yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula, akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar dan kegairahan bekerja bagi seluruh pegawai.

Dalam merencanakan dan melaksanakan sistem karir yang baik ada 3 (tiga) pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

  1. Sistem karir.
  2. Kepangkatan.
  3. Jabatan.

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja sehingga dapat dikembangkan bakat dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing PNS secara wajar.

Tujuan pembinaan pegawai adalah :

  1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna baik dalam sektor pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara/swasta.
  2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan secara menyeluruh.
  3. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai baik dalam bentuk jumlah maupun mutu yang memadai, serasi dan harmonis sehingga mampu menghasilkan prestasi kerja secara optimal.
  4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah sehingga pegawai hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan masyarakat demi terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa.Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara adil dan merata sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
  5. Diarahkan kepada penyaluran , penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang atas dasar kriteria-kriteria obyektif  baik   secara   individu   maupun   kelompok   sehingga   dapat   memberikan manfaat bagi instansi atau unit organisasi yang bersangkutan.
  6. Diarahkan kepada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja yang dalam pelaksanaannya dapat dapat diwujudkan dalam bentuk :
  7. Pembinaan tertib administrasi.
  8. Pembinaan mutu.
  9. Pembinaan kesejahteraan.
  10. Pembinaan karir.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil diantaranya pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Diklat dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Ayat (2) menyatakan, Diklat dalam jabatan terdiri dari :

  1. Diklat Kepemimpinan.
  2. Diklat Fungsional.
  3. Diklat Teknis.

SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya harus mempunyai kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan diberikan secara transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan dan ketulusan.

Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekrutmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi.

Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun non diklat.

Perubahan melalui diklat dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kursus, pendidikan formal maupun non formal atau pendidikan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi teknis maupun perubahan pola pikir, moral, dan perilaku SDM aparatur. Meskipun merubah pola pikir, moral dan perilaku SDM aparatur melalui diklat memang tidak mudah, akan tetapi tetap perlu dilakukan. Sementara peningkatan kemampuan atau kompetensi melalui non diklat dapat dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi kerja yang kondusif untuk terjadinya peningkatan kemampuan, melakukan mutasi secara berkala, menciptakan hubungan antar personal yang harmonis dan lain sebagainya.

Eksistensi SDM aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standard kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya.

Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.Kompetensi jabatan SDM aparatur (PNS), secara umum berarti kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang mencapai kinerja tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan perilaku (attitude) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Jadi, pelayanan publik merupakan pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat menggerakkan roda perekonomian menuju Kesejahteraan. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Kondisi faktual SDM aparatur dewasa ini secara komprehensif dengan melihatnya dari sudut pandang manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sudut pandang tersebut, maka kondisi SDM aparatur dapat digambarkan sebagai  berikut :

1)        Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja, baik secara nasional maupun institusional;

2)        Pengadaan PNS belum berdasar pada kebutuhan riil;

3)        Penempatan PNS belum berdasar pada kompetensi jabatan;

4)        Pengembangan pegawai belum berdasarkan pola pembinaan karier;

5)        Sistem penilai kinerja belum obyeklif;

6)        Kenaikan pangkat dan jabatan belum berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi;

7)        Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi;

8)        Sistem kompensasi belum berdasarkan pada prestasi kerja;

9)        Sistem renumerasi belum didasarkan pada tingkat kelayakan hidup;

10)    Sistem terminasi PNS belum tertata secara komprehensif;

11)    Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;

12)    Prinsip netralitas PNS belum sepenuhnya dijunjung tinggi;52

Berangkat dari gambaran di atas, maka strategi peningkatan kompetensi aparatur seyogyanya tidak dilihat secara parsial tetapi holistik. Keseluruhan unsur ini perlu di kelola melalui pembuatan sistemnya, penerapan sistem tersebut secara konsisten, dan penyempurnaan yang terus-menerus terhadap sistem yang ada, guna menghasilkan SDM aparatur yang profesional.

Maraknya jenis dan penyelenggara diklat mengakibatkan  bervariasinya jenis-jenis diklat yang tersedia baik yang diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga diklat swasta. Untuk menghindari fenomena asal ikut diklat , maka dalam penyelenggaraan diklat untuk PNS diberlakukan kebijakan diklat berbasis kompetensi. Artinya, diklat yang diperuntukkan bagi PNS bukan diklat yang sekedar membentuk kompetensi, tetapi kompetensi tersebut harus relevan dengan tugas dan jabatannya.

Dengan kata lain, kompetensi itu secara langsung dapat membantu di dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Penerapan kebijakan ini memang berimplikasi langsung pada keharusan adanya standar kompetensi untuk setiap jabatan, baik jabatan struktural, fungsionaltertentu, maupun fungsional umum. Karena setiap PNS adalah pelayan publik,maka sesuai dengan tugas pokoknya sudah barang tentu kompetensi merupakankeharusan pada setiap standar jabatan. Dalam prakteknya, tidak semua kompetensi tersebut diperoleh melalui diklat melainkan diperoleh melalui belajar mandiri, bimbingan di tempat kerja, dan sebagainya. Kompetensi yang diperoleh melalui diklatlah yang ditindaklanjuti dalam bentuk program diklat. Dengan demikian, kebijakan diklat berbasis kompetensi ini diharapkan dapat menjadi pendorong (trigerting) dalam memberikan pelayanan yang baik.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia bagi PNS di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung, berdasarkan wawancara penulis dengan Kasubbag. Pengembangan Pegawai IAIN Raden Intan Lampung menjelaskan :

“ Untuk Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), khususnya Diklatpim Tingkat III dan IV, IAIN Raden Intan Lampung setiap tahunnya mengirimkan pegawai yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti Diklatpim yang di adakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan. Bagi yang tidak lulus bisa mengikuti seleksi tahap berikutnya. Untuk Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, IAIN Raden Intan Lampung, selalu memberikan kesempatan kepada para pegawai yang berhubungan dengan Diklat tersebut untuk mengikutinya.  Selain Diklat tersebut di atas, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung khususnya, dan pegawai dilingkungan instansi IAIN Raden Intan Lampung umumnya, setiap tahunnya menganggarkan dana untuk bantuan biaya pendidikan Program S2 dan S3. bagi para pegawai yang berminat dan yang berpotensi dengan melalui test seleski. Bagi peserta yang lulus di berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan pilihan masing-masing.”

 

3.  Promosi Pegawai.

Promosi memberikan peran penting bagi setiap pegawai, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Dengan promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemapuan serta kecakapan pegawai bersangkutan untuk menduduki suatu jabatn yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, wewenang (authority), tanggung jawab (responsibility), serta penghasilan (outcomes) yang semakin besar bagi pegawai. Jika ada kesempatan bagi setiap pegawai dipromosikan berdasarkan azas keadilan dan objektifitas, pegawai akan terdorong bekerja giat, bersemangat, berdisiplin dan berprestasi kerja sehingga sasaran organisasi secara optimal dapat dicapai.52

Menurut penjelasan BAB 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan, Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara objektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu harus dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan pejabat baru harus cepat dilakukan apabila jabatan struktural tersebut kosong, dan harus dihindari untuk tetap memakai pejabat lama karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dan menghambat karir pegawai lainnya. Apabila ini sudah menjadi suatu kebiasaan dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk

   4. Faktor Penghambat Dalam Pengembangan Karir  Pegawai.

Penyelenggaraan manajemen pengembangan karir pegawai di satuan organisasi IAIN Raden Intan Lampung masih menemui berbagai kendala seperti antara lain :

  1. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, IAIN Raden Intan Lampung masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia seperti memberikan tugas belajar kepada para karyawan untuk melanjutkan pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, karena keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai pendidikan tersebut. Dan hal ini juga dipengaruhi oleh arah kebijakan politik yang menyetujui penganggaran dana untuk biaya pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia. Sehingga dalam pemberian tugas belajar sangat selektif dan terbatas hanya untuk beberapa orang saja sesuai dengan anggaran dana yang tersedia.
  2. Dalam hal promosi atau pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, sebagaimana dijelaskan     di depan  terdapat 3 (tiga) sistem yang digunakan:
    1. Sistem Patronit ( Patronage system).
    2. Sistem Merita ( Merit system) dan
    3. Sistem Karir ( Career system).

Dari ketiga sistem tersebut di atas masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan yang berarti juga memberikan keuntungan dan kerugian. Begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, diantaranya pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 yang menyatakan, Pola karir adalah pola pembinaan pegawai negeri sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.

Hal ini karena banyaknya kriteria yang dapat dipilih sebagai alasan menempatkan seseorang pada suatu jabatan tertentu, tergantung selera dan kepentingan pejabat atasan yang akan memakai tenaga seseorang pegawai. Kendala-kendala lain dalam hal pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yaitu adanya pegawai titipan dari seseorang pejabat yang biasanya mendapatkan perlakuan khusus untuk mendapatkan suatu jabatan.

Dari uraian di atas dapat terlihat kendala-kendala dalam proses penyelenggaraan manajemen pengembangan karir pegawai di satuan organisasi IAIN Raden Intan Lampung, sekaligus juga terlihat hubungan antara Mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dengan Manajemen pengembangan karir pegawai.

Hubungan antara Mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural dengan Manajemen pengembangan karir pegawai yaitu, mekanisme merupakan pedoman dan pemberi arah bagi penyelenggaraan manajemen pengembangan karir pegawai. Oleh karenanya suatu Peraturan Perundang-undangan haruslah berkualitas agar dalam implementasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan atau diterapkan dengan baik.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan Manajemen pengembangan karir pegawai menjadi faktor kendala dalam Mekanisme pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural yaitu karena sebagai berikut :

a)      Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum  selaku Ketua Badan Pembinaan dan Kepangkatan  IAIN Raden Intan Lampung yang memiliki kuasa penuh untuk menyelenggarakan manajemen kepegawaian terutama dalam hal pengembangan karir pegawai bersama Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kurang  memiliki komitmen untuk melaksanakan manajemen pengembangan karir pegawai sesuai dengan yang diharapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

b)     Mekanisme dalam hal ini Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, beberapa kriteria yang dicantumkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut belum menunjukkan kualifikasi yang jelas dan tegas, sehingga dalam penerapannya cenderung menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan sangat mudah dicari alasan pembenarnya, sehingga memberikan peluang untuk melakukan pelanggaran terhadap apa yang dimaksudkan di dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri. Walaupun pelanggaran itu bersifat ringan, namun dampak sosialnya terhadap para pegawai sangat luas dan apa yang harapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta. Granit.

Afan, Asma an. Nasution, 1964. Pentingnya Latihan Jabatan Administrasi UGM.

Arikunto, Suharsimi, 1990. Manajemen Penelitian. Jakarta. Rineka Cipta. Cet ke-1.

Cahyono, Bambang Tri, 1996. Manajemen Sumber Daya     Manusia. Jakarta.IPWI.

Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, 1979 Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Alumn, Bandung.

Hamidi, 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang. UMM.Press.

Handoko, T. Hani, 1987. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta.            BPFE.

Hani T Handoko, 2000, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia,Yogyakarta. BPFE.

Hani T. Handoko, 1984. Manajemen Edisi 2.. Yogyakarta. BPFE.

Hasibuan Malayu SP, 2000, Manajemen Sumber Daya manusia      Edisi revisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, Jakarta, Balai Pustaka.

Kartono Kartini, 1990, Pengantar Metodologi Riset Sosial.   Bandung. Bandar Maju.

Manulang, 1976, Manajemen Personalia, Medan, Sinar Harapan.

Musanif, 1996. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta. Gunung Agung.

Notoatmodjo Soekijo, 1998, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah RI tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural    No. 100 Tahun 2000.   Wipres.

Peraturan Pemerintah RI tentang Perubahan atas PP No.100 Tahun 2000    tentang Pengangkatan             PNS Dalam Jabatan Struktural.

Saksono Slamet, 1988, Administrasi Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta.

Siagian Sondang P, 1992, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, Jakarta, Rineka Cipta.

Siagian Sondang P, 1995, Teori Pengembangan Organisasi, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.

Siagian Sondang P, 1999. Teori Motivasi dan Aplikasinya.   Jakarta. Bina Aksara.

Siagian Sondang P. 1992. Kerangka Dasar Dalam   Administrasi. Jakarta. Rineka Cipta.

Soekanto Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta      UI-PRESS.

Soekarno, 1980, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Cet VIII,      Miswar.

Subagyo Pangestu, 1984, Dasar-dasar Riset Operasi, Yogyakjarta, BPFE.

Sutopo, 1999. Administrasi Manajemen dan Organisasi,      Jakarta. LANRI.

Thoha, Miftah, 1980, Administrasi Kepegawaian Daerah,    Yogyakarta : Ghalia. Indonesia.

Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999.

Undang-undang Pokok-pokok Kepegawian Nomor . 8 Tahun 1974.

Winardi, 1981, Azas-azas Manajemen, Bandung, Cet II,      Penerbit Alumni.

 

 

 

 

 

 


[1] Ibid. hal 196

[2] Sondang P. Siagian. (1999). Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta. Bina Aksara. hal. 219.

[3] Paus Abdullah, P. dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer. Arkola. Surabaya. hal. 366.

[4] Sumarmo Handayaningrat. (1980). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Pengolahan, Jakarta, Inti daya Press, h. 67.

[5] Sondang, P. Siagian. (1984. Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung, h. 5.Nanang Patah. (1996). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung, Remaja Rosda Karya, h. 31.

[6] Miftah Thoha. (1980). Administrasi Kepegawaian Daerah. Yogyakarta. Ghalia Indonesia, hal. 24 -26

[7] Ibid. hal.26

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta. 1986. Cetakan Kdua. Hal 14-15.

[9] Ibid. hal 28.

Read Full Post »

INTERNALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA

TERHADAP PROFESI BIDAN PUSKESMAS RAWAT INAP

DI BANDAR LAMPUNG

Oleh Imam Syafi’i

 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fakta bahwa profesi bidan  merupakan salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan dianggap sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu-ibu yang melahirkan. Profesi ini telah mendudukkan peran dan posisi seorang bidan menjadi terhormat di mata  masyarakat karena tugas yang diembannya sangat mulia dalam upaya memberikan pertolongan dan semangat membesarkan hati ibu-ibu menjelang dan sesudah melahirkan. Di samping itu dengan setia bidan  mendampingi dan menolong ibu-ibu dalam merawat bayinya dengan baik. Seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab bidan, ini dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti, melakukan tindakan aborsi, bayi tertukar, ibu mengalami gangguan kesehatan pasca melahirkan ataupu gagal melahirkan  dengan selamat.

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan mengeksplorasi internalisasi nilai-nilai agama bagi calon bidan serta menemukan model internalisasi nilai agama terutama bagi profesi kebidanan di  Puskesmas rawat Inap Bandar Lampung.

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian internalisasi nilai-nilai agama terhadap profesi bidan di wilayah Lampung,  metode yang digunakan adalah Grounded Research, yaitu semua analisis yang digunakan berdasarkan pada data dan fakta yang diperoleh di lapangan dan bukan melalui ide-ide yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman agama para bidan pada Puskesmas Rawat Inap  yang berjumlah tujuh unit tersebar di kotamadia Bandar Lampung, telah menunjukkan angka yang baik. Proses internalisasi nilai agama ini umumnya telah diperoleh sebelum mereka menjalani sebagai profesi bidan kemudian pada saat mereka mengabdi juga mendapat bimbingan dari pihak Puskesmas. Pemahaman mereka tentang agama umumnya lebih kepada tanggungjawab hidup manusia sebagai makhluk Tuhan dan tidak semata-mata  pada aspek ritual saja. Para bidan lebih memaknai agama dari aspek kemanusiaan. Sisi lain, calon bidan juga telah diajarkan etika kebidanan pada saat mereka menuntut ilmu. Di sini kelihatan bahwa para bidan menjadikan nilai-nilai agama itu hidup dan mewarnai dalam profesi kerja, artinya disatu sisi mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ilahiyah dan pada saat yang sama mereka juga menjunjung tinggi nilai-nilai insaniyah. Implementasi nilai-nilai agama itu bagi para bidan, di Puskesmas Rawat Inap memberikan layanan yang maksiamal terhadap pasien. Mereka memandang hubungan antara bidan dengan pasien adalah hubungan sesama manusia yang harus dilakukan dengan baik, tulus menghormati, menghargai dan  melayani dengan  kasih sayang. Tidak dibatasi oleh agama, ras ataupun etnis. Pandangan ini diilhami oleh sunnatullah, bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda  dan prinsip yang dibangun adalah mereka pasien yang harus mendapatkan pertolongan secara maksimal. Bukti lain, bahwa internalisasi nilai agama  para bidan di Puskesmas Rawat Inap Bandar Lampung telah nenunjukkan baik adalah tidak ditemukan tindak kesalahan/penyimpangan dalam merawat pasien.

Read Full Post »

Data Judul Penelitian 2011

No

Judul

Peneliti

Jenis

Fakults

  Profesionalisme Dosen Bahasa Arab dalam Pengembangan Teknik Pembelajaran Interaktif Bagi Mahasiswa PBA IAIN Raden Intan Zulhanan dkk Kompetitif Tarbiyah
2 Konsep Pendidikan Spiritual menurut Abdul Hamid Al Ghazali dan ‘Abd al Qadil Al Jailani Akmansyah, dkk Kompetitif Tarbiyah
3 Peningkatan Kinerja dalam Hubungan dengan Perencanaan dan BLU Kelembagaan PTAI: Studi Evaluasi pada IAIN Raden Intan Lampung Moh. Mukri Kompetitif Syari’ah
4 Dampak Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri terhadap Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Desa Cimanuk Kabupaten Pesawaran Masduqi, dkk Kompetitif Syari’ah
5 Perkembangan Produk Otonomi Desa dalam Politik Hukum di Indonesia Khairuddin Tahmid, dkk Kompetitif Syari’ah
6 Pengaruh Karakteristik Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manjerial di IAIN Raden Intan Lampung Nur Laili Kompetitif Syari’ah
7 Pola Gerakan Kelompok Fundamentalis Menghadapi Masalah Kemanusiaan dan Kemsyarakatan: Studi pada Pesantren-Pesantren Salafi di Lampung Abdul Qohar, dkk Kompetitif Ushuluddin
8 Kontribusi Tafsir fi Dzilal al-Qur’an dalam membentuk Tatanan Pemerintah di Indonesia Bukhori Abdul Shomad, dkk Kompetitif Ushuluddin
9 Pemberdayaan Spiritual Masyarakat Lokal Berbasis Masjid: Studi Kasus di Masjid Sholihin Desa Bumi Restu Lampung Selatan Abdul Syukur, dkk Kompetitif Dakwah
10 Kearifan Lokal Sebagai Pemersatu Masyarakat Multietnis Lampung Hepi Resa Zen, dkk Kompetitif Dakwah
11 Efektifitas Penggunaan Metode Tartil dalam Meningkatkan kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an pada Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Syafrimen, dkk Kompetitif Tarbiyah
12 Diskursus Pemikiran Islam di Lampung (studi atas Tema dan Wacana Pemikiran Islam dalam Karya Ilmiyah Dosen PTAI/FAI-PTU di Lampung Tahun 2007-2010) Safari Daud, dkk Kompetitif Tarbiyah
13 Faktor-faktor yang berkontribusi Terhadap Kinerja Guru dan Mutu Pembelajaran di MIN Kota Bandar Lampung Fatimah, dkk Kompetitif Tarbiyah
14 Fatwa Kekerasan dalam Lieratur Keagamaan (Studi Radikalisme dalam Karya Ulama Wahabi) Ahmad Ngisomuddin, dkk Kompetitif Syari’ah
15 Perlindungan Kreditur dan Debitur dalam masalah kepailitan menurut Sistem Hukum Islam dan Hukum Perundang-Undangan di Indonesia Faisal, dkk Kompetitif Syari’ah
16 Perkembangan Metodologi Kajian Literatur Islam: Studi atas Kitab Mukhtalaf la Hadits Karya Al-Dinawari dan Penerapannya di Pesantren al-Mujtama Lampung Selatan Malik Ghazali, dkk Kompetitif Ushuluddin
17 Ijtihad Waqi’I dalam Fiqih Dakwah dan Urgensi Terhadap Pengembangan Masyarakat Islam: Studi di Kabupaten Lampung Selatan Abdul Syukur, dkk Kompetitif Dakwah
18 Model Adaptasi Perubahan Lingkungan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Studi di IAIN Raden Intan Lampung dan STAIN Jurai Siwo Metro Deden Makbullah Individu Tarbiyah
19 Tathbiq al Thariqat al Mubasyarat fi Tanmiyah Qudrah Thalab al Mustawa al Tsani Li Qismin Ta’limin al Lughat al ‘Arabiyah bi Jami’ah al Islamiyah al Hukumiyah Lampung Sulthan Syahril Individu Tarbiyah
20 analisis Teks atas Relasi Gender dalam Naskah Kitab Adab Al Mar’ah ila Ahliha yang dikaji oleh santri di beberapa Pesantren di Lampung Timur Ahmad Ngisomuddin Individu Syari’ah
21 Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak TKW dalam Perpektif Islam: Studi di PJTKI PT Mitra Muda Reksa Mandiri Bandar Lampung dan Metro Dewani Romli Individu Syari’ah
22 Pelaksanan Program Eco-Pesantren dalam Pengembangan Nilai-nilai Strategis dalam Upaya Mengatasi Krisis Lingkungan: Studi di Pesantren Diniyah Putri Kabupaten Lampung Selatan Erina Pane Individu Syari’ah
23 Mekanisme Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dan Manajemen Pengembangan Pegawai IAIN Raden Intan Lampung dalam Tinjauan Hukum Administrasi Negara Liky Faizal Individu Syari’ah
24 Paradigma Pengobatan dalam Perspektif Alqur’an dan Al Sunnah Budimansyah Individu Ushuluddin
25 Konsepsi Integrasi Islam dan Nasionalisme dalam Bingkai Nation State dan Konstribusinya terhadap Penguatan NKRI M.Sidi Ritauddin Individu Ushuluddin
26 Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan agama terhadap Profesi Bidan Puskesmas Rawat Inap di Bandar Lampung Imam Syafi’I, dkk Kelompok Tarbiyah
27 Dialektika Agama Missi di Kalangan Pemeluk Agama Islam, Katholik, dan Budha: Studi Kasus di Desa Margorejo Tegineneng, Lampung Selatan Idrus Ruslan,dkk Kelompok Ushuluddin
28 Fenomena Konversi Agama pada Komunitas Suku Baduy Banten Arsyad Sobby Kesuma, dkk Kelompok Ushuluddin
29 Pola Adaptasi dalam Hubungan antar Etnik di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Krang Timur, Bandar Lampung Sri Ilham Nasution, dkk Kelompok Dakwah
30 Upaya LAZDAI memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Lampung Tengah Supriyati Istiqomah, dkk Kelompok Dakwah

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.